Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor BandaAceh, sejak tanggal 18 Juni 2013 s/d tanggal 02 Juli 2013 ;7.

TentangPemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala DesaPadangloang Alau Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang,pada wakiu antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember2016 atau atau setidaktidaknya pada hari dan tanggal tertentu dalamtahun 2016, bertempat di Kantor Desa Padangloang Alau Kecamatan DuaPitue Kabupaten Sidenreng Rappang atau di dalam wilayah KabupatenSidenreng Rappang atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor

M.H.PENGESAHANSalinan Dinas Sesuai Dengan AslinyaPengadilan Tinggi MakassarPlh.PaniteraPanitera Muda Tipikor(H.SYAHRIR DAHLAN, S.HNip. 196511201989031004Hakim Ketua MajelisT.T.DYance Bombing, S.H. M.H.Panitera PenggantiT.T.DHamsiah ,S.H. M.H.Him. 45 dari 45 him. Put.Nomor 05/PID.SUS.TPK/2019/PT MKSHim. 46 dari 45 him. Put.Nomor 05/PID.SUS.TPK/2019/PT MKSHim. 47 dari 45 him. PutNomor 05/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS

Tempat Tinggal : Jalan Lintas DuriPekanbaru RT.007/001Desa Semunai Kecamatan PinggirKabupaten Bengkalis;Agama : Islam;Pekerjaan : Kepala Desa Semunai periode tahun 2010sampai dengan 2015;Pendidikan : SMP;Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :1.200Penyidik, sejak tanggal 1 Februari 2016 s/d tanggal 20 Februari 2016;Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari 2016 s/d29 Maret 2016;Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2016 s/d tanggal 13 April 2016;Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejaktanggal 14 April 2016 s/d 13 Mei 2016;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPekanbaru, sejak tanggal 14 Mei 2016 s/d 12 Juli 2016;Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 13 Juli 2016 s/d 11 Agustus2016;Ditahan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 26Juli 2016 s/d tanggal 24 Agustus 2016;.

Bahwa Pada posita no. 16 penggugat menanyakan apakah pasal 3Undangundang Tipikor ancaman Pidananya 5 (lima) tahun seperti yangdinyatakan dalam ketentuan persyaratan yang ditentukan oleh pasal 23ayat (1) Huruf h Perbup Sumenep nomor 54 tahun 2019, maka sebelumnyaTergugat tegas menjawab iya benar dan diatur dalam ketentuan PerbupSumenep Nomor 54 tahun 2019 pasal 23 ayat 1 huruf h, yang berbunyi : Tidak Pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilanyang telah mempunyai kekuatan hukum

Bahwa pada posita Nomor 18 Penggugat terlalu sempit menafsir ancamanpidana terhadap pasal 3 Undangundang Tipikor padahal sudah jelasancaman pidananya dalam pasal tersebut adalah alternatif yakni Semurhidup atau paling singkat 1 (satu)tahun dan 20 (dua puluh)tahun, jadijika seseorang terbukti melakukan atau melanggar pasal 3 UU Tipikor,maka bisa saja hakim menjatuhkan (memvonis) hukuman seumur hidup,bisa 1 tahun dan bisa 20 tahun, terbukti dalam putusan majelis PengadilanTipikor pada Pengadilan Negeri

Menetapkan pula supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkarasebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Jayapura di Jayapura No.02/TIPIKOR.BANDING/2011/PT.JPR. tanggal07 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwatersebut ; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 10 Mei 2011Nomor : 288/Pid.B/2010/PN.JPR. yang dimintakan banding tersebut

; Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di keduatingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapbkan sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2333 K/Pid.Sus/2012tanggal 22 Mei 2013 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/TerdakwaOKTOVIANUS NASADIT, S.Sos., tersebut ;Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Jayapura di Jayapura No.02/TIPIKOR.BANDING

Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dandibantu oleh Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum. Panitera Penggantidengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana danJaksa/Penuntut Umum.Hakim Hakim Anggota : Ketua :ttd./ ttd./H. Suhadi, S.H., M.H. Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.ttd.

Bahwa, Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sama sekali tidakmencerminkan keadilan dan kebenaran yang sesungguhnya.2.

Bahwa, Judex Facti yang menyatakan "Putusan Pengadilan Negeri/TipikorBanda Aceh telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum, dalammenilai hasil pembuktian dalam menentukan pidana, maka pertimbangantersebut diambil allh dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh, sehingga putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh dikuatkan.Hanya sedikit perbaikan pada hukuman denda.3.

PUTUSANNomor 2023 K/PID.SUS/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor pada tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : ERNES BETAUBUN, S.E;Tempat lahir : Watdek;Umur / tanggal lahir : 42 Tahun/ 08 Nopember 1971;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Pelita Kelurahan Ohoijang WatdekKecamatan Kei Kecil Kabupaten MalukuTenggara ;Agama : Katholik;Pekerjaan : PNS;Terdakwa

pertanggungjawaban demikian jugaperekonomian Negara.Bahwa dalam perkara ini, nilai kerugian Negara sebagaimana yangdidakwakan kepada Terdakwa telah dikembalikan Terdakwa kepada Negaralewat penyetoran kembali kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Tual yangdititio di BPDM Tual (bukti terlampir), dengan demikian unsur yang dapatmerugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak dapatditemukan dalam perkara ini, dan justru Negara dirugikan dalam proseshukum sampai persidangan perkara ini di Pengadilan Tipikor

Lumme, S.H., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR padaMahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakimAnggota tersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi /Terdakwa danJaksa/Penuntut Umum.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ Prof. Dr. Abdul Latif, S.H.,M.Hum. ttd./Dr. Artidjo Alkostar S.H., LLMttd./ MS. Lumme, S.H.Panitera Pengganti ;tid.

PUTUSANNo. 34/TIPIKOR/2013/PTY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiYogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsidalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara Terdakwa :Nama lengkap : UTAMI DEWL, S.T.Tempat lahir : SlemanUmur/Tgl.

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta tanggal 19 September 2013 Nomor: No: 34/ TIPIKOR/2013/ PTY tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkaraini ;2s Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmiputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriYogyakarta, tanggal 19 Agustus 2013, Nomor No. 17/Pid.Sus/2013/P.Tpkor. Yk3. Surat Dakwaan Penuntut Umum ~WNo. Reg.

ZULHAM SALIM, SH, para Advokat berkantor padaKantor Advokat & Konsultan Hukum RHAFAMOUS beralamat kantor di JalanSukarno Hatta Nomor 42 Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggaltertanggal 25 Januari 2012, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tipikorpada Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 27 Januari 2012, dengan Nomor : 28/SK/PID/201 2 5 722222 n2 nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nce nnn nnn nnn nnnePengadilan Tipikor tersebut ;Telah membaca, meneliti dan memeriksa berkas perkara

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No.01/Pid.sus/2012/PNPBR, tanggal, 20 Januari 2012 tentang penunjukanHalaman dari 154 halaman Putusan No. 01/Pid.Sus/2012/PN. PBRMajelis Hakim untuk memeriksa perkara.

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negerinomor 01/Pid.sus/2012/PNPBR, tanggal 25 Januari 2012 tentang PenetapanhariSurat Pelimpahan Perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPekanbaru tanggal 19 Januari 2012 Nomor : B01/N.4.10/Ft.1/01/2012,meliputi berkas perkara dan suratsurat lain yang terlampir didalamnya ;Dakwaan Penuntut Umum, Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, PendapatPenuntut Umum serta Putusan Sela dalam perkaraTelah mendengar keterangan Saksisaksi dan

Halmahera Utara atau setidaktidaknya tempat lainyang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ternate di Ternate sebagai orang yangmelakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasiyang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara jikabeberapa perbuatan meskipun masingmasing merupakan kejahatan ataupelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga

Halmahera Utara atau setidaktidaknya tempat lainyang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ternate di Ternate, sebagai orang yangmelakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatanatau) kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara jika beberapa perbuatan meskipun masingmasingmerupakan

Halmahera Utara atau setidaktidaknya tempat lainyang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ternate di Ternate, sebagai orang yangmelakukan atau turut serta melakukan pegawai negeri atau orang selainpegawai negeri yang ditugaskan untuk menjalankan suatu jabatan umumsecara terusmenerus atau untuk sementara waktu dengan sengajamenggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannyaatau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil

Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Padang Nomor 14/TIPIKOR/2016/PT PDG, tanggal 29 September 2016yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umumtersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Padang Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pdg., tanggal19 Juli 2016 yang dimohonkan banding tersebut:Hal

No. 329 K/Pid.Sus/2017(lima puluh juta rupiah) tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinyakarena telah menjatuhkan pidana denda di bawah minimal yaitu sebesarRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalamPasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999.Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agungberpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 14/TIPIKOR/2016/PT PDG, tanggal 29September 2016 yang membatalkan

48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 14/TIPIKOR

Putusan No. 1740 K/PID.SUS/2016melakukan audit untuk menentukan adanya besar kerugian negara terhadapsuatu tindak pidana korupsi akan tetapi Penyidik pada Kejaksaan NegeriSoasio Tidore dalam perkara a quo telah menghitung adanya dugaan besarkerugian negara dalam perkara tersebut ini hanya bersandar pada hitungantata los Penyidik Kejaksaan Soasio Tidore sendiri, padahal kejaksaan dalamperkara Tipikor Jaksa dapat sebagai Penyidik dan juga sebagai PenuntutUmum, namun Jaksa tidak diberi kewenangan sebagai

lembaga atau badanauditor untuk menghitung adanya kerugian negara dalam perkara tipikor;3.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dan hal manasudah secara resmi Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur melaluiInspektorat Kabupaten Halmahera Timur dengan surat telah memberitahukan/melaporkan kepada BPK Republik Indonesia Perwakilan MalukuUtara dengan segala tembusannya, dengan demikian jelas terlihat bahwaPemohon/Terdakwa dalam perbuatannya tidak mempunyai niat sama sekaliuntuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, untuk itupertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor

PUTUSANNO. 80/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tipikor Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkaraTipikor dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama lengkapTempat lahirUmur / Tanggal LahirJenis kelaminKewarganegaraanTempat tinggalAgamaPekerjaanPendidikanBAMBANG HARIYONOSidoarjo54 Tahun / 10 Mei 1965Laki lakiIndonesiaDusun Trompo Wetan

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 31Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;Terdakwa dipersidangandidampingioleh Penasehat Hukum YULIANAHERIYANTININGSIH., .S.H., M.H., LUSI RUSTANTI, S.H., ANDIJ FERRIJANTORO,S.H., para Advokat dan konsultan hukum, pada kantor hukum YULIANA & REKANberalamatkan di Jalan LEGUNDI NO.31 SURABAYA, berdasarkan Surat PenetapanKetua Majelis Hakim tertanggal 14 Agustus 2019;Pengadilan Negeri/Tipikor

yangmenyatakan terhadap dakwaan Penuntut Umum mereka tidak mengajukankeberatan atau Eksepsi;Telah mendengar keterangan para saksi dan pendapat ahli yang diajukan olehPenuntut Umum;Telah mendengar keterangan Terdakwa;Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum;Telah mendengar pledoi (pembelaan) Terdakwa;Telah meneliti barang bukti surat dalam perkara ini;Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor

Perkara : PDS 09 / Sidoa / Ft.1 / 07 /2019 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tipikor Surabaya agarterdakwa di jatuhi hukuman sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa BAMBANG HARIYONO terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi, sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang undang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang undangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1991 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi

Putusan tersebut dibacakan pada sidangterobuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 oktober 2019 dengan dibantuoleh Sjahrizal, SH., MH., Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri olen Jaksa Penuntut Umum dariKejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa dengan didampingi oleh PenasehatHukumnya;Hakim Adhoc Tindak Pidana Hakim Ketua MajelisKorupsi sebagai anggota Tid. Ttd.John Dista, S.H., Cokorda Gede Arthana, SH., M.H.

No. 1864 K/Pid.Sus/20145Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (limaribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBengkulu No. 51/Pid.B/Tipikor/2013/PN.Bkl tanggal 30 April 2014 yang amarlengkapnya sebagai berikut:401Menyatakan Terdakwa TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam DakwaanPrimair;Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;Menyatakan

negara dan dilelang, yang selanjutnya akan diperhitungkan sebagaipembayaran uang pengganti;9 Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiBengkulu No. 08/PID.SUSTPK/2014/PT.BGL tanggal 20 Agustus 2014 yang amarlengkapnya sebagai berikut:44e Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;e Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat PertamaNo. 51/Pid.B/Tipikor

TITI SUMANTI,berlokasi di Desa Pasar Kerkap, Kecamatan Air Napal Bengkulu Utara;65 Sebidang tanah seluas 43.684 m2, terletak di Desa Pasar Kerkap, KecamatanAir Napal Kabupaten Bengkulu Utara, dengan Sertipikat Hak Milik No.00366, tanggal 26 November 2012, atas nama TITI SUMANTI;Dikembalikan kepada Terdakwa TITI SUMANTI;9 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkatbanding sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 12/Akta.Pid/ Tipikor

Tipikor/2013/PN.Bk1 tanggal 30 April 2014, menurut hemat Majelis HakimTingkat Banding adalah terlalu berat, karena yang berperan paling aktif dansebagai penentu kebijakan sejak diadakannya pembentukan Panitia LelangPengadaan Mesin Pembuat Triplek pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustriandan Perdagangan Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2012 adalah saksi M.ZAIRIN, SE., MM., Bin H.

No. 1864 K/Pid.Sus/2014Bengkulu No. 08/PID.SUSTPK/2014/PT.BGL tanggal 20 Agustus 2014 yangmemperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBengkulu No. 51/Pid.B/Tipikor/2013/PN.Bkl tanggal 30 April 2014 tidak dapatdipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akanmengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkandan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana

padaPengadilan Tinggi Kalimantan Timur dimana putusan tersebut dengan pokoknyatelah memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriBanjarmasin namun melihat putusan tersebut kami masih merasa belum sesuaiHal. 44 dari 56 hal.

Nomor 2623 K/Pid.Sus/2016dengan halhal meringankan dan memberatkan yang terungkap dipersidangandan tuntutan rasa keadilan masyarakat, baik dilihat dari segi edukatif, preventif,korektif maupun represif mengingat :Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor PengadilanTinggi Kalimantan Timur Nomor 4/PID.TPK/2016/PT.SMR tanggal 20 Mei2016 dimana di dalam pertimbangannya mengambil alin putusan pengadilantingkat pertama sehingga terdapat persesuaian pendapat antara JaksaPenuntut Umum

dipertimbangkanpula dalam putusan Majelis Hakim, namun putusan yang dijatuhkan belumsebanding dengan halhal yang memberatkan tersebut;Negara Indonesia sedang dihadapkan pada masalah rawan korupsisehingga perlu menghukum tinggi para koruptor, agar dilakukan pembinaandengan waktu yang lebih lama di Lembaga Pemasyarakatan sehinggasetelah keluar dari Lembaga pemasyarakatan diharapkan perilaku korupTerdakwa dapat berubah menjadi tidak korup ;Bahwa dari sisi masyarakat putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

Husni Hardinata (DPO) yang mengatakan bahwa ia bergabungdi Tipikor pangkat Kombespol dan yang akan memasukkan anak saksiHal. 2 dari 19 hal. Putusan No. 1400 K/Pid/2014Sugimun adalah kakaknya, kemudian saksi menyerahkan uang sebesarRp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. HusniHardinata (DPO) ;Bahwa pada tanggal 24 Januari 2012 saksi Sugimun ditelepon olehTerdakwa .

Husni Hardinata (DPO) yang mengatakan bahwa ia bergabungdi Tipikor pangkat Kombespol dan yang akan memasukkan anak saksiSugimun adalah kakaknya, kemudian saksi menyerahkan uang sebesarRp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. HusniHardinata (DPO) ;Bahwa pada tanggal 24 januari 2012 saksi Sugimun ditelepon olehTerdakwa .

Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara pidanabiasa dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara Terdakwa :Nama lengkap : M.Rizal Syahputra Alias Izal Bin Khairuddin;Tempat lahir : Karang Baru;Umur/tanggallahir : 19 tahun/05 Mei 1995;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Dusun Bahagia Desa Bundar Kecamatan Karang BaruKabupaten Aceh Tamiang;Agama : Islam;Pekerjaan : pelajar;Terdakwa tidak ditahan;PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR

ARDI DJOHAN, SH Panitera Pengganti.dto.IWAN, S.HUntuk salinan yang sama bunyi oleh ;Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehPanitera.H.SAID SALEM, SH.MHNIP.19620616 198503 1 006Hal 20 dari Hal 20 Putusan No.114/Pid /2015/PT.BNA

TIPIKOR/2014/PT.PLG, sejak tanggal 20 November 2014 sampai dengantanggal 19 Desember 2014;6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Palembang tahap II tanggal 12 Desember 2014 Nomor : 52/Pid.SusTPK/2014/PT.PLG, sejak tanggal 20 Desember 2014 sampai dengan tanggal 18Januari 2015;7. Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Palembang tanggal 20 Januari 2015 Nomor : 02/Pen.

TIPIKOR/2015/PT.PLG, sejak 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 12Februari 2015;8.

No. 03/SK/Pid.TPK/2016/PN.Jmb. tanggal 9 Februari 2016;Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut; Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jambi tanggal 23 Februari 2016 Nomor1/PEN.PID.SUS/TPK/2016/PT.JMB, tentang Penunjukan Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara Tipikor dalam tingkat banding, berkas perkara dansuratsurat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Halaman 1 dari 19 halaman Pts.

FIRDAUS, SH, MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi danARONTA, SH., MPA., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jambi, Halaman 18 dari 19 halaman Pts. No.1/PID.SUSTPK/2016/PT.

PUTUSANNomor 3/PID/TPK/2018/PT BBLDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) padaPengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang,yang mengadiliperkaraperkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat bandingtelah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkaraterdakwa:1. Nama lengkap : BUDIK WAHYOEDI Bin HARSONO;2. Tempat lahir : Pangkalpinang;3. Umur/tanggal lahir : 88 Tahun/16 April 1979;4.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Tipikor padaPengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 27 Maret 2018 Nomor:3/Pid/TKP/2018/PT.BBL tentang penunjukan Majelis Hakim yangmengadili perkara pidana atas nama Terdakwa BUDIK WAHYOEDIBin HARSONO tersebut di atas;2. Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan dengan perkaraini serta turunan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 21 Maret 2018 Nomor:19/Pid.