Ditemukan 9068 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 12-05-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 222 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 12 Mei 2016 — H. IDIT MUJIJAT TULKIN, SE., M.SI.
94 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MANDALA DHARMAKRIDA;201) Surat Permohonan mengikuti Prakualifikasi Penyedia Barang / JasaPerum LPPNPI, tanggal 23 September 2013 (belum ditandatangani);202) Surat pernyataan kebenaran dokumen, tanggal 23 September 2013(belum ditandatangani);203) Surat pernyataan tidak berstatus pegawai negeri, tanggal 23September 2013 (belum ditandatangani);204) Surat pernyataan perusahaan tidak pailit, tanggal 23 September2013 (belum ditandatangani);205) Surat Kesiapan Peralatan, tanggal 23 September 2013 (belumditandatangani
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Perdata
Register : 06-01-2022 — Putus : 26-01-2022 — Upload : 26-01-2022
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 1/PDT/2022/PT TJK
Tanggal 26 Januari 2022 — Pembanding/Penggugat : PT. Perkebunan Nusantara III Persero Diwakili Oleh : PT. Perkebunan Nusantara III Persero
Terbanding/Tergugat : PT. Bumi Madu Mandiri
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah Daerah Kab Way Kanan.
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
183 — 138
  • Apabila dikemudian hari TurutTerlawan II dinyatakan pailit dan dilikuidasi maka asetaset yang dimiliki harusdijual untuk membayar hutang dan sisanya dibagikan kepada pemegangsaham berdasarkan komposisi kepemilikan saham.
    Selanjutnya apabiladikemudian hari Turut Terlawan II dinyatakan pailit dan dilikuidasimaka asetaset yang dimiliki harus dijual untuk membayar hutangdan sisanya dibagikan kepada pemegang saham berdasarkankomposisi kepemilikan saham.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-04-2016 — Putus : 18-07-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 18 Juli 2016 — - MARIDUP LUMBANTOBING
86 — 40
  • mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil serta kKemapuanpada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha nonkecil ; Memiliki Kemapuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil, kecualiuntuk pengadaan Barang dan Jasa Konsultasi ; Khusus untuk pelelangan dan pemilihan langusung pengadaanpekerjaan konstuksi memiliki dukungan keuangan dari bank ; Khusus untuk Pengadaaan Pekerjaan kontuksi dan Jasa lainya,harus memperhitungkan sisa kKemampuan paket (SPK) sebagaiberikut ; Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 14-11-2018 — Putus : 24-06-2019 — Upload : 03-07-2019
Putusan PTUN PALU Nomor 37/G/2018/PTUN.PL
Tanggal 24 Juni 2019 — Penggugat:
2.IRLAN ORUWO
3.TORONEI POWANI
4.PATMOS SARARUPA
5.MAXILEMBA BALEBU
Tergugat:
1.Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
2.Kepala Kantor Pertanahan Kab. Morowali
Intervensi:
PT SINERGI PERKEBUNAN NUSANTARA
538 — 923
  • kegiatan izin PT.PN XIV + 89.000 Ha untuk Kecamatan Mori Atas seluas+ 28.000 Ha.e Bahwa saksi mengetahui tidak ada ganti rugi terhadap tanah masyarakatyang terkena atas kegiatan perusahaan sebab tanah tersebut merupakantanah negara bebas.e Bahwa saksi mengetahui ada kesepakatan antara perusahaan denganmasyarakat desa lee terkait program plasma yang dilakukan secara tertulis.e Bahwa saksi mengetahui terjadi perubahan PT.PN XIV menjadi PT.SPNpada tahun 2012 hal itu disebabkan PT.PN XIV mengalami pailit
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 11-01-2018 — Putus : 31-05-2018 — Upload : 22-06-2018
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN .Jkt Utr
Tanggal 31 Mei 2018 — Penuntut Umum:
MAT YASIN
Terdakwa:
1.DADENG HIDAYAT
2.EDY SUPRIYONO
41 — 17
  • ;Bahwa saat perusahaan mulai pailit yang Terdakwa . lakukan adalahpemberitahuan kepada member untuk menghentikan aktifitas member;Bahwa Terdakwa . disebutkan Dirut adalah istilan dari member danTerdakwa I. menjelaskan kepada member bahwa Terdakwa . adalahmengurus izin;Bahwa ketika Terdakwa I. bertemu Sdr. LIM KOCK CHIANGpembicaraannya adalah membuat Miwon Tower Global, maksudnyaglobal itu adalah pertama pak. LIM KOCK CHIANG investasi denganTerdakwa .
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-03-2016 — Upload : 22-04-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 174/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 4 Maret 2016 — Drg. RUSDIANTO KEJAKSAAN NEGERI PASURUAN
79 — 36
  • melaluimedia LPSE, syarat yang harus dipenuhi adalahSurat Ijin Usaha Perdagangan Kualifikasi kecil.Surat Penyaluran Ijin Alat kesehatan.Memiliki pengalaman pada bidang pengadaan sesuai di SIUP bagi perusahaanyang berdiri lebih dari 3 tahun.Memiliki tenaga teknis.Memiliki NPWP.Memiliki kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (tahun 2012).Memiliki laporan bulanan PPH pasal 21, PPH pasal 25 dan PPN 3 bulan terkhir(Agustus September Oktober tahun 2013).Perusahaan yang bersangkutan tidak dalam keadaan pailit
Pengadilan PA BUKITTINGGI Perdata Agama Ekonomi Syariah
Register : 04-01-2017 — Putus : 10-06-2017 — Upload : 26-07-2017
Putusan PA BUKITTINGGI Nomor 6/Pdt.G/2017/PA.Bkt
Tanggal 10 Juni 2017 — penggugat I dan Penggugat II vs Tergugat dan turut tergugat
288 — 152
  • debitur dapat diusulkanuntuk dihapusbukukan jika kolektibilitasnya telah berada padagolongan 5 (macet) dan memenuhi kriteria sebagai berikut :a.b.Usaha Debitur macet;Debitur telah meninggal dunia dan tidak ada akhli waris pihakketiga yang dapat menyelesaikan kreditnya;Debitur tidak diketahui alamatnya/melarikan diri dan tidakada pihak keluarga yang bertanggung jawab untukmenyelesaikan kreditnya;Barang agunan musnah/mengalami penurunan nilai ataunilainya telah mengalami perubahan;Debitur dinyatakan pailit
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Khusus PHI
Register : 28-12-2016 — Putus : 09-02-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Dps
Tanggal 9 Februari 2017 — ARUM ANDARWATI melawan PT AMANDA PRAMUDITA HARD ROCK HOTEL BALI
106 — 216
  • Enige Bepalingen betreffende Misdrijven begaanter gelegenheid van faillissement en bij KennelijkOvermogen, mitsgaders bij Surseance van Betaling(Beberapa ketentuan mengenai kejahatan yangdilakukan dalam keadaan pailit dan dalam keadaannyata tidak mampu membayar)Regering Reglement (R.R), dikeluarkan pada tanggal2 september 1854 termuat dalam Stb. 1854/2.Indische Staatsregeling (I.S) , merupakan peraturanketatanegaran pertumbuhan Ekonomi karena tidakadanya jaminan hukum di bidangprofesionalisme kerja
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-03-2012 — Putus : 19-06-2012 — Upload : 24-04-2013
Putusan PN MEDAN Nomor 12/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn
Tanggal 19 Juni 2012 — - DEWI KAMARIAH
40 — 10
  • menyerahkan alatTanggal 12 Oktober 2010.1 (satu) lembar SuratPernyataan mampumengganti alat Tanggal12 Oktober 2010.1 (satu) lembar SuratPernyataan tidak menuntutTanggal 12 Oktober 2010.1 (satu) lembar SuratPernyataan memilikikompetensi dan kemampuanusaha Tanggal 12 Oktober2010.1 (satu) lembar SuratPernyataan mampumematuhi Peraturan Tanggal12 Oktober 2010.1 (satu) lembar SuratPernyataan memiliki keahlianTanggal 12 Oktober 2010.1 (satu) lembar SuratPernyataan tidak dalampengawasan pengadilan,tidak pailit
Pengadilan PA JAKARTA SELATAN Perdata Agama
Register : 14-03-2016 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 11-09-2017
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 837/Pdt.G/2016/PA.JS
Tanggal 12 April 2017 — PT. Altra Excis Investama, dkk Melawan PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk. Cabang Jakarta Main Branch
159 — 50
  • No. 837/Pdt.G/2016/PAJS2/.28.dokumen tersebut telah diberikan oleh Pelawan pada saat ParaPelawan diajukan Pailit oleh Bank Bukopin;Bahwa demikian pula dalildalil Para Pelawan yang menyatakan telahmelakukan pembayaran kepada terlawan sebesar + 112 milyar yangterdiri dari Membayar + 65 Milyar kurun waktu 2002 s/d 2006 danmembayar 47 milyar dikurun 2007 s/d 2008 adalah tidak benar danmengadaada menunjukkan Pelawan dan/atau Pelawan Il adalah tidakjujur dan konsisten, karena faktanya berdasarkan surat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-01-2017 — Upload : 09-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2340 K/PID.SUS/2016
Tanggal 4 Januari 2017 — EDI JUNAIDI, S.T
139 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • A.Hamzah, memberikan contoh adanya putusan RechtbankAmsterdam tanggal 16 Juli 1928, NJ 1928, 961 W 11845, yangkeliru Karena memperhatikan sifat accessoir dari PelakuPeserta (medeplegers) yaitu:Pengurus dan para komisaris Veendammer hypotheekbank,yang telah dinyatakan oleh Pengadilan telah pailit ataubankrupt dituntut karena didakwa telah melanggar Passal 343lid 2 Wetboek van Strafrecht (sama dengan Pasal 399 ke1KUHP Indonesia), yaitu mengurangi secara curang hakhakpenagih hutang (pemiutang) dari
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 04-04-2018 — Putus : 09-09-2019 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 328/Pdt.G/2018/PN Dps
Tanggal 9 September 2019 — Penggugat:
I Nyoman Ordi Sugita
Tergugat:
1.I Gusti Made Oka
2.I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH
3.I Gusti Ngurah Oka Budiana
4.Ersa Nur Arsiah
5.Nina Nurnaini
Turut Tergugat:
1.Ni Wayan Widastri, SH
2.Badan Pertanahan Nasional atau BPN kota Denpasar
3.Badan Pertanahan Nasional atau BPN Wilayah Provinsi Bali
4.Tim Likuidasi Bank Dagang Bali
165 — 114
  • Bahwa saksi tidak mengetahuiterkait dengan pinjaman apakah itu pinjaman atas nama Wayan Mustam danGede Dastra: Bahwa pada saat itu jabatan dariGusti Made Oka sebagai Direktur Bank Dagang Bali: Bahwa saksi tidak mengetahulkapan penyerahan uang secara riil dari pak Gusti Made oka ke WayanMustam: Bahwa sekarang Bank Dagang Ballsudah pailit dan saksi tidak mengetahui kapan dilikuidasinya: Bahwa saksi sudah berhenti bekerjadi Bank Dagang Bali sejak tahun 2004: Bahwa saksi tidak mengetahuikapan Bank Dagang
Pengadilan PN WONOGIRI Perdata
Register : 06-05-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 16-09-2020
Putusan PN WONOGIRI Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wng
Tanggal 10 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
165 — 76
  • seketika tanpa somasi lagi mengakhiriPerjanjian Kredit dan menuntut pembayaran dengan seketikadansekaligus lunas dari jumlahjumlah yang terhutang oleh DEBITURberdasarkan Perjanjian Kredit, baik karena hutang pokok, bunga,provisi, dan karenanya pemberitahuan dengan surat juru sita atauHalaman 36 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pat.G/2020/PN Wngsuratsurat lain yang berkekuatan hukum serupa itu tidak diperlukanlagi, bilamana DEBITUR dan / atau PENJAMIN: i) oleh PengadilanNegeri dinyatakan Pailit
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 17-11-2015 — Putus : 23-05-2016 — Upload : 03-08-2016
Putusan PTUN SERANG Nomor 54/G/2015/PTUN-SRG
Tanggal 23 Mei 2016 — HANDOYO GUNAWAN, DKK MELAWAN: 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN, 2. INSINYUR MAYOR HARJUBLI PURBA
123 — 58
  • Peradilan Umumberdasarkan ketentuan Pasal 50 UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilanumum menyebutkan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutusdan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama, yang dalamhal ini keberadaan peradilan perdata bertujuan menyelesaikan sengketa yang timbuldiantara anggota masyarakat, diantaranya berkenaan dengan pengingkaran ataupemecahan perjanjian, perbuatan melawan hukum, sengketa hak milik, perceraian(non Muslim), pailit
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Umum Penggelapan
Putus : 19-05-2015 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN SLEMAN Nomor 98/Pid. B/2015/PN. Smn
Tanggal 19 Mei 2015 — EDDI KUSWANDY
33 — 7
  • karena tidakada dananya sehingga diterbitkan SPII pada tanggal 6 Nopember 2013 selanjutnya padatanggal 28 Nopember 2013 rekening ditutupBahwa antara PT Aditec dan CV Trimitra Ayana sudah berusaha bermusyawarah untukmelakukan penyelseaian tunggakan pembayaran tetapi tidak ada itikad baik dari CVTrimitra ayana.Bahwa barang yang digudang CV Trimitra Jl Perjuangan No 88 Sanggrahan, Rt. 02Rw.011, Maguwoharjo, Depok Sleman dengan merk Quantum telah habis pasarkan/dijual .Bahwa CV Trimitra dinyatakan telah pailit
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 04-03-2013 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 21-10-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 142/ PDT.G/ 2013 / PN. JKT SEL.
Tanggal 12 Maret 2014 — 1. PAULUS TANNOS 2. LINA RAWUNG 3. CATHERINE TANNOS 4. PAULINE TANNOS Lawan 1. JACK BUDIMAN 2. VECKY ALEX LUMANTAUW 3. PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL,Tbk 4. SUANNY NOVIYANTI DJOJO,S.H. 5. PT MEGALESTARI UNGGUL 6. PT. Sandipala Arthaputra 7. Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 8. Konsorsium PNRI. 9. Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan 10. Gubemur Bank Indonesia 11. Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
290 — 184
  • No.X..M. lampiran KeputusanKetua Badan Pengawas Pasar Modal No.KEP82/PM/1996 tentang keterbukaan Informasi pemegangsaham tertentu, Print out;Peraturan Bapepam No.IX..G.1 lampiran KeputusanKetua Badan Pengawas Pasar Modal No.KEP52/PM/1997 tentang Penggabungan usaha atauPeleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten, PrintOut;Peraturan Bapepam No.X.k.5. lampiran KeputusanKetua Badan Pengawas Pasar Modal No.KEP46/PM/1998 tentang keterbukaan Informasi bagi Emitenatau perusahaan Publik yang dimohonkan Pailit
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perjanjian
Upload : 14-06-2016
Putusan PT BANTEN Nomor 53/PDT/2016/PT.BTN
TERGUGAT PT. HALMAHERA SHIPPING, Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, Akta Pendirian Nomor 01 tanggal 18 Maret 2008, dibuat dihadapan Bonardo Nasution, SH, Notaris di Jakarta dan berkedudukan di Jakarta yang saat ini beralamat di Ruko Golden Boulevard Blok F-1-11, Jalan Pahlawan Seribu, BSD City, Tangerang Selatan; Dalam hal ini di wakili oleh Direktur Utama ASKAN NAIM Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Pengadegan Utara Nomor 38, Rt.003/Rw.008, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan; Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT / TERGUGAT INTERVENSI; Dalam hal ini menguasakan kepada Fransisco Soarez Pati, SH dan Narjo Jhon Hasyim, SH. Advokat & Pengacara pada Law Firm “FRANSISCO SOAREZ PATI, SH & PARTNERS, beralamat di Lingga Dharma Building Lantai 2, Jl. Warung Buncit Raya Nomor 17, Ragunan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2014; MELAWAN: 1. PT. BANK PERMATA, Tbk, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 27, Jakarta Selatan; Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING-I semula TERGUGAT-I / TURUT TERGUGAT INTERVENSI-I; 2. PT. BANK PERMATA, Tbk KANTOR CABANG MENARA JAMSOSTEK, berkedudukan di Menara Jamsostek Lantai 1, Jln. Gatot Subroto, Kavling 38, Jakarta Selatan; Selanjutnya di sebut sebagai TERBANDING-II semula TERGUGAT-II /TURUT TERGUGAT INTERVENSI-II; 3. PT. BANK PERMATA, Tbk, DIVISI CONSUMER LOAN COLLECTION, berkedudukan di Permata Bank Tower 3, Jalan M.H.Thamrin Blok B1, Pusat Kawasan Niaga Bintaro Jaya, Sektor VII, Tangerang; Selanjutnya di sebut sebagai TERBANDING-III semula TERGUGAT-III / TURUT TERGUGAT INTERVENSI-III; 4. PT. BALAI LELANG PRATAMA, Berkedudukan di Wisma Korindo Lantai 5, Jalan M.T. Haryono, Kavling 62, Jakarta Selatan; Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING-IV semula TERGUGAT-IV/TURUT TERGUGAT INTERVENSI-IV; TERBANDING-I semula TERGUGAT-I / TURUT TERGUGAT INTERVENSI-I, TERBANDING-II semula TERGUGAT-II / TURUT TERGUGAT INTERVENSI-II, TERBANDING-III semula TERGUGAT-III / TURUT TERGUGAT INTERVENSI-III, TERBANDING-IV semula TERGUGAT-IV / TURUT TERGUGAT INTERVENSI-IV memberi Kuasa kepada FX. Tri Sumaryanto,SH.MH.JP, Renanto Hasibuan, SH dan Chatarina Mundi Budi Swarsi,SH. Para Advokat dari Law Offices SGS Mandiri, alamat Wisma Korindo Lantai 5, Jl. MT. Haryono, Kav. 62, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2014; 5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq KANTOR WILAYAH DJKN BANTEN cq KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SERPONG, berkedudukan di Jalan Pahlawan Seribu, Ruko Golden Boulevard, Blok S No. 52-53, BSD City, Serpong, Tangerang Selatan; Selanjutnya di sebut sebagai TERBANDING-V semula TERGUGAT-V / TURUT TERGUGAT INTERVENSI-V; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Agustin Rahayu, SE dan Sri Mastuti Pejabat/Pegawai pada Kantor pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serpong beralamat di Ruko Golden Boulevard Blok S No. 52-53 Jalan Pahlawan Seribu, BSD-Serpong Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2014; 6. JUNIATI TEDJAPUTERA, SH, dalam kedudukan Hukumnya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Tangerang Selatan, beralamat di Alam Sutera Town Center 10 B Nomor 20 Tangerang Selatan; Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING-VI semula TERGUGAT-VI / TURUT TERGUGAT INTERVENSI-VI; JUNCTO: Bp. RIANTO, SH.,CH, laki-laki, usia 47 tahun, bertempat tinggal di KH. Mas Mansyur 25A Blok 52-4-1, RT/RW. 010/011, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT INTERVENSI; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dadi Waluyo,SH.MH, Wahyu Baskoro, SH.,MH dan Rio Arif Wicaksono, SH., Para Advokat/Penasihat pada Kantor Hukum WALUYO, BASKORO & REKAN beralamat di Jl. Aria Jaya Sentika, No. 38 Cibadak, Cikupa, Tangerang Propinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2014; MELAWAN 1. PT. HALMAHERA SHIPPING, sebuah Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor 01 tanggal 18 Maret 2008, dibuat dihadapan Bonardo Nasution, SH, Notaris di Jakarta dan berkedudukan di Jakarta yang saat ini beralamat di Ruko Golden Boulevard Blok F-1-11, Jalan Pahlawan Seribu, BSD City, Tangerang Selatan Pekerjaan Swasta, beralamat diJalan Pengadegan Utara No.38, Rt.003 Rw.008, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan di wakili oleh Direktur Utama Askan Naim, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fransisco Soarez Pati, SH dan Narjo Jhon Hasyim, SH, Para Advokat & Pengacara pada Law Firm “FRANSISCO SOAREZ PATI, SH & PARTNERS, beralamat di Lingga Dharma Building Lantai 2, Jl. Warung Buncit Raya No. 17, Ragunan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2014; Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT/ TERGUGAT INTERVENSI; 2. PT. BANK PERMATA, Tbk, berkedudukan di Jln. Jend. Sudirman Kavling 27, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING-I semula TERGUGAT-I / TURUT TERGUGAT INTERVENSI-I; 3. PT. BANK PERMATA, Tbk KANTOR CABANG MENARA JAMSOSTEK, berkedudukan di Menara Jamsostek Lantai 1, Jalan Gatot Subroto, Kavling 38, Jakarta Selatan; Selanjutnya di sebut sebagai TERBANDING-II semula TERGUGAT-II / TURUT TERGUGAT INTERVENSI-II; 4. PT. BANK PERMATA, Tbk, DIVISI CONSUMER LOAN COLLECTION, berkedudukan di Permata Bank Tower 3, Jalan M.H. Thamrin Blok B1, Pusat Kawasan Niaga Bintaro Jaya, Sektor VII, Tangerang; Selanjutnya di sebut sebagai TERBANDING-III semula TERGUGAT-III / TURUT TERGUGAT INTERVENSI-III; 5. PT. BALAI LELANG PRATAMA, Berkedudukan di Wisma Korindo Lantai 5, Jalan M.T. Haryono, Kavling 62, Jakarta Selatan; Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING-IV semula TERGUGAT-IV/TURUT TERGUGAT INTERVENSI-IV; Dalam hal ini Turut Tergugat Intervensi-I, Turut Tergugat Intervensi-II, Turut Tergugat Intervensi-III dan Turut Tergugat Intervensi-IV memberikan Kuasa kepada FX. Tri Sumaryanto, SH.,MH.,JP., Renanto Hasibuan, SH dan Chatarina Mundi Budi Swarsi, SH., Para Advokat dari Law Offices SGS Mandiri, beralamat di Wisma Korindo Lantai 5, Jl.MT. Haryono, Kav. 62, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2014; 6. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq KANTOR WILAYAH DJKN BANTEN cq KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SERPONG, berkedudukan di Jalan Pahlawan Seribu, Ruko Golden Boulevard, Blok S Nomor 52-53, BSD City, Serpong, Tangerang Selatan; Selanjutnya di sebut sebagai TERBANDING-V semula TERGUGAT-V / TURUT TERGUGAT INTERVENSI-V; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Agustin Rahayu, SE dan Sri Mastuti Pejabat / Pegawai pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serpong, beralamat di Ruko Golden Boulevard Blok S Nomor 52-53 Jalan Pahlawan Seribu, BSD-Serpong Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2014; 7. JUNIATI TEDJAPUTERA, SH, dalam kedudukan Hukumnya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Tangerang Selatan, beralamat di Alam Sutera Town Center 10 B No. 20 Tangerang Selatan; Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING-VI semula TERGUGAT-VI / TURUT INTERVENSI-VI;
151 — 70
  • jaminan yang dilakukanlangsung oleh kreditur dengan bantuan Kantor Lelang Negara tanpapersetujuan pemilik benda jaminan dan tidak perlu meminta fiateksekusi dari pengadilan disebut PARATE EKSEKUSI;Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 tanggal23 April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, disebutkan bahwa"Lelang Eksekusi termasuk tetapi tidak terbatas pada: Lelang EksekusiPanitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Lelang EksekusiPengadilan,Lelang Eksekusi Pajak, Lelang Eksekusi Harta Pailit
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 27-12-2019 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 25-02-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 634/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 20 Februari 2020 — Pembanding/Penggugat : SRI ENDANG PANGGABEAN, SE
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Mega,Tbk Cabang Medan Maulana lubis
Terbanding/Tergugat II : Rukun Hendrik Panggabean disebut juga R. Hendrik Panggabean
Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Negara Kota Medan
Terbanding/Tergugat IV : Polma Situmorang
Terbanding/Tergugat V : Badan Pertanahan Nasional Kota Medan
42 — 21
  • OlehPengadilan Negeri dinyatakan pailit ; (ii). Meminta penundaanpembayaran hutanghutangnya (Surseance van betaling) ; (iil). Meninggaldunia (bagi Debitur perorangan) ; (iv).
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 25-01-2021 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 26-02-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 85/PDT/2021/PT SBY
Tanggal 23 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat : Nancy Cristiani Diwakili Oleh : Anut Putradjaja, S.H.
Pembanding/Penggugat : Nancy Cristiani Diwakili Oleh : Anut Putradjaja, SH
Terbanding/Tergugat I : PONG VALENCIA HANNY GUNAWAN
Terbanding/Tergugat II : DANIEL CRISTINUS GUNAWAN
Terbanding/Tergugat III : PT. BANK MAYAPADA INTERNASIOAL
Terbanding/Tergugat IV : DENNY HANDOKO
Terbanding/Tergugat V : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II
154 — 174
  • Sehingga,asumsinya, semua akan berjalan baik.39.Bahwa Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan /penetapan pengadilan atau dokumendokumen lain, yang sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku, dipersamakan dengan itu,dalam rangka membantu penegakan hukum, antara lain: Lelang EksekusiPanitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Lelang Eksekusi Pengadilan,Lelang Eksekusi Pajak, Lelang Eksekusi Harta Pailit, Lelang Eksekusi Pasal6 Undangundang Hak Tanggungan (UUHT), Lelang Eksekusi
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 12-03-2012 — Upload : 10-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 127/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 12 Maret 2012 —
57 — 24
  • itu ada program kemitraandengan lingkungan dan didaerah seorang direktur harus berbuatbaik dengan instansi Pemerintah, dan kita sinkronisasi jadi adakewajiban moral juga ada Perusahaan yang provit dan yangduava seperti Deltras;Bahwa Ahli bukan alih bahasa tidak bisa menjawab;74Bahwa Pemerintah Sidoarjo apakah dirugikan atau tidak itu harusada audit dan sebenanya badan pengawas juga ada audit dan jikaada kerugian seharusnya direktur mendapatkan sanksi, kalau rugimaka PDAM mungkin sudah dinyatakan Pailit