Ditemukan 8648 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
penyelenggaraan
Register : 16-08-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 01-02-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg Tanggal 7 Januari 2019 — Ir. TEGUH KARTIKA WIBOWO
438 — 187
438 — 187
Unsur Pegawai Negeri atau orang lain selain pegawai Negeri yangmenjalankan suatu jabatan umum secara terusmenerus atausementara waktu. .Menimbang , bahwa rumusan unsur Pegawai Negeri atau orang lainNnselain pegawai Negeri dalam ketentuan Pasal 9 Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi ini bersifat alternatif dalam arti apabila telah terpenuhi salah satu unsurapakah unsur pegawai negeri atau unsur penyelenggara Negara maka unsur initelah dapat
terpenuhi sehingga tidak harus kedua unsur tersebut dibuktikansemuanya ;tiMenimbang , bahwa unsur pegawai negeri atau penyelenggara Negara dalam ketentuan Pasal 11 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut bukanmerupakan unsur suatu delik akan tetapi merupakan unsur dari pasal yangdidakwakan sehingga sebelum membuktikan unsuunsur lainnya dalam Pasaldimaksud maka haruslah terlebin dahulu dibuktikan apakah terdakwa telahmemenuhi unsur
Register : 14-04-2015 — Putus : 03-09-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan PN KUPANG Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg Tanggal 3 September 2015 — YAKWILINA OEMATAN alias YENI
65 — 45
65 — 45
Marthinus Tafui, M.Si kepada pihakpihak diluar dariDokumen Pelaksanaan Anggaran atau diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Penyelenggara Negara bertentangan dengan Ketentuan Pasal 45 Ayat (1)Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah yang telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah denganPermendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
Putus : 19-05-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 08/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby Tanggal 19 Mei 2015 — AHMAD MUNIR, Spd.
AHMAD FARID Als MAMAK
KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
41 — 9
41 — 9
Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2)Undangundang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, mereka Terdakwa,mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yangpada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawainegeri atau penyelenggara
negara yang lain atau kepada kas umum seolaholah pegawai negeri ataupenyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahaldiketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.
Register : 29-11-2018 — Putus : 23-11-2018 — Upload : 29-11-2018
Putusan PT BANTEN Nomor 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN Tanggal 23 Nopember 2018 — Nama Lengkap : ILA NURIAWATI, SE BINTI H.E. SUKENDI;
Tempat Lahir : Pandeglang;
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun / 7 November 1980;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kompleks BPI Bolk D No.16 RT.05/RW.06 Kelurahan Sukasari Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang);
Pendidikan : S1;
157 — 57
157 — 57
ditentukan UndangUndang,maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapatditerima;Hal. 120 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUSTPK/2018/PT BTNMenimbang, bahwa Penuntut umum dalam memori bandingnyamenyatakan yang pada pokoknya bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidanamasih cukup ringan kepada pelaku tindak pidana korupsi, sehingga kurangmemberikan pengaruh jera kepada diri terpidana atau pelaku yangbersangkutan, demikian juga kurang berpengaruh untuk takut berbuat yangsama bagi pejabat penyelenggara
Negara atau aparat sipil Negara yang lainyang masih dalam masa jabatan, sehingga kurang mempunyai daya tangkaluntuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di masa yang akandatang;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memoribandingnya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukantindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair, subsidair maupunlebih subsidair, sehubungan dengan itu mohon Terdakwa dibebaskan daridakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, atau kalau
Register : 03-12-2014 — Putus : 18-03-2015 — Upload : 01-04-2015
Putusan PN TERNATE Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN Tte Tanggal 18 Maret 2015 — AIS SAHUPALA alias AIS
62 — 20
62 — 20
Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;b.
Register : 27-04-2011 — Putus : 12-09-2011 — Upload : 28-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg Tanggal 12 September 2011 — ANDAN SUYANDA bin H. IA HADIYA
69 — 14
69 — 14
RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentangPengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBandung, telah melakukan beberapa perbuatan perhubungan,sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatuperbuatan yang diteruskan yaitu selaku pegawai Negeri ataupenyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas,meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawaiNegeri atau penyelenggara yang lain atau kepada kas umum,seolaholah pegawai Negeri atau penyelenggara
Negara yang lainatau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahaldiketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang, yangdilakukan dengan cara:Pada tanggal 02 September 2009 di sebagian wilayah Kabupaten Bandungtermasuk wilayah Desa Sukasari Kecamatan Pameungpeuk KabupatenBandung terjadi bencana alam berupa gempa bumi yang menyebabkankerusakan terhadap beberapa rumah yang berada diwilayah tersebut.
Register : 20-06-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 02-10-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN Gto Tanggal 4 September 2019 — Penuntut Umum:
HENDRA DUDE, SH
Terdakwa:
1.YOWAN HUMOLUNGO
2.NURMAN HILALA
85 — 27
HENDRA DUDE, SH
Terdakwa:
1.YOWAN HUMOLUNGO
2.NURMAN HILALA
85 — 27
Mahkamah Agung R.I ini diikuti oleh Putusan MahkamahAgung R.1, tanggal 28 Pebruari 2007, Nomor : 103 K/Pid/2007);Menimbang, bahwa dengan demikian rumusan setiap orang, dalam Pasal 1butir 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis adalahSiapa Saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan artinya setiap orang yangkarena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan tindakHalaman 199 dari 290 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2019/PN Gto.pidana korupsi, baik ia Pegawai Negeri/Penyelenggara
Negara maupun bukanPegawai Negeri/Penyelenggara Negara;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap di persidangan, bahwaterdakwa Nurman Hilala dan terdakwa II Yowan Humolungo dengan identitasselengkapnya diatas sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan telahdibenarkan oleh saksisaksi dan para terdakwa, bahwa terdakwa Nurman Hilalaadalah Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K)Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara dan sebagai Penyuluh berdasarkanSurat Keputusan
Register : 19-10-2015 — Putus : 01-02-2016 — Upload : 15-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 165/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bdg. Tanggal 1 Februari 2016 — -ADENG MULYADI
-SUPRIYANTO, SE
73 — 29
73 — 29
Penjelasan pasal 6 disebutkan : Yang dimaksuddengan Instansi Yang Berwenang termasuk Badan PemeriksaKeuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, KomisiPemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, Inspektorat padaDepartemen atau Lembaga Pemerintah NonDepartemen dan adanyaPutusan Mahkamah Konstitusi No.31/PUU/X/2012 tanggal 23 Oktober2012 bahwa BPKP berwenang melakukan Audit terhadap KerugianKeuangan Negara.Bahwa penunjukkan pengurus KSU BMW bukan atas dasar hasil RATmelainkan atas dasar penunjukkan
Putus : 20-04-2015 — Upload : 20-05-2015
Putusan PT SAMARINDA Nomor 02/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR Tanggal 20 April 2015 — Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin H. Asmail Arief;
70 — 39
70 — 39
Pelaku adalah siapa saja (subjek hukum)sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.Setiap orang adalah siapa saja, yang ditujukan kepada orang sebagai subjek hukum, baikpegawai negeri/ penyelenggara negara maupun partikelir atau swasta sebagai subjek hukumyang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di depan hukum.
Putus : 10-03-2020 — Upload : 20-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 645 K/Pid.Sus/2020 Tanggal 10 Maret 2020 — SYAFRIDA FITRIE, DKK
635 — 437 — Berkekuatan Hukum Tetap
635 — 437 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan benarmengenai faktafakta hukum yang terungkap di persidangan dansetelah dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, makaTerdakwaTerdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidanaKorupsi secara bersamasama dan berlanjut; Bahwa putusan judex facti juga telah mempertimbangkan fakta hukumyang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai faktaHalaman 202 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu sebagai berikut:1.Bahwa para Terdakwa selaku Penyelenggara
Negara sebagaiAnggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 20092014 telahmenerima hadiah berupa uang secara bertahap dengan rincian :Terdakwa . sebesar Rp447.500.000,00 (empat ratus empat puluhtujuh juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa Il. sebesarRp467.500.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratusribu rupiah), Terdakwa Ill. sebesar Rp527.500.000,00 (lima ratusdua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa IV. sebesarRp647.500.000,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratusribu
Register : 26-09-2012 — Putus : 28-02-2013 — Upload : 16-07-2013
Putusan PN MEDAN Nomor 53/Pid.Sus.K/2012/ PN.Mdn Tanggal 28 Februari 2013 — - YANTINI SYAFRIANI, SH
66 — 16
66 — 16
Jadi, untuk adanya penyalahgunaan wewenang disyaratkan bahwapelakunya harus pegawai negeri atau penyelenggara negara ( Dr.
Register : 24-02-2017 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 19-07-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 116/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL Tanggal 15 Agustus 2018 — PT. PERUSAHAAN TORADJA disingkat PT. PERTO dahulu N. V. PERTO
lawan
1.PT. Aneka Tambang disingkat PT. Antam dahulu PT. Nikkel Indonesia atau BPUPTUN
2.Pemerintah RI c.q. Menteri ESDM dahulu Menteri Perindustrian atau Pertambangan dan Energi
3.Pemerintah RI c.q. Menteri Keuangan
4.Pemerintah RI c.q.Menteri Badan Usaha Milik Negara
377 — 218
377 — 218
LAICA MARZUKI, S.H.dalam tulisannya yang berjudul "Pemberlakuan UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan DalamKonteks Perkembangan Kompetensi Peradilan Tata Usaha NegaraRI" menyatakan bahwa:"Tindakan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnyaberkenaan dengan perbuatan penguasa yang melanggar hukum(onrechmatige overheidsdaad) menurut Pasal 1365 BW Ind tidak lagimenjadi kompetensi absolut Peradilan Umum tetapi tela1 menjadikompetensi Peradilan Tata Usaha Negara
Register : 16-06-2016 — Putus : 03-08-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg Tanggal 3 Agustus 2016 — Dr. GUNAWAN JAMHUR, S.Pd, M.Si
109 — 18
109 — 18
Cianjur atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana KorupsiBandung, pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsungmaupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan,pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untukseluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya,yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada tahun 2009 Kabupaten Cianjur mendapatkan Program BantuanPengembangan
Register : 28-11-2016 — Putus : 14-04-2017 — Upload : 18-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 253/Pid.Sus-TPK/2016/PN SBY Tanggal 14 April 2017 — Penuntut Umum:
WARTAJIONO HADI, SH.
Terdakwa:
MOHAMMAD SIGIT PRASETYA, SP.MM bin SOEMARLAN.
106 — 29
WARTAJIONO HADI, SH.
Terdakwa:
MOHAMMAD SIGIT PRASETYA, SP.MM bin SOEMARLAN.
106 — 29
Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban112pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;b.
Putus : 20-04-2015 — Upload : 20-05-2015
Putusan PT SAMARINDA Nomor 03/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR Tanggal 20 April 2015 — Drs. Fikri Hakimi, M.AP. Bin H. Mahesta;
64 — 40
64 — 40
Pelaku adalah siapa saja (subjek hukum)sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.Setiap orang adalah siapa saja, yang ditujukan kepada orang sebagai subjek hukum, baikpegawai negeri/penyelenggara negara maupun partikelir atau swasta sebagai subjek hukumyang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di depan hukum.
Putus : 28-05-2014 — Upload : 11-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 01/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST Tanggal 28 Mei 2014 — FANDA FADLY LUBIS, S.Sos.,M.Si
59 — 24
59 — 24
Sedangkan cara kedua, menyebutkan kualitas pribadi dari subyek hukumorang tersebut, yang in casu ada banyak kualitas pembuatnya antara lain (1)pegawai negeri ; penyelenggara negara (misalnya pasal 8, 9, 10, 11, 12huruf a, b, e, f, g, h, i) ; (2) pemborong ahli bangunan (pasal 7 ayat 1 hurufa) ; (3) hakim (pasal 12 huruf c) ; (4) advokat (pasal 12 huruf d) ; (5) saksi(pasal 24), bahkan (6) tersangka bisa juga menjadi subyek hukum (pasal 22jo. Pasal 28) (vide : Drs.
Register : 30-07-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 08-03-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk Tanggal 5 Desember 2018 — Penuntut Umum:
MOHD RADYAN, SH., MH
Terdakwa:
EMY ERWANDA, SE
114 — 80
MOHD RADYAN, SH., MH
Terdakwa:
EMY ERWANDA, SE
114 — 80
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 TentangPengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPontianak, Pegawali negeri atau penyelenggara negara yang menerimahadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiahatau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yangberhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orangyang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan denganjabatannya
Register : 02-09-2014 — Putus : 24-09-2014 — Upload : 02-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 49/PID/TPK/2014/PT.DKI Tanggal 24 September 2014 — Ir. HARI BUDIANTO
93 — 58
93 — 58
Hari Budianto, pada bulan Maret 2011 dan bulan Mei2012 atau setidaktidaknya dalam tahun 20112012, bertempat di Kantor PPBLSDirektorat PPBL Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Jl.Penjernihan I No. 19A Pejompongan Jakarta Pusat, atau setidaktidaknya ditempattempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, memberi atau menjanjikan sesuatukepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawainegeri
Putus : 03-08-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.SRG. Tanggal 3 Agustus 2016 — ABDUROHIM KEMED BUGIS
53 — 41
53 — 41
Pada awalnya semangat lahirnya Undangundang' Tindak PidanaKorupsi sebagai tindak Pidana khusus' ditujukan menjeratPenyelengara Negara baik PNS maupun bukan PNS karena bocornyaAPBN/APBD diakibatkan ulah para penyelenggara Negara yangberkolaborasi/bekerjasama dengan pihak swasta, sehinggadirumuskanlah pasal 3 Undangundang No. 31 Tahun 1999 jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001;2.
Register : 21-12-2021 — Putus : 19-01-2022 — Upload : 19-01-2022
Putusan PT SURABAYA Nomor 51/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY Tanggal 19 Januari 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : DWI BUDIANTO
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : TEGUH ANANTO,SH., MH.
785 — 241
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : TEGUH ANANTO,SH., MH.
785 — 241
Kata permulaan dalam kalimat rumusan tindak pidanaHalaman 140 dari 184 Halaman, Putusan Nomor 51/PID.SUSTPK/2021/PT SBYorang pada umumnya yang in casu tindak pidana korupsi disebutkan denganperkataan "setiap orang, misalnya Pasal 2, 3, 21, 22 dan dapat juga penyebutansubjek hukumnya diletakkan ditengah rumusan pasal, misalnya Pasal 5 dan 6 ;Kedua, dengan cara menyebutkan kwalitas pribadi dari subjek hukum orang tersebut,yang ada banyak kwalitas pembuatnya seperti : pegawal negen,penyelenggara negara