Ditemukan 9031 data
PRAWIRANEGARA PUTRA, SH
Terdakwa:
YUSRIZAL, ST
225 — 570
BRL berbagi peran menyiapkan kelengkapan persyaratandokumen penawaran antara lain Saksi OKI OKTARI bertugas menyiapkandokumen administrasi diantaranya berupa persyaratan Dukungan Bank,Formulir Isian Kualifikasi, Surat Pernyataan Tidak Pailit, Surat PernyataanTidak Termasuk Dalam Daftar Hitam, Surat Pernyataan KemampuanMenyediakan Fasilitas dan Peralatan, Surat Pernyataan Menyediakan TempatTanaman, Struktur Organisasi, Perhitungan Sisa Kemampuan Keuangan danKemampuan Dasar.
BRL berbagi peran menyiapkan kelengkapan persyaratandokumen penawaran antara lain Saksi OKI OKTARI bertugas menyiapkandokumen administrasi diantaranya berupa persyaratan Dukungan Bank,Formulir Isian Kualifikasi, Surat Pernyataan Tidak Pailit, Surat Pernyataan TidakTermasuk Dalam Daftar Hitam, Surat Pernyataan Kemampuan MenyediakanFasilitas dan Peralatan, Surat Pernyataan Menyediakan Tempat Tanaman,Struktur Organisasi, Perhitungan Sisa Kemampuan Keuangan dan KemampuanDasar.
Pbrdokumen administrasi diantaranya berupa persyaratan Dukungan Bank,Formulir Isian Kualifikasi, Surat Pernyataan Tidak Pailit, Surat PernyataanTidak Termasuk Dalam Daftar Hitam, Surat Pernyataan KemampuanMenyediakan Fasilitas dan Peralatan, Surat Pernyataan Menyediakan TempatTanaman, Struktur Organisasi, Perhitungan Sisa Kemampuan Keuangan danKemampuan Dasar. Sedangkan Saksi YULIANA J.
82 — 7
Tergugat mengatakan sita jaminan sedangkan dalam positaPenggugat tidak menyebutkan alasanalasan yang kuat untukdiletakkan sita jaminan;Jawaban Penggugat/Kuasa Penggugat; bahwa Penggugatsudah mencantumkan semuanya dalam gugatan Penggugat, sesuaidengan Pasal 39 Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 ayat (2)berbunyi Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdataatau pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidik, penuntutandan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat(1).
Kedek Teguh Dwiputra Jayakesunu, SH.
Terdakwa:
Abu Hari
64 — 24
saksi disuruh untuk datangke hotel Osela II Jalan Pidada VI No. 8 Ubung Denpasar , kemudiansaksi datang ke hotel Osela Il yang diantar oleh kakak ipar saksi atasnama NI NYOMAN ARTI dan saat sampai di hotel setelah parkir sepedamotor saksi melihat kakak ipar saksi an WAYAN SARMA, menyuruh NINYOMAN ARTI untuk menjauh tidak ikut dengan saksi , kemudian saksimendekati WAYAN SARMA dan diajak kedepan kamar pak NGURAH,saat itu saksi dikenalkan oleh WAYAN SARMA, dengan berkata ini pakNGURAH dulu dia juga pailit
198 — 149
PBMSdengan PT KPN dan antara PT PBMS dengan PT BDP adalah tidak benar;1 Bahwa keterangan ahli dari BPKP bahwa proses pemberian fasilitas kreditdan penarikan kredit tidak sesuai dengan ketentuan;m Tidak dipertimbangkannya perihal kejadian pailit atas PT. PBMS yangterjadi pada tahun 2005;n Bahwa kerugian keuangan negara cq PT.
203 — 31
Kemampuan Paket, dengan ketentuan:a) untuk Usaha Kecil, nilaiKemampuan Paket (KP) ditentukansebanyak 5 (lima) paket pekerjaan;danb) untuk usaha non. kecil, nilaiKemampuan Paket (KP) ditentukansebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satukoma dua) N.P = jumlah paket yang sedang dikerjakan.N = jumlah paket pekerjaan terbanyakyang dapat ditangani pada saat bersamaanselama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.halaman 133 dari 224 Putusan Nomor 79/Pid.SusTPK/2017/PN Smr11)tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
memuat persentase kemitraandan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untukUsaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuanpada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha nonkecil:memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil, kecualiuntuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;khusus untuk Pengadaan' Pekerjaan Konstruksi dan JasaLainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP)tidak dalam pengawasan' pengadilan, tidak pailit
174 — 52
TerasKreatif Utama, tanggal 17 Desember 2015.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tidak Sedang DalamPengawasan Pengadilan, Tidak Sedang Bangkrut/Pailit, KegiatanUsahanya Tidak Sedang Dihentikan dan atau Tidak SedangMenjalankan Sanksi Pidana atas nama YADI CAHYADI selakuDirektur Utama PT.
Teras Kreatif Utama, tanggal 17Desember 2015.6 (enam) lembar asli Formulir Isian Kualifikasi Badan Usaha PT.Teras Kreatif Utama, tanggal 17 Desember 2015.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tidak Sedang DalamPengawasan Pengadilan, Tidak Sedang Bangkrut/Pailit, KegiatanUsahanya Tidak Sedang Dihentikan dan atau Tidak SedangMenjalankan Sanksi Pidana atas nama YADI CAHYADI selakuDirektur Utama PT.
89 — 25
.= Menuntut setelah mendapat izin dari direksi perseroan supaya orangyang berhutang kepada perseroan dan tidak memenuhikewajibannya dinyatakan pailit oleh hakim dalam urusan kepailitan itumewakili perseroan dengan cara seluas luasnya untuk memelihara,menjaga, mempertahankan hak dan kepentingan perseroan,sertamenjalankan segala tindakan yang perlu untuk itu.= Minta pertolongan polisi dan pihak yang berwenang yang lainyauntuk menjamin,menjaga dan melindungi hak dan kepentinganperseroan;Untuk segala
51 — 20
Selamanya dana tsb bergulir , bergulir sampai dengan UPKnya dinyatakan pailit dan dana tsb untuk memperkuat perekonomian masyarakatdipedesaan tersebut ;Bahwa dana PNPM tsb disalah gunakan yang dirugikan adalah Masyarakat danNegara ;Bahwa masyarakat dirugikan karena dana tsb dipakai oleh pengurus sehinggamasyarakat yang memang benarbenar membutuhkannya tidak dapatmenggunakannya ;Bahwa laporan tentang terdakwa yang saksi dapatkan bahwa kecamatan Tempuranmerupakan kecamatan bermasalah karena ada penyalahgunaan
1845 — 2209 — Berkekuatan Hukum Tetap
BPUI atas arahan iaTerdakwa ini tidak sesuai dengan kewajaran transaksi pemberian jaminan, dimana Penjamin hanya bertanggungjawab membayar seluruh atau sebagiansisa kewajiban, setelah penerbit Surat Hutang dalam keadaan tidak mampumembayar dan atau pailit ;Bahwa perbuatan ia Terdakwa bersamasama para Direksi PT. BPUI yanglain, bekerja sama dengan AGUS ANWAR dalam menggunakan perusahaanKAFL untuk mengalirkan dana kepada PT.
No.97 PK/Pid.Sus/2012sisa kewajiban, setelah penerbit Surat Hutang dalam keadaan tidak mampumembayar dan atau pailit ;Bahwa perbuatan ia Terdakwa bersamasama para Direksi PT. BPUI yanglain, bekerja sama dengan AGUS ANWAR dalam menggunakan perusahaanKAFL untuk mengalirkan dana kepada PT.
187 — 150 — Berkekuatan Hukum Tetap
KangHee Bum) (Bukti P14) ;KEBERATAN KEDUA :Bahwa Judex Facti menyatakan dengan jelas dan tegas bahwa perusahaantutup bukan dalam kondisi pailit, karena tidak ada putusan Pengadilan Niagayang menyatakan perusahaan Tergugat Pailit ;Bahwa dengan pertimbangan dan pendapat hukumnya tersebut, mestinyaJudex Facti dalam penyelesaian perselisihan PHK ini haruslah berpedomanpada Pasal 164 ayat (1) Undangundang No. 13 Tahun 2003 yangmenegaskan :"Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja
84 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Djati Dharma Indah Plywood Industries telahdinyatakan pailit berdasarkan keputusan Mahkamah Agung sehinggakaryawan diminta untuk hadir dalam sidang Verifikasi dengan HakimPengawas dan Kurator untuk menyampaikan hutanghutang karyawan baikpenunggakan gaji, Pesangon dan hakhak lainnya, maka karyawanmembentuk delegasi berdasarkan penunjukan karyawan untuk menghadirisidang verifikasi yang berlangsung di Ujung Pandang pada bulan Oktober2003, dan dalam sidang tersebut telah diputuskan saham PT.
SITI ARIFAH BINTI MUKRI AMIN SUTIKNO
Tergugat:
1.PT.BANK TABUNGAN PENSIUN NASIONAL TBK CQ PT. BANK TABUNGAN PENSIUN NASIONAL TBK KANTOR CABANG ARGA MAKMUR, DKK
2.kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang bengkulu
3.ahmad fitriyanto
4.samsir riduan
Turut Tergugat:
kepala kantor pertanahan kab. bengkulu utara
89 — 42
Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT, Lelang Eksekusi Fidusia,dan Lelang Eksekusi Harta Pailit dengan Nila Limit palingsedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);Dengan demikian, dikarenakan dalam perkara a quo WNilaiLimitnya dibawah Rp. 1.000.000.000, (satu miliar rupiah), makaTERGUGAT dalam menetapkan Nilai Limit Lelangnya tidakberdasarkan penilaian dari tim penilai Kantor Jasa PenilaianPublik (KJPP).Halaman 47 dari 104 halaman PutusanNomor 14/Pdt.G/2017/PN AgmBahwa, berdasarkan uraian tersebut
PT. Dua Cahaya Anugrah
Tergugat:
Made Sumartana, dkk
506 — 820
Situasi atau keadaan yang sama sekali tidak dapat di duga dan / atau yangsangat memaksa yang terjadi diluar kKekuasaan pihak yang harus berprestasi(Putusan No 21/ Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst);Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi berposisi sebagai debitur sedangkan Para Tergugat Konvensi/ParaPenggugat Rekonvensi berposisi sebagai kreditur;Menimbang, bahwa saksi ahli yang diajukan oleh PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi (DR.
MUHAMMAD DASIM BILO, SH
Terdakwa:
GRESIA DEDANA YAKOB Alias GREIS
216 — 125
Surat pernyataan tidak dalam sengketa dan pailit.> Bahwa untuk pemberitahuan perubahan data Yayasan, berdasarkan Pasal 27ketentuan Peratunan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukumdan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta PenyampaianPemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan,penyampaian pemberitahuan perubahan data pada pokoknya sama denganpenyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar.
1.AHMAD BAGIR, S.H.
2.DICKY FERDIANSYAH, S.H.
3.YAN ASWARI, S.H., M.H.
Terdakwa:
MUNAJAT USWANAS, S.E. alias LOUIS
89 — 39
- 1 ( satu ) lembar Asli surat pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan dan tidak pailit an. LA TJENG selaku Direktur PT INTI PAPUA MANDIRI, tanggal 13 November 2013.
- 1 ( satu ) lembar Asli surat Pernyataan tidak termasu daftar hitam yang di tanda tangani oleh LA TJENG selaku Direktur PT INTI PAPUA MANDIRI tanggal 13 / November 2013.
- 1 ( satu ) lembar foto copy ijasah dari Institut Sain Dan Teknologi Jayapura an.2013, tanggal 14 Mei 2013 yang di keluar olehKementrian Keuangan RI, Direktorat Jenderal PajakKantor Wilayah DJP Papua dan Maluku KantorPelayanan Pajak Pratama Jayapura Nomor : PEM .0291 / WPJ. 18 / 0403 / 2013, tanggal 14 Mei 20113.16 ( enam belas ) lembar foto copy surat tandapenerima dari Kementrian Keuangan RI, DirektoratJenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Papua danMaluku Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura.1 ( satu ) lembar Asli surat pernyataan tidak dalampengawasan pengadilan dan tidak pailit
2013, tanggal 14 Mei 2013 yangdi keluar oleh Kementrian Keuangan RI, Direktorat Jenderal PajakKantor Wilayah DJP Papua dan Maluku Kantor Pelayanan PajakPratama Jayapura Nomor : PEM . 0291 / WPJ. 18 / 0403 / 2013,tanggal 14 Mei 20113. 16 ( enam belas ) lembar foto copy surat tanda penerima dariKementrian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak KantorWilayah DJP Papua dan Maluku Kantor Pelayanan Pajak PratamaJayapura. 1 ( satu ) lembar Asli surat pernyataan tidak dalam pengawasanpengadilan dan tidak pailit
SYAHLAN MANNASSAI, SH
Terdakwa:
SYAIFUL AKBAR MAKSUM, ST. MT
148 — 204
Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kKegiatan usahanyatidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk danatas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana.7. Pemilik, komisaris dan / atau pengurus perusahaan tidak ada yangmerupakan pegawai K/L/D/I dan/atau pejabat negara, boleh pegawaiK/L/D/ tetapi sedang cuti diluar tanggungan negara dibuktikandengan dokumen resmi.8. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasapengiriman.9.
Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kKegiatan usahanyatidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk danatas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana.7. Pemilik, komisaris dan/atau pengurus perusahaan tidak ada yangmerupakan pegawai K/L/D/ dan/atau pejabat negara, boleh pegawaiK/L/D/ tetapi sedang cuti diluar tanggungan negara dibuktikandengan dokumen resmi.8. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasapengiriman.9.
Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kKegiatan usahanyatidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk danatas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana;7. Pemilik, komisaris dan/atau pengurus perusahaan tidak ada yangmerupakan pegawai K/L/D/I dan/atau pejabat negara, boleh pegawaiK/L/D/ tetapi sedang cuti diluar tanggungan negara dibuktikandengan dokumen resmi;8.
227 — 62
para investor yangmenjadi Group/Down Line Terdakwa, maka pada tanggal 12Februari 2017 Terdakwa mendaftarkan gugatan kepada Saksi9(KSP Pandawa Mandiri Group) di Pengadilan Tata Niaga atauPerdata Khusus PKPU (Penundaan Kewajiban PembayaranUtang) dengan nilai gugatan sebesar Rp.45.073.000.000,(empat puluh lima milyard tujuh puluh tiga juta rupiah) dan padatanggal 12 April 2017 gugatan Terdakwa diterima selanjutnyatanggal 31 Mei 2017 KSP Pandawa Mandiri Group dan SdrNuryanto alias Dumeri dinyatakan Pailit
72 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal demikian juga disampaikan sendiri oleh berbagai pengadilan yangmenyatakan bahwa bukti dapat dipertimbangkan, antara lain PutusanNo. 28/Pailit/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst tanggal 9 Oktober 2002, yangrnenyatakan bahwa buktibukti yang aslinya tidak dapat diperlihatkanHal. 68 dari 94 hal.Put.Nomor 151 K/Pdt.SusPHI/2013.10.8.10.9.aslinya di persidangan, statusnya adalah sebagai permulaan buktisebagaimana dimaksud Pasal 1890 KUHPerdata;Lagipula jika Judex Facti Pengadilan WHubungan Indusirial padaPengadilan
106 — 27
Putusan Nomor :216/Pdt.G/2017/PN.Bks.TERGUGAT I dan PENGGUGAT samasama telah dewasa dantidak berada dalam suatu pengampuan / pailit sehinggaPERJANJIAN PENYEDIAAN telah memenuhi syarat sahnyaterkait kecakapan pihakpihak yang membuat suatu perjanjiansesuai Pasal 1320 (1) KUHPerdata.b. Kedua, karena PERJANJIAN PENYEDIAAN telah dibuat tanpaada paksaan, tipu daya, dan tanpa ada kekhilafan dari masingmasing pihak yang membuatnya.
115 — 34
memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakilikemitraan tersebut;memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk UsahaMikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan padasubbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha nonkecil;memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil, kecuali untukPengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya,harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP)tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakilikemitraan tersebut;memiliki Kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk UsahaMikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kKemampuan pada subbidangpekerjaan yang sesuai untuk usaha nonkecil;memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil, kecuali untukPengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harusmemperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP)tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit