PUT. 03/TIPIKOR/2014/PT.PLG8 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding padaPengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal09 Juli 2014;9 Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding padapengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan tanggal07 September 2014 ;Di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang Terdakwa didampingioleh Tim Penasihat Hukum H. Dahlan Kadir, S.H., dan M.

PUT. 11/Pid.SusTPK/2014/PT.PLG20e Pelaksanaan penagihan retribusi;e Pelaksanaan penatausahaan dan pembukuan retribusi;e Pelaksanaan pelaporan penerimaan retribusi;Hal ini menjadi tanggungjawab Terdakwa selaku Kepala Sub Dinas Retribusipada dinas kebersihan dan pemakaman kota Palembang;Menimbang, bahwa sebelum memeriksa putusan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Palembang, Majelis Hakim Tindak pidana Korupsi TingkatBanding menemui adanya ketidak cermatan penulisan, maka majelis akanmemperbaiki

Mengenai uang pengganti Majelis Hakim Tindak Pidana KorupsiTingkat Pertama secara jelas telah mempertimbangkan faktafakta hukum yangdidapat di persidangan, sudah tepat dan benar,oleh karena itu Majelis Hakim TipikorTingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, karena itu diambil alihuntuk dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tipikor Tingkat Bandingdalam mengadili perkara a quo ditingkat banding;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Tingkat

PenuntutUmum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syaratsyaratsebagaimana yang ditentukan dalam undangundang, maka Majelis HakimHalaman 21 dari 28 halaman Pts.05/Pid.Sus/TPK/2015/PT.PlgPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding berpendapat bahwapermintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa pemohon banding Jaksa Penuntut Umum telahmengajukan memori banding, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :1.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

,CfrA., CA tentang Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan keuangannegara atas dugaan penyimpangan pengadaan dump truck pada DinasKebersihan Kota Palembang Tahun 2012, sehingga menurut JaksaPenuntut Umum terhadap terdakwa tersebut haruslah dibebankankewajiban untuk membayar uang pengganti sebesar Rp285.658.412,5 ;Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPalembang tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat ;Berdasarkan alasanalasan yang dikemukakan dalam memori bandingtersebut

Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim Tipikor pada Pengadilan NegeriKlas IA Khusus Palembang halam 65, 65 dan halaman 66 mengenai unsurmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbuktisangatlah kontradiksi, karena di dalam pertimbangan telah menyatakanterdakwa tidak terbukti telah menguntungkan diri sendiri dan menguntungkanPT.

Tergugat sebagai pihak yang menggunakanNIK3573056403800009 tanpa ijin penggugat; dan ; b. tergugat tidak bertanggung jawab atas data yang ada di dalam aplikasi SLIK milik Turut Tergugat ;adalah sebuah kekeliruan/kesalahan nyata. faktanya siapa yangseharusnya bertanggung jawab atas penggunaan NIK3573056403800009 atas nama Ema Rahayu di dalam KTP, yaitupara terpidana dalam perkara Tipikor dimaksud. Tergugat jugamerupakan korban dari penyalangunaan NIK 3573056403800009atas nama Ema Rahayu.

Faktanya siapayangseharusnya bertanggung jawab atas penggunaan NIK3573056403800009 atas nama Ema Rahayu didalam KTP, yaituparaterpidana dalam perkara Tipikor dimaksud. Tergugat II juga merupakankorban dari penyalahgunaan NIK 3573056403800009 atas nama EmaRahayu.

Terhadap eksepsi ini menurut Majelis Hakim merupakan hal yangberbeda, Para Terpidana Tipikor adalah orang yang mengajukan kredit fiktif padaTergugat dan Tergugat II dengan cara memalsu identitas dengan memakai NIKbeberapa orang termasuk NIK Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat denganmengganti identitas Penggugat, sedangkan dalam gugatan ini Penggugatmenginginkan Tergugat dan Tergugat II membersihkan nama Penggugat dalamSistim Informasi Debitur Bank Indonesia / BI Checking ( saat ini sistim informasitersebut

T118 berupa print out POJK No. : 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan PermintaanInformasi Debitur Melalui Sistim Informasi Layanan Keuangan, bukti T119 berupa SEOJK RI No. 3/SEOJK.03/2021 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debiturmelalui SLIK, bukti T121 berupa print out UU RI No. 49 tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas UU RI No 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, bukti T121berupa UU RI No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bukti T122berupa print out SIPP atas perkara TIPIKOR

Sehingga kesalahan dalam menyalurkanpinjaman kredit tidak sepenuhnya merupakan kesalahan Para Terdakwa yang telahdiadili dan diputus dalam Perkara Tipikor di PN Surabaya, tetapi Tergugat danTergugat II juga turut bersalan karena tidak menerapkan ketentuan prinsip kehatihatian saat melakukan pemberian kredit sebagaimana diatur dalam Pasal 8 danPasal 11 UndangUndang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ; Menimbang, bahwa prinsip kehatihatian wajib diterapkan oleh bank sebelumpermohonan kredit dikabulkan

PUTUSANNomor. 1377 K/Pid.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :1 Namatempat lahirumur / tanggal lahirjenis kelaminkebangsaantempat tinggalagamapekerjaan2 Namatempat lahirumur / tanggal lahirjenis kelaminkebangsaantempat tinggalagamapekerjaan3 Namatempat lahirumur / tanggal lahirjenis kelaminkebangsaan: GUSMAL, SE.MM ;: GugukSolok ;: 57 tahun / 22 Juni

21 Juni2009 atas nama Yusmarni dan Kartini;40 1 (satu) rangkap foto copy sertifikat (Tanda Bukti Hak) HakMilik No.92 Nomor seri : AZ 075423, Atas nama Thedi Antoni;41 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan pemilikan atas namaAnwar;Kesemuanya dipergunakan dalam perkara Anwar dan Musril Muis; Menghukum TerdakwaTerdakwa tersebut untuk membayar biaya perkaramasingmasing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPadang Nomor : 06/TIPIKOR

maupunputusan dalam perkara a quo, karena baik Pengadilan Tinggi Padang maupun PengadilanNegeri Padang telah salah menerapkan hukum atau tidak diterapkan sebagaimana30mestinya dan lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan peraturan perundangundangan, yang mengakibatkan hak hukum Pemohon Kasasi dirugikan, sehinggaputusan Judex Facti harus dibatalkan;Setelah membaca dan memperhatikan seluruh pertimbangan yang dikemukakan dalamPutusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang No. 06/TIPIKOR

faktapersidangan.Bahwa dalam kehidupan masyarakat hukum, kita akan selalu teringat dengan adagiumlebih baik keliru membebaskan sepuluh orang yang bersalah daripada kelirumenghukum satu orang yang tidak bersalah, karena tanggung jawab moralnya lebihberat apabila keliru menghukum orang yang tidak bersalah dibanding kelirumembebaskan orang yang bersalah.Berdasarkan hal tersebut oleh karena itu Pemohon Kasasi mengajukan permohonankasasi atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi PadangNo. 06/TIPIKOR

,MHum.HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis besertaHakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin, SH. Panitera Penggantidan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;Hal. 45 dari 44 hal. Put. No. 1377 K/Pid.Sus/2012HakimHakim Anggota : Ketua :ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH. ttd./ttd./Prof.Dr.H. Abdul Latif, SH.,MHum. Dr.H.M.

dalamundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterimatanggal 7 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusanini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:Mengadili: Menerima serta mengabulkan permohonan kasasi dari Para PemohonKasasi/Pembanding (Para Tergugat) untuk seluruhnya; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor17/Pdt.G/2018/PNSgi tanggal 27 Desember 2018 Jo PutusanPengadilan Tinggi/Tipikor

Onamba Indonesia (Terpidanaberdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor02/TIPIKOR/2013/PT.Bdg., tanggal 19 Februari 2013) melalui ODIH JUANDAselaku Manajer Human Resourch Development (HRD) PT. Onamba Indonesia/Kuasa PT.

Onamba Indonesia (Terpidanaberdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor02/TIPIKOR/2013/PT.Bdg., tanggal 19 Februari 2013) melalui ODIH JUANDAselaku Manajer Human Resourch Development (HRD) PT. OnambaIndonesia/Kuasa PT.

No. 149 PK/Pid.Sus/2016Nomor : 02/TIPIKOR /2013/PT.Bdg tanggal 19 Februari 2013) melalui ODIHJUANDA selaku Manajer Human Resourch Development (HRD) PT. OnambaIndonesia/Kuasa PT.

YETTY NINGSIH.Selebihnya barang bukti yang telah diputuskan dalam putusan Nomor :10/TIPIKOR/2012/PT.Bdg tanggal 3 April 2012 atas nama Terdakwa Drs. OdihJuanda dinyatakan sebagaimana bunyi amar putusan tersebut yaitu : BB60.1 (satu) bundel asli Putusan No.187/G/2010/PHI/PN/PN.Bdgdalam perkara Toshio Shiokawa selaku Presiden Direktur PT.Hal. 65 dari 185 hal. Put.

Pasal 12 huruf c UndangUndang Tipikor. Sedangkan Sdr. Imas Dianasari melanggar Pasal 12 huruf cUndangUndang Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.Bahwa keberatan ketiga Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknyaberpendapat enam dakwaan yang didakwakan Pemohon Peninjauan Kembalisebenarnya harus dianggap dua perbuatan berlanjut (vorgezette Handeling) Pasal64 Ayat (1) KUHPidana.

Setelah itu perkaradikembalikan ke Panitera Muda Tipikor untuk selanjutnya diproseslebih lanjut ;Bahwa atas perkara tersebut saksi hanya membaca sepintas saja,yaitu terkait perkara tindak pidana korupsi ;Bahwa nomor perkara di register oleh Panitera Muda Tipikor ;Bahwa berdasarkan penunjukan dari pak Ketua PN, Majelis Hakimyang ditunjuk untuk menangani perkara atas nama Terdakwa TAMINSUKARDI adalah sdr.

Setelah penunjukan selesaikemudian di print out dan kembali ke Panitera Muda Tipikor untuk diregister kembali dan kemudian di distribusikan ke Majelis Hakim ;Benar saksi bersama HELPANDI yang ditunjuk oleh Panitera pakMARTEN TENY sebagai panitera pengganti di perkara nomor 33tersebut.

Saksi mengetahui ada penetapan hari sidang ataupunpenetapan penahanan karena sesuai alur adminstrasi selalu kePanMud Tipikor yang mana saksi yang menandatangani suratpengantarnya ;Tentang Berita Acara Persidangan, yang menandatangani adalahpanitera yang ikut sidang, dalam hal ini adalah HELPANDI.

Inti dari pertemuan tersebut, Ketua PengadilanTinggi memberitahukan jika sedang menangani suatu perkara janganmacammacam dan untuk penanganan perkara tipikor agarmemperhatikan aset recovery yang dihasilkan.

Pst.Agustus 2018 pada sore hari menjelang apel sore, menyampaikan bahwaHelpandi akan bertemu utusan/orangnya Tamin Sukardi yang memintatolong agar perkara Tipikor Tamin sukardi di Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Medan diputus bebas, yang disanggupi oleh TerdakwaMerry Purba dengan menyatakan Aman kan dek? Hatihati ya danditanggapi oleh Helpandi dengan kalimat Jadi bagaimana kelanjutannyasaya dengan orang itu, karena dengardengarnya dia mau kasih 2 atau 3.lbu tahu kan permintaan mereka?

., M.H masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 3 Nopember 2017 NomorHalaman 14 dari 15 putusan Nomor 92/PDT/2017/PT BNA92/Pen.Pdt/2017/PT BNA. putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal15 Januari 2018 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua,dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Samaun,S.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dengan tidak dihadirioleh kedua

Rp. 150.000,00.Salinan yang sama bunyinya oleh :PANITERA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHH. SAID SALEM, S.H., M.H.Nip.19620616 198503 1006Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 92/PDT/2017/PT BNA

Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehsejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember2018;. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehsejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;Terdakwa didampingi oleh Tarmizi Yakub, S.H. dan Khalied Affandi,S.H.

Tipikor/2016/Pengadilan Tipikor Kalimantan Timur Samarinda tanggal29 November 2016 yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbuktimelanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undangundang RI Nomor : 31Tahun 1999 jo Undangundang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaanKesatu Primair.Bahwa kami Penuntut Umum menyadari penjatuhan pemidanaan terhadapTerdakwa bukanlah sebagai sarana untuk membalas dendam

penegakan hukum khususnya dalam upayapemberantasan tindak pidana korupsi.Halalan 64 dari 72 halaman Putusan Nomor 1/PID.TPK/2017/PT.SMR.Berdasarkan uraianuraian sebagaimana yang telah kami uraikan, makadengan mengingat Pasal 244, 245, 248, 253, 254, 255 KUHAP danYurisprudensi kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timurmemutuskan: Menerima Permohonan Banding dan Memori BandingPenuntut Umum dan Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Nomor : 33 /Pid.Tipikor/ 2016/ Pengadilan Tipikor

perludipertimbangkan lagi, dan tatacara pemeriksaan sebagaimana tersebut dapatditerima oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkatbanding in litis;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi, setelah mencermati pertimbangan hukum putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dan juga telahmeneliti Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim PengadilanTingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan Pengadilan Tipikor

Hakim Tinggi Tipikor sebagai Hakim Ketua Sidang,AGUNG SURADI, S.H. dan MOCHAMAD ILYAS, S.H. M.H.

Hakim TinggiTipikor dan Hakim Ad Hoc Tipikor masingmasing sebagai Hakim Anggota,putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umumpada hari RABU tanggal 25 Januari 2017 oleh Hakim Ketua Sidang tersebut,dengan didampingi oleh HakimHakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Hj.TITIK WINARTI, S.H., Panitera Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri olehPenuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;Hakim Anggota, Hakim Ketua Sidang,AGUNG SURADI, S.H.

Nomor :PUTUSAN22 TIPIKOR / 2013 / PTY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta yang mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsidalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah inidalam perkara terdakwa :Nama lengkapTempat lahirUmur atau tanggal lahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanPUJI HARTONO, S.Ip. bin MARTODIHARDJO;Kulon PrOQ0; 222222 252 tahun / 08 Maret 1961

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 22Agustus 2013 No. 22/Tipikor/2013/PTY tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ini di tingkatll.

Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusa : Malelis .............aspek/aturan pemberian pidana (straaftuit Luitengleer) yang dianut olehKUHP maupun Undangundang Tipikor;Te Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Jaksa Penuntut Umummohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Yogyakarta untuk: menerima permintaan bandingdari Jaksa Penuntut umum dan menjatuhkan pidana kepada diriTerdakwa sebagaimana dalam amar tuntutan pidana dari JaksaPenuntut Umum terSebut. 0n monn

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalamdua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2500,(Dua ribu lima ratus rupiah) ; 222 en nn ene nen en en nnnneneesDemikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta padahari SENIN tanggal 23 SEPTEMBER 2013 oleh kami MUHAMMAD RUSLANHADI, S.H Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan91Tinggi Yogyakarta selaku Ketua Majelis,

PURWANTO, SH Hakim TinggiPengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta danDR.

PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR BANDUNGJL. LAKS.RE.MARTADINATA NO.7480BANDUNG PUTUSANNomor : 54 /Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksadan mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat pertama, dengan acarapemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa :2. Nama lengkap. Nama lengkap : H.

Penuntut Umum : dilakukan Penahanan Kota sejak tanggal .................. , selanjutnyadiperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung sejakWG HAl ssmnmsiwvescens3. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung : dilakukan Penahanan KotaSGA CAGE) co sanssmmnancesiasemmnaccesxne:4.

Dialihkan jenis penahanannya oleh Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriBandung, menjadi Penahanan Rutan sejak tanggal .............. cc. e eee e eee eee eens :Periksa penahanan terdakwa !

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar legalisir Petikan Keputusan Walikota Cimahi Nomor: 821.27/Kep.127KKD/2010 tanggal 12 Maret 2010 Tentang PengangkatanDalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi; 1 (satu) eksemplar legalisir Daftar Nominatif Peserta Sertifikat PRONA2010 Kelurahan Cibabat:Terlampir dalam berkas perkara;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor: 15/TIPIKOR/2013/PT.

danpemungutan untuk proses sertifikasi tersebut adalah Badan PertanahanNasional Kota Cimahi, Lurah terdahulu (Hendra Gunawan) dan KasiPemerintahan di Kelurahan Cibabat, yang telah dilakukan sejak tanggal 10Maret 2010;Bahwa selanjutnya selain alasanalasan maupun keberatankeberatanyang telah disampaikan di atas, Pemohon Kasasi juga hendak menyampaikankeberatankeberatan terhadap pertimbanganpertimbangan hukum MajelisHakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandungdalam perkara Nomor : 15/TIPIKOR

Hal tersebut diperkuat dengan adanya Legal Opinion dariSomawijaya, SH., MH., selaku Ahli Hukum Pidana dari Fakultas HukumUniversitas Padjajaran Bandung;Bahwa dengan demikian, karena Majelis Hakim Tingkat Bandingtelah salah dalam menerapkan peraturan hukum dalam putusanPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiBandung Nomor: 15/TIPIKOR/2013/PT.Bdg, tertanggal 24 April 2013 Jo.putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBandung Nomor: 68/Pid.Sus/TPK/2012

Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagaiAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dantanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dandibantu oleh Ny. Murganda Sitompul, S.H., Panitera Pengganti dan tidakdihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.Ketua Majelis,ttd./ Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.HakimHakim Anggota,ttd./ Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.ttd./ H.

31Desember 2018 yang diterima di Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 11Januari 2019 dengan uraian pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.Hal. 13 dari 19 Putusan No.1/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS44/Pid.Sus.TPK/2018/PT.Mks, tertanggal 24 September 2018, kami JaksaPenuntut Umum menyatakan bahwa putusan tersebut sudah sesuaidengan peraturan perundangundangan, telah mempertimbangkanfaktafakta persidangan yang terungkap dalam pemeriksaan padasidang Pengadilan Negeri Tipikor

Hakim ad Hoc Tipikor pada Pengadilan TinggiHal. 18 dari 19 Putusan No.1/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKSMakassar selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidangyang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu pula oleh Hakim Ketua Majelisdengan dihadiri oleh hakimhakim anggota serta Hj. DARMAWATI, SH.,MH.Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Terdakwa/Penasihat Hukumnya danJaksa Penuntut Umum ;HAKIM HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELISttd ttdYANCE BOMBING, S.H.,M.H. MAKKASAU, S.H.,M.H.ttdH.

Judex Facti pengadilan tinggi tipikor pada pengadilan tinggi jawa barat telahsalah menerapkan hukum pembuktian dalam unsur memperkaya diri sendiriatau orang lain atau korporasi. In casu menyatakan Pemohon Kasasi telahmenerima uang dari saksi H.

Nomor 1289 K/Pid.Sus/2017ditingkat pusat maupun di daerah sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku bertujuan memberikan manfaat, kKemakmurandan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat tidakterpenuhi/tidak tercapai;Alasan Keberatan :Judex Factie Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Baratdi Bandung di dalam putusan Nomor = 1/TIPIKOR/2017/PT.Bdg.

Usman Effendi, demikian juga JudexFacti Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas A KhususHal. 169 dari 194 hal. Put.

Suherwanto, halaman 300,putusan Judex Facti Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Klas IA Knusus Bandung No mor57/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg.

TerbandingTerdakwa memohon agar kiranya berkenan Majelis Hakim Agung diMahkamah Agung Republik Indonesia untuk menerima Permohonan Kasasiatas putusan Pengadilan Tinggi TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat diBandung Nomor 1/TIPIKOR/2017/PT .Bdg. Tanggal 27 Februari 2017 jo.putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Klas A Khusus BandungNomor 53/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg.

/PN.Ptk Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa sebagai saksi sehubunganperkara Tipikor dalam pembangunan Pelabuhan Laut Paloh pada Tahun2008; Bahwa jabatan saksi saat itu adalah sebagai Anggota Panitia Pengadaan; Bahwa Ketua Panitia Pengadaannya adalah sdr.

NOOR FAHRIZAL, didepan persidangan dan dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa sebagai saksi sehubunganperkara Tipikor dalam pembangunan pelabuhan laut paloh tahun 2008;Halaman 27 dari 92 Putusan Nomor 59/Pid.SusTPK/2016./PN. Ptk Bahwa jabatan saksi saat itu adalah sebagai Sekretaris PanitiaPengadaan; Bahwa Ketua Panitia Pengadaannya adalah sdr.

KOM, didepan persidangan dan dibawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa sebagai saksi sehubunganperkara Tipikor dalam pembangunan laut paloh tahun 2008;Bahwa jabatan saksi pada saat itu adalah sebagai Anggota PanitiaPengadaan, sedangkan Ketua Panitia Pengadaannya adalah sdr.

Saksi WILFIKA, didepan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa sebagai saksi sehubunganperkara Tipikor dalam pembangunan laut paloh tahun 2008; Bahwa jabatan saksi saat itu adalah sebagai Anggota Panitia Pengadaan; Bahwa adapun Ketua Panitia Pengadaannya adalah sdr. Deddy AgusRiyadi;Halaman 32 dari 92 Putusan Nomor 59/Pid.SusTPK/2016.

Saksi ZAHRAWAN, didepan persidangan dan dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa sebagai saksi sehubunganperkara Tipikor dalam pembangunan laut paloh tahun 2008;Bahwa jabatan saksi saat itu adalah sebagai Anggota Panitia Pengadaan,sedangkan Ketua Panitia Pengadaannya adalah sdr.

Cag.Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbandingsemula Pembantah ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh tanggal 25 Januari 2018 Nomor. 12/Pen.Pdt/2018/PT BNA, tentangpenunjukan Majelis Hakim, serta berkas perkara Nomor. 3/Pdt.Bth/2017/PNCag dan suratsurat yang bersangkutan dengan perkara tersebutTENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan Perlawanantanggal 02 Juni 2017 yang diterima dan didaftarkan di kepeniteraan

Rp.150.000, Irwan, S.HUntuk Salinan yang sama bunyinya oleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAT. TARMULI, S.H.NIP. 19611231 198503 1 029Hal 18 dari 18 Putusan No 12/PDT/2018/PT BNA

pemohonbanding dan masyarakat secara umum ;Bahwa pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun dan dendasebesar Rp. 2.000.000.000, (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam)bulan yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Negeri Lhoksukon kepadapemohon/terdakwa, penasihat hukum pemohon banding menaruhkeberatan sehingga dengan memori banding ini kepada Ketua PengadilanHalaman 14 dari 17 Putusan Nomor 169/PID/2021/PT BNATinggi/ TIPIKOR

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa.Bila Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono) :Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memoribanding;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca,mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari beritaacara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri LhoksukonNomor 31/Pid.Sus/2021/PN Lsk, tanggal 1 April 2021, memori banding

Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Padang Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG., tanggal 6 September 2016 yangamar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum danPenasihat Hukum para Terdakwa;Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Padang Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2016/PN.PDG, tanggal 23 Juni 2016

Firman Dalil, MTP., tersebut;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG., tanggal 6September 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Padang Nomor 02/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pdg., tanggal23 Juni 2016 sekedar mengenai pidana yang terbukti dan penjatuhan pidanasehingga amar selengkapnya sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa I. Emrizal, ST., dan Terdakwa Il. Ir. Firman Dalil, MTP.

Bahwa Majelis Judex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh telahsalah dalam menerapkan Hukum atau Penerapan WHukum tidaksebagaimana mestinya, karena telah mengambilalin seluruh pertimbanganHukum Majelis Judex Facti Pengadilan Negeri Bireuen yang salah dankeliru sebagaimana ternyata dalam putusannya pada alinea kedua halamanke22, di mana kesalahan dari pertimbangan hukum yang terjadi padaPutusan Majelis Judex Facti Pengadilan Negeri Bireuen adalah sangat fataldan dapat menjadikan putusan tersebut

Bahwa Majelis Judex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh telahsalah dalam menerapkan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimanamestinya, karena telah mengambilalin seluruh pertimbangan HukumMajelis Judex Facti Pengadilan Negeri Bireuen yang salah dan keliru karenaHal. 11 dari 15 hal. Put.