Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 820/5038/BKPSDM/2018tanggal 3 Oktober 20187.3.

Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor824/5051/BKPSDM/2018 tanggal 4 Oktober 20181 (satu) lembar Dokumen Asli BERITA ACARA PENGAMBILANSUMPAH/ JANJI JABATAN BUPATI CIREBON ~~ Nomor:877/5037/BKPSDM/2018 tanggal 3 Oktober 2018.1 (satu) bundel dokumen asli yang terdiri dari :9.1. 1 (satu) lembar Dokumen Asli Usulan Pejabat Eselon Il, Ill, danIV Promosi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umumdan penataan Ruang Kab.

Petikan Keputusan Bupati Cirebon Nomor :821.23/Kep.238/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian DanPengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan AdministratorDi Lingkungan Pemerintah kabupaten Cirebon tanggal 2 Oktober2018 beserta Daftar : Lampiran Keputusan Bupati Cirebon Nomor :821.23/Kep.238/BKPSDM/2018 tanggal 2 Oktober 2018 atas namaIr. GATOT RACHMANTO7.2. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 820/5038/BKPSDM/2018tanggal 3 Oktober 20187.3.

Kaban BKPSDM...

Petikan Keputusan Bupati Cirebon Nomor :821.23/Kep.238/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian DanPengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan AdministratorDi Lingkungan Pemerintah kabupaten Cirebon tanggal 2 Oktober2018 beserta Daftar : Lampiran Keputusan Bupati Cirebon Nomor :821.23/Kep.238/BKPSDM/2018 tanggal 2 Oktober 2018 atasnama Ir. GATOT RACHMANTOb. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 820/5038/BKPSDM/2018tanggal 3 Oktober 2018c.

Mtr.13.14.Bahwa dengan dikeluarkannya obyek sengketa Keputusan WalikotaMataram Nomor 820/415/BKPSDM/IV/2019. Tentang pemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Tanggal: 29 April2019.

Mtr.15.16.17.18.19.Bahwa obyek sengketa Keputusan Walikota Mataram Nomor:820/415/BKPSDM/IV/2019. Tentang pemberhentian karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan, Tanggal 29 April 2019.

Pasal 250 huruf bPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil);Tetapi dalam hal ini Pemerintah Kota Mataram tetap memberikanjawaban terhadap keberatan administratif penggugat sesuai dengansurat Nomor 820/1228/BKPSDM/V1/2019 dan Nomor 820/1225/BKPSDM/V1/2019 perihal: Jawaban atas Keberatan tertanggal 26 Juni 2019, demiadanya asas keterbukaan, dimana pada intinya point jawaban keberatanyang diajukan oleh penggugat tetap merujuk pada peraturan perundangundangan yang

NIP. 196711081997031006.Tanggal 29 april 2019 telah diberikan jawaban sesuai dengan nomorSurat 820/1228/BKPSDM/VI/2019 dan nomor: 820/1225/BKPSDM/V1/2019 perihal: Jawaban atas Keberatan tertanggal 26 Juni 2019 yangpada intinya bahwa point jawaban keberatan yang diajukan olehpenggugat tetap merujuk pada Peraturan PerundangUndangan yangberlaku, yang mana tergugat tetap mengarahkan kepada penggugatuntuk menempuh jalur pengadilan, yakni pengadilan Tata Usaha Negaradikarenakan didalam putusan pengadilan

Bukti P2021.Bukti P21Menimbang,hubungannya dengan jabatan tanggal 29 April 2019(fotokopi Sesuai dengan aslinya);Keberatan atas Keputusan Walikota MataramNomor: 820/415/BKPSDM/IV/2019 tanggal 29 April2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);: Surat keberatan tidak ditanggapi dengan tenggangwaktu 10 hari kerja terlampaui (dipending);: Surat dari Yuslifar Artadi, ST kepada WalikotaMataram perihal: Surat Permohonan Kabul ataskeberatan terhadap Keputusan WalikotaMataram Nomor: 820/415/BKPSDM/IV/2019 tanggal29

halanganyang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di PemerintahDaerah Kota Serang yang untuk melakukan perceraian diatur olehPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinandan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penggugat telahmendapat Izin Perceraian dari atasannya sebagaimana Surat KeputusanKepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia(BKPSDM

) Kota Serang Nomor 867/Kep.119.3/BKPSDM/2019 TentangPemberian Izin Perceraian an.

Penggugat yang dikeluarkan oleh KepalaBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia(BKPSDM) Kota Serang tanggal 1 Juli 2019.

di atas;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya tanpa alasansekalipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikiansesuai ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR perkara ini dapat diputus denganVerstek;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil diPemerintah Daerah Kota Serang telah mendapat izin dari atasannyasebagaimana Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian danPengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM

) Kota Serang Nomor867/Kep.119.3/BKPSDM/2019 Tentang Pemberian Izin Perceraian an.Ina Rusfiana, M.Pd (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kepala BadanKepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)Kota Serang tanggal 1 Juli 2019, sehingga terpenuhi maksud PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakankarena

No. tsicie0e0lPr TUN.JKT.ay ayaye& SQ aRsaSY4Yyyey~~CycyByy10.f02/BKPSDM MKP/VI2019,or menyetujui atas pengembalian Penggugat tefSbut sesual dengan formasiKota Batam (Penggugat); cSavYe $b>> >RsBahwaCy> iyMea atau procedural sesuai ketentuan Pasal 28 Ayat (1) Peraturan Sekretaris Jendral Badan Pengawas*Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor ~Tahun 2017 dari Kopala Sekretariat Badan Pengawas Pemilinan.mnumKepulauan Riau tntang Pemberhentian Koordinator Sekretariat BadanPengawas Pemilihan Umum Kota

Ss20.Bahwa Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.2/BKPSDM HK 020Tentang PenjatuhanHukuman Disiplin Berupa Pemberhentian DengarHormatTidak Atas Permifitaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Sebagia PegawaiNegeri Sipil;Rias Nama SDR. ARIFIN, S.Ag (Penggugat).

Bahwa sebagaimana dalam. n.dalil/alasan gugatannya dalam Angka Romawi "sebagai berikut:(halaman 1), Penggugat*engajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi TaUsaha Negara pepatia BadanPertimbangan Kepegawaian Nomor 146/KPTS/BAPEK/2020 anggal 2 29 Juli2020 tentang Benguatar hukuman disiplin sebagaimana tercanitum dalamSepuluy Walikota Batam Nomor: KPTS.2/BKPSDM HK 8020, tanggal 10Tidak AtasPtimintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipilyvang dijatunkan kepadaARIFIN, S.Ag (Penggugat); ~~vrb.

Bahwa berdasarkan surat pernyataan saudara SUKIJO, S.Pd., SD selaku ssCs Kepala Sekolah Dasar;Negeri 012 Belakang Padang Nomor $e 35/421.1/SD.1/IV/20206 dinyatakan ARIFIN, S.Ag benar tidakmelaksanakan twos sebagai seorang guru sejak Keputusan oaBatam NomorsRPTS. 64/BKPSDM/MKP/V1I/2019 tanggal 17 uni 2019tentang penmpatan kembali ARIFIN, S.Ag di Sekolah Dasat' Negeri 012Belakang P Padang diterbitkan hingga tanggal 31 Desember201 9;S &j.

P04 Foto Copy Surat Petikan Keputusan WalikotaBatam (1 lembar)SS Nomor : 108/BKPSDM/HK/X/2017 s Diterbitkan oleh : WalikotaBatam oy seor Pada tanggal :6 Oktober 2017 aoSs Kegunan Bukti : Untuk menjlaskan bahwa benar Penggugat telah dinaikkanpangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat Golongan RuangI/csdalam jabatan guru madya Tk.1 AK 152.438.5.

H Sulaiman, M.M;Bahwa kemudian PENGGUGAT mengajukan upaya administratifberupa keberatan, berdasarkan Keberatan atas terbitnya SKBupati Luwu No. 888/11/BKPSDM/2019 An. Drs. H. AndiMusakkir, M.M., dan No. 888/5/BKPSDM/2019 An. H. Andi Sana,S.Sos., M.Si., (vide : Pasal 129 ayat (2) dan (3) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur SipilNegara Jo. Pasal 75 Ayat (2) Huruf a UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan Jo.

BupatiLuwu No. 888/5/BKPSDM/2019 An. H. Andi Sana, S.Sos., M.Sitentang pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipilkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang adahubungannya dengan jabatan atas nama PENGGUGAT yangyang di terima oleh TERGUGAT pada tanggal 31 Mei 2019,kemudian tidak mendapatkan tanggapan dari TERGUGAT;Vi.

., M.Si:;Halaman 15 dari Halaman 40 Putusan 65/G/2019/PTUN.MksMewajibkan untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yangdi keluarkan oleh TERGUGAT berupa :Keputusan Bupati Luwu Nomor : 888/5/BKPSDM/2019, Tanggal25 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Yang Ada Hubungannya DenganJabatan, Atas Nama H.

Bukti P.9Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara PenyerahanKeputusan Bupati Luwu Nomor: 800/165.1/BKPSDM/V/2019atas nama H. Andi Sana, S.Sos.,M.Si.;Fotokopi dari fotokopi, Surat dari Bupati Luwu Nomor:800/314/BKPSDM/VII/2018, tanggal 09 Juli 2018, Perihal:Usul Pensiun BUP PNS An. Drs. Andi Musakkir, M.M.

AndiSana, S.Sos, NIP. 195812311980111008 ditujukan KepadaKepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDMKabupaten Luwu di Belopa;Fotokopi sesuai dengan asli, Perihal: Keberatan atasterbitnya SK Bupati Luwu No.888/11/BKPSDM/2019, tentangPTDH An. Drs. H. Andi Musakkir, MM ~ danNo.888/5/BKPSDM/2019 An. H. Andi Sana, S.Sos. M.Si.,tanggal 29 Mei 2019, ditujukan Kepada Bupati Luwu diBelopa, tanggal 29 Mei 2019 ;Fotokop dari fotokopi, Surat dari Drs. H. Andi Muzakkir, M.Mdan H. Andi Sana, S.Sos.

Dimana akibat dari tindakan Tergugat dalam mengeluarkansurat keputusan nomor 880 / 01MDI / BKPSDM / 2017 maka Tergugat telahmelanggar Hukum dan Peraturan Perundangundangan yang berlaku sertaAzasazas Umum Pemerintahan Yang Baik.ALASAN GUGATANl. DUDUK PERSOALANPEMECATAN TERHADAP PENGGUGAT SANGAT BERLEBIHAN1.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan KeputusanBupati Tanah Laut Nomor: 880/01MDV/BKPSDM/2017 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama FAHRULARMIS.T. tertanggal 23 Januari 2017 sampai dengan dikeluarkannyaKeputusan yang berkekuatan Hukum tetap.DALAM POKOK SENGKETA 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;2.

Dan padatanggal 25 Januari 2017 telah diserahkan secara nyata Keputusan BupatiTanah Laut Nomor: 880/01MDI/BKPSDM/2017 Tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Kepada Fahrul Armi,ST, tanggal 23 Januari 2017) yang dituangkan dan dilengkapi dengan BeritaAcara Penyerahan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 880/01MDI/BKPSDM/2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil melalui Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada DinasPendidikan untuk diberitahukan

Menolak Mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati TanahLaut Nomor: 880/01MDIV/BKPSDM/2017 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Kepada Fahrul Armi, ST,tanggal 23 Januari 2017);. Menolak untuk merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat penggugat dalamkedudukan semula;.

Bukti P7Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor:880/01MDI/BKPSDM/2017 tanggal 23 Januari 2017 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS atasnama Fahrul Armi, ST (potokopi sesuai asli);Surat Nomor:800/100MDI/BKPSDM, tanggal 24 Januari2017 perihal Pemanggilan Menghadap (potokopi sesuaiasli);Surat Nomor:800/84MDVBKPSDM, tanggal 23 Januari2017 perihal Penyampaian Surat Keputusan PenjatuhanHukuman Disiplin (potokopi sesuai asli);Surat ditujukan kepada Bupati Tanah Laut dari FahrulArmi, ST (potokopi

M E N G A D I L I :

DALAM PENUNDAAN ;

Menolak permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 888/Kep/260/BKPSDM/2019, TERTANGGAL 28 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Bupati Cirebon yang pada tanggal dikeluarkannya

GATOT RACHMANTO NIP. 19650409 199403 1 004 PANGKAT / GOLONGAN RUANG PEMBINA TK. 1 (IV/b) JABATAN SEKRETARIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN CIREBON;

;Bahwa, adapun atas objek gugatan yaitu Surat Keputusan (PLT) Bupati CirebonNomor: 888/Kep/260/BKPSDM/2019, tanggal 28 Mei 2019 Penggugat telahmengajukan upaya administratif sebagaimana ketentuan perundangundangansebagai berikut. ;1.

Mewajibkan TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan Surat KeputusanNomor : 888/Kep/260/BKPSDM/2019 tertanggal 28 Mei 2019 yangditerbitkan oleh TERGUGAT, perihal "PENJATUHAN HUKUMAN BERUPAPEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT (PTDH) SEBAGAIPEGAWAI NEGERI SIPIL. KEPADA SAUDARA IR. GATOT RACHMANTONIP. 19650409 199403 1 004 PANGKAT / GOLONGAN RUANG PEMBINATK. 1 (IV/b) JABATAN SEKRETARIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANG KABUPATEN CIREBON.

Menyatakan batal atau tidak sah, Surat Keputusan Nomor888/Kep/260/BKPSDM/2019 tertanggal 28 Mei 2019 yang diterbitkan olehTERGUGAT, perihal "PENJATUHAN HUKUMAN BERUPAPEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT (PTDH) SEBAGAIPEGAWAI NEGERI SIPIL. KEPADA SAUDARA IR.

Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor:888/Kep/260/BKPSDM/2019, TERTANGGAL 28 Mei 2019 yang dikeluarkanoleh Bupati Cirebon yang pada tanggal dikeluarkannya surat adalah PLT.Bupati, selaku TERGUGAT perihal "PENJATUHAN HUKUMAN BERUPAPEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT (PTDH) SEBAGAI PEGAWAINEGERI SIPIL. KEPADA SAUDARA IR.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor:888/Kep/260/BKPSDM/2019, TERTANGGAL 28 Mei 2019 yang dikeluarkanhalaman 34 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor : 123/G/2019/PTUN.BDGoleh Bupati Cirebon yang pada tanggal dikeluarkannya surat adalah PLT.Bupati, selaku TERGUGAT perihal "PENJATUHAN HUKUMAN BERUPAPEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT (PTDH) SEBAGAI PEGAWAINEGERI SIPIL. KEPADA SAUDARA IR.

berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 180/07.01/Bagian Hukum/2019, tanggal 05September 2019;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Permohonan Penundaan Mengabulkan permohonan Penggugat tentang Penundaan PelaksanaanSurat Keputusan Bupati Buol Nomor 888/238.27/V/BKPSDM

Putusan Nomor 530 K/TUN/2019 Mewajibkan Tergugat untuk menunda atau menangguhkan pelaksanaanSurat Keputusan Bupati Buol Nomor 888/238.27/V/BKPSDM/2018,tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama Kamarudin M. Lasuru, S.Sos., tanggal 17 Mei 2018,sampai perkara a quo memperoleh kekuatan hukum tetap;Dalam Pokok Perkara1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Buol Nomor888/238.27/V/BKPSDM/2018, tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Kamarudin M. Lasuru,S.Sos., tanggal 17 Mei 2018:3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati BuolNomor 888/238.27/V/BKPSDM/2018, tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Kamarudin M.Lasuru, S.Sos., tanggal 17 Mei 2018;4.

pidana yang dijatuhkan;

Bahwa mengingat Pemerintah Kota Bukittinggi tidak juga memberikantanggapan, melalui surat Nomor 22/5083/049 tanggal 13 April 2020,Tergugat telah menyampaikan surat kepada BKPSDM Kota Bukittinggimelalui Pemerintan Kota Bukittinggi untuk menerbitkan kembali SuratKeputusan sebagaimana dimaksud di atas.m.Bahwa BKPSDM Pemerintah Kota Bukittinggi melalui surat Nomor800/1259/IIBKPSDM/2020 tanggal 28 April 2020 yang ditujukankepada Tergugat Perihal Tindak Lanjut Surat PT BSM CabangBukittinggi Nomor 22/0593

Bahwa Kantor BKPSDM Pemerintah Kota Bukittinggi pada PemerintahKota Bukittinggi telah menerima kedatangan Penggugat dan Tergugatdan telah mendengarkan dan memahami permasalahan yangdisampaikan oleh Penggugat dan Tergugat.e.

telah menyampaikan surat kepada BKPSDM Kota Bukittinggimelalui Pemerintan Kota Bukittinggi untuk menerbitkan kembali SuratKeputusan sebagaimana dimaksud butir h di atas.Bahwa BKPSDM Pemerintah Kota Bukittinggi melalui surat Nomor800/1259/IIBKPSDM/2020 tanggal 28 April 2020 yang ditujukankepada Tergugat Perihal Tindak Lanjut Surat PT BSM CabangBukittinggi Nomor 22/0593/IIAFO Bukittinggi 22/2613/049 tanggal 4Maret 2020 pada intinya menyampaikan permohonan penerbitanSK tersebut dapat ditindaklanjuti

Bahwa Tergugat dan Penggugat telah sepakat untuk menguruspenerbitan dokumen kepegawaian Penggugat secara bersamasamake Kantor BKPSDM Pemerintah Kota Bukittinggiterbukti Tergugat danPenggugat telah mendatangi Kantor BKPSDM Pemerintah KotaBukittinggi dan Polres Bukittinggi untuk keperluan membuat SuratLaporan Kehilangan Dokumen guna keperluan mengurus penerbitandokumen kepegawaian Penggugat.b.

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kepada Penggugat mengenaiinformasi yang terdapat dalam surat BKPSDM Pemerintah KotaBukittinggi melalui suratnya Nomor 800/1259/IIlBKPSDM/2020tanggal 28 April 2020 yang ditujukan kepada Tergugat agarPenggugat segera membuat surat permohonan penerbitan SKsendiri yang ditujukan kepada BKPSDM Pemerintah KotaBukittinggi..

3, Kelurahan Leok 2, Kecamatan Biau,Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Permohonan Penundaan: Mengabulkan permohonan Penggugat tentang Penundaan PelaksanaanSurat Keputusan Bupati Buol Nomor: 888/229.26/V/BKPSDM

Supandi; Mewajibkan Tergugat untuk menunda atau menangguhkan pelaksanaanSurat Keputusan Bupati Buol Nomor: 888/229.26/V/BKPSDM/2018,tanggal 2 Mei 2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan HormatSebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Supandi, sampai perkaraa quo memperoleh kekuatan hukum tetap;Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 431 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Dalam Pokok Perkara:1.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Buol Nomor:888/229.26/V/BKPSDM/2018, tanggal 2 Mei 2018, TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipilatas nama Drs. Supandi;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati BuolNomor: 888/229.26/V/BKPSDM/2018, tanggal 2 Mei 2018, TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipilatas nama Drs. Supandi;4.

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 888/III.1-405/A.SK/VII/BKPSDM/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan kepada Joko Pitono, S.Sos, M.Si., NIP. 198010141999121001

;

/VII/BKPSDM/2019 Tanggal 30 Juli 2019 TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan kepada JOKO PITONO, S.Sos.,M.Si, NIP198010141999121001 ; ll.

/VII/BKPSDM/2019Tanggal 30 Juli 2019 Tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana KejahatanYang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Penggugat telahmenerima Surat Keputusan Nomor: 888/III.1405/A.SK.

/VII/BKPSDM/2019 dan Keberatan tersebutditerima pada tanggal 28 Agustus 2019 oleh Staf Tata UsahaPimpinan Bagian Umum SetKab, dan Penggugat menerimaSurat Tanggapan No.

/VII/BKPSDM/2019 Tanggal 30 Juli 2019 TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatankepada JOKO PITONO, S.SOS.,M.SI.

dan tugas saksi Pengadaandan Pemberhentian Pegawai; Bahwa benar di BKPSDM sejak tanggal 9 Januari 2019 sebelumnya diSatpol PP; Bahwa benar selama saksi berada di lingkungan Pemkab KutalKartanegara, belum pernah diberikan sosialisai mengenai UU AdministrasiPemerintah; Bahwa benar khususnya di BKPSDM belum pernah dilakukan supervisiUU Administrasi Pemerintah minimal oleh Kepala Dinas:;Bahwa benar pernah mendengar UU No.30 tahun 2014;Bahwa benar belum pernah ada supervisi oleh Kepala Dinas atau Bupati

Banyuasin GedungNomor 1 Sekojo Pangkalan Balai, Kabupaten BanyuasinPropinsi Sumatera Selatan;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;PenggugatMenimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Banyuasin Nomor290/KPTS/BKPSDM

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan BupatiBanyuasin Nomor 290/KPTS/BKPSDM/2019 tanggal 5 April 2019tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Sdr HamzahLubis, S,IP NIP. 197012291993031002;4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi status kedudukan danmengembalikan hakhak kepegawaian Penggugat seperti semulasebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat/Golongan Penata (lIll/c);5.

Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Bupati banyuasin Nomor290/KPTS/BKPSDM/2019 tanggal 5 April 2019 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat kepada saudara Hamzah Lubis, S.IP.NIP.197012291 993031002;3. Mewajibkan Termohon Kasasi / Dahulu Terbanding / Tergugat untukmencabut keputusan Bupati Banyuasin Nomor290/KPTS/BKPSDM/2019 tanggal 5 April 2019 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat kepada saudara Hamzah Lubis, S.IP.NIP.197012291 993031002;4.

JenepontoBahwa pada tanggal 23 Desember 2019 Tergugat mengeluarkandisposisi yang ditujukan kepada Kepala BKPSDM Jeneponto agarPenggugat di bantu untuk pindah;Bahwa pada tanggal 23 Desember 2019 Kepala BKPSDM Jenepontomengeluarkan Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi HukumanDisiplin Aparatur Sipil Negara dengan Nomor: 861.1238/BKPSDM/XIl/2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugatberdasarkan Data Kepegawaian yang ada pada BKPSDM JenepontoPenggugat selama menjadi Aparatur Sipil Negara, tidak

serta Asas Profesionalitas:Bahwa selain itu Surat Keputusan tersebut diterbitkan tanpa melaluipemanggilan terlebih dahulu dan tidak disampaikan secara resmi olehTergugat kepada Penggugat serta penerbitan Keputusan tersebuttidak pernah dibentuk Tim Pemeriksa, karena sampai dengandiajukannya Gugatan ini, Penggugat tidak pernah menerima SuratPanggilan secara tertulis baik dari pihak Tergugat ataupun dari TimPemeriksa maupun dari Kepala Badan Kepegawaian danPengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten (BKPSDM

)Jeneponto namun tibatiba tanggal 7 Januari 2019, Penggugatmengetahui kemudian pergi mengambil di Kantor BKPSDM Kab.Jeneponto bahwa telah terbit Surat Keputusan Bupati JenepontoNomor: 589 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhammad Yusuf, S.Pd.

Usaha Negara dan sebelumnyatelah diterbitkan surat keputusan Bupati nomor : 888 / III.1151 /A.SK /IV / BKPSDM / 2019.

Bahwa nama Penggugat sesuai KTP adalah HJ.SYARIPA MAEMUNAH akan tetapi nama penggugat yang dituliskan dalam Surat Keputusan BUPATI KUTAI KARTANEGARANomor : 888 / Ill.1151 / ASK IV / BKPSDM / 2019 tentangPEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANAKEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATANYANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN adalahSYARIFAH MAEMUNAH.

Bukti P1 : Foto Copy sesuai dengan AsliSurat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 888/III.1halaman 42 of 73 Halaman, Putusan Nomor : 36/G/2019/PTUN.SMD151/A.SK/IV/ BKPSDM /2019, tanggal 30 April 2019,tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau' Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan,atas nama Syarifah Maeminah;2.

Bukti T1 : Foto Copy sesuai dengan AsliSurat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 888/III.1151/A.SK/IV/ BKPSDM /2019, tanggal 30 April 2019,tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau' Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan,atas nama Syarifah Maeminah;2.

Bukti T6 : Foto Copy sesuai denganFoto Copy Tanda Terima tanggal 6 Mei 2019, SuratKeputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 888/Ill.1151/A.SK/IV/ BKPSDM /2019, tanggal 30 April 2019,tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan,atas nama Syarifah Maeminah;7.

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 888/III.1-403/A.SK/VII/BKPSDM/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan

Hairuni, SH., MM., NIP 196809041992031006;

/VII/BKPSDM/2019 Diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara,dalam hal ini Bupati adalah pejabat pemegang kewenangan untukpemberhentian Tergugat.

/VII/BKPSDM/2019 Atas Nama H. Hairuni, SH. MM. Tanggal 30 Juli2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan ; Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Nomor NIP: 888/Ill.1403/A.SK./VII/BKPSDM/2019 Atas Nama H. Hairuni, SH. MM.

sejak 9 Januari 2019; Bahwa sebelum di BKPSDM saksi bertugas di Satpol PP dari 4 Januari 2017 9 Januari 2019; Bahwa adapun tupoksi saksi di BKPSDM adalah tentang Kepegawaian danPelatihan; Bahwa Penggugat pernah memberitahukan kepada Kasubag KepegawaianDinas Pendidikan bahwa Penggugat tidak terima diberhentikan dengan tidakhormat dan akan mengajukan gugatan ke PTUN; Bahwa data PNS yang berkaitan dengan kasus korupsi didapat dari Pimpinandan diberi perintah untuk memperoses administrasi pemberhentian

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 888jIII.1403/A.SK/VII/BKPSDM/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama H. Hairuni,SH., MM., NIP 196809041992031006;3.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiKutai Kartanegara Nomor 888/III.1403/A.SK/VII/BKPSDM/2019 tanggal 30Juli 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya denganJabatan atas nama H. Hairuni, SH., MM., NIP 196809041992031006;4.

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 888/III.1-140/A.SK/IV/BKPSDM/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya

,M.Si, NIP.196412231998031002;

KEWENANGAN PENGADILANBahwa Obyek sengketa Nomor : 888/IIl.1 140/A.SK/IV/BKPSDM/2019,tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang adaHubungannya Dengan Jabatan atas nama Pakhruddin,SE.,M.Si.

UPAYA ADMINISTRASI1.Bahwa setelah PENGGUGAT, menerima Keputusan Bupati KutaiKartanegara Nomor : 888/III.1140/A.SK/IV/BKPSDM/2019, per tanggal30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang adaHubungannya dengan Jabatan atas nama Pakhruddin,SE.

,M.Si., NIP : 19641223 199803 1002;Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Nomor888/III.1140/A.SK/IV/BKPSDM/2019 tanggal 30 April 2019, TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan atasnama Pakhruddin, SE.

Bahwa saksi pernah melihat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor :810/I1.1238.1/A.SK/V/BKPSDM/2018 tanggal 23 Mei 2018 TentangPemberhentian Sementara Dari Pegawai Negeri Sipil atas nama PAKHRUDDIN,SE.,M.SI; Bahwa saksi pernah melihat Surat dari Kantor Advokat & Pengacara SAKIR, ZSH dan Rekan tanggal 26 Agustus 2019.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor888/III.1140/A.SK/IV/BKPSDM/2019 tanggal 30 April 2019 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Pakhruddin,SE.,M.Si, NIP.196412231998031002 ;3.

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 888/III.1-148/A.SK/IV/BKPSDM/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya

,MM, NIP.196312311989031143 ;

Bahwa Obyek sengketa Nomor : 888/III.1148/A.SK/IV/BKPSDM/2019,tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang adaHubungannya Dengan Jabatan atas nama Drs.

Bahwa dengan dikeluarkannya Obyek Sengketa Keputusan Bupati KutaiKartanegara Nomor : 888/III.1148/A.SK/IV/BKPSDM/2019 tanggal 30April 2019 oleh TERGUGAT sebagaimana pada point 1 diatas,PENGGUGAT menyampaikan keberatan kepada TERGUGAT padatanggl 26 Agustus 2019 dan diterima tanggal 29 Agustus 2019;3.

Bahwa Obyek Sengketa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor :888/III.1148/A.SK/IV/BKPSDM/2019, tanggal 30 April 2019 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatanatas nama Drs.

Bahwa setelah PENGGUGAT, menerima Keputusan Bupati KutaiKartanegara Nomor : 888/IIl.1148/A.SK/IV/BKPSDM/2019, tanggal30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atasnama Drs. Sugiarto,MM, NIP. 19631231 198903 1143;2.

Bahwa Obyek Gugatan dalam pekara ini adalah Keputusan BupatiKutai Kartanegara Nomor : 888/III.1148/A.SK/IV/BKPSDM/2019,tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak PidaNA Kejahatan yang ada Hubungannya DenganJabatan atas nama Drs.

.> Selanjutnya terdakwa kemudian membuat surat dengan meniru kopsurat BKPSDM (Badan Kepegawaian dan pengembangan SumberDaya Manusia) Kabupaten Ciamis yang ditandatangani oleh terdakwasendiri dengan meniru tanda tangan dari Kabid Bangrir Kab.

) Kab Ciamis yangisinya anak saksi korban agar datang ke BKPSDM Kab.

Ciamis untuk mengambil surat keputusan calon pengisiankekosongan formasi kepegawaian pad tanggal O03 April 2019 danterdakwa mengatakan agar saksi korban menunggu surat tersebutdikirimkan oleh BKPSDM Kab.

Ciamis yang dibuat sendiri oleh terdakwadengan tujuan agar terdakwa dapat mengulur waktu pengembalian uangmilik saksi korban;Bahwa isi surat dengan KOP BKPSDM Cliamis yang dibuat danditandatangani oleh terdakwa dengan memalsukan tanda tangan dari KabidPengembangan Karir Mutasi dan Kepangkatan sdr. RISSA SUGARAS.STP, M.Si berisi anak saksi korban agar datang ke BKPSDM Kab.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Luwu Nomor888/4/BKPSDM/2019 tanggal 25 April 2019, tentang PemberhentianDengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama AchmadHasanuddin, S.E., NIP 19680727 200212 1 006:3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Luwu Nomor888/4/BKPSDM/2019 tanggal 25 April 2019, tentang PemberhentianDengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama AchmadHasanuddin, S.E., NIP 19680727 200212 1 006:4.

Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Bupati Luwu Nomor888/4/BKPSDM/2019 tanggal 25 April 2019, tentang PemberhentianDengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama AchmadHasanuddin, S.E., NIP 196807272002121006:3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Luwu Nomor888/4/BKPSDM/2019 tanggal 25 April 2019, tentang PemberhentianDengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama AchmadHasanuddin, S.E., NIP 196807272002121006:4.