Ditemukan 1009 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tertib teijin terdiri tarmin tersia tardin terpin termin tersin turdin terdir tendin
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Khusus PHI
Register : 20-02-2020 — Putus : 26-02-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan PN JAYAPURA Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2018/2019/PN Jap
Tanggal 26 Februari 2019 — - PT FREEPORT INDONESIA - ERENS CARTENZ ELUAY
219 — 1079
  • ditindaklanjuti secara positif, sehingga tergugat ErensCartenz Eluay dibebastugasan sementara terhitung sejak tanggal 10 Maret2017;Menimbang, bahwa bukti P22 dan P23 membuktikan bahwa tanggal 10Maret 2017 pihak Penggugat melakukan rapat koordinasi terkait Pembahasankasus dugaan pengambilan concentrate yang dilakukan oleh tergugat ErensEluay dengan pmbentukan Tim Investigasi dan Plan Investigasi;Menimbang, bahwa bukti P24 sampai dengan P33, P43, P45membuktikan bahwa pada bulan Maret 2017 Tim Investigasi yang terdin
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 07-02-2017 — Putus : 12-06-2017 — Upload : 20-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 121/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 12 Juni 2017 — SURATMAN vs BUPATI DOMPU
81 — 32
  • 53 ayat (2)huruf a UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negaradan pasal 87 huruf c UU No. 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan;Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau terlanggal 3 Maret2014 dan 21 Maret 2014 tersebut diatas bertentangan denganLampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20tahun 2010 huruf Rumawi Il Tim Verifikasi dan Validasi poin (2) yangmenyebutkan: Anggota Tim Verifikasi dan Validasi terdin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 01-09-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 04-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 56 P/HUM/2020
Tanggal 14 Desember 2020 — PT. VICTORY JAYATAMA ABADI, DKK VS PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKANBARU;
412 — 1037 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tentang Pasal 18 ayat (3) Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 42 Tahun2018 tentang Tarif Bongkar Muat Kota Pekanbaru Tahun 2018 yangbertentangan dengan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 50 UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Bahwa ketentuan Pasal 37 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan menyebutkan:(1) Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal35 ayat (1) terdin dari:a.
Pengadilan PN MADIUN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 23-01-2017 — Upload : 03-04-2017
Putusan PN MADIUN Nomor 23_Pdt.G_2016_PN_Mad
Tanggal 23 Januari 2017 — - Tan Edwin Tansil Cs - Agus Susanto Cs
64 — 18
  • Para Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas Hukum Bertindak Sebagai Penggugat (/egitima persona in standi judicio)Dalam UNDANGUNDANG R.l NOMOR 16 TAHUN 2001 yang dirubahdengan UU No.28 Tahun 2004 Tentang YAYASAN dalam Pasal 1 point 1menyatakan : Yayasan adalah badan hukum yang terdin atas kekayaanyang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyalianggota.Dalam buku Prof.
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 27-04-2015 — Upload : 18-05-2015
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 15-K/PM II-08/AD/I/2015
Tanggal 27 April 2015 — Kapten Cpn Denny Setiawan, Cs 1 Org
51 — 36
  • Gradasi Kesengajaan terdin dari tiga diantaranya adalah Kesengajaan seb agai maksud yaitukesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betulbetul sebagaiperwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Si Pelaku/Petindak.Unsur sengaja disini dapat diarikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yangdilarang dalam hal ini berupa menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya adanya kekuasaan.Pengertian menyalahgunakan disini jelas mengandung pengerian
Pengadilan DILMIL III 13 MADIUN Pidana Militer
Register : 06-03-2014 — Putus : 12-06-2014 — Upload : 03-07-2014
Putusan DILMIL III 13 MADIUN Nomor 12-K/PM.III-13/AD/III/2014
Tanggal 12 Juni 2014 — Muhammad jari, Lettu Inf NRP 21940007540473, Pama Rindam V / Brawijaya, Rindam V / Brawijaya.
49 — 24
  • makaperbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsurunsur tindak pidana yang didakwakan olehOditur Militer kepada Terdakwa.Menimbang, bahwatindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa adalah Pasal36 UU RI No. 42 Tahun 1999 yaitu : Pembeni fidusia yang mengalihkan, menggadaikan ataumenyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat(2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebin dahulu dari penerima fidusia , sehingga dengandemikian terdin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 26-07-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 732 K/PDT.SUS/2009
DIREKTUR PT. COKLAT RANSIKI; ABDULA RACHIM ARKAN, DKK.
79 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (BuktiP.21).Bahwa kemudian pada tanggal 17 September 2007 dilakukan pertemuandengan Para Penggugat dan Tergugat dan Kabag.Keuangan PT.Cokran yangdifasilitasi olen Pemda Manokwan dan disepakati dibentuk Tim untuk menyelesaikanhakhak Para Penggugat yang terdin dari 11 orang untuk berangkat ke Jakarta untukbertemu dengan Tergugati dan Tergugat Ill selaku Dewan Komisaris.
Pengadilan PTUN KENDARI TUN Kepegawaian
Register : 10-03-2020 — Putus : 20-07-2020 — Upload : 20-07-2020
Putusan PTUN KENDARI Nomor 12/G/2020/PTUN.KDI
Tanggal 20 Juli 2020 — Penggugat:
1.SINAR AWALLUDIN
2.LA ODE HASIRU, S.ST
Tergugat:
BUPATI MUNA
272 — 123
  • disiplin kepada PNS tersebutmerupakan kewenangan:a. atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebutwajib menjatuhkan hukuman disiplin;b. pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajyibmelaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan; Selanjutnya Pasal 25, berbunyi:1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentukTim Pemeriksa; 2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 12-12-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2620 K/Pdt/2017
Tanggal 12 Desember 2017 — SOFJAN ARSAD, DK VS GRAY ZAIN, DKK
180 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adapun bunga yang ditentukan undangundang adalah 6 % (enam persen);Dalam tiaptiap perikatan yang sematamata berhubimgandengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi danbunga sekadar disebabkan terlambatnya pelaksanaan.harusmya terdin atas bunga yang ditentukan oleh undangHalaman 19 dari 52 hal. Put.
Pengadilan PN DUMAI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-04-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PN DUMAI Nomor 36/Pdt G/2015/PN Dum
Tanggal 26 April 2016 — YAYASAN RIAU MADANI, beralamat di Pekanbaru, Jalan Repelita I No. 25 A Tampan, Pekanbaru yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 29, tanggal 19 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Notaris Ridnoefendi, S.H. dan telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU3216.AH.01.04.Tahun 2010 tanggal 05 Agustus 2010 tentang Pengesahan Yayasan Riau Madani dan bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan Riau Madani berdasarkan pada Pasal 18 Akta Pendirian Yayasan Riau Madani yang diwakili oleh pengurusnya yaitu 1. SURYA DARMA (Ketua Umum Yayasan Riau Madani), 2. MATURIDI (Ketua I Yayasan Riau Madani), 3. AHMAD JHONI (Sekretaris Umum Yayasan Riau Madani), 4. RIO RIZAL (Sekretaris Yayasan Riau Madani) selanjutnya disebut ---------------PENGGUGAT; L A W A N 1. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Cq Pemerintah Daerah Provinsi Riau Cq Pemerintah Kota Dumai (Walikota Dumai), beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Dumai di jalan Perwira Kota Dumai, selanjutnya disebut------------------------------------------- TERGUGAT ; 2. PT. Sari Dumai Sejati, beralamat di jalan Raya Lubuk Gaung, Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, selanjutnya disebut----------------------------------TURUT TERGUGAT I; 3. PT. Cemerlang Energi Perkasa, beralamat di Jalan Raya Lubuk Gaung, Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, selanjutnya disebut---------------------------------TURUT TERGUGAT II;
208 — 91
  • 34 Gugatan, yang kamikutip sebagai berikut:Bahwa lokasi tempat diberikannya izin atau diizinkannyapembangunan industri pengolahan CPO atau pengumpulanCPO oleh TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT danTURUT TERGUGAT II tersebut adalah termasuk dalamkawasan Lindung Nasional, hal ini adalah berdasarkan padaketentuan Pasal 51 huruf b dan Pasal 52 ayat (2) huruf aPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 tahun2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yaituberbunyi : Kawasan lindung nasional terdin
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 03-12-2020 — Putus : 10-03-2021 — Upload : 20-03-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 140/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 10 Maret 2021 — Penggugat:
H. RAHMAT
Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
2169 — 2200
  • Bahwa dalam UU AP mengatur sebagai berikut :Pasal 75(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusandan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepadaPejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkandan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdin atas :a. Keberatan; danb.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Perijinan
Register : 04-03-2015 — Putus : 17-11-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 015/G/2015/PTUN.Smg.
Tanggal 17 Nopember 2015 — Jasmo Dkk Melawan I. Bupati Pati II. PT. Sahabat Mulia Sakti
440 — 1409
  • ===(1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusandan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratifkepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yangmenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atautindakan)j 22+ 2+ 22202 no oo oon oe(2) Upaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdin Atlas : nnn nnn nnn nnna. Keberatan; dan;b.
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN
Register : 08-12-2020 — Putus : 22-04-2021 — Upload : 27-04-2021
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 28/G/2020/PTUN.DPS
Tanggal 22 April 2021 — Penggugat:
1.I Nyoman Buncing
2.I Wayan Sukiara
3.I Wayan Sukita
4.I Nyoman Mana
5.I Wayan Warka
6.Made Sidarma
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGLI
Intervensi:
Desa Pekraman Catur
270 — 153
  • Bahwa sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahaniemenyatakan Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusandan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada pejabatPemerintah atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukanKeputusan dan/atau Tindakan ;Dan sesuai ayat (2) menyatakan : Upaya Administratif sebagaimanadimaksud pada ayat (1) terdin atas : 0m2 anon nn nme nnnnnna.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 04-09-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 145/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 15 Desember 2020 — Penggugat:
PUJANARKO
Tergugat:
KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SRUNI Tahun 2020
152 — 79
  • tingkat desa adalahpanitia yang dibentuk oleh BPD terdir' dan unsur Perangkat Desa, penguruslembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat;Bahwa, demikian pula berdasarkan Pasal 1. angka 11 Peraturan BupatiSidoarjo Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanBupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan PeraturanDaerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilinan KepalaDesa menyatakan : Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa adalahpanitia yang dibentuk oleh BPD terdin
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 17-05-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 64/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat:
H. LUKMAN HAKIM
Tergugat:
Bupati Kabupaten Bangkalan
352 — 215
  • .;(4) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)terdin atas unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokohmasyarakat Desa;Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 tentangPemilihan Kepala DesaPasal 1Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :1. Desa adalah ... dst.;Halaman 45 dari 54 halaman, Putusan Perkara Nomor : 64/G/2021/PTUN.SBY.7.
Pengadilan PT PADANG Perdata
Register : 02-05-2019 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 20-08-2019
Putusan PT PADANG Nomor 75/PDT/2019/PT PDG
Tanggal 25 Juni 2019 — Pembanding/Penggugat II : YETTI NOER
Pembanding/Penggugat I : LUKMAN NOER HAKIM GELAR DT. TUMA ALAM
Terbanding/Tergugat II : HANDRA DENI panggilan NARA
Terbanding/Tergugat III : SYAMSUARMAN KHATIB MAJO LELO
Terbanding/Tergugat I : SYAFRUDIN alias H. SYAFRUDIN ANWAR panggilan H. UDIN
Terbanding/Tergugat IV : GUSNIMAR
89 — 56
  • Menyatakan objek perkara berupa Tanah yang terdin' dari Tanah kering dandan tanah Basah dan belum diukur yaitu berupa tanah perumahan, tanahPeladangan, tebat/Kolam, sawah, tanah dan sawah mana adalah denganperincian serta batasbatas sepadannya masingmasing sebagai berikut:1.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 18-03-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 24 Juli 2019 — Penuntut Umum:
NELLY, SH
Terdakwa:
ZAINAL MANGKUBONO Alias AMANG Bin SAIDINAH .Alm
78 — 49
  • Desa (ADD) dengan anggaran sebesar Rjp.315.554,592, (tgaralus lima belas juta lima ratus lima pulun empat rou lima ratus sembilan pulun dua rupiah)yang bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daaerah (APBD) KabupatenSeluma Tahun Anggaran 2016, setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;Bahwa berdasarkan Pasal 212 ayat (3) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemenntahan Daerah, Sumber pendapatan desa antara lain terdin atas pendapatan asli desadan bantuan dari Pemenntah baik Pemenntah Provinsi
    Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran danPendapatan Belanja Desa.Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Maras Bantan dalam melaksanakan pengelolaankeuangan desa sebagai pengguna. clan penanggung jawelb anggaran, didbantu oleh PTPKD(pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa) , yang terdin dari;1. Sekretans Desa: saksi NAZIRWAN HALKISE Bin TAUKIRIN2. Kepala Urusan (Kaur):a KepalaUrusan (Kaur) Pemenniahan : saksi RATMAN HARTODI Bn DARHAMb.
Pengadilan PT PADANG Perdata Tanah
Putus : 24-04-2018 — Upload : 08-03-2019
Putusan PT PADANG Nomor 30/PDT/2018/PT PDG.
Tanggal 24 April 2018 — RIMA YANTI Panggilan YANTI, (Pr) Melawan : M. NASIR, dkk.
76 — 68
  • Anaknya terdin dari empat orang lakilaki dan satuperempuan1. Anak pertama bernama Azwar Syahbidin, yang mana ia adalah Dt Sati yangterakhir itu yang mulia.Anak kedua bemama Bidariis.Anak ketiga bemama Supardi.Anak keempat bemama Nazardi.a FF oO NDAnak kelima bemama Risdahayati, yang mana ia adalah anak perempuan dariBiah.Dan Risdahayati ini mempunyai lima orang anak yaitu satu orang lakitaki danempat orang perempuan.1.
    Jadi, kKenapa cucu kakek Tanaim Dt Sati ini digugat tentangsawah itu.Poin ketujuh yang akan saya tanggapi yaitu kertas gugatan halaman 7 maternomor 3, disini penggugat memperkarakan berupa setumpak sawah yang terdin dari 4piring yang terletak di guguak sumandak.Pak hakim yang mulia,Dan untuk menanggapi tentang sawah ini saya rasa tidak ada alasan lagi bagipenggugat untuk memperkarakan sawah ini, sebab masalah sawah ini tidak adasangkut pautnya dengan si penggugat Dan sawah ini sudah jelaselas miliksekeluarga
Pengadilan PN TEGAL Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-03-2016 — Putus : 27-12-2016 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN TEGAL Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Tgl
Tanggal 27 Desember 2016 — Rasiko, dkk melwan Presiden Republik Indonesia di Jakarta Cq Menteri Dalam Negeri di Jakarta Cq Gubernur Jawa Tengah di Semarang Cq Walikota Tegal, dkk
100 — 12
  • Dan tidak ada lagi tanahbengkok; Dalam acara selapanan ada penyerahan satu bendel yang terdin darbeberapa sertifikat tanah, akan tetapi saya tidak tahu sertpikatsertipikat tanah itu atasnama siapa saja; Sebelum adanya gugatan dalam perkara ini, saksi tidak pemahmendengar adanya keberatan dari pihak keluarga atau saudarasaudara dari AbdulGoni; Saksi tidak pernah mendengar H.
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 31-08-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PTUN KENDARI Nomor 34/G/2020/PTUN.KDI
Tanggal 14 Desember 2020 — Penggugat:
1.H LA ODE ARUSANI
2.DODI HASRI
Tergugat:
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan
468 — 131
  • sebagaimanadiatur dalam ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU 23/2014 jis ketentuan Pasal69 ayat (1) PP 12/2018 dan ketentuan Pasal 80 ayat (1) Peraturan DPRDBusel 1/2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa DPRDkabupaten/kota mempunyai hak : a. interpelasi ; b. angket ; dan c. menyatakan pendapat:Bahwa selanjutnya, ketentuan Pasal 170 ayat (2) UU 23/2014, menyatakan:Dalam hal DPRD kabupaten/kota menenma usul hak angket sebagaimanadimaksud pada ayat (1), DPRD kabupaten/kota membentuk panitia angketyang terdin