Ditemukan 9406 data
60 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
karena lazim surat dakwaan yang berbentukalternative baru dapat diterapkan apabila tindak pidana yang dilakukan olehTerdakwa/Pemohon Kasasi berada dalam persentuhan dua atau beberapa Pasaltindak pidana yang saling berdekatan serta mempunyai corak dan cirikejahatannya, akan tetapi peristiwa pidana itu sendiri tidak sampai menimbulkantitik sentuh perbarengan atau Concurcus Idealist maupun Concursus Realistseperti dalam contoh antara tindak pidana pencurian dengan Tindak Pidanapenadahan atau antara penghinaan
115 — 11
diajukan oleh Penggugat dalamperkara ini sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) secara juridistermasuk suatu tuntutan yang bersifat Ideel Schade, oleh sebab itu menurutYurusprudensi tetap yang dianut oleh Mahkamah Agung RI dalamputusannya, bertanggal 29 Oktober 1994 No. 650 pk/Pdt/1994, berpendapatbahwa tuntutan ganti rugi immateril hanya dapat diajukan dalam keadaankhusus yang berkaitan dengan Pasal 1370, Pasal 1371 dan Pasal1372 dariKUHPerdata yaitu karena ada kematian, luka berat dan penghinaan
34 — 35
Mut'ah , akibat terjadinya perceraian sebesar Rp.50.000.000,, dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yangtelah dinodai dan dikhianati sebagai bentuk penghinaan terhadapmartabat kaum perempuan .4. Nafkah Anak/Hadlonah sebesar Rp. 66.000,/per hari/anaksampai usia anak mencapai 21 Tahun yang dibayar setiapbulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sebesar Rp.Halaman 11 dari 44 putusan Nomor 848/Pdt.G/2021/PA.Bn66.000,/nari X 30 hari = Rp. 2.000.000 ,/bulan.
99 — 17
Sragen atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriSragen, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ataumentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elekronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemarannama baik dan /atau yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :e Bahwa berawal dengan adanya kejadian di Kantor
346 — 79
Apalagi dalam halpengajuan gugatan ganti rugi secara immateril (moral) Mahkamah Agung telahHalaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Japmemberikan batasan sebagaimana dalam putusan Peninjaun Kembali MA.RINomor 650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang isinya Berdasarkan Pasal1370,1371,1372 KUHPerdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalamhalhal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan;Menimbang, bahwa mengenai ganti rugi materil sejumlah Rp250.000.000,00
20 — 9
Akan tetapi sampai bulan November tidak benarmembuka kantor Advokat malahan Pemohon Menggugat cerai Termohon.Bahwa secara fakta hukum Muliati dan orang tuanya serta saudarasaudaranya mendesak kepada Pemohon untuk segera menyelesaikanTermohon dengan ditandai dengan penghinaan yang dilakukan oleh Muliatikepada Termohon dan diberi hukum percobaan selama 6 (enam) bulanpada 2010, agar Pemohon dapat hidup bersama dengan Muliati.Bahwa secara fakta hukum selain menjadi pensiunan Polri, Pemohon jugabekerja
23 — 17
Bahwa Tidak benar penggugat sering menjawab dengan nadakasar, yang ada penggugat hanya diam ketika tergugat marah, emosidan mengamuk bahkan penggugat pun hanya diam ketika disiksa dandianiaya tergugat, justru yang ada kata kata dan nada ucapantergugatlah yang sangat kasar bahkan ada unsur caci maki, ancamandan penghinaan, tergugat sering menganiaya penggugat secara fisik,psikis maupun verbal kepada penggugat;C.
76 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
Immateriil:Penggugat Rekonvensi beserta segenap keluarganya selama ini telahtertekan hidupnya, memperoleh penghinaan dari tetangga kanan kiri,menimbulkan rasa sakit hati dan telan kehilangan kesenangan dankebahagiaan hidup, kerugian tidak kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satumiliar rupiah);.
472 — 264
Nomor 16, RT 005 /RW 005,Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan NegeriCirebon,menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisandimuka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan,kebencian atau penghinaan diantara atau terhadap golongangolongan rakyatindonesia, dengan maksud isinya diketahui atau lebih diketahui olehumum.Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain
60 — 5
Semenjak itu tidakada lagi usaha penggarapan yang dilakukan oleh AlmAsep S.Berdasarkan uraian tersebut, jelas menyatakan bahwaPenggugat telah mengadaada dan gugatan Penggugat tidakdapat diterima.Perbuatan melawan hukum Penggugat.Bahwa berdasarkan dalildalil Penggugat dalam gugatan,yang menyatakan Tergugat I telah mensertifikatkan tanahpara Penggugat tanpa izin dari para penggugat merupakansuatu penghinaan bagi Tergugat I, seakanakan Tergugatmerupakan seorang perampok harta orang lain.Berdasarkan
WAHANA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Tergugat:
1.PT. GUNA DODOS
2.AIDIL SYAHPUTRA
3.ARY PRASTYO SYAHPUTRA
4.ANDRI HENDRAWAN
5.Pemerintah RI, Cq. Menterian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI,Cq.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan
6.Pemerintah RI, Cq.Menterian Dalam Negeri RI, Cq. Gubernur Provinsi Riau, Cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
179 — 116
Ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1372KUHPerdata);h. KUHPerdata tidak mengatur soal ganti kerugian yang harusdibayar karena Perbuatan Melawan Hukum sedang Pasal 1243KUHPerdata membuat ketentuan tentang ganti rugi karenaWanprestasi.3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi ketentuan ganti kerugian karenawanprestasi dapat diterapkan untuk menentukan ganti kerugiankarena Perbuatan Melawan Hukum.4.
248 — 165
Pekerja melakukan perbuatan asusila, berupa ajakan untukmelakukan hubungan seksual, kontak fisik, memperlihatkan organseksual di lingkungan perusahaan(12) Melakukan pemalsuan, dan atau merubah data finansial, asetrekening bank dan data non finansial lainnya yang bertujuan untukmemberikan informasi yang tidak benar baik kepada manajemenPerusahaan maupun pemenntahKode Etik/Code of ConductHalaman 12 tentang tempat kerja yang bebas dari pelecehan danintimidasiPerusahaan tidak mentolelir segala bentuk penghinaan
214 — 21
Ansori Bin Anang Yusuf (tergugat ID)mengajukan permohonan rekomendasi kepada turut tergugat I guna peningkatanstatus kepemilikan tanah (pensertifikatan), dan permohonan tersebut ditindaklanjuti dengan permintaan pengukuran ulang kepada Kepala KantorPertanahan Kota Palembang (Turut tergugat II).Buds3.6.3.7.3.8.21Berdasarkan hasil pengukuran ulang oleh turut tergugat II bahwa tanah yangdimohonkan bukan milik Pemerintah Provinsi Sumsel.Menurut J Satrio dalam bukunya gugat perdata atas dasar penghinaan
21 — 11
Termohon menikah;e Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai (satu) orang anak yang sekarang anaktersebut berada pada Termohon;e Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tuaTermohon selama lebih kurang 2 minggu dan selama hidup bersama tersebut sering terjadiperselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang saksi dengar lewattelepon;e Bahwa penyebabnya karena Pemohon tidak mencukupi nafkah Termohon, kemudianPemohon selalu mendapat ancaman dan penghinaan
91 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT RBP dan selanjutnya melaporkanPemohon PK ke Polisi dengan tuduhan menggelapkan dokumen asiliobjek tanah a quo dan penyerobotan, Padahal perjanjian kKesepakatanatas hal itu antar mereka masih ada dan masih sah, dimana PemohonPK sudah menyatakan tidak setuju atas pembatalan secara sepihaktersebut, tetapi tetap memaksa dan bukannya menempuh dengan caracara benar menurut hukum, maka hal itu adalah kejahatan yangmerupakan perbuatan pencemaran nama baik, penghinaan kepadakeluarga besar Pemohon PK, maka
87 — 38
judex facti, maka gugatan ganti rugi tersebutdinyatakan tidak dapat diterima.Selain memberikan kaidah hukum terkait dengan kewajiban untukmemberikan rincian ganti kerugian sebagaimana disampaikan diatas,Mahkamah Agung R.l melalui Putusan Peninjauan Kembali No.650/PK/Pdt/1994 juga memberikan pedoman terkait tuntutan immaterialyang diajukan dalam suatu perkara perdata, yang mana pada pokoknyadinyatakan bahwa ganti kerugian immaterial hanya dapat diberikan dalamhal terjadi kKematian, luka berat, dan penghinaan
56 — 32
Bahwa, menanggapi posita Poin 14 tidak benar, karena antaraPenjual dan pembeli telah bersepakat untuk melakukan jual beli dansetelah terjadinya jual beli serta penandatanganan akta jual belliantara penjual dan pembeli tidak ada masalah di kemudian hari,sehingga apabila tergugat di katakan sebagaimana poin 14tersebut sudah merupakan suatu penghinaan dan merendahkanmartabat tergugat ;Halaman 14, Putusan Nomor 136/Pdt/2019/PT SMG8.9.10.11Bahwa, terhadap posita poin 15, bahwa sebenarnya almarhum H.Sarman
HAJRAH, S.Sos
Termohon:
Pemerintah RI Cq. Kepala Kepolisian RI Cq. Kepolisian Daerah Sulteng Cq. Kepala Kepolisian Resort Parimo
158 — 42
Habibu, sertaada namanya Ibu Hajrah Habibu;Bahwa nama akun facebook Saksi sendiri adalah ITA;Bahwa Saksi juga sudah diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini padatanggal 18 Juni 2019 dan Saksi bersama Ibu Narjan Djibran serta kuasahukumnya;Bahwa Saksi diperiksa di Polres Parigi Moutong oleh petugas penyidiknya,namun Saksi lupa namanya, tetapi ada juga Pak Medy anggota Polres yangmendampingi penyidik itu;Bahwa Saksi melihat dan membaca kata katanya Hajra Habibu di akunfacebooknya memang katakata penghinaan
Pembanding/Tergugat II : Bima Dharmasetya Diwakili Oleh : DR. M. RENDI ARIDHAYANDI, S.H, M.H YUN YUN TARAGA, S.H. DINY DIANA FARIDA, S.H.
Terbanding/Penggugat : ZHONGXING ZHENG
971 — 570
praktiknya, pemenuhantuntutan kerugian Immateril diserahkan kepada Hakim dengan prinsip exaquo et bono, Namun guna memberikan suatu pedoman dalam pemenuhangugatan Immateril maka Mahkamah Agung dalam Putusan perkaraPeninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 menerbikan pedoman yang isinyaBerdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata ganti kerugian immaterilHalaman 21 dari 35 Halaman Putusan Nomor 601/PDT/2021/PT BDG.hanya dapat diberikan dalam halhal tertentu saja seperti perkara Kematian,luka berat dan penghinaan
118 — 46
Sus/2020/PN SDAPasal 27 ayat (3) UU ITE tidak mengatur norma hukum pidana baru, melainkanhanya mempertegas pemberlakuan norma hukum pidana penghinaan dalamKUHP ke dalam undangundang baru karena ada unsur tambahan khusus yaituperkembangan di bidang elektronik atau siber.