terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.(2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu palinglambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.(3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumendari laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalamPasal 66 ayat (2).(4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkankebutuhan untuk kepentingan Perseroan.Halaman 121 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.Pasal 100 ayat (3) UU PT berbunyi :Atas permohonan tertulis

lain yang membuat Pelawan/Tergugat TIDAKSETUJU ATAU TIDAK MENYETUJUI SEMUA KEPUTUSANDALAM RUPS LB YANG DIBUKTIKAN DENGAN TIDAKDITANDATANGANINYA NOTULEN RUPS LB TERTANGGAL 24MEI 2012 OLEH PELAWAN/TERGUGAT karenaternyataKeputusan RUPS LB tertanggal 24 Mei 2012 sebagaimanatertuang dalam Notulen RUPS LB tertanggal 24 Mei 2012 adalahtidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi karena halhalsebagai berikut : Bahwa sesuai dengan agenda RUPS LB tertanggal24 Mei 2012 sebagaimana tertuang dalam Surat

Bahwa dengan demikian Keputusan RUPS LB tertanggal24 Mei 2012 sebagaimana Notulen RUPS LB tertanggal 24 Mei2012 tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat bagi PT.

DALAM RUPS LB, HAL INI TERBUKTIDENGAN TIDAK DITANDATANGANINYA NOTULEN RUPS LBTERTANGGAL 24 MEI 2012 OLEH PELAWAN/TERGUGAT,namun didalam Gugatannya Terlawan/Penggugat justrumemaksakan agar Pelawan/Tergugat untuk tunduk, patuhmelaksanakan Keputusan RUPS LB tertanggal 24 Mei 2012,sementara Terlawan/Penggugat sendiri selaku pihak yang setujudengan Keputusan RUPS LB tersebut, sehinggaTerlawan/Penggugat ikut menandatangani sebanyak 2 (dua) kalitanda tangan dalam Notulen RUPS LB tertanggal 24 Mei 2012,

terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.(2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu palinglambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.(3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumendari laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalamPasal 66 ayat (2).(4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkankebutuhan untuk kepentingan Perseroan.Pasal 100 ayat (3) UU PT berbunyi :Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi izinkepada pemegang saham untuk

Plaza Centre; 4) Bahwa salah satu hasil RUPS pada tanggal 26 April 2007 melaluipemungutan suara pemegang saham adalah memutuskanmenyatakan memblokir pembayaran deviden sebanyak 2 (dua)lembar saham atau sebanyak 10 % milik Sri Taslim yang ada di PT.Medan Plaza Center sampai ada keputusan pengadilan yangberkekuatan NUKUM) 272222 nnn an ne nen ene enn5) Bahwa Sri Taslim merasa keberatan atas adanya RUPS PT.

yang tidak sesuai dengananggaran dasar PT Medan Plaza Centre dan atau undangundang No. 1 tahun 1995 adalah merupakan perbuatanmelawan hokUM)9 22002 2o cnn eee cece cee eee neec) Menyatakan batal demi hukum putusan RUPS PT Medan PlazaCentre tanggal 07 April 2006 beserta segala akibat hukumnya;d) Menyatakan batal demi hukum putusan RUPS PT Medan PlazaCentre tanggal 07 April 2006 tentang pemberhentian Ny SryTaslim sebagai Komisaris Utama PT Medan Plaza Centre;Bahwa selanjutnya Ny Patty Tjandra, mengajukan

PT Medan Plaza Centretanggal 07 April 2006 beserta segala akibat hukumnya Menyatakan batal demi hukum putusan RUPS PT Medan Palza Centretanggal 07 April 2006 tentang pemberhentian Ny Sry Taslim sebagaiKomisaris Utama PT Medan Plaza Centre; Menyatakan batal demi hukum putusan RUPS PT Medan Plaza Centretanggal 07 April 2006 tentang pemberian wewenang kepada Direksiuntuk memilih opsi dari pihak walikota;10.

Bahwa benar pemblokiran Deviden sebesar 10% ( 2 Lembar Saham ) PTMedan Plaza Center yang diakui oleh Sri Taslim sebagi miliknya adalahdidasarkan pada Hasil RUPS PT Medan Plaza Center tanggal 26 April2007 sesuai dengan Akte Berita Acara No: 3 tanggal 1 April 1986 dankemudian Hasil RUPS tanggal Pada tanggal 23 Mei 2014 yangdituangkan dalam Akte No: 31 tanggal 23 Mei 2014;Ill. Tentang Penghentian Penyidikan;1. Tentang Hukumnyaj 222022 22 ooo scene enea.

Pid/2016/PN.MdnPelapor Suharto bukan merupakan Tindak Pidana karena Terlaporbelum membayarkan deviden atas 2 ( dua ) lembar saham milikPelapor adalah berdasarkan RUPS dan dana tersebut masihdisimpan di Bank a.n. PT Medan Plaza Center;2) Rekomendasi gelar pada intinya menyatakan agar Penyidikmengehentikan penyidikan;4. Kesimpulan; == 2229 2222 nee nne oea.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalildalil :Bahwa hubungan kerja antara Penggugat sebagai tenaga profesional denganTergugat adalah pada saat dibuat dan ditandatanganinya Perjanjian Kerja (EmploymentAggreement) tertanggal 5 September 2001 antara Penggugat dan Tergugat (Bukti P1) ;Bahwa dengan didasari kemampuan dan prestasi kerja yang dimiliki olehPenggugat selama menjabat sebagai Chief Financial Officer, kemudian oleh Tergugatberdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

Bahwa menurut hukum, dalam UU PT ataupun Anggaran Dasar PemohonKasasi/semula Tergugat disebutkan bahwa Anggota Direksi dapat diberhentikansewaktuwaktu berdasarkan Keputusan RUPS (vide Pasal 105 UU PT jo.

Sus/2010Keputusan RUPS, maka Anggota Direksi berdasarkan Pasal 105 ayat (2) danayat (3) UU PT dapat mengajukan keberatan atau pembelaan diri kepadapemegang saham melalui RUPS atau mengajukan tuntutan hukum ke PengadilanNegeri, bukan mengajukan tuntutan hukum ke PHI ;Bahwa jikapun Termohon Kasasi/semula Penggugat ingin mengajukan tuntutankompensasi sebagai Buruh dari Pemohon Kasasi/semula Tergugat, makaseharusnya tuntutan kompensasi hanya terbatas pada saat TermohonKasasi/semula Penggugat diangkat

31 Desember 2008, yaitupada saat Keputusan RUPS memberhentikan Termohon KASASI/semulaPenggugat sebagai ANGGOTA DIREKSI sebagaimana dinyatakan dalam AktaPKR No. 5/2008 (vide bukti T7).

Dan Judex Facti mengabaikan fakta hukumbahwa pengajuan tuntutan kompensasi PHK oleh Termohon KASASI/semulaPenggugat dilakukan melalui PHI setelah yang bersangkutan diberhentikansebagai ANGGOTA DIREKSI oleh Keputusan RUPS ;Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, karena ini menyangkut sengketa hukumpemberhentian Direksi Perseroan oleh Keputusan RUPS yang diatur dalam UUPT, dimana UU PT dan Anggaran Dasar juga mengatur mengenai mekanismejika seorang Direktur berkeberatan diberhentikan sebagai Anggota Direksi

Idola Tunggal tidak pernah mengetahuirencana pelaksanaan RUPS pertama dan kedua yangdilakukan oleh Tuan AGUS SUTANTO tersebut karenatidak pernah diberikan undangan secara sah danpatut untuk menghadiri RUPS. Fakta bahwa Tuan ANDISUTANTO telah tidak di undang secara sah dan patutuntuk menghadiri RUPS pertama dan kedua PT.

Augustin BeatriceSuyanto, SH. dan RUPS LB yang dituangkan dalam AktaBerita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. IDOLA TUNGGAL tanggal 10 Juli 2008Nomor 25 yang dibuat oleh dan dihadapan Ny.Augustin Beatrice Suyanto, SH. yang menurutPENGGUGAT merupakan RUPS LB yang cacat hukum karena.dasarhukum yang menjadi dasar RUPS LB tersebut yaitu. penetapanPengadilan Negeri Jakarta BaratNomor: 283/Pdt.P/2006/PN.

Bahwasampaisaatini tidak adaputusanpengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yangmenyatakanbahwa RUPS LB PT. IDOLA TUNGGAL dan aktaaktayang disebut diatas dicabut atau dibatalkankarenacacat hukumsehingga batal demi hukum ;vill. Bahwa Notaris sebagai pembuat akta bertanggungjawab terhadap kebenaran seluruh isi akta yangdibuatnya termasuk apakah mekanisme RUPS atau RUPSLBuntuk perubahan anggaran dasar perseroan sudahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

cacat hukum dan dibatalkan ;Bahwa sampai saat ini tidak ada keputusan pengadilanyang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan RUPS LBserta Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PT.

JKT.Bar tanggal 7 Agustus 2006tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;Bahwa PENGGUGAT harus membuktikan terlebih dahulumengenai sah atau tidaknya RUPS LB PT.

Soetjipto, S.H. dengan Nomor Akte : 117 tertanggal 29 Januari 2001,yang tertera dalam Pasal 97, Ayat 5 ( a), ( b ), bahwa dalammenjalankan tugas dan tanggung jawab pengurusan perseroan yangtelah dilaksanakan dengan itikad baik dan kehati hatian untukkepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, tidakdapat dipertanggungjawabkan kerugian dan hal ini dapat dibuktikandengan adanya Akte RUPS Nomor : 04, tanggal 04 April 2005 yangdibuat oleh Notaris Surabaya, Sutjipto, S.H. dan RUPS telahmenyatakan

Bahwa, KUAT DUGAAN AUDIT YANG DIMINTA oleh PENGGUGATTIDAK DISERTAI DATA DAN INFORMASI YANG BENAR dan DIDUGAPENGGUGAT telah MENYEMBUNYIKAN FAKTA FAKTA HUKUM sertaTIDAK MEMBERIKAN DATA YANG SEBENARNYA KEPADA AUDITOR,sehingga audit yang dilakukan oleh Budiman, Wawan Parmudji & RekanRegistered Public Accountants, Jakarta, tertanggal 02 Pebruari 2010untuk tahun buku 2001, 2002, 2003 dan 2004 tidak dapat menjadidasar gugatan dan mempunyai kekuatan mengikat, oleh karenahasil RUPS tertanggal 4 April 2005

Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat(1)tidak dipenuhi, perhitungan tahunan tidak boleh disahkan dalam RUPS;3. Laporan atas hasil pemeriksaan akuntan publik sebagaimanadimaksud dalam ayat(1) disampaikan secara tertulis kepada RUPSmelalui Direksi;4.

KencanaTeknikatama Sentosa pereode tahun 2001 s/d2004;Menimbang, bahwa sesuai pasal 56 UU No.1 th 1995 laporan tahunan dibuatdalam waktu 5(lima) bulan setelah tahun buku perseroan ditutup danDireksi menyusun laporan tahunan untuk diajukan kepada RUPS,sehingga Penggugat selaku pemegang saham lebih dari 1/10(satupersepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yangsah dapat minta diadakan RUPS dengan disertai alasannya dan jikaRUPS tahunan tidak diselenggarakan, maka Penggugat selaku 1

Bahwa setelah diadakan Keputusan Rapat Pemegang Sahamsebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham RUPS denganSirkuler PT.

mana telah disetujul dalam Akta RUPS, nyatanyaTergugat tidak kunjung menanda tangani Akta Jual Beli Saham yangseharusnya ditanda tangani oleh Tergugat.

RUPS;6.

Bahwa UUPT telah mengatur perihal pengangkatan, penggantiandan pemberhentian Anggota Direksi mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS,dengan telah diselenggarakannya Rapat Pemegang Saham sebagaiPengganti Rapat Umum Pemegang Saham RUPS dengan Sirkuler PT.Mitrautama Bara Sejahtera (Perseroan) tertanggal 25 Februari 2020 secarasah di hadapan Notaris, maka segala keputusannya sudah sah danmengikat, salah satunya pengangatan Eddy sebagai Direktur Utama;Pasal 94 ayat (6) UUPT :Dalam hal RUPS tidak menetapkan

saat mulai berlakunya pengangkatan,penggantian dan pemberhentian Anggota Direksi, pengangkatan,penggantian dan pemberhentian Anggota Direksi tersebut berlaku sejakditutupnya RUPS;Adapula pemberhentian Anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPSatau tanggal lain sebagaimana yang ditentukan dalam RUPS.

Bahwa faktanya pada saat diadakan RUPS untuk meminta persetujuandan pengesahan Neraca dan Perhitungan Rugi Laba tahun 2009sebagaimana Berita Acara RUPS tanggal 12 September 2010 maupunneraca perhitungan laba/rugi tahun 2010 sebagaimana Akta PernyataanKeputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Terbatas No. 08tanggal 25 Januari 2012, PEMOHON tidak pernah meminta data ataumeminta keterangan yang secara spesifik terkait dengan laproankKeuangan 2009 dan 2010, bahkan PEMOHON ikut menyetujuipengesahan

Terbukti, palingtidak sampai saat ini, pertanggungjawaban direksi mengenai jalannyaperseroan dan laporan keuangan perseroan tidak pernah ditolak, selalumendapat persetujuan dan pengesahan (acquit et de charge) dalamsetiap RUPS;Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Nomor 576/Pat.P/2019/PN Jkt.

Bahwa tidak ada datadata atau keterangan yang diminta olehPEMOHON selama proses RUPS, dan terbukti dalam permohonaninipun tidak ada data spesifik yang diminta oleh PEMOHON sehinggapermintaan PEMOHON untuk meminta dilakukan pemeriksaan auditinvestigasi adalah permohonan yang tidak wajar dan tidak beritikadbaik;c.

Perseraon, Direksi dan Komisaris sudah menjalankan tugas mengelolaperseroan secara baik dimana terbukti hasil pekerjaanya setiap tahundipertanggungjawabkan dalam RUPS dan seluruhHalaman 18 dari 28 Putusan Perdata Nomor 576/Pat.P/2019/PN Jkt.

Selpertanggungjawabannya telah diterima dengan baik dalam RUPS(acquit et de charge), dan tidak ada yang bermasalah sehingga olehkarenanya permintaan pemeriksaan audit investigasi dengan alasanPerseroan, direksi dan komisaris diduga melakukan perbuatanmelawan hukum sama sekali tidak beralasan hukum dan harusdtolak;2.

Bahwa pada tanggal 17 Januari 2011 diadakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) mengenai Perubahan Susunan PemegangSaham Dan Susunan Direksi PT.

BIFREN UTAMA adalalah samasama sebagai OrganPerseroan yang samasama diangkat oleh Rapat Umum PemegangSaham (RUPS). Sehingga antara Direktur Utama dengan KomisarisUtama dalam PT.

Tanggal 20 Agustus 2012 2012 profit sharing yang keduasebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);Akan tetapi, untuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) TahunBuku 2011 tidak pernah diadakan/dilaksanakan oleh Penggugat; Bahwa, karena desakan dari Tergugat untuk dapat diadakan RUPS, makakemudian antara Penggugat dan DIDIK WIRADI HANDONO(Suaminya) dengan Tergugat mengadakan janji ketemu tanggal 08September 2012 di Kantor PT. BIFREN UTAMA Bandung.

Tidak diadakan RUPS untuk Tahun Buku 2011 dan TahunBuku 2012, yang seharusnya disampaikan paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir (Sesuaipasal 66 UU No.40 Tahun 2007);2.

Tentang Undangan RUPS PT.Bifren Utama. diberi tandaT.10.11. Foto copy Perihal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT.Bifren Utama tanggal 26 Agustus 2013 dari Elok Sunaringtyasyang ditujukan ke Dheby Hartianty , sesuai dengan aslinya , diberitanda. T.11;12. Fotocopy Email tanggal 03 September 2013 dari DhebyHartianthy. Tentang Undangan RUPS PT.Bifren Utama. Sesuai aslinyaoleh Hakim diberi tanda T.12.;13.

;Pasal 113:Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggotaDewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS;Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, besarnya gaji dan tunjangan maupunhonorarium untuk Direksi/Komisaris adalah ditetapkan oleh RUPS;Bahwa berdasarkan keputusan RUPS sebagaimana dituangkan dalam AktaNotaris Lina Herawati Tjondro Nomor 01 tanggal 2 Mei 2008 tentangPernyataan Keputusan Pemegang Saham Pemohon Banding, kelima warganegara asing tersebut di atas adalah merupakan Direksi

dan Dewan Komisarisdari Pemohon Banding yang memiliki tugas dan kewenangan sesuai denganAkta Notaris;Bahwa Pemohon Banding dapat mengemukakan fakta sebagai berikut:Bahwa tidak ada keputusan RUPS yang menetapkan besarnya gaji dantunjangan maupun honorarium untuk Direksi/Komisaris warga negara asing ditahun 2008;Halaman 5 dari 28 halaman.

Selain itu, ketentuan Pasal 96 UndangUndangPerseroan Terbatas juga mengatur bahwa gaji dan tunjangandireksi dan komisaris ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS;Dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) menyatakan bahwa pembayaran gaji kepada direksidan komisaris asing tidak pernah dicantumkan dalam RUPS,namun juga tidak disebutkan dalam RUPS bahwa kepada direksidan komisaris asing tidak diberikan gaji.

Bahwa apabila benarDireksi/Komisaris tersebut tidak diberikan gaji, harus diungkapkanjuga di dalam RUPS. Dengan demikian, menurut PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) yang dimaksudHalaman 20 dari 28 halaman.

Putusan Nomor 1386/B/PK/PJK/201 711.10.11.11.bukanlah "kalau ada gaji, dibuatkan di RUPS", tetapi "harusdibuatkan di RUPS" dan dalam RUPS yang tidak mencantumkanketentuan mengenai gaji bukan berarti RUPS tersebut cacathukum;Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) jugaberpendapat bahwa karena bentuk perusahaan TermohonPeninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding) berupa grup, dimana head office memiliki kKewenangan untuk menempatkankaryawannya di anak perusahaan mana saja, maka PemohonPeninjauan

sepenuhnya maka bisa dijadikan simpanan sajakarena 25% tersebut harus/wajib disetor semuanya;Bahwa konsekwensi bagi seorang yang tercatat sebagai pemegang sahamdi suatu PT tidak melakukan penyetoran sahamnya kepada PT nya haltersebut akan menjadi hutang baginya kepada PT dan PT bisa memintamodal/saham yang dibayarkan tersebut kepadanya;Bahwa apabila pemegang saham tersebut tidak pernah mau membayarkansahamnya/modalnya kepada Perusahaan, hal itu bisa ditindaklanjuti olehPerusahaan dengan melakukan RUPS

apakah nantinya sahamnya akandipindahkan/diganti oleh pemegang saham yang baru ataukan bisameminta orang tersebut untuk membayarkan/menyetorkan modal/sahamtersebut kepada perusahaan;Bahwa suatu RUPS harus dihadiri oleh semua pemegang saham akantetapi kalau dia tidak hadir dilakukan pemanggilan terhadapnya untukmelakukan rapat RUPS kembali dan kalau pada akhirnya tidak datang jugabarulah bisa dilayangkan gugatan wanprestasi;Bahwa apa bila putusan pengadilan mengabulkan gugatan wanprestasiperusahaan

harus melihat terlebin dulu bagaimana isi dari perjanjian dalamPT tersebut dan dilakukan RUPS;Bahwa mekanisme Perusahaan sebelum mengajukan gugatan kepengadilan adalah melakukan RUPS terlebih dahulu kepada seluruhpemegang saham dan aturannya bisa dilihat dari Anggaran Dasar/ADPerusahaan.

Pemegang saham harus dilakukan pemanggilan untukmelakukan RUPS dan kalau dirinya tidak hadir dilakukan pemanggilankembali terhadapnya agar dapat hadir pada RUPS lewat media. Setelah itutidak bisa hadir juga maka Direksi dapat bertindak untuk itu;Bahwa Somasi sebenarnya tidak diperlukan yang penting dalamperusahaan adalah RUPS dan dalam Anggaran Dasar/AD perusahaanadalah berlaku bagi pemegang saham sebagai UU;Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 900/Pdt.G/2018/PN.

JktSel Bahwa Pemegang saham bisa tidak hadir yang biasa disebut sekulerdimana dirinya hanya bertandatangan dalam hasil RUPS saja/pemegangsaham setuju dengan hasil RUPS dan kalau tidak mau tandatangan makadia harus hadir; Bahwa RUPS ada dua yaitu RUPS tahunan dimana dilakukan setelahtahun tutup dan dilakukan diawal tahun kemudian kedua RUPS luas biasadilakukan kalau ada pergantian Direksi, Pemebelian saham/pemegangsaham baru; Bahwa RUPS Tahunan bisa menjadi dasar Anggaran Perusahaan atasRUPS perusahaan

JakartaInternational Expo yang diangkat melalui Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tanggal 15 Februari2015, dan diberhentikan melalui RUPS LB tanggal 15November 2019.2. Bahwa Penggugat II adalah mantan Komisaris PT. JakartaInternational Expo yang diangkat melalui RUPS LB tanggal 3Juli 2014, dan diberhentikan melalui RUPS LB tanggal 15November 2019.3.

Padahal sesuai UU No. 40 Tahun 2007 pasal 96 danpasal 113, disebutkan besarnya gaji dan tunjangan Direksi danKomisaris ditetapbkan berdasarkan RUPS: Bahkan kenaikangaji Penggugat dan Penggugat Il sebesar 25% sejak Mel2018 tidak melalui RUPS (naik dari 20 juta menjadi 25 juta).6.

Jakarta International Expo, TERGUGAT tidak dapat mengambil keputusan/tindakan sendiri menyangkutperseroan, namun harus melalui mekanisme RUPS.3. Bahwa berdasarkan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, besarbonus/tantiem diputuskan/ditentukan dalam RUPS, bukan olehpemegang saham.4.

.6) Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidakmenetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksiditetapkan berdasarkan keputusan DireksiHalaman 18 Putusan Nomor 316/PDT/2021/PT DKIC.

Jakarta International Exposementara keputusannya ada pada Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPS LB) sebagai sudah diakui oleh Para Penggugat dalamposita huruf A angka 1 dan angka 2 gugatannya yang menyebutkanPenggugat diangkat melalui RUPS LB tanggal 15 Februari 2015 dandiberhentikan melalui RUPS LB tanggal 15 November 2019, sertaPenggugat II diangkat melalui RUPS LB tanggal 3 Juli 2014 dandiberhentikan melalui RUPS LB tanggal 15 November 2019.4.

Amatra Citra Indonesia; Menetapkan agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) agarTermohon melaporkan pertanggung jawaban sebagai Direktur untukmendapatkan data atau keterangan dan apabila diperlukan dapatmenunjuk Akuntan Publik untuk mengaudit perusahaan PT.

No. 1689 K/Pdt/2015 Memberi ijin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT. Amatra Citra Indonesia;Kemudian Pemohon mengundang Termohon untuk menghadiri RUPSyang masingmasing diadakan pada RUPS tanggal 02 Oktober 2014 danRUPS II tanggal 20 Oktober 2014;Bahwa dalam kedua RUPS tersebut khususnya pada RUPS KellTermohon telah menyerahkan Laporan Keuangan PT.

Amatra CitraIndonesia kepada Pemohon, namun ditolak oleh Pemohon dengan alasanlaporan keuangan tersebut belum pernah disahkan oleh Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) sebagaimana ketentuan yang termaktubdidalam Pasal 69 UndangUndang Perseroan;Pasal 69 UU Perseroan:(1). "Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporankeuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisarisdilakukan oleh RUPS."

No. 1689 K/Pdt/2015Menetapkan agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)agar Termohon melaporkan pertanggungjawaban sebagaiDirektur untuk mendapatkan data atau keterangan dan apabiladiperlukan dapat menunjuk Akuntan Publik untuk mengauditperusahaan PT.

No. 1689 K/Pdt/2015 Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian.Bahwa, pada penetapan pada perkara Nomor 54/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Sel, Judex facti telah menjatuhkan putusan yang bersifat positif,yakni sebagai berikut:Dalam eksepsi menolak eksepsi dari Termohon;Dalam pokok perkara Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian: Memberi ijin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan rapatumum pemegang saham (RUPS) PT.Amarta Citra Indonesia; Menetapkan agenda rapat umum pemegang saham (RUPS) agarTermohon melaporkan

Lewind, berdasarkan Akta Berita Acara RUPS No. 4, tanggal 17Juni 2015, dibuat di hadapan Moch. Zainal Arifin, SH., M.Kn., NotarisKab. Pasuruan, yaitu: Surat Pernyataan akta No. 720, tanggal 21 Februari 2017, yangdibuat dihadapan Denny Lerry Sinulingga, SH., MKn., Notaris Kab.Pasuruan (Turut Tergugat IV);4. Bahwa Surat Pernyataan, sebagaimana disebutkan poin 3 di atas, dibuatterkait dengan pembayaran Fee/Komisi sebesar 10%, 15%, 20% hinga25% kepada Tergugat.

Bahwa seluruh Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani olehPara Turut Tergugat , Il dan IIl serta Tergugat sebagai penerimapernyataan, sebagaimana pada poin 3 a, b dan c di atas, tidak pernahdimintakan persetujuan atau mendapat persetujuan dari RUPS PT.Lewind;6. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tersebut, tercatat PT.

Di mana dalam pasal 102 ayat (1a) UU PT tersebut menyatakanbahwa direksi wajid meminta persetujuan dari RUPS untuk mengalihkankekayaan perseroan (baik bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atutidak berwujud). Adapun Surat Pernyataan yang dibuat oleh danditandatangani oleh Para Turut Tergugat , Il, Ill, merupakan perbuatanpengalinan kekayaan perseroan kepada Tergugat dan tidak pernahmendapat persetujuan dari RUPS perseroan;8.

Bahwa karena Surat Pernyataan a quo tidak pernah mendapat persetujuandari RUPS Perseroan, maka Surat Pernyataan tersebut tidak sah, tidakberlaku dan batal demi hukum.9. Bahwa di samping tidak pernah mendapat persetujuan dari RUPS PT.Lewind, isi Surat Pernyataan tersebut juga dibuat (baik formal maupunmateril) dengan cara yang bertentangan atau tidak dapat dibenarkanmenurut hukum, karena:Halaman 7 Putusan Nomor 845/PDT/2021/PT SBYa.

Karena Surat Pernyataan dibuat tanpa persetujuan RUPS, makatidak ada kewajiban atau keharusan bagi penggantinya untuk meneruskanisi Surat pernyataan a quo.10.Bahwa pemberian Fee/Komisi kepada Tergugat berdasarkan suratpernyataan yang dibuat tanpa persetujuan dari RUPS merupakan upayauntuk memperkaya diri sendiri dengan cara yang tidak sah dan tanpa hak.Oleh karena itu, maka Surat Pernyataan tersebut harus dinyatakan bataldemi hukum;11.Bahwa Penggugat telah menyampaikan surat tertanggal 7 Desember

Memberi ijin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama anak-anaknya yang masih di bawah umur tersebut untuk menghadiri, menandatangani RUPS dalam meminjam dan menjaminkan asset, menandatangani Akta Subordinasi serta hak hukum lainnya yang berkaitan dengan PT. DASA TIGA PUTRA dan PT. DASA PRIMA;-------------------------------------------------------- 4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.121.000,- ( seratus dua puluh satu ribu rupiah);

DASAPUTRA, tersebut ;6 Bahwa saat ini perusahaan pemohon tersebut memerlukan tambahan modal usahaguna mengembangkan dan meningkatkan pruktivitas perusahaan, sehinggapemohon memutuskan untuk mengajukan pinjaman uang kepada lembagakeuangan ;7 Bahwa karena ketiga Anak pemohon belum dewasa/belum cakap hukum, makauntuk mengurus hakhak yang berkaitan dengan hukum perlu diwakili olehwalinya , dengan demikian perlu ditetapkan wali ketiga anak tersebut untukmenghadiri RUPS, menandatangani RUPS dalam rangka

DASA TIGA PUTRA,tersebut ;8 Bahwa untuk itu pemohon sebagai orang tua kandung dari ketiga Anak kandungpemohon tersebut diatas yang belum dewasa, pemohon, memohon untukditetapkan sebagai wali untuk menghadiri RUPS, menandatangani RUPS dalammeminjam, menjual dan menjaminkan asset, menandatangani akte subordinasidan hak hukum lainnya yang berkaitan dengan PT.

DANIK, jenis kelamin perempuan lahir di Malang, padatanggal 21 Maret 1993, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :1584/1993 ;b NAUFAL NABILLAH, jenis kelamin lakilaki, lahir di Jakarta, padatanggal 22 Februari 1996 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6312/U/JS/1996; 222 n nnn enec REOOFA RULA LARASATI, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakartapada tanggal 01 Januari 2004, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor :660/U/JS/2004; 3 Menetapkan memberi izin kepada pemohon DAWAM SUROSO untukmenghadiri RUPS

, menandatangani RUPS dalam meminjam,menjual danmenjaminkan asset, menandatangani subordinasi dan hak hukum lainnya yangberkaitan dengan PT.

FH.No.1Rt.012/028 Kelurahan Mekarjaya,Kecamatan sukamajaya, Kota Depok;Bahwa benar saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini agarditetapkan sebagai wali dari ketiga anak Pemohon tersebut dikarenakan anakanaktersebut adalah pemegang saham di perusahaan milik Pemohon yaitu PT.DASAPRIMA dan PT.DASA TIGA PUTRA;Bahwa benar tujuan Pemohon agar di tetapkan sebagai wali terhadap anakanakPemohon dikarenakan mau mengadakan RUPS untuk membahas pengajuan pinjamanke lembaga keuangan ( Bank) dengan

,M.Kn. menyampaikannya seluruh Berita Acara Pernyataan RUPS LB atasrencana atau rancangan susunan pemegang saham yang baru tersebut videAkta Pernyataan RUPS LB perseroan No. 02 tanggal 07 Desember 2017Notaris Lindia Halim, SH.,M.Kn Bukti: P3; Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB perseroan No. O02 tanggal 07 Desember 2017 Notaris Lindia Halim,SH.

LB perseroan pada tanggal 07Desember 2017, peristiwa yang terjadi adalah sebagai berikut:1) bahwa RUPS LB dari perseroan hanyalah mengagendakanrancangan / rencana susunan pemegang saham perseroanbaru, serta RUPS LB perseroan yang baru;2) bahwa RUPS LB telah diselenggarakan dengan TIDAKDIHADIRI dan atau TIDAK DIHADAPAN Notaris, sehinggaAkta dari RUPS LB hanya merupakan (atau hanyaberkekuatan) sebagai Akta Pernyataan Keputusan RUPS LB,dan bukan memiliki Akta RUPS LB yangpenyelenggaraannya adalah di

hadapan Notaris, bahwasehingga dengan demikian, segala bentuk cacat formiil yangterjadi bukan merupakan tanggung jawab notaris yangmengaktakan RUPS LB, sehingga oleh sebab itulahdinamakan "AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RUPS LB" ;3) bahwa pada bagian selanjutnya RUPS LB secara tibatibamencantumkan adanya setoran modal yang dilakukan olehTergugat dan Il (Sekarang Terbanding dan II) dengantanpa adanya dasar Akta Jual Beli Saham, sebagai syarathalaman 66 dari 77 putusan Nomor 273/PDT/2020/PT.BDGformiil

Bahwa oleh RUPSmerupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatuperseroan terbatas, sehingga terhadap hasil keputusandalam RUPS tersebut wajlb dipatuhi oleh seluruhpemegang saham den pengurus. Bahwa dalampenyelenggaraan RUPS LB tanggal 23 Februar!

Lampiran: P.I.IIl5; Undangan RUPS LB PT.

MUTIARA ETAM COAL 13Desember 2012;Bukti T.i2c : Fotocopy dari fotocopy Surat No. 031/DirMEC/XII/2012tanggal 21 Desember 2012 tentang Sanggahan atas RUPS PT.

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda (PTUN) Samarinda tidak berwenangmemutuskan, menilai, dan mengeksaminasi keabsahan hasil pertemuan/RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT. Mutiara Etam Coal;3.

Mutiara Etam Coal, dan untuk itu penyelesaiannya haruslah dinyatakanPengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya,sedangkan dalil Tergugat terkait dengan menilai atau mengeksaminasi keabsahan hasilpertemuan/RUPS PT.

MEC, maka apabila ada sanggahan/keberatan maka hal tersebut harus memilikikekuatan hukum terlebih dahulu untuk membatalkan RUPS PT.

MEC, sehingga harus dikatakan diamenyetujui secara sadar isi RUPS tersebut, dan terhadap SK IUP yang asli tidak dapat lagidijadikan dasar untuk tidak diproses dan diterbitkannya perubahan UP PT. MEC olehkarena dimohonkan oleh pengurus PT. MEC yang baru berdasarkan RUPS PT. MEC;Menimbang, bahwa terhadap keadaan Penggugat yang tidak memiliki IUP Asli, haltersebut dapat disikapi dengan menyatakan tidak berlaku lagi IUP PT.

sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) anggotaDireksi yang bersangkutan diberi kKesempatan untuk membeladiri;6) RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentiansementara tersebut;5.

TSUMtidak menanggapi permohonan tersebut;Bahwa oleh karena Direktur PT.TSUM tidak melaksanakan RUPS,maka Tergugat mengirim surat kepada Dewan Komisaris PT.TSUM,untuk melaksanakan RUPS. Dan Dewan Komisaris menanggapipermohonan Tergugat tersebut, dengan mengagendakan RUPSdilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2013;Bahwa oleh karena RUPS tanggal 17 Oktober 2013, tidak memenuhikuorum, maka Komisaris Utama PT.

Status Penggugat ditelantarkan begitu saja oleh paraTergugat dan para Tergugat tidak berinisiatif mengadakan RUPS;Tanggapan :Bahwa kewajiban untuk mengadakan RUPS ada pada Penggugat,sebagaimana disebutkan pada Pasal 79 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas yang dikutip sbb:Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4), dengan didahului pemanggilan RUPS;Bahwa sejak tanggal 1 Oktober 2009

TSUMdikelola oleh Penggugat;Sebagaimana disebutkan pada Pasal 79 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas yang dikutip sbb:Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4), dengan didahului pemanggilan RUPS;Dengan demikian, Penggugat yang telah melakukan perbuatanmelawan hukum karena tidak mengadakan RUPS dan tidakmemberikan Laporan Keuangan PT.

Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga) puluh hari setelahtanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS;. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) anggotaDireksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membeladiri;f. RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentiansementara tersebut;20. Bahwa benar Penggugat pernah menyerahkan copy legalisir Hasil RapatUmum Pemegang Saham PT.

Begitu juga Tergugat IIdengan tidak ada melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)menyangkut permasalahan yang dikemukakan Penggugat, maka TergugatII juga telah terbukti lalai dalam menjalankan tugas pada badan hukum diPT.

CLS;22 Bahwa tindakan Tergugat II mengundang RUPS LB PT. CLS tgl. 11 Januari 2010dan tgl. 26 Januari 2010 maupun dalam RUPS atau RUPS LB PT.

atau RUPS LB PT.

CLS;e Menghukum Tergugat II sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan NegeriJakarta Utara untuk tidak melaksanakan RUPS atau RUPS LB PT.

CLS;8 Menyatakan tindakan Tergugat II melakukan RUPS LB PT. CLS tgl. 11 Januari2010 dan tgl. 26 Januari 2010 maupun RUPS atau RUPS LB yang akan datang yangmengundang Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum;9 Menghukum Tergugat II sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri JakataUtara untuk tidak melaksanakan RUPS atau RUPS LB PT. CLS karena kedudukanTergugat I sebagai pemegang saham dalam PT. CLS sedang diadili;10 Menghukum Tergugat II untuk tidak melakukan RUPS LB PT.

2012tersebut mayoritas suara/ saham menolak untuk Direktur Utama TommyJingga (Terdakwa II) diberhentikan sementara dan memberi kesempatanDirut untuk membuat laporan dalam tempo waktu 2 bulan tersebut dan Saksipun hadir di dalam RUPS tersebut.e Bahwa waktu 2 bulan tersebut belum terlaksana laporan keuangan dari Dirutberdasarkan hasil RUPS tanggal 30 Januari 2012 tersebut.e Bahwa Saksi tidak pernah meminta RUPS khusus untuk pembagian deviden.e Bahwa Saksi mendapat undangan RUPS tanggal 22 Februari

2012 tetapiSaksi tidak hadir.e Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil RUPS berdasarkan undangan tanggal 22Februari 2012.e Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengelola perusahaan pada saat ini adalahBapak Soehandoyo Komisaris PT.

Panca Logam Makmur tertanggal 30Januari 2012 yang mana pada intinya memberi kesempatan kepadaTerdakwa II untuk menyampaikan laporan keuangan selambatlambatnyadua (2) bulan sejak dilaksanakan RUPS tersebut.e Perbuatan Para Pemohon Kasasi / Para Terdakwa tersebut terbuktimenguntungkan perusahaan dan tidak ada bukti hasil RUPS atauRUPSLB yang menyatakan akibat dari perbuatan Para Pemohon Kasasitersebut perusahaan PT.

Yasin & Rekan Kantor Akuntan Publik serta tidakada RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang menyatakan bila perusahaanPT.

, daftar khusus, risalah RUPS dan risalahrapat Direksi.e Menurut ketentuan Pasal 66 dan Pasal 100 ayat (1) b UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa Direksi wajibmembuat laporan tahunan yang di dalamnya juga terdapat laporan keuangan.Bahwa menurut UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatastersebut, RUPS itu diadakan antara lain untuk menyampaikan laporan tahunan yangdi dalamnya juga terdapat laporan keuangan.

kepada Pungky B Priyambodo, tanda bukti T7 ;5110111213141516171819Foto copy Permohonan Terdakwa untuk tidak hadir pada RUPS Luar Biasa,tanda bukti T8 ;Foto copy Pokok Pikiran dan saran oleh terdakwa terhadap RUPS Luar BiasaPT.

, ketika rencana terdakwa mau melakukan RUPS padapertengahan tahun 2011 atau setelah pengurusan lahan selesai, pada bulan Mei2011 sudah didahului dengan RUPS Luar Biasa yang dilakukan oleh KomisarisUtama dan pemegang saham yang lain dengan agenda penggantian pengurusdan pemilik.

Dan hasil dalam RUPS Luar Biasa tersebut perusahaan sudahberubah pemilik atau pemegang saham, sementara posisi saya dari hasil RUPSLuar Biasa sudah dikeluarkan dalam arti tidak jadi pengurus lagi, sehinggasampai dengan saat ini saya menunggu RUPS lagi terjadi dan pemegang sahamPT.

Eco Enviromental Energi Indonesia dan akan terdakwapertanggungjawabkan di RUPS ;Bahwa terdakwa rasa tidak perlu mendapat persetujuan dari PT. IDLP selamauang tersebut dipergunakan untuk pengurusan lahan sesuai kesepakatan ;Bahwa pada saat RUPS terdakwa tidak hadir, karena sudah memberikan kuasakepada sdr. Al Faisal, dikarenakan terdakwa ada keperluan lain untukkepentingan PT.

Eco Environmental EnergiIndonesia Kota Batam mengadakan RUPS Luar Biasa dengan mengundangsemua pemegang saham termasuk terdakwa, namun terdakwa tidak hadir danmenyuruh kuasanya, yaitu sdr. Faisal untuk menghadiri dalam RUPS Luar Biasatersebut tetapi ditolak, berdasarkan kesepakatan pemegang saham yang hadir ;Bahwa benar pada tanggal 12 Februari 2013 telah dilakukan pemeriksaanterhadap laporan keuangan PT.