., dibawah sumpah padapokoknyamenerangkan sebagai hal halberikut : Bahwa ahli diajukan pemohon sebagai ahli hak asasi manusia ; Bahwa ahli pernah menjadi Komisioner KOMNAS HAM ; Bahwa putusan Mahkamah Kontitusi berkaitan dengan Hak AzaziManusia, karena Putusan MK berkaitan dengan penjaminan Hak; Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 130/PUUXIII/2015 yangberbicara tentang SPDP bersifat imperatif, tidak ada penafsiran lain; Bahwa SPDP harus disampaikan langsung dalam bentuk asli; Bahwa SPDP harus

Kodeco yang mempermasalahkan lahanyang Terdakwa kuasai tersebut yaitu masyarakat dayak namun sudahTerdakwa selesaikan;Bahwa Terdakwa tidak pernah menyewakan lahan kepada masyarakathanya mengizinkan masyarakat untuk menanam padi;Bahwa Terdakwa membangun pondok di lahan tersebut sekitar tahun2007 atau 2008;Bahwa lahan tersebut sampai saat ini masih Terdakwa pertahankanberdasarkan SK MK No. 35 dan SK MK No. 45, sudah juga menempuatau memperjuangkan lahan di KM. 26 tersebut sampai ke Komnas Hampada tahun

Bahwa saksi menerangkan ikut mediasi yang dilaksanakan dikantor bupati dimana tanggalnya saksi lupa, disana kelompok tanimenuntut haknya yang tertuang dalam MOU yang ditandatangani olehBupati, Kapolres Dan Dandim dan diketahui oleh KOMNAS HAM . Yangtipenuhi adalah Minyak kotor. Dalam mediasi terjadi perdebatan, padasaat itu. saksi dari Komisi IIl bagian Limbah, tidak ditemukankesepakatan, dimana pihak perusahaan menyatakan tidak ada mikodan masyarakat tetap menuntut haknya.

saksimenyatakan Ya tidak apaapa; Bahwa saksi menerangkan selama terdakwa ANAWAWIKmemegang tongkat komando tidak perlu melapor kepada saksi;Halaman 121 dari 163 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Tbh Bahwa saksi menerangkan dimana menyampaikan kepadaPanglima PAO dalam melakukan aksi jangan melanggar hukum atausesaul dengan aturan yang ada; Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui hasil labor yangdilakukan oleh Pemda; Bahwa saksi menerangkan jangan sampai persoalan inimencoreng Pemda yang telah diketahui oleh Komnas

Jayadi Damanik, M.Si dibawah janji menurut Agama Kristenyang pada pokoknya menerangkan :Bahwa, Riwayat pekerjaan/jabatan adalah Staf Komnas HAM;Bahwa, Ahli menerangkan bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa;Bahwa, menurut Ahli kebebasan berpikir adalah hak yang tidak dapatdikurangi, dapat dilakukan pembatasan oleh UndangUndang berdasarkanketentuan normanorma, Hak berpikir itu tidak bisa dikurangi (progatif ) .Bahwa, Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 Ayat (2) Undangundang RI No.19tahun 2016 tentang Perubahan

Tomboydan Almarhumah Elisabet Tomboy Keba (orang tua kandungPenggugat) ;Bahwa Kementrian Dalam Negeri tanggal 22 April 2019 melaluisurat yangditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur yangmenyatakan tanahsaudari Sofia Tomboy selaku ahli waris dariAlmarhum Leonard Tomboy atastanah yang terletak di KelurahanOebobo, kecamatan Kupang Selatan Kabupaten Kupang yangdikuasai Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang agardikembalikan kepada ahli waris sesuai buktibukti dokumen yangada, demikian juga surat dari Komnas

Bahwa saksi menerangkan ikut mediasi yang dilaksanakan dikantor bupati dimana tanggalnya saksi lupa, disana kelompok tanimenuntut haknya yang tertuang dalam MOU yang ditandatangani olehBupati, Kapolres Dan Dandim dan diketahui oleh KOMNAS HAM . Yangtipenuhi adalah Minyak kotor. Dalam mediasi terjadi perdebatan, padasaat itu. saksi dari Komisi IIl bagian Limbah, tidak ditemukankesepakatan, dimana pihak perusahaan menyatakan tidak ada mikodan masyarakat tetap menuntut haknya.

saksimenyatakan Ya tidak apaapa; Bahwa saksi menerangkan selama saksi ANAWAWIK memegangtongkat komando tidak perlu melapor kepada saksi;Halaman 126 dari 167 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Tbh Bahwa saksi menerangkan dimana menyampaikan kepadaPanglima PAO dalam melakukan aksi jangan melanggar hukum atausesaul dengan aturan yang ada; Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui hasil labor yangdilakukan oleh Pemda; Bahwa saksi menerangkan jangan sampai persoalan inimencoreng Pemda yang telah diketahui oleh Komnas

Bahwa saksi menerangkan ikut mediasi yang dilaksanakan dikantor bupati dimana tanggalnya saksi lupa, disana kelompok tanimenuntut haknya yang tertuang dalam MOU yang ditandatangani olehBupati, Kapolres Dan Dandim dan diketahui oleh KOMNAS HAM. Yangtipenuhi adalah Minyak kotor. Dalam mediasi terjadi perdebatan, padasaat itu. saksi dari Komisi III bagian Limbah, tidak ditemukankesepakatan, dimana pihak perusahaan menyatakan tidak ada mikodan masyarakat tetap menuntut haknya.

menjawab Menyampaikan aspirasi kelompok tani lalu saksimenyatakan Ya tidak apaapa; Bahwa saksi menerangkan selama terdakwa ANAWAWIKmemegang tongkat komando tidak perlu melapor kepada saksi; Bahwa saksi menerangkan dimana menyampaikan kepadaPanglima PAO dalam melakukan aksi jangan melanggar hukum atausesaul dengan aturan yang ada; Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui hasil labor yangdilakukan oleh Pemda; Bahwa saksi menerangkan jangan sampai persoalan inimencoreng Pemda yang telah diketahui oleh Komnas

Bahwa saksi menerangkan ikut mediasi yang dilaksanakan dikantor bupati dimana tanggalnya saksi lupa, disana kelompok tanimenuntut haknya yang tertuang dalam MOU yang ditandatangani olehBupati, Kapolres Dan Dandim dan diketahui oleh KOMNAS HAM . Yangtipenuhi adalah Minyak kotor. Dalam mediasi terjadi perdebatan, padasaat itu. saksi dari Komisi IIl bagian Limbah, tidak ditemukankesepakatan, dimana pihak perusahaan menyatakan tidak ada mikodan masyarakat tetap menuntut haknya.

apa kamu kesinidan dia menjawab Menyampaikan aspirasi kelompok tani lalu saksimenyatakan Ya tidak apaapa; Bahwa saksi menerangkan selama saksi ANAWAWIK memegangtongkat komando tidak perlu melapor kepada saksi;Halaman 127 dari 168 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Tbh Bahwa saksi menerangkan dimana menyampaikan kepadaPanglima PAO dalam melakukan aksi jangan melanggar hukum atausesaul dengan aturan yang ada; Bahwa saksi menerangkan jangan sampai persoalan inimencoreng Pemda yang telah diketahui oleh Komnas

Riwayat Pendidikan:Mediator kasus Keluarga,Perempuan dan Anak berhadapandengan Hukum,Korporasi, Lulus tahun 2013PPRA LLIIl Lemhannas RI 2014Riwayat Pekerjaan :Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember19872006.Advokad Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum UniversitasMuhammadiyah Jember 19921998Ketua Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A)Kabupaten Jember 20042007Konsultan Hukum dan Kebijakan Program Transparansi danPartisipasi Kementrian Dalam NegeriBank Dunia 20062010Komisioner Komnas

KPPPAKemendiknas 2013Sebagai AHLI PTPPO di tingkat penyidikan dan Peradilan.Sebagai AHLI KDRT di tingkat penyidikanSebagai AHLI Kekerasan Seksual di tingkat penyidikan.Sebagai AHLI Korporasi dalam kasus TPPPO di PN BekasiHalaman 117 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN KpgBahwa ahli tidak mengenal METUSALAK SELAN dan YUFRINDA SELANAlias MELINDA SAPAY dan tidak ada hubungan keluarga.Bahwa ahli tidak mengenal Terdakwa TONY PAH, dan tidak adahubungan keluarga.Bahwa ahli Sebelumya bertugas di Komnas

Putusan Pengadilan Nomor 476/PDT.G/2003/PN.JKT.PST antaraForum Warga Kota Jakarta (FAKTA) melawan Komisi Nasional HakAsasi Manusia (Komnas HAM):. Putusan Pengadilan nomor:384/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST., antaraYayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia melawan Presiden RIdalam kasus semburan lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur;Halaman 47 Putusan Nomor 413/Pdt.G/2017/PN Jkt.Psti. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor284/Pdt.G/2007/PN.JAK.SEL.

dan ataumencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin olehUndangundang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akanmemperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanismehukum yang berlaku;Menimbang, bahwa hal yang terpenting dalam menilai suatupelanggaran HAM menurut undangundang tersebut bukanlah PengadilanNegeri akan tetapi terdapat lembaga khusus yang menangani hal tersebut yaituKomisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas

MA dan MK, beberapa lembaga dan Kementrian juga bekerjasamadengan PERADI pimpinan PARA TERGUGAT antara lain dengan KementerianPemberdayaan Perempuan dan Anak yaitu dilakukannya penandatanganan NotaKesepemahaman (MoU) pada tanggal 19 Desember 2017 tentang PenyelenggaraanPenanganan Terpadu Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Bersama denganMenteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial,Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Mahkamah Agung, KejaksaanAgung, Polri, Komnas

Karena nya tidak ; KURANG CERMAT Jjika alat bukti P4 telahdikesampingkan oleh Majelis Hakim.ALAT BUKTI ( P5) YANG TELAH DIKESAMPINGKANSekiranya Majelis Hakim cermat dan teliti, maka seharusnya dari alat bukti (P5)photo copy Surat Komnas HAM RI didapat petunjuk mengarah ke alat bukti P1yang sangat relevan substansinya dengan alat bukti P1 atau alas Hak TanahKTPPT/KRPT No 413 an.Ishak, yaitu sob; Diperoleh keterangan dari alat bukti P5 pada bagian Perihalnya tertulis sbb : Pengaduan Sdr.Sri,dkk + 554

Ketua KPK/ Komnas HAM ditandatangi oleh atas nama JaksaAgung Republik Indonesia (Jampidsus), atas nama Jampidsus (Dirdik) ataukepala Kejasaan Tinggi atau Negeri atau Cabjari merupakan contoh formatSurat dinas yang digunakan apabila diperuntukkan untuk antar atau keluarinstansi pemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Hakimberkesimpulan bahwa penggunaan Nota Dinas oleh Termohon sebagai SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor R34/L.2.31/Fd.1/07/2020tanggal 16 Juli 2020

.: Bahwa Ahli saat ini bekerja sebagai Wakil Ketua Komnas HAM, Ahlimendapatkan gelar master di amerika bidang intellectual property, Ahlidosen di beberapa perguruan tinggi, Ahli pernah bertugas diKementrian Perindustrian, Ahli pernah menjabat Kabag Hukum diDirektorat Paten, pernah menjadi kepala divisi hukum di kantor wilayahhukum dan HAM Jawa Timur, terakhir Ahli menjabat Direktur HakCipta Desain Industri di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual,sebelum saksi pensiun tahun 2010 saksi menjabat

PEPUTRA SUPRA JAYA kepada Ketua KOMNAS HAM RI No.106.C./EXT/PSJLGL/VIII/2016 tertanggal 25 Agustus 2016. PermohonanDukungan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa SawitHalaman 191 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plw70.fade72.73.74.75.76.Program Plasma KKPA atas nama PT. PEPUTRA SUPRA JAYA berikut tandaterimanya (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T69 ;Surat PT. PEPUTRA SUPRA JAYA kepada Bapak Ketua KomisiPemberantasan Korupsi (KPK) RI No. 106.D.

Peputra Supra Jaya telah mengirim surat kepada BapakPresiden RI No.106.B/EXT/PSJLGL/VIII/2016 tertanggal 16 Agustus 2016 (buktiT68), kepada KOMNAS HAM RI No.106.C/EXT/PSJLGL/VIII/2016 tertanggal 25Agustus 2016 (bukti T69), kepada KOMIS PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)RI No.106.D/EXT/PSJLGL/VIII/2016 tertanggal 25 Agustus 2016 (bukti T70),kepada Dirjen Perkebunan Pertanian RI No.106.E/EXT/PSJLGL/VIII/2016tertanggal 25 Agustus 2016 (bukti 171), kepada Bapak Presiden RINo.126.E/EXT/PSJLGL/IX/2016 tertanggal

PEPUTRA SUPRA JAYA kepada Ketua KOMNAS HAM RI No.106.C./EXT/PSJLGL/VIII/2016 tertanggal 25 Agustus 2016. PermohonanDukungan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa SawitProgram Plasma KKPA atas nama PT. PEPUTRA SUPRA JAYA berikuttanda terimanya (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T69 ;Surat PT. PEPUTRA SUPRA JAYA kepada Bapak Ketua KomisiPemberantasan Korupsi (KPK) RI No. 106.D.

Nomor 40 K/Pdt.SusPHI/2015Bahwa Judex Facti sepatutnya wajib merujuk pada UndangUndang Nomor 39Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Pasal 89 ayat (3) huruf h,pemberian pendapat berdasarkan persetujuan ketua pengadilan terhadapperkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkaratersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik danacara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAMtersebut wajib diberitahukan oleh Hakim kepada para pihak;

hari Kamis 30 Juli 2015 sekitar jam 05.00 Wib pada saatSaksi baru pulang kerja ada Polisi yang sedang nyari suami Saksi danSaksi bersama anak Saksi juga dibawa ke kantor Satuan Narkoba PolresBogor.Halaman 80 dari 120 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 242/Pid.Sus/2016/PN.Cbi Bahwa Saksi mendapatkan perlakukan yang tidak benar yaitu adanyapenahanan terhadap diri Saksi dan anak Saksi yang masih berusiadibawah umur Bahwa Saksi telah melaporkan perbuatan Aparat kepolisian Bogor keKOMNAS ANAK dan KOMNAS

kepada Tergugat dan Tergugat II, ParaPenggugat telah mengajukan keberatan kepada Kepala Badan PertanahanNasional, Turut Tergugat VI dan kepada Turut Tergugat VII dengan suratPara Penggugat bertanggal 12 Mei 2005 dan tanggal 2 Juni 2005 ;Bahwa sejak tahun 1996 hingga saat ini Para Penggugat tidakmendapatkan kepastian hukum dalam penyelesaian masalah penguasaanpihak lain atas tanah milik Para Penggugat incasu, meskipun ParaPenggugat telah meminta penyelesaian secara musyawarah dan mufakatmelalui Komnas

Ketua KPK/ Komnas HAM ditandatangi oleh atas nama JaksaAgung Republik Indonesia (Jampidsus), atas nama Jampidsus (Dirdik) ataukepala Kejaksaan Tinggi atau Negeri atau Cabjari merupakan contoh formatsurat dinas yang digunakan apabila diperuntukkan untuk antar atau keluarinstansi pemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Hakimberkesimpulan bahwa penggunaan Nota Dinas oleh Termohon untukmenerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor R35/L.2.31/Fd.1/07/2020tanggal 16 Juli 2020 bukan