Ditemukan 9031 data
75 — 32
Pailit dan likuidasi10. Pasal 10 Mengenai Persyaratan Pinjaman/Pembiayaan : Ayat1: Menggunakan fasilitas pinjaman yang diterima dariLPDBKUMKM untuk kebutuhan modal kerja unitsimpan pinjam.Ayat 2 : Meneruskan pinjaman LPDBKUMKM kepada UsahaMikro dan Kecil (UMK)/anggota yang telah ditetapkansesuai dengan daftar definitif dan apabila adaperubahan daftar definitif Usaha Mikro dan Kecil (UMk)maka Koperasi wajib memberitahukan Usaha Mikro Halaman 24 dari 193 hal.
Pailit dan likuidasi10. Pasal 10 Mengenai Persyaratan Pinjaman/Pembiayaan : Ayat 1:Menggunakan fasilitas pinjaman yang diterima dari Halaman 60 dari 193 hal.
143 — 56
Penilaian persyaratan kualifikasi administrasi dilakukan dengansistem gugur yaitu melakukan penilaian terhadap ;Hal 13 dari 187 hal Putusan No.18/Pid.Sus/TPK/2016/PN .JKT.PSTFormulir kualifikasi (tidak masuk daftar hitam, bukanPNS/TNVPOLRI, tidak sedang menjalani sanksi pidana, tidakdinyatakan pailit)Pakta Integritas yang ditandatangani oleh pejabat perusahaanyang berwenang.Kesesuaian SIUP, TDP, Akta pendirian Perusahaan, SBUdengan persyaratan bidang jasa layanan pekerjaan.Memiliki Nomor Pokok Wajib
Penilaian persyaratan kualifikasi administrasi dilakukan dengansistem gugur yaitu melakukan penilaian terhadap ;e Formulir kualifikasi (tidak masuk daftar hitam, bukanPNS/TNVPOLRI, tidak sedang menjalani sanksi pidana, tidakdinyatakan pailit)e Pakta Integritas yang ditandatangani oleh pejabat perusahaanyang berwenang.Hal 44 dari 187 hal Putusan No.18/Pid.Sus/TPK/2016/PN .JKT.PSTe Kesesuaian SIUP, TDP, Akta pendirian Perusahaan, SBUdengan persyaratan bidang jasa layanan pekerjaan.e Memiliki Nomor
74 — 24
Tergugat berupaHal 71 dari 88 Putusan Perdata Nomor 30/Pdt.G/2014/PN.Blaperjanjian tukar menukar tersebut sehingga Penggugat saat ini memberikan modalsejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan menyediakan tanahpengganti kepada Tergugat yang selanjutnya diserahterimakan kepada Turut TergugatII;Menimbang, bahwa perihal kecakapan adalah mengenai kemampuan didepanhukum subjek subjek yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut, misalnyadibawah pengampuan, belum dewasa, dalam keadaan pailit
RUDY KURNIAWAN LOGAM
Tergugat:
STEVEN HANS
178 — 65
Orang yang ditaruh dibawah pengampuan (seperti cacat, gila, boros,telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, dsb);Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati dan meneliti bukti P1/T2 dan bukti P2/T2 berupa perjanjian pengakuan hutang tanggal 30November 2017 dan addendum pengakuan hutang tanggal 2 Oktober 2018,dapat terlinat Penggugat dan Tergugat adalah orang yang sudah dewasa danjuga tidak orang yang dibawah pengampuan sehingga Penggugat dan Tergugatcakap untuk melakukan perbuatan hukum, dengan demikian
Terbanding/Penggugat : PT. Varia Indopermai
Turut Terbanding/Tergugat II : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
Turut Terbanding/Tergugat III : Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Turut Terbanding/Tergugat IV : Bupati Cianjur
Turut Terbanding/Tergugat V : Gubernur Jawa Barat
Turut Terbanding/Tergugat VI : Badan Koordinasi Penanaman Modal RI
Turut Terbanding/Tergugat VII : Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur
264 — 369
Menurut Andiperyataan Bagir tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya putusan sertamerta yang tidak bisa dilaksanakan, karena jaminan yang diberikan olehPemohon eksekusi nilainya tidak setara/sesuai dengan nilai obyek eksekusi;Di sisi lain, pada perkara kepailitan, putusan pailit pada tingkat pertama(Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri) dapat dilaksanakan terlebihdahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum(lihat Pasal 8 ayat 7 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan danPenundaan
Dengan demikian, terhadappelaksanaan putusan pailit yang juga termasuk putusan serta merta inidalam praktiknya dapat terlaksana dengan baik;Kesimpulannya, mMengenai pelaksanaan putusan serta merta ini ada yangdapat terlaksana dengan baik, ada pula yang tidak mudah pelaksanaannya;Bahwa apabila merujuk pada Pedoman Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan Buku II Cetakan Ke 4 Mahkamah Agung RITahun 2003 halaman 127 angka 36 mengenai Putusan Serta Mertamenyatakan sebagai berikut:36.1.
95 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sifat Pimpinan dalam hal ini Rektor sangatlahtemperamental, mudah sekali marah terhadap bawahannya, terutama jikatidak mematuhi perintahnya, atau tidak dapat menjalankan apa yang menjadipermintaannya. salah satu kesewenangwenanganan tersebut terutama tidakmengeluarkan gaji karyawan selama kurang lebih 1 tahun yangmenyebabkan Terdakwa dan beberapa rekan pada tahun 2010 mengajukanPermohonan Pailit di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.Selain itu perkara ini muncul setelah Terdakwa mengantarkan sebuah laptopatas
250 — 568 — Berkekuatan Hukum Tetap
Direksi wajib memperoleh persetujuan RUPS sebelum mengajukanpermohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada pengadilan niaga,dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam UndangUndang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban PembayaranUtang (Pasal 104 ayat (1) UUPT);Hal. 41 dari 98 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt.SusPHI/2015Direksi wajib memperoleh persetujuan RUPS sebelum mengajukanpermohonan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, ataupemisahan perseroan (Pasal 125 ayat (4) UUPT);.
Aries Susanto, S.Hut
Termohon:
Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi
267 — 338
Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengantindak pidana yang dilakukan.2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdataatau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan,penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhiketentuan ayat (1).Pasal 40Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alatyang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untukmelakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagaibarang bukti.Halaman 24
454 — 221
Rudi MaxGustac Schulz yang secara sepihak dinyatakan oleh Para Penggugatsebagai boedel pailit;19.Bahwa sampai saat ini belum ada putusan atau Penetapan Pengadilanyang berkekuatan hukum tetap ( Inkracht) mengenai siapa yangmerupakan ahli waris yang sah dari almarhum Rudi Max Gustac Schulz danjuga belum ada putusan atau penetapan Pengadilan yang berkekuatanhukum tetap ( Inkracht) mengenal apa saja yang merupakan bosdelwaris dari almarhum Rudi Max Gustac Schulz, sehingga hingga saat initidak dapat dilakukan
105 — 33
DaftarDaftar Riwayat Hidup Calon Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah (Model BB 3 KWK);Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang (ModelSurat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit (ModelSurat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya,Tidak Pernah dihukum Penjara karena tindak pidanaMakar dan tidak pernah~ dijatuhi pidana penjara( Model BB 7 KWK ):Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) ;16Foto copy semua ijasah yang dimiliki dan telahdilegalisir : Pas Foto terbaru ukuran 4X6 cm berwarna
398 — 581
BuktiP2a : Laporan utama Tabloit Prioritas Edisi 41, terbitan tertanggal2228 Oktober 2012 dengan judul Siasat Menggalang Amunisi (sesuai denganaslinya)3 BuktiP2b : Artikel majalah Prioritas Edisi 41, terbitan tertanggal 2228Oktober 2012 halaman 6 artikel judul Mengatur Telkom dari Lapangan Golf(sesuai dengan aslinya)Hal 45 dari 87 Hal Putusan No. 673/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel4 BuktiP2c : Artikel majalah Prioritas Edisi 41, terbitan tertanggal 2228Oktober 2012 halaman 7 dengan judul Menabur Talak Menuai Pailit
PT. SUMATERA FAN JAYA
Tergugat:
PT. BANK PERMATA, Tbk
Turut Tergugat:
1.KPKNL Medan
2.PT. Balai Mandiri Prasarana (Medan)
3.Notaris INGRID SAROINSONG, S.H.
4.PPAT ROSANTY SRIBULAN L. SIALLAGAN, S.H., M.Kn.
5.BPN Kabupaten Serdang Bedagai
99 — 69
Selanjutnya dalam pasal 45huruf b memberikan persyaratan terkait nilai limit yang harusmemerlukan tim penilai Independen berbunyi Nilai Limit ditetapkan olehPenjual harus berdasarkan hasil penilaian dari Penilai dalam hal: LelangEksekusi Pasal 6 UUHT, Lelang Eksekusi Fiducia, dan Lelang EksekusiHarta Pailit dengan Nilai Limit paling sedikit Rp.l.000.000.000,00 (satumiliar rupiah);Bahwa, dari hasil tim penilai Independen yang berasal dari TERGUGATsungguh ditemukan perbedaan nilai yang sangat jauh,
56 — 5
Ada 70 orang anak yatim piatu masingmasing anakmendapatkan Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan juga dengan pemberian pakaian.Jadi yang masuk ke Kas Desa tidak ada khusus dari fee tanah yang berasal dariH.R.Kristianto tetapi secara global tercatat dalam Buku Kas dari Jual Beli tanah ;Bahwa Terdakwa tidak menghubungi Gunadi Santoso pada saat H.R.Kristianto memintadibuatkan Kutipan Letter C karena H.R.Kristianto saat itu ngomong bahwa GunadiSantoso sudah pailit / bangkrut;Bahwa keterangan Terdakwa
55 — 6
Ada 70 orang anak yatim piatu masingmasing anakmendapatkan Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan juga dengan pemberian pakaian.Jadi yang masuk ke Kas Desa tidak ada khusus dari fee tanah yang berasal dariH.R.Kristianto tetapi secara global tercatat dalam Buku Kas dari Jual Beli tanah ;Bahwa Terdakwa tidak menghubungi Gunadi Santoso pada saat H.R.Kristianto memintadibuatkan Kutipan Letter C karena H.R.Kristianto saat itu ngomong bahwa GunadiSantoso sudah pailit / bangkrut;Bahwa keterangan Terdakwa
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Wawan Kurniawan, SH.,MH
118 — 46
tersebut;g. memiliki Kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk UsahaMikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidangpekerjaan yang sesuai untuk usaha nonkecil;h. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil, kecuali untukPengadaan Barang dan Jasa Konsultansi.Halaman 19 dari 82 Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2021/PT JMBO.. khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harusmemperhitungkan Sisa Kemampuan Paket(SKP)tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
37 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Pasal 32 Ayat (1), (8), (8a) dan (4) serta penjelasan Pasal 32 ayat(4) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan, menyebutkan sebagai berikut:Pasal 32 Ayat (1). (3) dan (4)"(1) Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili,dalam hal:a. badan oleh pengurus;b. badan dalam pembubaran atau pailit olen orang atau badan yangdibebani
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Ir. SARYONO Bin WIRODIHARDJO Diwakili Oleh : Ir. SARYONO Bin WIRODIHARDJO
113 — 44
tersebut;memiliki Kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk UsahaMikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidangpekerjaan yang sesuai untuk usaha nonkecil;memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil, kecuali untukPengadaan Barang dan Jasa Konsultansi.khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harusmemperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP)Halaman 21 dari 87 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUSTPK/2020/PT JMBtidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
99 — 18
Bahwa nota kuitansi penitipan sebesar Rp1.020.000.000,00 tersebut jugaterdapat tanda tangan Tergugat dan istri/Turut Tergugat , akan tetapiTergugat dan Turut Tergugat terpaksa mau menandatangni kuitansitersebut dikarenakan pada saat itu Penggugat Il terus mendesak Tergugatsupaya segera melunasi hutanghutangnya, namun karena Tergugat saat itubenarbenar sedang pailit/paceklik maka Tergugat belum dapat melunasihutanghutngnya secara kontan, pada saat itu Penggugat Il tidak mau pedulidengan keadaan Tergugat
1.SALBIAH
2.AZMAN RIZA PUTRA
3.ABRAR PERMANA
4.GITA NOVA SYARI
Tergugat:
1.KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ KEJAKSAAN TINGGI RIAU CQ KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PELALAWAN
2.DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA CQ KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL PEKANBARU
3.ERIZAL
4.BANU LAKSMANA, SH, LLM
5.ARRI HD WOKAS, SH. MH
83 — 41
Lelang Eksekusi Harta Pailit;e. Lelang Eksekusi Pasal 6 Undangundang Tanggungan (UUHT)f. Lelang Eksekusi Benda Sitaan Pasal 45 Undang undang Hukum AcaraPidana (KUHAP);g. Lelang Eksekusi Barang Rampasan;h. Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia;i. Lelang Eksekusi Barang yang dinyatakan dikuasi atau barang yangdikuasai negara Kepabeanan dan Cukai;j. Lelang Eksekusi Barang Temuan;k. Lelang Eksekusi Gadal:;.
92 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 109 PK/PID.SUS/2015kredit pada nasabah dalam keadan normal, sedangkan dalam perkarain casu pemberian kredit Investasi (Take Over) kondisi bank pada waktuitu dalam krisis dengan adanya kredit macet yang dilakukan oleh PT.KARYAWIRA WANATAMA dan terhadap kredit macet tersebut BankIndonsia telah memberikan peringatan agar dilakukan upayapenyelamatan Bank Pembangunan Daerah Riau (hampir Collaps/Bangkrut/Pailit, dari NPL (Non Performing Loan) pada waktu itu sudahmencapai angka 4.92% sedangkan batas