karenanya biayabiaya yang Pemohon Bandingbayarkan kepada Detpak Holding adalah dalam rangkamendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;Bahwa sesuai dengan Pasal 6 Ayat 1: UndangUndang PajakPenghasilan Nomor 17 Tahun 2000 disebutkan sebagai berikut:Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeridan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan brutodikurangi: biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memeliharapenghasilan termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaandengan pekenaan

7 huruf f : Pengadaan Barang/Jasa di desa menerapkan prinsipakuntabel yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yangterkait pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungJawabkan.Pasal 12 Ayat 1 : Swakelola merupakan kegiatan pengadaanBarang/Jasa dimana pekernjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/ataudiawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan.Ayat 2 : Pelaksanaan swakelola oleh TPK meliputi kegiatanpersiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, danpertanggung jawaban hasil pekenaan

Pekenaan yang bersifat musiman; ataud.

Dalam salah satu diktum tentang ketentuan angka 1 (satu) SuratPerintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 38/SPMKDPKP/X/2006/511.2 tertanggal 16 Oktober 2006 yang menyatakansebagai berikut: Pelaksanaan pekenaan tersebut diatasdilaksanakan selama 730 (tujuh ratus tiga puluh) hari kalenderyang dimulai dari diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja(SPMk) ini, yaitu dari tanggal 18 Oktober 2006 s/d 17 Oktober2008; Halaman 44 dari 117 lembar Putusan No.4/Pdt.G/2013/PN. TBH.d.

IntiTeknika tetap dipergunakan oleh THEDI.Tanggapan Para Terdakwa : Bahwa para terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksiSaksi RENI STEFANUS TALAN, SE Alias RENI dalam persidangan memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluargadengan para terdakwa; Bahwa kapasitas saksi dalam paket pekerjaan pengadaan kapal pengawas/speedboatadalah sebagai Bendahara Pengeluaran; Bahwa dana yang dianggarkan untuk paket pekenaan

Geni Firuliandhini, MT di yang terdapat di dalam berita acaratersebut palsukan oleh Boby Samra, /alu terdakwa Afied Syahroni membantuagar kontrak pekenaan bisa di addendum dengan menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan selaku PPTK dengan menanda tangani berita acara tersebut,berdasarkan rapat tersebut di buatelah justifikasi teknis oleh saudara BobySamra selaku konsutan pengawas yang menyimpulkan danmerekomendasikan bahwa yang isinya panjang

31Oktober 2013 adalah berdasarkan pada kehendak dari Para Pihak (i.c.PENGGUGAT dan TERGUGAT 1) yang menghadap kepada TERGUGAT Ilselaku Notaris untuk melakukan perbuatan hukum berupa perjanjian yang selanjutnya TERGUGAT Il tuangkan dalam sebuah perjanjian, sebagaimanayang dinyatakan dalam doktrin hukum yang dikemukakan oleh Habib Adjiedalam artikelnya yang berjudul Merekontruksi : Hubungan Hukum Notaris DanPenghadap/Para Penghadap pada halaman 2, yang menyatakan:Dalam praktek Notans melakukan suatu pekenaan

Kemudian, yang tidakmelakukan kewayjiban sama sekali dan tidak sesuai dengan spesifikasi teknisyang disepakati tersebut itulah yang perlu dibuat kesepakatan, misalnya:berita acara pemeriksaan pekenaan. Tetapi ada juga temuan wanprestasiyang tidak mengerjakan pekerjaan sama sekali, itu sudah faktual pak.Jadidilihat pun memang tidak ada pekerjaannya. Nah, itu sudah wanprestasl.Sama sekali pekerjaannya tidak ada. Nah, jadi, bank garansi bagaimana ?Bunyi bank garansi itu seperti apa ?

Tergugat III mendasarkan pada ketentuanPasal 93 Perpres Nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut:Pasal 93(1) PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila:a. denda keterlambatan pelaksanaan pekenaan akibat kesalahanPenyedia Barang/Jasa sudah melampaui 5% (lima perseratus)dari nilai Kontrak;b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakankewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalamJangka xvaktu yang telah ditetapkan;c.

(b) Sewa Beli, dilakukan terhadap buktipembayaran Sewa Beli (contoh invoice uangmuka, angsuran);(c) Untuk peralatan sewa, selain menyampaikansurat perjanjian sewa harus disertai denganbukti kepemilikan/penguasaan terhadapperalatan dari pemberi sewa.(2) Pencantuman merk, tipe, dan lokasi peralatan dalamdaftar isian peralatan tidak menggugurkan.(3) Jenis, kapasitas, dan jumlah yang disediakan untukpelaksanaan pekenaan sesuai dengan yangdisyaratkan.(4) Dalam hal jenis, kapasitas, komposisi dan jumlahperalatan

Syang Prajokoselaku Komisaris Utama PT Langgeng Joyo Makmur Abadi, yaitu di Jalan AnmadYani, Komplek Palapa Il A Nomor 31 Pontianak;Bahwa sesuai dengan kontrak pekerjaan, proyek tersebut mulai dikerjakan olehterdakwa pada tanggal 31 Januari tahun 2008 dengan lama masa pekerjaanselama 240 hari kalendar dan masa perawatan pekerjaan selama 190 (seratussembilan puluh) hari kalender;Bahwa setelah pekerjaan pembangunan pelabuhan laut paloh tersebut dikerjakan oleh Terdakwa terdapat selisih volume pada pekenaan

Peserta yang memenangkan tender dan tidak menyampaikanrincian komponen biaya penerapan SMKK secara lengkap, makapada saat pelaksanaan pekenaan harus melaksanakan semuakomponen biaya penerapan SMKK.Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka evaluasi yang dilakukan olehTERGUGAT sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangHalaman 57 dari 127 Halaman.

dipersamakan yang dikeluarkan oleh bankatau lembaga keuangan non bank;dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrakkontrak yang dananyasebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pirraaman/shibah luarnegeri;berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekananserta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barangyang diperiksa;surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakandi luar wilayah kerja;.Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekenaan

Pasal 89 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan JasaPemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : Pembayaran prestasipekerjaan dapat diberikan dalam bentuk : a. pembayaran bulanan, b.pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekenaan (termin), c.pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan"2.

Pasal 89 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan JasaPemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : Pembayaran prestasipekerjaan dapat diberikan dalam bentuk : a. pembayaran bulanan, b.pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekenaan (termin), c.pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan:2.

Pasal 89 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan JasaPemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : Pembayaran prestasipekerjaan dapat diberikan dalam bentuk : a. pembayaran bulanan, b.pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekenaan (termin), c.pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan"2.

MND A SKNorma indeks; dan/atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.6) Pasal 87 ayat (3) Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, denganmelakukan sub Kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekenaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis.7) Pasal 89 ayat (2) Pembayaran prestasi pekeyaan diberikan kepada penyedia barang/jasa senilai prestasi pekeryjaan yangditerima setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka dan denda apabila

Norma indeks; dan/atau informasi lain yang dapatdipertanggungjawabkan.Pasal 87 ayat (3) Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkanpelaksanaan pekenaan utama berdasarkan Kontrak, denganmelakukan sub Kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagianpekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis.Pasal 89 ayat (2) Pembayaran prestasi pekerjaan diberikankepada penyedia barang/jasa senilai prestasi pekerjaan yangditerima setelah dikurangi angsuran pengembalian uang mukadan denda apabila ada, serta pajak.Pasal

hukum sehingga haruslah dinyatakan tidak diterima;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkaneksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat Kabursebagai berikutMenimbang, bahwa untuk menyatakan suatu gugatan kabur adalah apabilagugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) UndangUndangNomor 5 Tahun 1986, di mana ketentuan tersebut mengatur halhal yang harustermuat dalam suatu Gugatan yakni:a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekenaan

Penggugat Konvensi lalai untukmelaksanakan isi putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatanhukum tetap (inkracht van gewisjde) ;Menimbang, bahwa pokok gugatan Rekonvensi ini adalah : Apakahbenar Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukanperbuatan melawan hukum karena menghalanghalangi Para PenggugatRekonvensi/Para Tergugat Konvensi menenima pembayaran uang pembebasantanah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan cara mengajukan caraberkirim surat kepada Dinas Pekenaan

PPU dengan menelpon Terdakwa dengan mengatakanbahwa ada pekenaan di bidang pemetaan, itu kan bidang kamuagar kamu masuk untuk ikut kegiatan nanti saya bantu yangkemudian Terdakwa langsung melakukan pengecekan di LPSEternyata memang betul ada pekerjaan pemetaan, ketika ituTerdakwa langsung menelpon Saksi SJAMBAS CHOTIB selakuDirektur PT. Aria Graha dengan tujuan meminjam perusahaan,ketika dikantor PT. Aria Graha Terdakwa bertujuan untukmeminjam perusahaan namun dari pihak PT.

manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasipelaksanaan yang diajukan; dan bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan persyaratanyang ditetapbkan dalam Dokumen PemilihanDari apa yang diuraikan secara garis besar seperti tersebut diatas yangmenyatakanmetode pelaksanaan pekeraan yg ditawarkan memenuhiHal 75 dari 114 hal Perkara Nomor 144.Pid.SusTPK/2015/PN.Smgpersyaratan substantif yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dandiyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekenaan

Seingat saya, nilai pekerjaan TA 2010 adalahsekitar Rp. 1O0Ojuta.Bahwa Saksi menerima dokumen gambar, RAB dari Martinus,berdasarkan BAP No. 44, yaitu:Setelah Konsultan Perencana (PTArkitek Team Empat) selesai melaksanakan pekerjaannya maka produkhasil pekerjaannya yaitu berupa Gambar Desain baik Struktur, ArsitekturHalaman 32Putusan Nomor 67/Pid.SusTPK/2018/PN.Jkt.Pstmaupun Mekanikal Elektrikal serta EE/ RAB diberikan kepada Sar.MADE MEREGAWA selaku PPK pada pekenaan dimaksud.

Anggaran yang digunakan untuk pekenaan iniHalaman 65Putusan Nomor 67/Pid.SusTPK/2018/PN.Jkt.Pstbersumber dari DIPA Nomer : 0548.0/99906.1/2009 tanggal 7 Mei2009 sebesar Rp.55 Milyar.

(untuk pekenaan tahun 2009).Kemudian pada tahun 2010, saya lupa nomer DIPAnya, kamikembali menerima alokasi anggaran sebesar Rp. 70 Milyar danpada DIPA perubahan di tahun yang sama sebesar Rp. 30 Milyaruntuk pekeryaan pembangunan RS Pendidikan tersebut di atas.Selanjutnya pada tahun 2011, saya lupa nomer DIPAnya, kamikembali menerima alokasi anggaran untuk pekerjaan tersebutsebesar Rp. 50 Milyar.

Selanjutnya dilakukan penataan tanah dan pembangunan.Waktu pembangunan sesuai dengan kontrak (Surat Perintah Kerja) jasapemborongan pekenaan pembangunan rumah sakit pendidikan khususpenyakit infeksi dan pariwisata selama 105 (seratus lima) hari (mulai 22September 2009 hingga 30 Desember 2009). Kontrak tersebut antaraPejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pekerjaan tersebut yaitu Drs.MADE MEREGAWA dan dari pihak PT.

Sudewa (Direktur : Suwanto);Bahwa semua berkas penawaran dari pihak rekanan langsung dimasukkanke kotak penawaran sehingga tidak ada petugas yang memasukkan danmenerima berkas penawaran tersebut ;Bahwa rekanan yang ditetapkan sebegai pemenang untuk pekenaan diafdeling VI dan afdeling XI adalah PT Mulia Perkasa dengan Direkturnyaadalah Syafrial Efendi ;Hal. 34Putusan Tipikor No. 17/Pid.Sus.K/2014/PN.MDNBahwa syaratsyarat yang dinilai sehingga PT Mulia Perkasa ditetapkansebagai pemenang adalah : Terdaftar