Ditemukan 9031 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 07-09-2016 — Putus : 30-01-2017 — Upload : 07-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 74/Pid.Sus-TPK / 2016/PN.Bdg
Tanggal 30 Januari 2017 — MUSLIH AHMAD, SE BIN AHMAD BASYIR
7532
  • Pailit dan likuidasi10. Pasal 10 Mengenai Persyaratan Pinjaman/Pembiayaan : Ayat1: Menggunakan fasilitas pinjaman yang diterima dariLPDBKUMKM untuk kebutuhan modal kerja unitsimpan pinjam.Ayat 2 : Meneruskan pinjaman LPDBKUMKM kepada UsahaMikro dan Kecil (UMK)/anggota yang telah ditetapkansesuai dengan daftar definitif dan apabila adaperubahan daftar definitif Usaha Mikro dan Kecil (UMk)maka Koperasi wajib memberitahukan Usaha Mikro Halaman 24 dari 193 hal.
    Pailit dan likuidasi10. Pasal 10 Mengenai Persyaratan Pinjaman/Pembiayaan : Ayat 1:Menggunakan fasilitas pinjaman yang diterima dari Halaman 60 dari 193 hal.
Register : 26-02-2016 — Putus : 14-07-2016 — Upload : 09-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 14 Juli 2016 — Pidana Korupsi - YUNI ESTIANA, A.Md
14356
  • Penilaian persyaratan kualifikasi administrasi dilakukan dengansistem gugur yaitu melakukan penilaian terhadap ;Hal 13 dari 187 hal Putusan No.18/Pid.Sus/TPK/2016/PN .JKT.PSTFormulir kualifikasi (tidak masuk daftar hitam, bukanPNS/TNVPOLRI, tidak sedang menjalani sanksi pidana, tidakdinyatakan pailit)Pakta Integritas yang ditandatangani oleh pejabat perusahaanyang berwenang.Kesesuaian SIUP, TDP, Akta pendirian Perusahaan, SBUdengan persyaratan bidang jasa layanan pekerjaan.Memiliki Nomor Pokok Wajib
    Penilaian persyaratan kualifikasi administrasi dilakukan dengansistem gugur yaitu melakukan penilaian terhadap ;e Formulir kualifikasi (tidak masuk daftar hitam, bukanPNS/TNVPOLRI, tidak sedang menjalani sanksi pidana, tidakdinyatakan pailit)e Pakta Integritas yang ditandatangani oleh pejabat perusahaanyang berwenang.Hal 44 dari 187 hal Putusan No.18/Pid.Sus/TPK/2016/PN .JKT.PSTe Kesesuaian SIUP, TDP, Akta pendirian Perusahaan, SBUdengan persyaratan bidang jasa layanan pekerjaan.e Memiliki Nomor
Putus : 27-05-2015 — Upload : 13-01-2016
Putusan PN BLORA Nomor Nomor 30/Pdt.G/2014/PNBla.
Tanggal 27 Mei 2015 — Singgih Hartono ,dkk melawan Pemerintah Kabupaten Blora CQ Bupati Blora
7424
  • Tergugat berupaHal 71 dari 88 Putusan Perdata Nomor 30/Pdt.G/2014/PN.Blaperjanjian tukar menukar tersebut sehingga Penggugat saat ini memberikan modalsejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan menyediakan tanahpengganti kepada Tergugat yang selanjutnya diserahterimakan kepada Turut TergugatII;Menimbang, bahwa perihal kecakapan adalah mengenai kemampuan didepanhukum subjek subjek yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut, misalnyadibawah pengampuan, belum dewasa, dalam keadaan pailit
Register : 21-03-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 09-09-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Ptk
Tanggal 20 Agustus 2019 — Penggugat:
RUDY KURNIAWAN LOGAM
Tergugat:
STEVEN HANS
17865
  • Orang yang ditaruh dibawah pengampuan (seperti cacat, gila, boros,telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, dsb);Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati dan meneliti bukti P1/T2 dan bukti P2/T2 berupa perjanjian pengakuan hutang tanggal 30November 2017 dan addendum pengakuan hutang tanggal 2 Oktober 2018,dapat terlinat Penggugat dan Tergugat adalah orang yang sudah dewasa danjuga tidak orang yang dibawah pengampuan sehingga Penggugat dan Tergugatcakap untuk melakukan perbuatan hukum, dengan demikian
Register : 19-02-2020 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 24-04-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 116/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 14 April 2020 — Pembanding/Tergugat I : PT. Megatop Inti Selaras Diwakili Oleh : PT. Megatop Inti Selaras
Terbanding/Penggugat : PT. Varia Indopermai
Turut Terbanding/Tergugat II : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
Turut Terbanding/Tergugat III : Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Turut Terbanding/Tergugat IV : Bupati Cianjur
Turut Terbanding/Tergugat V : Gubernur Jawa Barat
Turut Terbanding/Tergugat VI : Badan Koordinasi Penanaman Modal RI
Turut Terbanding/Tergugat VII : Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur
264369
  • Menurut Andiperyataan Bagir tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya putusan sertamerta yang tidak bisa dilaksanakan, karena jaminan yang diberikan olehPemohon eksekusi nilainya tidak setara/sesuai dengan nilai obyek eksekusi;Di sisi lain, pada perkara kepailitan, putusan pailit pada tingkat pertama(Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri) dapat dilaksanakan terlebihdahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum(lihat Pasal 8 ayat 7 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan danPenundaan
    Dengan demikian, terhadappelaksanaan putusan pailit yang juga termasuk putusan serta merta inidalam praktiknya dapat terlaksana dengan baik;Kesimpulannya, mMengenai pelaksanaan putusan serta merta ini ada yangdapat terlaksana dengan baik, ada pula yang tidak mudah pelaksanaannya;Bahwa apabila merujuk pada Pedoman Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan Buku II Cetakan Ke 4 Mahkamah Agung RITahun 2003 halaman 127 angka 36 mengenai Putusan Serta Mertamenyatakan sebagai berikut:36.1.
Putus : 26-06-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 581 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 26 Juni 2013 — DADAH MULIANSYAH, SE., MM., M.Si
95126 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sifat Pimpinan dalam hal ini Rektor sangatlahtemperamental, mudah sekali marah terhadap bawahannya, terutama jikatidak mematuhi perintahnya, atau tidak dapat menjalankan apa yang menjadipermintaannya. salah satu kesewenangwenanganan tersebut terutama tidakmengeluarkan gaji karyawan selama kurang lebih 1 tahun yangmenyebabkan Terdakwa dan beberapa rekan pada tahun 2010 mengajukanPermohonan Pailit di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.Selain itu perkara ini muncul setelah Terdakwa mengantarkan sebuah laptopatas
Putus : 28-05-2015 — Upload : 29-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 28 Mei 2015 — PT. TRADITION INDONESIA VS VIJAY PERAPTI
250568 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Direksi wajib memperoleh persetujuan RUPS sebelum mengajukanpermohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada pengadilan niaga,dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam UndangUndang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban PembayaranUtang (Pasal 104 ayat (1) UUPT);Hal. 41 dari 98 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt.SusPHI/2015Direksi wajib memperoleh persetujuan RUPS sebelum mengajukanpermohonan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, ataupemisahan perseroan (Pasal 125 ayat (4) UUPT);.
Register : 07-12-2020 — Putus : 23-12-2020 — Upload : 14-01-2021
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Tlk
Tanggal 23 Desember 2020 — Pemohon:
Aries Susanto, S.Hut
Termohon:
Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi
267338
  • Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengantindak pidana yang dilakukan.2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdataatau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan,penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhiketentuan ayat (1).Pasal 40Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alatyang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untukmelakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagaibarang bukti.Halaman 24
Register : 29-11-2012 — Putus : 26-08-2013 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 570/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst
Tanggal 26 Agustus 2013 — PT.Carita Smith, Cs melawan Ny. mauli Regina Schulz Siahaan
454221
  • Rudi MaxGustac Schulz yang secara sepihak dinyatakan oleh Para Penggugatsebagai boedel pailit;19.Bahwa sampai saat ini belum ada putusan atau Penetapan Pengadilanyang berkekuatan hukum tetap ( Inkracht) mengenai siapa yangmerupakan ahli waris yang sah dari almarhum Rudi Max Gustac Schulz danjuga belum ada putusan atau penetapan Pengadilan yang berkekuatanhukum tetap ( Inkracht) mengenal apa saja yang merupakan bosdelwaris dari almarhum Rudi Max Gustac Schulz, sehingga hingga saat initidak dapat dilakukan
Register : 05-05-2010 — Putus : 14-06-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN KUPANG Nomor 6/G/2010/PTUN-KPG
Tanggal 14 Juni 2010 — DRS. SIMON HAYON, cs vs KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR
10533
  • DaftarDaftar Riwayat Hidup Calon Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah (Model BB 3 KWK);Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang (ModelSurat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit (ModelSurat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya,Tidak Pernah dihukum Penjara karena tindak pidanaMakar dan tidak pernah~ dijatuhi pidana penjara( Model BB 7 KWK ):Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) ;16Foto copy semua ijasah yang dimiliki dan telahdilegalisir : Pas Foto terbaru ukuran 4X6 cm berwarna
Register : 20-11-2012 — Putus : 17-06-2013 — Upload : 21-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 673/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 17 Juni 2013 —
398581
  • BuktiP2a : Laporan utama Tabloit Prioritas Edisi 41, terbitan tertanggal2228 Oktober 2012 dengan judul Siasat Menggalang Amunisi (sesuai denganaslinya)3 BuktiP2b : Artikel majalah Prioritas Edisi 41, terbitan tertanggal 2228Oktober 2012 halaman 6 artikel judul Mengatur Telkom dari Lapangan Golf(sesuai dengan aslinya)Hal 45 dari 87 Hal Putusan No. 673/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel4 BuktiP2c : Artikel majalah Prioritas Edisi 41, terbitan tertanggal 2228Oktober 2012 halaman 7 dengan judul Menabur Talak Menuai Pailit
Register : 25-06-2021 — Putus : 18-01-2022 — Upload : 19-01-2022
Putusan PN Sei Rampah Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Srh
Tanggal 18 Januari 2022 — Penggugat:
PT. SUMATERA FAN JAYA
Tergugat:
PT. BANK PERMATA, Tbk
Turut Tergugat:
1.KPKNL Medan
2.PT. Balai Mandiri Prasarana (Medan)
3.Notaris INGRID SAROINSONG, S.H.
4.PPAT ROSANTY SRIBULAN L. SIALLAGAN, S.H., M.Kn.
5.BPN Kabupaten Serdang Bedagai
9969
  • Selanjutnya dalam pasal 45huruf b memberikan persyaratan terkait nilai limit yang harusmemerlukan tim penilai Independen berbunyi Nilai Limit ditetapkan olehPenjual harus berdasarkan hasil penilaian dari Penilai dalam hal: LelangEksekusi Pasal 6 UUHT, Lelang Eksekusi Fiducia, dan Lelang EksekusiHarta Pailit dengan Nilai Limit paling sedikit Rp.l.000.000.000,00 (satumiliar rupiah);Bahwa, dari hasil tim penilai Independen yang berasal dari TERGUGATsungguh ditemukan perbedaan nilai yang sangat jauh,
Putus : 13-06-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 44/Pid.Sus/2014/PN.Sby
Tanggal 13 Juni 2014 — AHMAD YAZID
565
  • Ada 70 orang anak yatim piatu masingmasing anakmendapatkan Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan juga dengan pemberian pakaian.Jadi yang masuk ke Kas Desa tidak ada khusus dari fee tanah yang berasal dariH.R.Kristianto tetapi secara global tercatat dalam Buku Kas dari Jual Beli tanah ;Bahwa Terdakwa tidak menghubungi Gunadi Santoso pada saat H.R.Kristianto memintadibuatkan Kutipan Letter C karena H.R.Kristianto saat itu ngomong bahwa GunadiSantoso sudah pailit / bangkrut;Bahwa keterangan Terdakwa
Putus : 13-06-2014 — Upload : 04-02-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 44/ Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby
Tanggal 13 Juni 2014 — AHMAD YAZID ; KEJAKSAAN NEGERI KEPANJEN
556
  • Ada 70 orang anak yatim piatu masingmasing anakmendapatkan Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan juga dengan pemberian pakaian.Jadi yang masuk ke Kas Desa tidak ada khusus dari fee tanah yang berasal dariH.R.Kristianto tetapi secara global tercatat dalam Buku Kas dari Jual Beli tanah ;Bahwa Terdakwa tidak menghubungi Gunadi Santoso pada saat H.R.Kristianto memintadibuatkan Kutipan Letter C karena H.R.Kristianto saat itu ngomong bahwa GunadiSantoso sudah pailit / bangkrut;Bahwa keterangan Terdakwa
Register : 17-03-2021 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PT JAMBI Nomor 2/PID.TPK/2021/PT JMB
Tanggal 3 Mei 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : DENI KRISWARDANA Bin ZAINAL MAWAKIB
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Wawan Kurniawan, SH.,MH
11846
  • tersebut;g. memiliki Kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk UsahaMikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidangpekerjaan yang sesuai untuk usaha nonkecil;h. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil, kecuali untukPengadaan Barang dan Jasa Konsultansi.Halaman 19 dari 82 Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2021/PT JMBO.. khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harusmemperhitungkan Sisa Kemampuan Paket(SKP)tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
Putus : 13-06-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 756 B/PK/PJK/2012
Tanggal 13 Juni 2013 — DIRJEN PAJAK vs PT. PELABUHAN INDONESIA II
3722 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Pasal 32 Ayat (1), (8), (8a) dan (4) serta penjelasan Pasal 32 ayat(4) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan, menyebutkan sebagai berikut:Pasal 32 Ayat (1). (3) dan (4)"(1) Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili,dalam hal:a. badan oleh pengurus;b. badan dalam pembubaran atau pailit olen orang atau badan yangdibebani
Register : 17-03-2021 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PT JAMBI Nomor 3/PID.TPK/2021/PT JMB
Tanggal 4 Mei 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Wawan Kurniawan, SH.,MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Ir. SARYONO Bin WIRODIHARDJO Diwakili Oleh : Ir. SARYONO Bin WIRODIHARDJO
11344
  • tersebut;memiliki Kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk UsahaMikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidangpekerjaan yang sesuai untuk usaha nonkecil;memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil, kecuali untukPengadaan Barang dan Jasa Konsultansi.khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harusmemperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP)Halaman 21 dari 87 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUSTPK/2020/PT JMBtidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
Register : 08-03-2017 — Putus : 02-11-2017 — Upload : 19-12-2017
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Idm
Tanggal 2 Nopember 2017 — Hj. SITI WARSINIH Binti SUKARDI, Tempat/Tanggal Lahir: Indramayu, 10 November 1963, Perempuan, Islam, WNI, Ibu Rumah Tangga, Alamat: Dusun Kesambi RT.016/RW.007, Desa Kedungwungu, Kec. Anjatan, Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I; 2. H. M. SUKARNA Bin CARUM, Tempat/Tanggal Lahir: Indramayu, 5 Juli 1953, Laki-laki, Islam, WNI, Wiraswasta, Alamat: Blok Dusun Kesambi, RT.016/RW.007, Desa Kedungwungu, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II; 3. H. SUGIYANTO Bin H. HASIM, Tempat/Tanggal Lahir: Indramayu, 24 Desember 1979, laki-laki, Islam, WNI, Swasta, Alamat: Dusun Kesambi RT.017/RW.008, Desa Kedungwungu, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III; dalam hal ini memberikan kuasa kepada RAMADI, S.H., WASONO, S.H., IRIANTO MUH. AKHMAD, SH., HENDRY HIDAYAT, SH., Tim Advokat dan Advokat Magang pada Kantor LBH Fatahillah DPC Pepabri, Kabupaten Cirebon, yang beralamat di Jalan Fatahillah (Belakang Kantor Golkar) Kelurahan Watubelah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat; Lawan: 1. DURAKMAN Bin NURMAN, Alamat/Tempat Tinggal: Blok Cilegeh, RT.016/RW.007, Desa Temiyang, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUPRAPTININGSIH, SHI, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “SUPRAPTININGSIH And Partners”, Jalan Raya By Pass Kertasemaya Km. 35 Kel/Ds. Sukawera Blok Tengah RT.04 RW.01 Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat; 2. RASMINAH Binti RAKYA, Alamat/Tempat Tinggal: Blok Cilegeh, RT.016/RW.007, Desa Temiyang, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I; 3. TARYANA Bin HENDRA WIJAYA, Dahulu beralamat di Tanjungkerta RT.20 RW.08 Desa Tajungkerta, Kec. Kroya, Kab. Indramayu u/ sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II; 4. TAKDI, Dahulu beralamat di Tanjungkerta RT.20 RW.08 Desa Tajungkerta Kec. Kroya, Kab. Indramayu u/ sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III; 5. TARMI, Dahulu beralamat di Blok Desa RT.11 RW.03 Desa Sukaslamet Kec. Kroya, Kab. Indramayu u/ sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV; 6. TARYANA Bin HENDRA WIJAYA, Dahulu beralamat di Tanjungkerta RT.20 RW.08 Desa Tajungkerta Kec. Kroya, Kab. Indramayu u/ sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V; 7. RASJA, Dahulu beralamat di Blok Desa RT.001 RW.001 Desa Tajungkerta Kec. Kroya, Kab. Indramayu u/ sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VI; 8. LILIS SUHARYATI, Dahulu beralamat di Blok Desa RT.11 RW.03 Desa Temiyang Kec. Kroya, Kab. Indramayu u/ sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VII; 9. SODIK Alias SUWARTO, Dahulu beralamat di Blok Bogor RT.001 RW.001 Desa Temiyang Kec. Kroya, Kab. Indramayu u/ sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VIII; 10. CARLAM, Dahulu beralamat di Blok Rancaganggang RT.008 RW.004 Desa Tanjungkerta Kec. Kroya, Kab. Indramayu u/ sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IX; 11. SUMIYATI, Dahulu beralamat di Blok Rancaganggang RT.010 RW.004 Desa Tanjungkerta Kec. Kroya, Kab. Indramayu u/ sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat X; 12. SANURI, Dahulu beralamat di Blok Bogor RT.019 RW.003 Desa Sukamelang Kec. Kroya, Kab. Indramayu u/ sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XI; 13. Hj. SARNITI, Dahulu beralamat di Blok Rancaganggang RT.010 RW.004 Desa Tanjungkerta Kec. Kroya Kab. Indramayu u/ sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XII; 14. DALAM Bin IMAN, Dahulu beralamat di Blok Erpah RT.005 RW.003 Desa Tanjungkerta Kec. Kroya, Kab. Indramayu u/ sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XIII; 15. TITI MARYATI, Dahulu beralamat di Blok Rancaganggang RT.010 RW.004 Desa Tanjungkerta Kec. Kroya, Kab. Indramayu u/ sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XIV; 16. SARNITI, Dahulu beralamat di Blok Cilegeh RT.016 RW.007 Desa Temiyang Kec. Kroya, Kab. Indramayu u/ sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XV; 17. Pimpinan BJB KCP. Haurgeulis, Alamat Kantor: Jalan Jenderal Sudirman Nomor 15, Haurgeulis - Kabupaten Indramayu, dalam hal ini NIA KANIA, bertindak dalam jabatannya selaku Direktur PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., memberikan kuasa kepada BUYUNG MARZUKI RAHMAN, SH., RONY FADHILAH, SH., THOMAS MANIHURUK, SH., MUHAMMAD GILANG RAMADHAN, SH., ADE HOEKAMARMAN, SH., MEILINDA VIDI WIDYA, SH., dan AJENG RATNASARI, SH., Group Head, Manager, Officer dan Staff Divisi Hukum Bank BJB, beralamat di Jalan Naripan Nomor 12 – 14 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XVI; 18. Pimpinan Cabang PT. Bank Perkreditan Rakyat KARYAJATNIKA SADAYA (BPR KS), Alamat Kantor: Jalan Letnan Joni Nomor 579, Jatibarang Kabupaten Indramayu, dalam hal ini Direksi PT. BPR KARYAJATNIKA SADAYA telah mengangkat STEVANUS JEMI SUMARNO sebagai Pimpinan Cabang PT. BPR KARYAJATNIKA SADAYA Jalan Let. Joni Nomor 579 Jatibarang, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XVII;
9918
  • Bahwa nota kuitansi penitipan sebesar Rp1.020.000.000,00 tersebut jugaterdapat tanda tangan Tergugat dan istri/Turut Tergugat , akan tetapiTergugat dan Turut Tergugat terpaksa mau menandatangni kuitansitersebut dikarenakan pada saat itu Penggugat Il terus mendesak Tergugatsupaya segera melunasi hutanghutangnya, namun karena Tergugat saat itubenarbenar sedang pailit/paceklik maka Tergugat belum dapat melunasihutanghutngnya secara kontan, pada saat itu Penggugat Il tidak mau pedulidengan keadaan Tergugat
Register : 28-07-2017 — Putus : 18-04-2018 — Upload : 02-05-2018
Putusan PN PELALAWAN Nomor 18/Pdt.G/2017/PN PLW
Tanggal 18 April 2018 — Penggugat:
1.SALBIAH
2.AZMAN RIZA PUTRA
3.ABRAR PERMANA
4.GITA NOVA SYARI
Tergugat:
1.KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ KEJAKSAAN TINGGI RIAU CQ KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PELALAWAN
2.DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA CQ KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL PEKANBARU
3.ERIZAL
4.BANU LAKSMANA, SH, LLM
5.ARRI HD WOKAS, SH. MH
8341
  • Lelang Eksekusi Harta Pailit;e. Lelang Eksekusi Pasal 6 Undangundang Tanggungan (UUHT)f. Lelang Eksekusi Benda Sitaan Pasal 45 Undang undang Hukum AcaraPidana (KUHAP);g. Lelang Eksekusi Barang Rampasan;h. Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia;i. Lelang Eksekusi Barang yang dinyatakan dikuasi atau barang yangdikuasai negara Kepabeanan dan Cukai;j. Lelang Eksekusi Barang Temuan;k. Lelang Eksekusi Gadal:;.
Putus : 18-11-2015 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 109 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 18 Nopember 2015 — YUMADRIS, S.E
9252 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 109 PK/PID.SUS/2015kredit pada nasabah dalam keadan normal, sedangkan dalam perkarain casu pemberian kredit Investasi (Take Over) kondisi bank pada waktuitu dalam krisis dengan adanya kredit macet yang dilakukan oleh PT.KARYAWIRA WANATAMA dan terhadap kredit macet tersebut BankIndonsia telah memberikan peringatan agar dilakukan upayapenyelamatan Bank Pembangunan Daerah Riau (hampir Collaps/Bangkrut/Pailit, dari NPL (Non Performing Loan) pada waktu itu sudahmencapai angka 4.92% sedangkan batas