Ditemukan 9071 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN KUALA KAPUAS Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 21-04-2017 — Upload : 15-05-2017
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 19/Pid.B/2017/PN Klk
Tanggal 21 April 2017 — MULYAR, SH Bin (Alm) SAMSI
143 — 21
  • diancamdengan pidana penjara 5 tahun atau lebih;Halaman 55 dari 169 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN KlkTidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap;Mengenal daerahnya dan dikenal masyarakat didaerahnya;Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan atau secarabadan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;Tidak sedang dinyatakan pailit
    yang tetap karena melakukan tindakan yang diancamdengan pidana penjara 5 tahun atau lebih;e Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap;e Mengenal daerahnya dan dikenal masyarakat didaerahnya;e Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;e Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan atau secarabadan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;e Tidak sedang dinyatakan pailit
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 14-08-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 12-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 157/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 7 Januari 2021 — Penggugat:
YAYASAN PUTERA HARAPAN BANYUMAS
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Intervensi:
Yayasan Pengusaha Banyumas
399 — 562
  • Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapberdasarkan alasan :1) yayasan melanggar ketertiban umum dan kesussilaaan2) tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit, atau3) harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnyasetelah pernyataan pailit dicabutBahwa apabila dikaitkan dengan UndangUndang Yayasan yang berlakuYayasan Pengusaha Banyumas/Putera Harapan, TIDAK PERNAHDIBUBARKAN baik melalui Putusan Pengadilan maupun atas kehendakPara Pembina;7.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Umum
Register : 31-05-2018 — Putus : 21-08-2018 — Upload : 27-08-2018
Putusan PN JAMBI Nomor 361/Pid.B/2018/PN Jmb
Tanggal 21 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
YANI ERNAWATI,S
Terdakwa:
Freddy Sulaiman Anak dari Alay
72 — 17
  • (Bilyet Giro) yang belum sepmat dicairkan olehsaksi Frengki yang berjumlah sebanyak 52 (lima puluh dua) lembarbelum ada isinya karena usaha saksi dan terdakwa mengalami kerugiansehingga saksi tidak sanggup untuk mengisinya;Bahwa terhadap seluruh hasil penjualan Ban tersebut terdakwamenyerahkannya kepada saksi dan dari hasil penjualan tersebut telahsaksi isikan kepada rekening BG (Bilyet Giro) yang sebelumnya danuntuk BG (Bilyet Giro) untuk pencairan bulan Oktober 2016 tidak saksi isidikarenakan pailit
Pengadilan PN Labuan Bajo Pidana Khusus
Register : 10-10-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 06-11-2019
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Lbj
Tanggal 29 Oktober 2018 — Pemohon:
KONSTANTINUS LALU,S.H
Termohon:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR MANGGARAI BARAT
158 — 189
  • Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata ataukarena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan,penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhiketentuan ayat (1).Ketentuan Pasal 42 KUHAP :Ayat (1) Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yangmenguasai benda yang dapat disita, menyerahkan bendatersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepadayang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tandapenerimaan.Ayat (2) Surat atau tulisan lain hanya dapat
Pengadilan PN CIREBON Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-12-2013 — Putus : 14-10-2014 — Upload : 29-02-2016
Putusan PN CIREBON Nomor 81/PDT.G/2013/PN.CN
Tanggal 14 Oktober 2014 — Perdata: Pengugat: - Ny. Lily Mulyono Tergugat: - Tn. Andi Liem Alias Acien - PT. Bank Mega Kantor Pusat Jakarta Cq.PT.Bank Mega Cabang Cirebon - Pemerintah R.I Cq.Menteri Keuangan R.I Cq.Direktur Jenmdral Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon - Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Jawa Barat Cq, Badan Pertanah Nasional (BPN) Kabupaten Majalengka
93 — 11
  • dalam Pasal 8 Peristiwa Kelalaian menyebutkan : BANKberhak secara seketika tanpa somasi lagi mengakhiri Perjanjian MEGA13.14.20UKM dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas darijumlahjumlah yang terhutang oleh DEBITUR berdasarkan PerjanjianMEGA UKM, baik karena hutang pokok, bunga, provisi, dan karenanyapemberitahuan dengan surat juru sita atau suratsurat lain yang berkekuatanserupa itu tidak diperlukan lagi, bilamana DEBITUR dan/atau PENJAMIN :1 oleh Pengadilan Negeri dinyatakan pailit
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 04-09-2017 — Upload : 14-11-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 78/Pdt.G/2017/PN Smg
Tanggal 4 September 2017 — KOPERASI SIMPAN PINJAM INTIDANA,dkk PT. Bank Mandiri (Pesero) Tbk,dkk
137 — 63
  • Hal inidapat berakibat KSP Intidana tidak dapat memenuhi kewajibannyasesuai Putusan PKPU, yang dapat berakibat KSP Intidana pailit yangakan merugikan kepentingan 120.000 (seratus dua puluh ribu) AnggotaKSP Intidana, termasuk didalamnya Para Penggugat;9.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 23-01-2020 — Putus : 22-04-2020 — Upload : 23-04-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 49/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 22 April 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
102 — 37
  • Pasal 45 PMK Lelang menyebutkan :a)b)C)Lelang Noneksekusi Sukarela atas barang berupa tanah dan/ataubangunan dengan nilai limit paling sedikit Rp.1.000,000,000,00 (satumiliar rupiah);Lelang Eksekusi Pasal 6 Undangundang No. 4 Tahun 1996 Tentang HakEksekusi Fiducia dan Lelang Eksekusi Harta Pailit dengan nilai Limitpaling sedikit Rp.1.000,000,000,00 (satu miliar rupiah); atauBank Kreator akan ikut menjadi peserta pada Lelang Eksekusi Pasal 6UUHT atau Lelang Eksekusi Fiducia.9.
Pengadilan PT JAMBI Perdata
Register : 15-10-2018 — Putus : 28-11-2018 — Upload : 20-12-2018
Putusan PT JAMBI Nomor 83/PDT/2018/PT JMB
Tanggal 28 Nopember 2018 — PT. BANK CENTRAL ASIA. Tbk beralamat di Menara BCA Jln. M.H Thamrin No 1 Jakarta. Diwakili oleh PT. Bank Central Asia Tbk. KCU Jambi - beralamat di : Jln. Dr. Sutomo 50-50A kota Jambi, Kode POS 36113. No. Telp, : 0741-21116 (hunting) Fax: 0741-21117. Dalam hal ini memberi kuasa Subtitusi kepada Suyanto, SH, Miliater Simalango, SH.MH , Indra K.D.Patria, SH, Ahmad Yuriswan, SH , Rafika Chandra, SH.MH dkk yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dibawah Nomor 324/SK/Pdt/2018/PN Jmb pada tanggal 24 September 2018, Untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula sebagai Tergugat ; Lawan: ATI, Tempat dan tanggal lahir : Con cong Luar, 17 Agustus 1981, NIK : 1571031708810102 (NIK yang dimiliki 2008 s/d 2013) NIK : 1571031708810322 (NIK yang dimiliki 23 Desember 2017 s/d sekarang), Agama : Budha, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jln. Sidodadi No. 63 Kelurahan Talang Banjar – Kecamatan Jambi Timur – Kota Jambi . Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. SULTON ANAM., S.H. M.H; 2. ZAINAL ABIDIN, SH Masing-masing merupakan advokat pada kantor Advokat/Konsultan Hukum GERBANG INDONESIA, yang berkantor di Jln. Kap. Pattimura No 43a Rt. 43. Kel. Kenali Besar – Kec. Alam Barajo - Kota Jambi - Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 06/Gbg-Jbi/SK/I/2018 tertanggal 06 Januari 2018. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula sebagai Penggugat ;
279 — 74
  • Karena dengan demikian mereka mengatakan bahwawalaupun salah satu pihak meninggal atau pailit, maka hubungan kuasatersebut tetap dapat berjalan.e Bahwa dengan adanya pencairan lebih dari limit merugikan nasabah ;Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, para pihakmenyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dailildalil Jawabannya, Tergugattelah mengajukan Alat Bukti Surat sebagai berikut:halaman 76 dari 47 Put 83/PDT/2018/PT JMB11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21
Pengadilan PN BOGOR Perdata
Register : 15-05-2020 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN BOGOR Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Bgr
Tanggal 24 Maret 2021 — Penggugat:
1.Ir. Sinta Tjandra Gunawan.
2.drh.Hartono.
3.England Rhys Can, S.E., MSc.
4.Canyon Keanu Can.
Tergugat:
H. Moch. Ruddy Ferdian,
Turut Tergugat:
1.Direktur Utama PT. BANK NEGARA INDONESIA Persero Tbk,
2.Kepala Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang Negara KPKLN Bogor,
3.Kepala Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN Kota Bogor,
156 — 27
  • independen yang digunakansebagaimana ditetapkan berdasarkan ketentuan PMK NOMOR27/PMK.06/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANGPasal 44 ayat (2) dan Pasal 45 huruf b yang berbunyi:Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) huruf a merupakanpihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkankompetensi yang dimilikinya.Nilai Limit ditetapkan oleh Penjual harus berdasarkan hasilpenilaian dari Penilai dalam hal:b.Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT, Lelang Eksekusi Fiducia, danLelang Eksekusi Harta Pailit
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-06-2016 — Putus : 30-06-2016 — Upload : 18-08-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 11 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg
Tanggal 30 Juni 2016 — ABDUL RASYID, SP Bin H. YUSUF.
78 — 15
  • harusmemperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut:SKP =KPPKP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:Untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5(lima) paket pekerjaan; danUntuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.P = jumlah paket yang sedang dikerjakan.N =jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditanganipada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun11 Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 30-04-2019 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Smr
Tanggal 14 Oktober 2020 — Penggugat:
PT. Sejahtera Wastu Perintis
Tergugat:
1.Hendi A. Hermawan
2.Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda
3.Muhammad Gobel
92 — 31
  • Membubarkan diri atau pailit, berdasarkan keputusan dari instansiberwenang;Memperoleh izin usaha secara tidak sah;. Tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama 6 (enam)a9bulan berturutturut ;dane.
Pengadilan PN SURAKARTA
Register : 02-10-2014 — Putus : 22-12-2008 — Upload : 02-10-2014
Putusan PN SURAKARTA Nomor 27/Pdt.G/2008/PN.Ska
Tanggal 22 Desember 2008 —
95 — 26
  • deposan dikembalikan dengan bunga 20% setiap tahun atau 1,6%/bulan dan dapat dikembalikan kepada Kospin Sari Mandiri;Bahwa benar selama saksi bekerja pada Kospin Sari Mandiri belum pernahada pergantian pengurus;Bahwa benar Kospin Sari Mandiri telah dinyatakan Kolap oleh KetuanyaLaurensia dan oleh karenanya maka terhadap bunga simpanan tidak69diberikan, hal tersebut adalah kebijaksanaan dari Pengurus Kospin SariMandiri;Bahwa benar saksi mengetahui bahwa Kospin Sari Mandiri belumpernah dinyatakan pailit
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 26-09-2011 — Upload : 24-05-2012
Putusan PN MANOKWARI Nomor 83/Pid.B/2011/PN.Mkw
Tanggal 26 September 2011 — H. SANGKALA SUBAIR ALIAS SANGKALA
50 — 22
  • untuk syarat dapat terlaksananya pengadaan barang dan jasa adalah daripihak pengguna barang dan jasa adalah dari pihak pengguna barang dan jasa adalahharus tersedia dana yang sudah ditetapkan didalam Anggaran Pendapatan BelanjaDaerah (APBD), dan untuk penyedia jasa adalah memenuhi ketentuan peraturanUndangundang untuk melakukan penyedia barang dan jasa (terkait dengan ijinusaha/terkait status hukum badan usaha), memiliki keahlian/pengalaman tehnis danmanagerial, tidak dalam pengawasan pengadilan/pailit
Pengadilan PT JAMBI Pidana Khusus
Register : 14-10-2020 — Putus : 27-11-2020 — Upload : 27-11-2020
Putusan PT JAMBI Nomor 12/PID.TPK/2020/PT JMB
Tanggal 27 Nopember 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : HERMANTONI, SPd.I Bin ABDULAH MAKI Diwakili Oleh : Advokat /Pengacara Indra Wahyu
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : RUDI FIRMANSYAH,SH
197 — 150
  • Memiliki Surat keterangan tidak pailit.19. Surat Pernyataan Kebenaran DokumenHalaman 11 dari 70 halaman Putusan Nomor 12 /PID.SUSTPK/2020/PT JMB20. Pakta IntegritasOleh karena pada saat pembuktian kualifikasi, PT. BORIANDY PUTRA tidak bisamemperlinatkan dokumendokumen asli sebagaimana dipersyaratkan dalamLembar Data Kualifikasi (LDK), maka PT. BORIANDY PUTRA digugurkan olehsaksi IMRAN ROSYADI (Ketua Pokja) dalam tahapan pembuktian kualifikasi, saatitu pihak PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-05-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 414 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 7 Mei 2014 — TONY SUDJIARTO
218 — 142 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Di mana Pengadaan Armada PT.MNA berupa Pesawat Boeing 737200 menggunakanDana Kredit Avtur dan hasil Revitalisasi DanaPenanaman Modal Negara sebesar Rp75 miliar ; Bahwa berdasarkan keterangan saksi LawrenceSiburian di persidangan di bawah sumpah menyatakanbahwa TALG saat ini telah dinyatakan pailit olehPengadilan Chicago, sehingga tidak akan terjadipengembalian Security Deposit milik PT. MNA; Akibat perbuatan Terdakwa, PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 01-04-2013 — Putus : 24-09-2013 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 310 B/PK/PJK/2013
Tanggal 24 September 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PELABUHAN INDONESIA II;
40 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Pasal 32 Ayat (1), (3), (3a) dan (4) serta penjelasan Pasal 32 ayat(4) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan KeduaAtas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan, menyebutkan sebagai berikut :Pasal 32 Ayat (1), (3) dan (4)"(1) Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurutketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, Wajib Pajakdiwakili, dalam hal :a badan oleh pengurus;b badan dalam pembubaran atau pailit oleh orang atau badan yangdibebani
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 26-07-2018 — Putus : 09-08-2018 — Upload : 04-09-2018
Putusan PN JAMBI Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN Jmb
Tanggal 9 Agustus 2018 — Pemohon:
1.TEGUH RIYANTO
2.DEDE IRWAN EFENDI
Termohon:
1.Pemerintah RI Cq. Kement Keu Cq. Dirjen BEA Cukai Kanwil SumBagiTim Tipe Madya Pabean B Jambi
2.Pemerintah RI Cq. Kejagung Kejati Jambi Cq. Kejari Jambi
3.Pemerintah RI Cq. Kapolri Cq. Kapolda Jambi
75 — 28
  • benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukantindak pidana atau untuk mempersiapkannya;c. benda yang dipergunakan untuk menghalanghalangi penyidikantindak pidana;d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindakpidana; Putusan Praperadilan Nomor 05/Pid.Pra/2018/PN Jmb hal 78 dari 82e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindakpidana yang dilakukan;Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa benda yang beradadalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 05-08-2021 — Putus : 02-12-2021 — Upload : 06-12-2021
Putusan PN BATAM Nomor 249/Pdt.G/2021/PN Btm
Tanggal 2 Desember 2021 — Penggugat:
Ir. Ahmad Hambali Hutasuhut SH
Tergugat:
1.KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Batam
2.PT. BPR LSE Manggala
3.Notaris / PPAT Andreas Timothy, H, MkN
4.BPN (Badan Pertanahan Nasional) Batam
5.Said Muhammad
164 — 109
  • atas nama Pemegang Hak Ahmad Hambali,dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor1943 dengan luas 72 m2 sebesarRp.220.000.000, (duaratus dua puluh juta rupiah) yangmana penetuan tersebutsetelah memperhatikan taksiran harga dari Kantor Jasa Penilai Publik TOTOSUHARTO & Rekan (vide bukti TI8) ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51Dalampelaksanaan Lelang Eksekusi Pasal 6 UndangUndang Hak Tanggungan(UUHT), Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia, Lelang Eksekusi Gadai, danLelang Eksekusi Harta Pailit
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perjanjian
Register : 18-02-2016 — Putus : 30-08-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 79/PDT.G/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 30 Agustus 2016 — Benny Andreas Situmorang,Cs >< Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Cq. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat,,Cs
207 — 77
  • Pembatalan pendaftaran;Bahwa Pencabutan izin usaha merupakan sanksi administratif terhadappelanggaran Undangundang Nomor 8 Tahun 1995 (UUPM), sehinggaLegal standing perusahaan efek yang telah dicabut izin usahanya dalampengajuan permohonan pailit adalah dapat sebagai pemohon pailitdikarenakan pencabutan izin usaha oleh OJK dapat merubah status danbentuk badan hukumnya menjadi perseroan terbatas biasa;Bahwa Kepailitan perusahaan efek dapat terjadi jika telah memenuhipersyaratan dalam Pasal 2 ayat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 20-03-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 PK/Pdt/2017
Tanggal 20 Maret 2017 — R.P. OBAJA L. TOBING, DKK VS E. L. SIAHAAN alias EDITH LAMRIA SIAHAAN (almarhum), DKK
85 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Karena dengandemikian mereka mengatakan bahwa walaupun salah satupihak meninggal atau pailit, maka hubungan kuasa tersebuttetap dapat berjalan;Bahwa, selain halhal tersebut di atas, doktrin hukum palingsederhanapun akan mengatakan bahwa kekuasaan aktakuasa otentik a quo, secara otomatis berakhir atau bataldengan sendirinya, sejak meninggalnya si pemberi kuasa (icHerenia Minar Siahaan (almarhumah)) pada tanggal 9 Mei1981, terlebin lagi pada kenyataannya menurut hukum,Halaman 33 dari 77 hal.Put.Nomor