Ditemukan 1019 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tertib teijin terdiri tarmin tering tardin turdin termin terpin tersin terdir ternin
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus PHI
Register : 14-07-2016 — Putus : 27-10-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 112/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn.
Tanggal 27 Oktober 2016 — TUAHMAN DARWIN MUNTHE LAWAN PT. LOGIKREASI UTAMA
58 — 15
  • Logikreasi Utama lebih kurang 50 orang terdin danibeberapa bagiar/Dewisi kerja masingmasing,;Putusan Nomor 112/Pdt.SusPHI/2016/PN.MdnHalaman 18 dari Halaman 34 Bahwa mekanisme pengiriman barang pada bagian Set Up & Delivery adalah bonoderan terdiri rangkap 3 dan setelah barang diantar sesuai tujuan yang dalam bontersebut diserahkan ke bagian admin pada bagian Set Up dan delivery,; Bahwa pengaturan wakiu dalam proses pengantaran barang merupakankelincahan dan kepiawaian karyawan itu sendiri dalam
Pengadilan PN TENGGARONG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-07-2016 — Putus : 26-09-2017 — Upload : 16-05-2019
Putusan PN TENGGARONG Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Trg
Tanggal 26 September 2017 — - KURSANI - CHEVRON INDONESIA - SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK Migas)
245 — 105
  • apabila Penggugat menyatakanbahwa Penggugat telan menderita kerugian atas Perouatan Melawan Hukumyang dilakukan oleh Tergugat, dan adalah sangat beralasan apabila selanjuinyaHalaman 5 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Padt.G/2016/PN Trg14,Penggugat meminta Ganti atas kerugian yang dialami Penggugat kepadaTergugat, haldemikian adalah sudah sangat tepat dan berdasarkan hukum;Bahwa adapun kerugian Penggugat baik secara materil maupun Inmatenil yangterurai sebagai berikut:Kerugian Matenil, yang terdin
    Per Ha = 1.305 Ton =1.305.000 KgHalaman 6 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Padt.G/2016/PN Trg15.16.17.Jadi Hitungannya = 1.305.000 Kg x Rp. 5.350, x 11 Tahun = Rp.76.799.250.000 (Tujuh puluh Enam Miliar Tujuh ratus Sembilan puluhSembilan Juta Dua ratus Lima puluh Ribu Rupiah);Total Kerugian Matenil :Rp. 338.045.000.000 + Rp. 172.180.800.000 + Rp. 76.799.250.000 = Rp.287.025.050.000, (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Dua Puluh LimaJuta Lima Puluh Ribu Rupiah);Kerugian Imatenil, yang terdin
    Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) binAndi Makawu Awu;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA), hakhakatas tanah terdin dan:hak milik,hak gunausaha,hak gunabangunan,hak pakai,hak sewa,~ 9929 5hak membuka tanah,hak memungut hasil hutan,> hakhak lain yang tidak termasuk dalam hakhak tersebut diatas yang akanditetaobkan dengan undangundang serta hakhak yang sifatnya sementarasebagai yang disebutkan dalam
    Raya Balikoapan Handil Il, KelurahanHandil Baru, Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur,beserta seluruh bangunan, instalasi sarana dan prasarana infrastrukturpengolahan minyak dan gas bumi yang terdin di atasnya;Menyatakan seluruh suratsurat dan bukti kepemilikan Penggugat/TergugatIntervensi atas Objek Sengketa perkara Nomor 32/PdtG/2016/PN.Trg seluas +10,87 Ha terletak di Jl.
Pengadilan PN WONOSARI Pidana Umum Penghinaan
Register : 11-08-2015 — Putus : 29-09-2015 — Upload : 13-01-2016
Putusan PN WONOSARI Nomor 73/PID.B/2015/PN WNO
Tanggal 29 September 2015 — PRASTAWA, SE Bin WALIDI
67 — 10
  • membayar jaminan reklamasi disesuaikandengan ada tidaknya kegiatan eksploitasi, setelah itu Pemohon mengajukan IUPoperasi produksi dengan membayar jaminan reklamasi dan jaminan pascaHalaman 16 dan 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2015/PN Whotambang ditentukan berdasarkan hasil paparan rencana pelaksanaan reklamasidan pasca tambang;Bahwa dasar penetapan Wilayah Pertambangan adalah dalam Pasal 13 UU RINomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakanbahwa WP ( Wilayah Pertambangan) terdin
Pengadilan PA SIDOARJO Perdata Agama
Register : 07-11-2018 — Putus : 18-03-2019 — Upload : 01-04-2019
Putusan PA SIDOARJO Nomor 4176/Pdt.G/2018/PA.Sda
Tanggal 18 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
52 — 4
  • Dalam Pasal 1 ayat 3 UndangundangNomor 23 Tahun 2002 dijelaskan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalammasyarakat yang terdin dan suami istri, atau Suami istri dan anak, atau ayah dananak, atau ibu dan anak atau keluarga sedarah dalam gans lurus keatas ataukebawah sampai dengan derajat ketiga;Hal 29dari 37 hal Nomor 4176/Pdt.G/2018/PA.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 14-09-2015 — Putus : 30-11-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 749 B/PK/PJK/2015
Tanggal 30 Nopember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ASIATIC PERSADA;
39 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 749/B/PK/PJK/2015Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang TerutangPajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak, antara lain mengaturbahwa bagi Pengusaha yang melakukan kegiatan usaha terpadu(integrated) yang terdin dan unit atau kegiatan yang menghasilkanbarang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak PertambahanNilat dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang ataspenyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai maka Pajak Masukanyang nyatanyata digunakan untuk
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 19-03-2021 — Putus : 14-09-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 70/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 14 September 2021 — Penggugat:
PT. PUTRI MAHAKAM LESTARI
Tergugat:
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH X PROVINSI JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEMA YOGYAKARTA PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
185 — 92
  • telah keliru karena menganggap Somasi samadengan Keberatan seperti yang disebutkan dalam Pasal 75 dan Pasal77 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan yaitu sebagai berikut :Pasal 75(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusandan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratifkepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yangmenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atauTindakan.(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdin
Pengadilan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 16-11-2016 — Putus : 16-01-2017 — Upload : 24-01-2017
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN Mkd
Tanggal 16 Januari 2017 — OKY RANGGA BASKORO alias OGI alias GENDUT bin EDI HARI ARWANTO
38 — 6
  • Menetapkan barang bukti berupa: Uang tunai Rp20.000,00 (dua pulun ribu rupiah) terdin dari uang Rp5.000,00(limaribu rupiah);Dirampas untuk negara; 3 (tiga) potongan sedotan wama put; 2 (dua) buah tutup botol Aqua yang sudah dilubangi; 6(enam) buah korek api; 1 (Satu) buah plastk klip bening; 2 (dua) buah pipet kaca;1 (Satu) paket shabu seberat + 0,26 gram beserta plastik pembungkusnya;Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN Mkd 1 (Satu) unit handphone Smart Frend; 1 (Satu) unit handphone
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 18-01-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1036/B/PK/PJK/2015
Tanggal 18 Januari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. WINDU NABATINDO LESTARI,
172 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Melakukan kegiatan usaha teipadu (integrated) yang terdin dari unitatau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannyatidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yangmenghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang PajakPertambahan Nilai; ataub. Melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya terdapatpenyerahan yang tidak terutang PPN dan yang terutang PPN; atauc.
Pengadilan PN SALATIGA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 12-08-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN SALATIGA Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Slt
Tanggal 3 Juni 2021 — * Pidana - JPU : S. PRATIWI AMINUDDIN - Terdakwa : FANI CANDRA GUNAWAN anak dari SUPARLAN
47 — 4
  • TentangNarkotika, Subsidair: Pasal 112 Ayat (2) Undangundang RI Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika, Lebin Subsidair: Pasal 127 huruf a Undangundang RI Nomor 35Tahun 2009 Tentang Narkotika;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan bersifat subsidairitas maka MaijelisHakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, bila dakwaan primairteroukti maka dakwaan subsidair dan lebih subsidair tidak perlu dibuktkan lagi;Menimbang, bahwa dakwaan primair Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika terdin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 23-02-2016 — Putus : 18-04-2016 — Upload : 26-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 89 K/TUN/2016
Tanggal 18 April 2016 — KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG VS WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) JAWA TIMUR;
187 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • keputusan tentangpenyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan; Pasal 1 angka 3:Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan PemantauanLingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalahpernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/ataukegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauanlingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usahadan/atau kegiatannya di luar Usaha dan/atau kegiatan yang wajibamdal atau UKLUPL;" Pasal 2 ayat (2):Dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdin
Pengadilan PN SUNGAI LIAT Pidana Khusus
Register : 26-01-2017 — Putus : 13-04-2017 — Upload : 23-05-2017
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN Sgl
Tanggal 13 April 2017 — Rudy bin Chian Aciuw
25 — 9
  • pemakaiannya peru pembebanan punguian Negara demi keadilan dankeseimbangan;Menimbang, bahwa pasal 4 ayat (1) menyebutkan jenisjenis barang yangdikenai cukai terdin dari Etl Alkohol atau Etanol, minuman yang mengandung EtilAlkohol dan hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau irisdan hasil pengolahan tembakau lainnya;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pita cukai yang diwajibkan adalahpita cukai yang dilekatkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan
Pengadilan PN BALIGE Perdata
Register : 10-01-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 27-09-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Blg
Tanggal 12 Agustus 2020 — Penggugat:
SHETHREE AYU SINAGA
Tergugat:
1.BOING PAHALA SITANGGANG
2.LOI RENNI NAIBAHO
94 — 45
  • Menyatakan dalam hukum Utang Para Tergugat kepada Penggugat adalahsebesar : Rp. 44.463.000,00 (terdin' dari Total Utang Riil Para Tergugatkepada Penggugat sebesar Rp. 40.980.000,00 dan bunga utang sesualketentuan Undangundang sebesar Rp. 3.483.000,00);:4.
Pengadilan PN MUARO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-03-2016 — Putus : 19-10-2016 — Upload : 08-03-2017
Putusan PN MUARO Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Mrj
Tanggal 19 Oktober 2016 — YUSMEN, BUPATI DHARMASRAYA c.q. DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA
117 — 29
  • maksud dan tuuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memperimbangkan mengenaipokok perkara yang dipermasalahkan oleh Penggugat, terlepas dari eksepsi yangtelah diajukan oleh Tergugat, Maielis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkanmengenai mengenai formalitas gugatan Penggugat khususnya kesesuaian posita danpetitum gugatan Penggugat serfa mengenai pihak yang dijadikan Tergugat olehPenggugat;Menimbang, bahwa, suatu surat gugatan pada dasamya terdin
Pengadilan PN CIANJUR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 20-08-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PN CIANJUR Nomor 256/Pid.B/2019/PN Cjr. (Narkotika)
Tanggal 21 Nopember 2019 — SAEPUL ROHMAN Bin (Alm) H. BURHAN
109 — 7
  • tersebutkemudian Terdakwa dan Saudara Endang Ridwan pulang ke rumahnya, diKampung Cikaret Hilir, Desa Sukamaju, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur.Kemudian Terdakwa memecahnya dar 1 (satu) bungkus sabusabu menjadi 19(sembilan belas) bungkus plastik berisikan sabusabu.Bahwa cara pembagian sabusabu dalam 19 bungkus plastic hanya dikirakira sajaberatnya;Bahwa pembagian tugas membawa sabusabu oleh Terdakwa dan SaudaraEndang Ridwan yaitu 9 (sembilan) bungkus sabusabu dibawa oleh SaudaraEndang Ridwan yang terdin
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 05-07-2018 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 12-12-2018
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 24/G/2018/PTUN.BNA
Tanggal 4 Desember 2018 — Penggugat:
ASNAWI, S.Pd.
Tergugat:
Bupati Aceh Besar
109 — 42
  • atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yangtersedia;(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikansengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Jikaseluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;Menimbang, bahwa kemudian dalam ketentuan Pasal 129 ayat (1) dan(5) UndangUndang Nomor 5 tahun 2014 diatur:(1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;(2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 20-09-2016 — Putus : 05-12-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 P/HUM/2016
Tanggal 5 Desember 2016 — D. DWI HARI WINARNO VS MENTERI PERHUBUNGAN RI;
111 — 336 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 31 P/HUM/2016cacat hukum dalam proses penerbitannya, di mana berdasarkanUndangUndang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, padaPasal 81 ayat (1) menyatakan Penyelenggara Pelabuhansebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (3) yaitu terdin atas:a. Otoritas Pelabuhan: atau b.
Pengadilan PT PADANG Perdata Tanah
Putus : 29-01-2019 — Upload : 15-03-2019
Putusan PT PADANG Nomor 164/PDT/2018/PT PDG
Tanggal 29 Januari 2019 — Jhon Serli Dt. Marajo, selaku pemangku jabatan/pemegang gelar Datuk Marajo (Penghulu Basa) Suku Panyalai, Kenagarian Lubuk Alung, dkk. Melawan : Happy Naldi, S.E, dkk.
60 — 60
  • Pasar untuk mengawasi secara langsung operasional pengelolaanPasar Nagari Lubuk Alung; Berdasarkan aturan Adat Salingka Nagar diKanaganan Lubuk Alung, Dewan Komisi Pasar ini beranggotakan 10 orang yangberasal dari Basa Nan Barampek Pucuk Nan Baranam (salah satunya adalahPemangku gelar sako Datuk Marajo, dalam hal ini sekarang adalah Penggugat I),dan diketuai langsung secara otomatis oleh Ketua Kerapatan Adat Nagan (KAN)Lubuk Alung;Bahwa Kerapatan Adat Nagar (KAN) Lubuk Alung secara keseluruhan terdin
Pengadilan PN AIRMADIDI Perdata
Register : 26-06-2020 — Putus : 16-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN AIRMADIDI Nomor 96/Pdt.G/2020/PN Arm
Tanggal 16 Maret 2021 — Penggugat:
DEETJE RUMAMPUK
Tergugat:
1.STEVIANUS DUMANAU
2.MAISE LUSYA MARAMIS
Turut Tergugat:
MEIRIN SITA DEVI KENDARTO, SH., M.Kn
88 — 37
  • Dengan demikian, Majelis Hakim menilai keterangan SaksiSaksi tersebuttidak sah sebagai alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, hal ini sejalandengan putusan Mahkamah Agung Nomor 881/K/Pdt/1983 yang menegaskan SaksiSaksi yang diajukan Penggugat, semua terdin dan de auditu, sehingga keteranganyang mereka benkan tidak sah sebagai alat bukti.Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2020/PN ArmMenimbang, bahwa oleh karena keterangan SaksiSaksi tersebut tidak sahsebagai
Pengadilan PN BALIGE Perdata
Register : 10-01-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Blg
Tanggal 12 Agustus 2020 — Penggugat:
SHETHREE AYU SINAGA
Tergugat:
1.BOING PAHALA SITANGGANG
2.LOI RENNI NAIBAHO
75 — 28
  • Menyatakan dalam hukum Utang Para Tergugat kepada Penggugat adalahsebesar : Rp. 44.463.000,00 (terdin' dari Total Utang Riil Para Tergugatkepada Penggugat sebesar Rp. 40.980.000,00 dan bunga utang sesualketentuan Undangundang sebesar Rp. 3.483.000,00);:4.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 14-08-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 02-01-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 225/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 14 Nopember 2019 — Penggugat:
ARSEH HASIBUAN, SH
Tergugat:
BUPATI PADANG LAWAS
126 — 96
  • sehingga Majelis Hakim berpedoman padaUndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang AparaturSipil Negara, yang mengatur mengenai prosedur Upaya Administratif yangdapat ditempuh oleh ASN;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 ayat (1), (2), (3),(4) dan (5) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 TentangAparatur Sipil Negara, yang mengatur:(1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;(2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin