Ditemukan 1009 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 03-08-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 10-09-2020
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 25/Pid.Sus-PRK/2020/PN Tpg
Tanggal 3 September 2020 — Penuntut Umum:
Yogi Fransis Taufik SH
Terdakwa:
LE THANH SANG
15830
  • ORCA 003) danHalaman 21 dari 34 Putusan No.25Pid.Sus/Prk/2020/PN.Tpgsekarang menjabat sebagai Kasie Sarana dan Prasarana Pangkalan PSDKPBatam;Bahwa yang mendasari ahli dalam memberikan keteranganketerangan/pendapat ahli Nomor 173/PPNSKan/Lan. 2/PW.511/IV/2020tanggal 17 April 2020;Bahwa Ahli menerangkan bahwa Definisi pelayaran adalah satu kesatuansistem yang terdin atas angkutan di Perairan, kepelabuhan, keselamatan dankeamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana disebutkandalam pasal
Register : 22-04-2016 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 25-10-2018
Putusan PN MEDAN Nomor 208/Pdt.G/2016/PN Mdn
Tanggal 14 Juni 2017 — H.M. HUSNI MUSTAFA, SE. (Penggugat I) ; H.T. BAHRUMSYAH, SH. (Penggugat II) ; - LAWAN - Prof. Dr. Ir. H. Bustami Syam, MS. ME, (Tergugat I) ; Ir. H. Islahuddin Yahya, (Tergugat II) ; Ishak Ibrahim MA. (Tergugat III)) ; Suriadin Noernikmat, ST, MM. (Tergugat IV) ; Mahyani Muhammad, SH, MKn, (Tergugat V) ; Kepala Badan Kesbanglinmas Provinsi Sumatera Utara, (Tergugat VI) ;
12611
  • Pasal 13 tentang Musyawarah Dewan Musapat sebagaipemegang kekuasaan pengawasan tertinggi Organisasi.f Pasal 16 Perbendaharaan yang pada pokoknya menyatakansemua harta kekayaaan organisasi yang terdin dan harta tetapbaik yang sudah ada maupun yang akan ada, adalah milikmasyarakat Aceh, didaftarkan sebagai hak dan berada dibawahpenguasaan, asuhan serta tanggung jawab Yayasan kerukunanAceh untuk kepentingan Aceh Sepakat, diawasi oleh DewanMUSAPAT dan dapat dimanfaatkan oleh Badan/Organisasikhusus dengan
Register : 05-07-2018 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 12-12-2018
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 24/G/2018/PTUN.BNA
Tanggal 4 Desember 2018 — Penggugat:
ASNAWI, S.Pd.
Tergugat:
Bupati Aceh Besar
11550
  • atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yangtersedia;(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikansengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Jikaseluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;Menimbang, bahwa kemudian dalam ketentuan Pasal 129 ayat (1) dan(5) UndangUndang Nomor 5 tahun 2014 diatur:(1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;(2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin
Register : 26-06-2020 — Putus : 16-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN AIRMADIDI Nomor 96/Pdt.G/2020/PN Arm
Tanggal 16 Maret 2021 — Penggugat:
DEETJE RUMAMPUK
Tergugat:
1.STEVIANUS DUMANAU
2.MAISE LUSYA MARAMIS
Turut Tergugat:
MEIRIN SITA DEVI KENDARTO, SH., M.Kn
9547
  • Dengan demikian, Majelis Hakim menilai keterangan SaksiSaksi tersebuttidak sah sebagai alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, hal ini sejalandengan putusan Mahkamah Agung Nomor 881/K/Pdt/1983 yang menegaskan SaksiSaksi yang diajukan Penggugat, semua terdin dan de auditu, sehingga keteranganyang mereka benkan tidak sah sebagai alat bukti.Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2020/PN ArmMenimbang, bahwa oleh karena keterangan SaksiSaksi tersebut tidak sahsebagai
Register : 20-08-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PN CIANJUR Nomor 256/Pid.B/2019/PN Cjr. (Narkotika)
Tanggal 21 Nopember 2019 — SAEPUL ROHMAN Bin (Alm) H. BURHAN
1217
  • tersebutkemudian Terdakwa dan Saudara Endang Ridwan pulang ke rumahnya, diKampung Cikaret Hilir, Desa Sukamaju, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur.Kemudian Terdakwa memecahnya dar 1 (satu) bungkus sabusabu menjadi 19(sembilan belas) bungkus plastik berisikan sabusabu.Bahwa cara pembagian sabusabu dalam 19 bungkus plastic hanya dikirakira sajaberatnya;Bahwa pembagian tugas membawa sabusabu oleh Terdakwa dan SaudaraEndang Ridwan yaitu 9 (sembilan) bungkus sabusabu dibawa oleh SaudaraEndang Ridwan yang terdin
Putus : 29-01-2019 — Upload : 15-03-2019
Putusan PT PADANG Nomor 164/PDT/2018/PT PDG
Tanggal 29 Januari 2019 — Jhon Serli Dt. Marajo, selaku pemangku jabatan/pemegang gelar Datuk Marajo (Penghulu Basa) Suku Panyalai, Kenagarian Lubuk Alung, dkk. Melawan : Happy Naldi, S.E, dkk.
7786
  • Pasar untuk mengawasi secara langsung operasional pengelolaanPasar Nagari Lubuk Alung; Berdasarkan aturan Adat Salingka Nagar diKanaganan Lubuk Alung, Dewan Komisi Pasar ini beranggotakan 10 orang yangberasal dari Basa Nan Barampek Pucuk Nan Baranam (salah satunya adalahPemangku gelar sako Datuk Marajo, dalam hal ini sekarang adalah Penggugat I),dan diketuai langsung secara otomatis oleh Ketua Kerapatan Adat Nagan (KAN)Lubuk Alung;Bahwa Kerapatan Adat Nagar (KAN) Lubuk Alung secara keseluruhan terdin
Register : 20-09-2016 — Putus : 05-12-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 P/HUM/2016
Tanggal 5 Desember 2016 — D. DWI HARI WINARNO VS MENTERI PERHUBUNGAN RI;
119349 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 31 P/HUM/2016cacat hukum dalam proses penerbitannya, di mana berdasarkanUndangUndang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, padaPasal 81 ayat (1) menyatakan Penyelenggara Pelabuhansebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (3) yaitu terdin atas:a. Otoritas Pelabuhan: atau b.
Register : 19-03-2021 — Putus : 14-09-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 70/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 14 September 2021 — Penggugat:
PT. PUTRI MAHAKAM LESTARI
Tergugat:
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH X PROVINSI JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEMA YOGYAKARTA PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
202115
  • telah keliru karena menganggap Somasi samadengan Keberatan seperti yang disebutkan dalam Pasal 75 dan Pasal77 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan yaitu sebagai berikut :Pasal 75(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusandan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratifkepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yangmenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atauTindakan.(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdin
Register : 14-09-2015 — Putus : 30-11-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 749 B/PK/PJK/2015
Tanggal 30 Nopember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ASIATIC PERSADA;
4216 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 749/B/PK/PJK/2015Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang TerutangPajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak, antara lain mengaturbahwa bagi Pengusaha yang melakukan kegiatan usaha terpadu(integrated) yang terdin dan unit atau kegiatan yang menghasilkanbarang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak PertambahanNilat dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang ataspenyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai maka Pajak Masukanyang nyatanyata digunakan untuk
Putus : 18-01-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1036/B/PK/PJK/2015
Tanggal 18 Januari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. WINDU NABATINDO LESTARI,
18016 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Melakukan kegiatan usaha teipadu (integrated) yang terdin dari unitatau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannyatidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yangmenghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang PajakPertambahan Nilai; ataub. Melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya terdapatpenyerahan yang tidak terutang PPN dan yang terutang PPN; atauc.
Register : 07-11-2018 — Putus : 18-03-2019 — Upload : 01-04-2019
Putusan PA SIDOARJO Nomor 4176/Pdt.G/2018/PA.Sda
Tanggal 18 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
604
  • Dalam Pasal 1 ayat 3 UndangundangNomor 23 Tahun 2002 dijelaskan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalammasyarakat yang terdin dan suami istri, atau Suami istri dan anak, atau ayah dananak, atau ibu dan anak atau keluarga sedarah dalam gans lurus keatas ataukebawah sampai dengan derajat ketiga;Hal 29dari 37 hal Nomor 4176/Pdt.G/2018/PA.
Register : 12-08-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN SALATIGA Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Slt
Tanggal 3 Juni 2021 — * Pidana - JPU : S. PRATIWI AMINUDDIN - Terdakwa : FANI CANDRA GUNAWAN anak dari SUPARLAN
564
  • TentangNarkotika, Subsidair: Pasal 112 Ayat (2) Undangundang RI Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika, Lebin Subsidair: Pasal 127 huruf a Undangundang RI Nomor 35Tahun 2009 Tentang Narkotika;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan bersifat subsidairitas maka MaijelisHakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, bila dakwaan primairteroukti maka dakwaan subsidair dan lebih subsidair tidak perlu dibuktkan lagi;Menimbang, bahwa dakwaan primair Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika terdin
Register : 16-11-2016 — Putus : 16-01-2017 — Upload : 24-01-2017
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN Mkd
Tanggal 16 Januari 2017 — OKY RANGGA BASKORO alias OGI alias GENDUT bin EDI HARI ARWANTO
486
  • Menetapkan barang bukti berupa: Uang tunai Rp20.000,00 (dua pulun ribu rupiah) terdin dari uang Rp5.000,00(limaribu rupiah);Dirampas untuk negara; 3 (tiga) potongan sedotan wama put; 2 (dua) buah tutup botol Aqua yang sudah dilubangi; 6(enam) buah korek api; 1 (Satu) buah plastk klip bening; 2 (dua) buah pipet kaca;1 (Satu) paket shabu seberat + 0,26 gram beserta plastik pembungkusnya;Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN Mkd 1 (Satu) unit handphone Smart Frend; 1 (Satu) unit handphone
Register : 10-01-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 27-09-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Blg
Tanggal 12 Agustus 2020 — Penggugat:
SHETHREE AYU SINAGA
Tergugat:
1.BOING PAHALA SITANGGANG
2.LOI RENNI NAIBAHO
10353
  • Menyatakan dalam hukum Utang Para Tergugat kepada Penggugat adalahsebesar : Rp. 44.463.000,00 (terdin' dari Total Utang Riil Para Tergugatkepada Penggugat sebesar Rp. 40.980.000,00 dan bunga utang sesualketentuan Undangundang sebesar Rp. 3.483.000,00);:4.
Register : 28-03-2016 — Putus : 19-10-2016 — Upload : 08-03-2017
Putusan PN MUARO Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Mrj
Tanggal 19 Oktober 2016 — YUSMEN, BUPATI DHARMASRAYA c.q. DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA
12529
  • maksud dan tuuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memperimbangkan mengenaipokok perkara yang dipermasalahkan oleh Penggugat, terlepas dari eksepsi yangtelah diajukan oleh Tergugat, Maielis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkanmengenai mengenai formalitas gugatan Penggugat khususnya kesesuaian posita danpetitum gugatan Penggugat serfa mengenai pihak yang dijadikan Tergugat olehPenggugat;Menimbang, bahwa, suatu surat gugatan pada dasamya terdin
Register : 02-04-2019 — Putus : 01-07-2019 — Upload : 19-08-2019
Putusan PN LUWUK Nomor 98/Pid.B/2019/PN Lwk
Tanggal 1 Juli 2019 — - Mustapa I. Patiwael, SH.,MH.
17653
  • ., dalam bukunya Delikdelik Khusus Kejahatan Yang ditujukanterhadap hak milik dan lainlain hak yang timbul dari hak milik, Penerbit Nuansa Aulia,hal. 173175, yang dimaksud dengan tipu muslihat bukanlah terdin dari katakata,melainkan terdiri dari perouatanperouatan yang demikian rupa, sehingga perouatanperobuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain atau denganperkataan lain bahwa pada orang yang digerakkan itu timbul kesan yang sesuaidengan kebenaran yang sah dan benar;Bahwa yang dimaksud
Putus : 10-10-2006 — Upload : 28-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 023K/N/HaKI/2006
Tanggal 10 Oktober 2006 — PT. Mitra Edia Espe ; H. Tatang Istiawan Witjaksono ; Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jendral Merek
13783 Berkekuatan Hukum Tetap
  • danlerdafiar dalam Daftar Umum Merek yang terdin atas Sertifikat MerekSurabaya Sore (bukti T1, T12 dan 713) srta bukii pembayaran kelurut Termonon Kasas semula lergugat ji yang terdapat dalam bujkctrT49, T1410, T111 dan 7112) telah memenuhi aturan hukum yang adabaik persyaratan formalitasnya maupun pada waktu pemeriksaan substantive sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 4, 5 dan 6 Undangundang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek;Termohen Kasasi semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekenvensi melakukan
Register : 26-08-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 03-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 384 K/TUN/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — WALIKOTA MAKASSAR VS H. IDHAM KHALID, SH.,DKK;
8642 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., dalamdaftar nomor urut 70, Rekapitulasi Hasil Seleksi memperoleh total nilai 72,4yang terdin dari: Test tertulis = 80 Sekda =70 Ka. BKD = 70 Prof. Hamid Paddu, M.A. = 72 Dr. Aspia Noer M., M.Si. = 70Fakta ini sudah tentu menjadi salah satu pertimbangan Tergugat/PemohonKasasi dalam menerbitkan keputusan objek sengketa. Karena itu jikaPenggugat H. Idham Khalid, S.H. dimutasikan pada jabatan lain dan digantioleh Pejabat lain in casu Drs.
Putus : 26-07-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 234 PK/Pdt/2016
Tanggal 26 Juli 2016 — SINGGIH MULYONO, DK VS PT PRIMA KARYA KECANA, DKK
13161 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (lima ribu delapan ratus enam puluhmeter persegi) terdin dari Tanah Milik Penggugat seluas 4856 m? (empatribu delapan ratus lima puluh enam meter persegi) dan Tanah milikPenggugat Il, Ill, IV seluas 1.004 m?
Register : 10-01-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Blg
Tanggal 12 Agustus 2020 — Penggugat:
SHETHREE AYU SINAGA
Tergugat:
1.BOING PAHALA SITANGGANG
2.LOI RENNI NAIBAHO
8732
  • Menyatakan dalam hukum Utang Para Tergugat kepada Penggugat adalahsebesar : Rp. 44.463.000,00 (terdin' dari Total Utang Riil Para Tergugatkepada Penggugat sebesar Rp. 40.980.000,00 dan bunga utang sesualketentuan Undangundang sebesar Rp. 3.483.000,00);:4.