4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) kepada Affandi Bunawan;

Tribharata Sejati nomor 54 tanggal 18 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Dian Fitriana;

Tribharata Sejati kepada pihak yang mewakili dalam RUPS LB tertanggal 30 November 2016, sebagaimana keterangan saksi HENY JUNAIDI pada BAP butir 10 halaman;

,M.Kn, yaitukuasa untuk mewakili IWAN NG yang waktu RUPS tidak hadir, kenyataanyaIWAN NG tidak pernah mengetahui adanya RUPS tersebut dan tidak pernahmemberi kuasa kepada siapa pun untuk menghadiri RUPS yang diadakan olehTerdakwa tersebut Bahwa perbuatan Terdakwa menyuruh notaris Heny Junaedi memasukanketerangan yang tidak benar pada Akta Pemyataan Keputusan RUPSLB PT.Tribharata Sejati Nomor 02 tanggal 01 Desember 2016 dan Akta PengalihanKembali Saham Nomor 03 tanggal 01 Desember 2016 telah secara

Oleh karenanyaHalaman 25 dari 52 Putusan Nomor 85/PID/2019/PT BTNterdakwa tidak berhak untuk melakukan RUPS LB PT.

,M.Kn, yaitu kuasa untukmewakili IWAN NG yang waktu RUPS tidak hadir), kenyataanya IWAN NG tidakpernah mengetahul adanya RUPS tersbeut dan tidak pernah memberi kuasakepada siapa pun untuk menghadiri RUPS yang adakan oleh terdakwa tersebut;Bahwa Akta Pernyataan Keputusan RUPS LB PT. Tribharata Sejati Nomor 02tanggal 01 Desember 2016 dan Akta Pengalihan Kembali Saham Nomor 03tanggal 01 Desember 2016 yang dibuat secara tidak benar dihadapan notarisHeny Junaidi, SH.

,M.Kn, yaitukuasa untuk mewakili IWAN NG yang waktu RUPS tidak hadir, kenyataanyaIWAN NG tidak pernah mengetahui adanya RUPS tersebut dan tidak pernahmemberi kuasa kepada siapa pun untuk menghadiri RUPS yang diadakan olehTerdakwa tersebut.Bahwa dengan terbitnya Akta Pernyataan Keputusan RUPS LB PT.

Tribharata Sejati nomor 54 tanggal 18 Juni 2014 yang dibuatdihadapan Notaris Dian Fitriana;15) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat permintaan diadakanpanggilan RUPS LB kepada Direksi Perseroan pada tanggal 10Agustus 2016;16) 1 (Satu) lembar copy legalisir Undangan RUPS LB kepada paraundangan rapat dan seluruh pemegang saham perseroan dengan surattercatat pada tanggal 31 Agustus 2016;17) 1 (satu) lembar copy legalisir Panggilan RUPS LB yang dimuatdalam surat kabar Bisnis Indonesia pada tanggal 2

Bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 79 UU PT tersebut diatas,maka kewajiban untuk menyelenggaran RUPS secara rutin adalahkewajiban yang mutlak bagi TERMOHON;.

dalam minutes of meeting RUPS tertanggal 19 Desember 2009antara lain memuat halhal sebagai berikut :PEMOHON meminta TERMOHON untuk membuat Laporan Keuanganin house sejak PEMOHON bergabung menjadi Pemegang SahamTERMOHON;PEMOHON meminta penjelasan mengenai lambatnya penyelesaianLaporan Audit tahun 2008 dan 2009 oleh Kantor Akuntan Publik RSMAryanto, Amir Jusuf, Mawar dan Saptoto (AAJ) (Bukti P5);Bahwa dalam RUPS tersebut juga disepakati target penyelesaianLaporan Audit tahun 2008 dan pertengahan 2009

Dalam Permohonan a quo, ternyata PEMOHON mendalilkan bahwaTERMOHON telah melakukan beberapa wujud/bentuk perbuatanyang dinilai oleh PEMOHON sebagai perbuatan melawan hukum,yaitu. diantaranya: (i) TERMOHON tidak melaksanakan RUPStahunan secara rutin, (ii) TERMOHON tidak membuat danmenyampaikan laporan tahunan kepada RUPS, (iii) TERMOHONtidak melaksanakan perintah RUPS untuk melakukan audit ulang,dan (iv) TERMOHON juga tidak melaksanakan perintah RUPS untukmelakukan tindakan hukum kepada Akuntan Publik

Namun ketentuan Pasal 78 ayat (2) tersebut yangmemiliki kaitan dengan ketentuan Pasal 79 ayat (1) yang ternyatamenyebutkan "Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan", danbukan "Perseroan menyelenggarakan RUPS tahunan". Artinya,yang harus diduga oleh TERMOHON KASASI telah melakukanperbuatan melawan hukum atas dasar Pasal 78 ayat (2) jo.

tahunan sebagaimana dimaksud dalamPasal78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS;(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasamamewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara, keeuali anggaran dasar menentukan suatu jumlahyang lebih kecil; atau;b.

Anugerah Sahabat Pratamabeserta Risalah RUPS PT. Anugerah Sahabat Pratama kepada saksi SriJuwariyati;Bahwa kemudian saksi Sri Juwariyati memberikan minuta akta pernyataankeputusan rapat PT. Anugerah Sahabat Pratama beserta Risalah RUPSPT. Anugerah Sahabat Pratama kepada saksi untuk diarsipkan;Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2015 saksi Sri Juwariyati mengecek adakesalahan berupa nama penghadap di Risalan RUPS PT.

Anugerah Sahabat Pratamasejak tahun 2006 di Tangerang namun dikarenakan ada akte yang saksitidak pernah tandatangani RUPS nya saksi berubah menjadi Komisaris.

Khengdarmawan membuat laporan ke Polda Metro Jaya.Bahwa saksi tidak pernah menandatangani RUPS di Kantor Notaris SriJuwariyati, S.H., M.Kn., alamat JI. Perintis Kemerdekaan No. 38 Kayu PutihPulogadung Jakarta Timur, dan tidak pernah menandatangani RUPS secarasirkular;Bahwa kerugian saksi akibat terbitnya akta pernyataan keputusan rapatPT. Anugerah Sahabat Pratama No 36 tanggal 14 Agustus 2015 yang dibuatdi Kantor Notaris Sri Juwariyati, S.H., M.Kn., alamat Jl.

Tim.Bahwa yang hadir adalah terdakwa sendiri tanpa saksi Ridwan Sutanto karenadiundang tidak pernah hadir (terdakwa sudah membuat surat undangan danterdakwa), terdakwa lupa kapan dibuatnya RUPS tersebut.Bahwa terdakwa lupa siapa yang membuat notulen RUPS Luar BiasaPT.

Anugerah SahabatPratama tanggal 13 Agustus 2015 untuk terdakwa tandatangani di atas tulisanTuan Chan Freddy adalah saksi Franciscus Oktovianus selaku biro jasa yangbiasa tersangka gunakan untuk membuat akta.Bahwa setelah terdakwa tandatangan di notulen RUPS Luar BiasaPT. Anugerah Sahabat Pratama tanggal 13 Agustus 2015 di atas tulisan TuanChan Freddy, kemudian terdakwa serahkan kepada saksi FranciscusOktovianus.Bahwa setelah terdakwa menyerahkan notulen RUPS Luar BiasaPT.

menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.(2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud padaayat (1) tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua.(3) Dalam pemanggilan RUPS Kedua harus disebutkan bahvea RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.Hal 42 dari 129 Hal.

Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelumtanggal rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggalrapat".Panggilan pertama RUPS telah dilakukan pada tanggal 7 Mei 2010, yakni22 (dua puluh dua) hari sebelum tanggal RUPS rencananyadiselenggarakan (tanggal 30 Mei 2010).

, kedua hanyalah bolehdikeluarkan apabila RUPS pertama telah dilaksanakan atau dibuka secaraHal 105 dari 129 Hal.

11 ayat 1 huruf a tersebut, ini jelas bahwa RUPS tidakdapat dilangsungkan apabila jumlah pemegang saham yang akanmenghadiri RUPS kurang dari 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham.Bahwa dengan mengacu ke Pasal 11 ayat 1 huruf a tersebut, Tergugat Iltidak melangsungkan RUPS tanggal 31 Mei 2010 karena Penggugattertanggal 27 Mei 2010 mengirim surat dengan nomor 04/PILGLJV/10kepada Tergugat Il yang menyatakan tidak akan hadir pada RUPSdimaksud.

Menyatakan RUPSLB yang diselenggarakan tanggal 31 Mei 2010dinyatakan tidak pernah dilaksanakan dan oleh karena itu RUPS keduaHal 122 dari 129 Hal. Put No.114/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.tanggal 11 Juni 2010 tidak sah, dengan demikian setiap keputusan yangdiambil dalam RUPS tanggal 11 Juni 2010 adalah keputusan yang tidak sahdan mengikat ;2.

(vide halaman 3 alenia 4 baris ke 3 dan 4 salinan Akta Nomor 38) ;e Bahwa, Berita Acara RUPS (yang di Notariatkan dalam Akta Nomor 38)PT.

,MKn) untuk memperbaiki Akta dan Berita Acara RUPS tersebut.

Bakhrial (Tergugat II) dan Sugianto Gunawan (Tergugat Il) yangdirumuskan dalam RUPS PT. Indokarya Gemasakti tanggal 29 Maret2006 yang Aktanya adalah Nomor 38.

Kolingkas Nomor 06 yang dibuat di hadapanNotaris Syahirul Alim, SE, disebutkan bahwa : "Anggota Direksi/Komisarisdapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkan RUPS~ denganmenyebutkan alasannya, dan Pemberhentian anggota direksi/komisarisberdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilakukansetelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalamRUPS Luar Biasa tersebut";Dalam hal ini, Hasil RUPS Luar Biasa yang memberhentikan anggotaDireksi/Komisaris sama sekali tidak mencantumkan

alasanalasanpemberhentian dan anggota Direksi/Komisaris tersebut sama sekali tidakdiberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS Luar Biasa tersebut;Bahwa oleh karena Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebutadalah Rapat Umum Pemegang Saham yang illegal (tidak sah) maka hasilkeputusannya yang isinya sebagai berikut:" Memberhentikan Sdr.

Hal ini sebagaimana Ketentuan Pasal79 ayat (2) huruf a dan b UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas yang menyebutkan : Penyelenggaraan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan;a. 1 (Satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakili1/10 (satu persepuluh) atau lebih dan jumlah seluruh saham dengan haksuara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil;ataub.

Putusan Nomor 1847 K/Pdt/2013(1)(2)Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan RUPS LuarBiasa;Direksi atau Kornisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan RUPSLuar Biasa atas permintaan tertulis dari 1 (Satu) pernegang saham ataulebih yang bersamasama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian darijurmlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

., PadaPasal 8 (1) , (2), (3), (4) dan (5) serta Pasal 9 yang menyebutkan:Pasal 9 ayat:(1) RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan Terbatas " PT.Kolingkas;(2) RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebihdahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat danatau dengan iklan dalam surat kabar;(3) Panggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelumtanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggalpemanggilan dan tanggal RUPS diadakan;(4) RUPS dipimpin oleh

Menyatakan TERGUGAT 1 dan 2 wajib melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) dengan membuat laporan perusahan, baik laporan keuangan dan laporan kegiatan perusahaan PT. Putera Singgalang Prima;

6. Menyatakan dan memerintah Tergugat 1 dan 2 untuk melaksanakan Pasal 63, 64, 66, 67, 69 dan 71 UU PT;

7. Menyatakan TIDAK ADA HAK PARA TERGUGAT atas sisa tanah aset perusahaan PT.

Selanjutnya pada Pasal64 (1) Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 disampaikankepada Dewan Komisaris atau RUPS sebagaimana ditentukan dalam anggarandasar.

Anggaran dasar dapat menentukan rencana kerja yang disampaikan olehDireksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuanDewan Komisaris atau RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturanperundangundangan. (2) Anggaran dasar dapat menentukan rencana kerjayang disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS, kecuali ditentukan laindalam peraturan perundangundangan (3) Dalam hal anggaran dasarmenentukan rencana kerja harus

mendapat persetujuan RUPS, rencana kerjatersebut terlebih dahulu harus ditelaah Dewan Komisaris;15.

Selanjutnya Pasal 71 UU PT, menyatakan: (1)Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh RUPS. (2)Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagaidividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS. (3) Dividen sebagaimana dimaksudpada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo labayang positif.17.

Bahwa karena saat ini PT PUTERA SINGGALANG PRIMA, dibawahpengusaan Tergugat 2, maka secara hukum Tergugat 2 harus melaksanakanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) dengan membuatlaporan perusahan, baik laporan keuangan dan laporan kegiatan perusahaan;19.

UndangundangNomor 40 Tahun 2007 tentang maksud pemeriksaan terhadapperseroan, yang bunyinya sama;1.2.Bahwa pada tanggal 12 Desember 2005 telah diadakan RUPS LuarBiasa dimana modal PT ditambah menjadi Rp15.000.000.000,00 (limabelas miliar rupiah) dan sesuai dengan Akta Pernyataan KeputusanRapat PT.

Imam Soesatyo PrawirokoesoemoNotaris di Cianjur, akan tetapi Majelis Hakim Agung hanya berpedomankepada RUPS tanggal 12 Desember 2005 yang kemudian menjadi AktaKeputusan Rapat tanggal 30 Desember 2005, sementara dasar hukumHal. 15 dari 44 Hal.

Bahwa semestinya Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutusperkara Kasasi terlebih dahulu meneliti dengan seksama klausul dalam AktaPersetujuan tanggal 24 Maret 1992 dikaitkan dengan dengan RUPS LBtanggal 12 Desember 2005, namun sungguh disayangkan ternyata MajelisHakim Agung dalam membuat pertimbangan hukum tidak melihat AktaPersetujuan tanggal 24 Maret 1992 tetapi hanya berdasarkan RUPS LBtanggal 12 Desember 2005;9.

Tidak hanya itu Mawoko Sukinata dan kelompoknya kemudianmengadakan RUPS dengan agenda khusus membebaskan/melepaskan semua tanggung jawab Direksi, atas dasar itu sehinggaMawoko Sukinata dan keluarganya merasa telah berhasilmembentengi dirinya agar tidak dapat dituntut dikemudian haridengan hasil RUPS;RUPS tersebut sengaja diadakan dengan tujuan untuk melepaskantanggung jawab hukum terhadap pelanggaranpelanggaran yangdilakukan oleh Direksi lama, dengan RUPS tersebut nantinya dapatdijadikan sebagai

Putusan Nomor 745 PK/Pdt/2011Pemohon Peninjauan Kembali nyatanyata merasa telah di zalamioleh kelompok Mawoko Sukinata, kegiatan penebangan danpenambangan sengaja tidak diberitahu bahkan ditutuptutupi,perseroan berhutang kepada pihak lain juga tidak berdasarkan RUPS,direksi yang bertugas untuk menjanlan perseroan tidak pernahmembuat laporan pertanggungjawaban, mendadak memaksa agarmodal ditambah sementara belum pernah ada RUPS dan audit, faktafakta seperti inilah yang memicu Pemohon Peninjauan Kembalimeminta

JMU sejak 1 112011; 23Bahwa Saksi serah terima dengan Bambang Koesbandono ada berita acaraserahterima, dilampiri dengan memorandum, isinya laporan keuangan, laporankinerja 2010, naskah RUPS 2010 dan perkembangan PT. Jatim Marga Utama ;Bahwa PT. JMU berubah menjadi PT JPU tahun 2014 dalam RUPS tanggal1662014, Akta Notaris No. 21 tahun 2014 ;Bahwa Bambang Koesbandono sebagai Dirut PT. JMU tahun 2002 sampai201 1/serahterima ; PT.

JMU bergerak dibidang pengelolaan pembangunan jalan tol SurabayaMojokerto, selain itu untuk jalan tol Gempol Pasuruan RUPS tanggal162011 Akta Notaris No. 2 tahun 2011 ; Hasil RUPS tanggal 162011koreksi pengurus , tambahan modal Pemprop Jatim Rp. 7,5 milyar, PT. TJP,perubahan maksud dan tujuan perseroan, tidak memuat Surabaya Mojokerto,tol yang lain Gempol Pasuruan jasa konstruksi ;Bahwa Nota Kesepahaman antara PT. JMU dengan PT.

JMU belum pernah dilaksanakan ;Bahwa RUPS Luar Biasa tahun 2006, 2008, 2011 ;Bahwa hasil RUPS tahun 2008 tentang anggaran dasar, pergantian pengurus ;Bahwa tahun 2011 tentang pergantian pengurus ;Bahwa hasil RUPS dituangkan dalam akta notaris ;Bahwa tahun 2002 Komisaris Utama Basuki, komisaris Sudirman dan AlexAmiirullah ;2 52222222 55 52222 nn nena29Bahwa tahun 2002 Dirut PT.

JMU tidak dirugikanhanya pendapat pribadi saksi ;Bahwa RUPS tahun 2011 PT. JMU tambahan setoran modal ;Bahwa RUPS tahun 2008 dan 2011 penggantian direksi dari BambangKoesbandono kepada Hartoyo Soeroer, yang menghadiri RUPS dari PempropJatim Ardi, PT. Jasa Marga Herly Winarto, PT. JMU Hartoyo Soeroer dan SriWidiadi, Hartoyo Soeroer RUPS akta No. 2 tahun 2011, Dirut PT. JmuBambang Koesbandono tahun 2003, yang hadir Soekarwo dari Pemprop, Jasamarga dan PT.

JMU tidak hadir ;Bahwa Pernyataan RUPS diluar RUPS hasilnya memutuskan Dewan Komisaris selain itu tidak ada ;Bahwa Dirut yang baru ada melakukan MOU tahun 2011 dana investasiGempolPasuruan ;32Bahwa MOU tahun 2008 jalan tol GempolPasuruan, sebagai pemegang sahamPT. Jasa Marga dan PT. JMU PT. Trans Marga Pasuruan Anak PerusahaanPT. Jasa Marga dan PT.

Penggugat dirugikan, baik secara materiil maupun immateriil, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Tergugat dengan sengaja ;Bahwa menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas, Pasal 65 ayat 2 menjelaskan, bahwa RUPS tahunan harusdiadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku, akantetapi Tergugat tidak pernah mengadakan atau mengundang para Penggugatuntuk mengadakan RUPS sejak tahun 1999 setelah adanya peningkatan modalperusahaan, maka oleh karena itu,

Bahwa pertimbangan hukum judex facti Peradilan Tingkat Banding yangtelah mengambilalin pertimbangan hukum judex facti Peradilan TingkatPertama di dalam pokok perkara yang sebagai dasar putusannya yangmenyebutkan :Menimbang, bahwa dalam surat somasi tersebut (bukti P.8c), khususnyayang tersebut pada butir 4, 5 dan 9 para Penggugat menyatakan, bahwaTergugat tidak pernah mengadakan RUPS dan hal itu merupakan perbuatanmelawan hukum ;Hal. 10 dari 17 hal. Put.

., di Palembang) akta tersebutmenerangkan bahwa Beny Erwin diberi kuasa untuk menuangkanPernyataan Keputusan Rapat (RUPS I, PT. KBS) ke dalam Akta Notaristersebut ;Demikian juga bukti P.3 (berupa Akta Nomor 21, tanggal 7 September 1999yang telah dibuat di hadapan Notaris Diani M. daud, di Bekasi), pada aktainipun telah dituangkan Pernyataan Keputusan Rapat (RUPS Il) PT.

KesanBaru Sejahtera, hal ini berarti pada bukti P.2 telah diadakan RUPS , padabukti P.3 telah diadakan RUPS II ;Di satu sisi (pada bukti P.8a) Penggugat mendalilkan tidak pernah RUPS,tetapi di sisi lain RUPS dua kali (vide bukti P.2 dan P.3 ) ;Menimbang, bahwa dengan demikian maka bukti P.8c bertentang denganbukti P.2 dan P.3 ;Kenyataan ini menyebabkan bukti tersebut lemah dan meragukan Majelis,sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat melakukanperbuatan melawan hukum, yaitu dengan

cara tidak pernah mengundangpara Penggugat untuk mengikuti RUPS tidak dapat dipertahankan lagi danharus ditolak ;Bahwa pertimbangan hukum judex facti tersebut di atas, menurut pendapatdari para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding adalahkeliru. karena para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/paraPembanding dalam mendalilkan bahwa Tergugat melakukan perbuatanmelawan hukum bukanlah atas dalil karena para Penggugat telah tidakdiundang RUPS, melainkan karena para Penggugat sebagai pemilik

orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankansuatu perusahaan milik sendir1;b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdirisendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada diIndonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf adan b yangberkedudukan di luar wilayah Indonesia.Apabila diperhatikan jabatan terakhir Penggugat adalah selaku Direkturyang diangkat berdasarkan hasil rapat RUPS

, sementara pasal 105 UU PT mengatur mengenaimekanisme pemberhentian Direksi oleh mekanisme RUPS pula.Apalagi saat ini Penggugat juga salah seorang pemegang saham dengantotal kepemilikan sebesar 1.45% pada Tergugat, sehingga dengan demikianPenggugat juga pemilik (owner) dari perusahaan, oleh karenanyaPenggugat tidak dapat bertindak sebagai pekerja sebagaimana dimaksudUU No.13 Tahun 2003.Pengadilan PHI tidak berwenang mengadili perkara ini (Kompetensiabsolut).Sesuai peran dan kedudukan penggugat selaku

, sementara pasal 105 UU PT mengatur mengenaimekanisme pemberhentian Direksi oleh mekanisme RUPS pula;Bahwa hal sebagaimana dijelaskan pada poin diatas sesuai denganpendapat Kemalsjah Siregar sebagai Praktisi Hukum Ketenagakerjaan yangmenyatakan bahwa jika seseorang beroleh jabatan sebagai Direksi lewatmandat RUPS, maka Penggugat wajib tunduk pada ketentuan UU PT, makasengketa seputar pengangkatan maupun pemberhentian Direksi UPAYAHUKUMNYA MELALUI PENGADILAN NEGERI.Gugatan Penggugat Kabur ( OBSCUUR

tidak jelas dan kabur, karena penggugat sendiridalam gugatannya tidak dapat menjelaskan maksud dari dalil gugatannyapada angka 1.Oleh sebab itu kiranya gugatan tersebut pada angka 1 tidak dapatdipertanggung jawabkan atau tidak jelas maksudnya, dan Tergugat denganjelas dan tegas menolak gugatan penggugat pada angka 1.DALAM POKOK PERKARA1.Bahwa apa yang disampaikan dalam pokok perkara ini merupakan satukesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari eksepsi diatas.Bahwa memang benar Penggugat dalam RUPS

pertamakalinya diangkatsebagai pelaksana Jabatan Direktur sejak tahun 2006, kemudianberdasarkan rapat RUPS juga Penggugat selanjutnya diangkat sebagaiDirektur dalam masa jabatan 4(empat) tahun dan berakhir tahun 2010.Bahwa kemudian untuk mengikuti proses seleksi calon Direksi Penggugatharus mengikuti tes kemampuan dan kepatutan (Fit and profer test) yangdiselenggarakan oleh Bank Indonesia.

Bangun MegahSemesta, Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Luar Biasa PT.

Bangun MegahSemesta berdasarkan keputusan RUPS PT.

Karena AktaAkta tersebutbukanlah Akta Jual Beli Saham, tetapi hanya merupakan AktaBerita Acara RUPS PT.

Bangun Megah Semesta Tertanggal 27 Juli 2011,menerangkan bahwa hasil RUPS Luar Biasa PT.

V58 berupa Foto copySurat Undangan RUPS Tahunan tanggal 11 Mei 2013 Nomor164/BMS/V/2013 tentang Undangan RUPS Tahunan PT. BMS kepada TjiptaFudjiarta;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. s/d. V59 berupa Foto copyAkta Berita Acara RUPS Tahunan PT. BMS Nomor : 28 tanggal 16 Mei 2013yang dibuat dihadapan Syaifuddin, S.H., Notaris di Batam,Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. s/d. V60 berupa Foto copyAkta Berita Acara Rapat PT.

:Bahwa pada tanggal 12 Desember 2011 saksi Notaris Anly Cenggana,S.H. telah memberikan Akta Berita Acara RUPS Nomor 43 tanggal 17November 2011, Berita Acara RUPS Nomor 2, Akta Jual Beli Saham Nomor 3,Akta Jual Beli Saham Nomor 4 dan Akta Jual Beli saham Nomor 5 tanggal 2Desember 2011 kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Bangun MegahSemesta;Bahwa pada tanggal 7 September 2012 Terdakwa telah menjual sahammiliknya di PT.

Bangun Megah Semestaadalah sejumlah 157 (seratus lima puluh tujuh) saham setara dengan 12,5%sementara saksi Tjipta Fudjiarta memegang saham sebesar 1.093 (seribusembilan puluh tiga saham) atau setara dengan 87,5%;Bahwa pada tanggal 16 Mei 2013 diadakan RUPS PT. Bangun MegahSemesta yang dituangkan dalam Berita Acara RUPS Nomor 29 yangdikeluarkan oleh Kantor Notaris Syaifudin, S.H. tentang perubahan Direksisehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT.

Bangun Megah Semestaadalah sebagai berikut: Direktur Utama: Toh York Yee Winston; Direktur : Conti Chandra; Komisaris : Tjipta Fudjiarta;Bahwa pada tanggal 1 Juli 2013 kembali diadakan RUPS PT. BangunMegah Semesta yang dituangkan dalam Berita Acara RUPS Nomor 2 yangdikeluarkan oleh Kantor Notaris Syaifudin, S.H. tentang Perubahan DireksiHal. 5 dari 34 hal. Put. No. 567 K/PID/2016sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT.

Bangun Megah Semestaadalah sebagai berikut: Direktur Utama: Toh York Yee Winston; Direktur : Conti Chandra; Komisaris : Tjipta Fudjiarta;Bahwa pada tanggal 1 Juli 2013 kembali diadakan diadakan RUPS PT.Bangun Megah Semesta yang dituangkan dalam Berita Acara RUPS Nomor 2yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Syaifudin, S.H. tentang perubahan Direksisehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT.

republic Indonesia ( sekarang Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia) Nomor C19836 HT.01.01.Th99 tanggal O09 Desember 1999Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 39/PID/2018/PT BTNberdasarkan akta tersebut kemudian saksi Adipurna Sukarti sah menjadi salahsatu pemegang saham di PT Selembaran Jatimulia sehingga sesuai aktaperubahan anggaran PT Selembaran Jatimulia No: 23 tertanggal 25 Juni 1999yang dibuat dihadapan Notaris Elza Gazali SH pada butir 16 tentang korumrapat dan persyaratan sahnya keputusan huruf c RUPS

rekening Bank Panin Cabang Muara Karang No Rekening:1155003957 atas nama Yusuf Ngadiman.Bahwa selanjutnya sekira bulan Mei 2009 terdakwa Yusuf Ngadiman danterdakwa Suryadi Wongsosecara bersama sama menghadap saksiRustianah, SH, MKn selaku Notaris untuk menyelenggarakan Rapat Umumpemegang Saham Luar biasa tanpa dihadiri oleh saksi Adipurna Sukartiselaku pemegang saham selanjutnya terdakwa Yusuf Ngadiman danterdakwa Suryadi Wongso menyuruh saksi Rustianah, SH, MKn selakuNotaris membuat Akta Berita Acara RUPS

luar biasa PT SelembaranJatimulia nomor 80 tanggal 22 mei 2009 tanpa kehadiran saksi AdipurnaSukarti serta tanpa dibuatkan notulen rapat dibawah tangan dan daftarhadirnya.Bahwa selanjutnya walaupun RUPS Luar Biasa tidak kourum sesuai AktaPerubahan Anggaran PT Selembaran Jatimulia Nomor 23 tertanggal 25 Juni1999 yang dibuat dihadapan Notaris Elza Gazali SH dikarenakan SaksiADIPURNA SUKARTI tidak hadir, atas kehendak ataupun kesepakatanterdakwa Yusuf Ngadiman, SH dan terdakwa Suryadi Wongso tetapHalaman

Bahwa dengan terbitnya Akta Berita Acara RUPS nomor 80 tanggal 22mei 2009 terdapat ketentuan mengenai korum rapat dan persyaratansahnya keputusan yang dihilangkan, selanjutnya berdasarkan Akta BeritaAcara RUPS nomor 80 tanggal 22 mei 2009 tersebut terdakwa YusufHalaman 4 dari 11 Putusan Nomor 39/PID/2018/PT BTNNgadiman dan Terdakwa Suryadi Wongso telah menggunakan AktaBerita acara RUPS 80 tanggal 22 Mei 2009 tersebutmenjadi dasar dalammelakukan penjualan beberapa bidang tanah milik perusahaan tanpasepengetahuan

luar biasa PT.SelembaranJatimulia dalam rangka pembuatan Akta Berita Acara RUPS Luar BiasaPT.Selembaran Jatimulia nomor 80 tanggal 22 Mei 2009, dihadapansaksi Rustianah, S.H.

Putusan Nomor :75/G/2015/PTUNJKT12dimiliki seratus persen oleh negara Tergugat bertindak sebagai RapatUmum Pemegang Saham ( RUPS ) dan dalam hal tidak seluruhnyasaham persero tidak dimiliki oleh negara, Tergugat bertindak sebagaipemegang saham super mayoritas.

Hal ini secara jelas di atur Pasal 14ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 yang berbunyi : Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Perserodimilki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham padaPersero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnyadimilki oleh negara ;10.Bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Direksi BUMN11diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER 03/MBU/02/2015tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan PemberhentianAnggota Direksi

Hal ini diaturpasal 28 ayat (2 ) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 yang berbunyi Komposisi Komisaris harus ditetapkan sedemikian rupa sehinggamemungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secaraefektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen ;76.Bahwa pada tanggal 24 Maret 2015 PT Bank Tabungan Negara( Persero ) Tbk yang merupakan BUMN mengadakan Rapat UmumPemegang Saham ( RUPS ) ;17.Bahwa dalam RUPS tersebut adalah memutuskan pengangkatan Direksidan Komisaris PT.

Jasa Marga ( Persero ) Tbkyang merupakan BUMN mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham( RUPS ) ;27. Bahwa dalam RUPS PT. Jasa Marga ( Persero ) Tbk tersebutdiputuskan mengangkat Komisaris Baru yaitu :Komisaris Utama : Refly Harun ;Komisaris : Akhmad Syakhroza ;Komisaris : Boediarso Teguh Widodo ;Komisaris : Taufik Widyawan ;Komisaris : Hambra ;Komisaris Independen : Sigit Widyawan ;28.

Bahwa pada tanggal 23 Desember 2014 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero ) yang merupakan BUMN mengadapan RUPS ;35.Bahwa dalam RUPS tersebut diputuskan untuk mengangkat ChandraHamzah sebagai Komisaris Utama ;36.Bahwa Chandra Hamzah sama sekali tidak punya pengalaman bekerjadi perusahaan yang bidang usahanya seperti PT Perusahaan ListrikNegara ( Persero ) yakni soal tenaga listrik ;37.Bahwa latar belakang pendidikan Chandra Hamzah adalah FakultasHukum Universitas Indonesia dan tidak sesuai dengan

dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarahuntuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suarayang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalamUndangUndang.kinisecara sah berubah menjadi : RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarahuntuk mufakat apabila dihadiri oleh paling sedikit 75 % (tujuh puluhlima persen) dari pemegang saham dan berdasarkan suara setujupaling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah suara yangdikeluarkan dalam RUPS;Bahwa untuk memperbesar

Tahunan juga telahdiadakan RUPS Luar Biasa berdasarkan Surat keterangan Nomor :018/NOTBDG/VI/2017 yang dibuat oleh Notaris Made YuniDarmayanti,SH.

RUPS kedua3) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhakmengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 3/5 (tigaperlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadiratau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujuipaling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yangHalaman 16 dari 130 Putusan Nomor 85/Pdt/2019/PT DPSdikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadirandan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yanglebih

luar biasatertanggal 2 Oktober 2017 berdasarkan atas ketentuan pasal 10 ayat (4)Anggaran Dasar PT.Hitakara tersebut diatas yaitu berdasakan atas suarasetuju paling sedikit 75% dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS;dimana faktanya berdasarkan voting suara tidak setuju sebesar 33,3% (tigapuluh tiga koma tiga persen) dan suara setuju sebesar 67,7% (enam puluhtujuh koma tujuh persen) sehingga seharusnya RUPS tidak dapatmengambil keputusan yang sah;Oleh sebab itu keputusan RUPS luar biasa tanggal

LB ke2 ini hanya66,7% (enam puluh enam koma tujuh persen) yang setuju, sehinggahasil RUPS LB adalah tidak sah karena tidak tercapai kuorum;c.

LB tanggal 8 Desember 2010, RUPS LB tanggal 21Februari 2011, RUPS LB tanggal 12 Juli 2012 dan RUPS LB tanggal 12Desember 2011, diakui oleh PENGGUGAT seluruhnya telah diterima dandisetujui Para Pemegang Saham dan telah pula dihadiri Tn.ShankarSunderdas Manghwani dalam jabatannya sebagai Direktur yang sahmewakili dan bertindak untuk dan atas nama Koshii (HK) Ltd.

Dengan telahdisetujuinya RUPS LB tertanggal 08 Desember 2010, RUPS LB tanggal 21Februari 2011, RUPS LB tanggal 12 Juli 2012 dan RUPS LB tanggal 12Desember 2011, oleh semua Pemegang Saham termasuk Koshii (HK) Ltd.

Ltd sebagaimana dituangkan dalam Akta No.64yang dibuat oleh/dihadapan TERGUGAT IIT.pada tanggal 12 Desember 2011 Tergugat II mengundurkan diri dariJabatannya selaku Direktur Perseroan sebagaimana dituangkan dalam AktaNo.73 yang dibuat oleh/dihadapan TERGUGAT IIT.21Bahwa materi dalam RUPS LB tanggal 21 Februari 2011, RUPS LB tanggal12 Juli 2012 dan RUPS LB tanggal 12 Desember 2011, seluruhnya telahditerima dan disetujui Para Pemegang Saham dan telah pula dihadiriTn.Shankar Sunderdas Manghwani dalam

jabatannya sebagai Direkturyang sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Koshii (HK) Ltd.Dengan telah disetujuinya RUPS LB tanggal 21 Februari 2011, RUPS LBtanggal 12 Juli 2012 dan RUPS LB tanggal 12 Desember 2011, oleh semuaPemegang Saham termasuk Koshii (HK) Ltd., yang sekarang ternyata Koshii(HK) Ltd. menggugat untuk pembatalan Akta No.167 dan Akta No.168tanggal 21 Februari 2011, Akta No.64 tanggal 12 Juli 2011 dan Akta No.73tanggal 12 Desember 2011 tersebut di atas berarti Koshii (HK)

KadotaTextile Industries, yang benar adalah telah diadakan RUPS pada tanggal 21 Agustus2013, yang mana dalam RUPS tersebut dihadiri Para Pemegang Saham PT. KadotaTextile Industries yaitu :e Kadota Co. Ltd (36 % saham), yang diwakili Tn. Kazuto Hayashi;e Aoyama Sangyo Co. Ltd (28 % saham), yang diwakili Tn. Motohiro Aoyama;e Koshii (HK) Ltd (36 % saham), yang diwakili Tn.

selakuDirektur Operasional PT Bahari Lines Indonesia, dan RUPS tersebut jugahadir pihak Notaris ; Bahwa Sebelum RUPS tanggal 27 Oktober 2017, pada tanggal 3Oktober 2017 saksi kekantor memberikan surat pemecatan ZulkarnainTawakkal; Bahwa surat pemecatan lebih dahulu yaitu tanggal 3 Oktober 2017saksi serahkan kepada Zulkarnain sedangkan RUPS pemecatanZulkarnain dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2017;Halaman 16 PutusanNomor:1405/Pid.B/2018/PN JktUtr.

Pengadilan Negeri untukmelakukan RUPS; Bahwa RUPS tetap berlangsung tanpa hadirnya Zulkarnainsebagai pemegang saham 10%; Bahwa ada surat akte Notaris setelah RUPS yaitu Akta Notaristanggal 27 Oktober 2017; Bahwa hasil RUPS tanggal 27 Oktober 2017 tersebutmemberhentikan Zulkarnain Tawakkal sebagai Direktur Operasional PT.Bahari Line Indonesia; Bahwa saksi tidak tahu apakah RUPS tanggal 27 Oktober 2017tersebut sudah dilaporkan ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusiaatau belum; Bahwa setelah dilaporkan

mengenai Pemecatan Terdakaw,Terdakwa hanya mendapatkan surat undangan RUPS tersebut karenaTerdakwa masih sebagai pemegang saham 10% (sepuluh persen); Bahwa Terdakwa mendapatkan undangan RUPS tersebut sekitar 2 atau3 hari sebelum RUPS tersebut dilaksanakan, undangan RUPS dalambentuk surat tertulis; Bahwa RUPS tersebut dilaksanakan tanggal 27 Oktober 2017; Bahwa RUPS tanggal 27 oktober 2017 tersebut dilaksanakan di HotelMall Of Indonesia (MOI); Bahwa Terdakwa sebagai pemegang saham 10% tidak hadir

dalamRUPS tanggal 27 Oktober 2017; Bahwa setelah Terdakwa tidak Hadir dalam RUPS tanggal 27 Oktober2017, tidak ada undangan lagi untuk RUPS berikutnya;Halaman 37 PutusanNomor:1405/Pid.B/2018/PN JktUtr.

RUPS Tahunan ( Annual General Meeting ), yang merupakan kegiatan rapattahunan PT, 2. RUPS Luar Biasa ( Extra Ordinary General Meeting ), dilakukanapabila ada masalah yang timbul dan perlu penanganan segera, antara lainpengantian Direksi, perobahan nama perseroan, tempat kedudukan dan lainlain, dan ke 3.

Berdasarkan keputusan RUPS;b. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapbkan dalam anggarandasar telah berakhir;c. Berdasarkan penetapan pengadilan;d. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilanniaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailitPerseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;e.

Dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam Perseroandemikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusanyang sah, misalnya 2(dua) kubu pemegang saham memiliki masingmasing 50% (lima puluh persen) saham; atau9. Bahwa berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Abdi10.Makbul, Akta Nomor 54 Tanggal 21 Maret 2013 pada angka Romawi IVditegaskan susunan Pemegang Saham perseroan terbatas PT AbdiMakbul (Termohon) adalah sebagai berikut:1.

) PT Abdi Makbul tidak pernah terlaksanakarena ketika Para Pemohon menginginkan diadakannya RUPS namunditentang habishabisan oleh kubu Pemegang Saham Tuan MuhammadSaleh Bamadhay., dan kawankawan sehingga RUPS dimaksud tidakpernah dapat terlaksana, dan kedua kubu pemegang saham salingmempertahankan perseteruan dan perselisihan bahkan sudahsedemikian meruncing akhirakhir ini;Bahwa karena merasa memiliki sebanyak 50% (lima puluh prosen)atau pemilik atas 25 (dua puluh lima) saham pada perseroan PT AbdiMakbul

(Termohon) dan pula pemegang jabatan Direktur Utama danKomisaris, kubu pemegang saham Tuan Muhammad Saleh Bamadhaydan kawan kawan selalu berupaya untuk menghambat ataumenghalanghalangi pelaksanaan RUPS dengan maksud agar supayaHalaman. 5 dari 17 hal.

PT Abdi Makbulkhususnya Rapat Umum Pemagang Saham tidak pernah dapatdiselenggarakan (baik RUPS Tahunan maupun RUPSLB) yangdisebabkan oieh faktorfaktor "benturan kepentingan dan terdapatnya duakubu Pemegang saham yang saling berimbang/sama kuat yakni samasama memegang 50% kepemilikan saham pada PI Abdi Makbulsebagaimana telah diuraikan sebebelumnya".

NV sebesar 1/10 sebesar 20 sero ;2) Bahwa Para Terlawan telah mengadakan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 06 Juni 2015 dan27 Juni 2015 tidak dapat diselenggarakan karena tidak mencapaiKuorum ;3) Bahwa oleh karena telah 2 (dua) kali RUPS Luar Biasa yangdiadakan tidak memenuhi Kuorum, maka berdasarkan ketentuanPasal 86 ayat 5 UndangUndang No. 40 Tahun 2007 ParaHalaman 2, Putusan No. 488/Pdt/2016/PT SMGTerlawan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang agarditetapkan

Bahwa sebab ketentuan Pasal 79 ayat (2) a, Pasal 80 ayat (1), 86 ayat(5) dan (6) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas hanya mengatur Mengenai Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) saja dan sama sekali tidak mengatur adanya Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa ;10. Bahwa oleh karena itu Penetapan Pengadilan Negeri Semarangtanggal 15 Oktober 2015 No. 394/Pdt.P/2015/PN.

NV. dimana Para Pelawan adalah para ahli warisPara Pemilik Sero, maka Para Pelawan adalah sebagai Pihakyang dirugikan:Bahwa Para Terlawan menyangkal Para Pelawan adalah AHLIWARIS yang SAH dari PEMILIK SERO, oleh karena itu ParaTerlawanmengsomir agar Para Pelawanmembuktikannyadengan buktibuktiyang sah.Bahwa Para Terlawan mengsomir Para Pelawan untukmembuktikan dalil gugatan angka 5 yang mengatakan : Bahwa RUPS Luar Biasa tanggal 06 Juni 2015 dan tanggal 27Juni 2015 tidak memenuhi ketentuan Pasal 16

Smg. melampauibatas wewenang yang diberikan kepada Persero yang sifatnyahanya memanggil untuk mengadakan RUPS tanpa ada acaraacara lain ;5. Bahwa dalam gugatan angka 6 Para Pelawan mengatakan RUPSLuar Biasa tanggal 06 Juni 2015 dan tanggal 27 Juni 2015 tidakmemenuhi ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar PT. Liang HokHandel Maatschappij. N.V. karenatenggang waktu Rapat Pertamadengan Rapat Kedua adalah kurang dari 1 (satu) bulan;Dalil tersebut TIDAK BENAR sebab Anggaran Dasar PT.

Bahwa Pasal 86 ayat 9 UU Nomor 40 Tahun 2007 yang berbunyi:RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (Sepuluh) hari dan paling lama 21 (dua puluh satu) harisetelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan;RUPS Luar Biasa pertama tanggal 06 Juni 2015 dan RUPS LuarBiasa kedua tanggal 27 Juni 2015 sudahsesuaidenganketentuan Pasal 86 ayat 9 UU Nomor 40 Tahun 2007 olehkarena itu SAH;7.