Oleh karena Penggugat selaku Direktur, bukanlah pekerja sebagaimanadimaksud UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan tidakberwenang mengajukan gugatan dalam perkara ini.Bahwa merujuk ketentuan pasal 94 ayat (1 ) jo pasal 105 ayat ( 1 ) sampaiayat (5 ) Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UU PT) dan status Penggugat bukanlah Pekerja melainkan sebagaiPengusaha sesuai dengan UU KetenagakerjaanBahwa pasal 94 ayat ( 1 ) UU PT menyebutkan bahwa anggota Direksidiangkat melalui RUPS

, sementara pasal 105 UU PT mengatur mengenaimekanisme pemberhentian Direksi oleh mekanisme RUPS pula.Apalagi saat ini Penggugat juga salah seorang pemegang saham dengantotal kepemilikan sebesar 1.45% pada Tergugat, sehingga dengan demikianPenggugat juga pemilik (owner) dari perusahaan, oleh karenanyaPenggugat tidak dapat bertindak sebagai pekerja sebagaimana dimaksudUU No.13 Tahun 2003.Pengadilan PHI tidak berwenang mengadili perkara ini (Kompetensiabsolut).Sesuai peran dan kedudukan penggugat selaku

, sementara pasal 105 UU PT mengatur mengenaimekanisme pemberhentian Direksi oleh mekanisme RUPS pula;Bahwa hal sebagaimana dijelaskan pada poin diatas sesuai denganpendapat Kemalsjah Siregar sebagai Praktisi Hukum Ketenagakerjaan yangmenyatakan bahwa jika seseorang beroleh jabatan sebagai Direksi lewatmandat RUPS, maka Penggugat wajib tunduk pada ketentuan UU PT, makasengketa seputar pengangkatan maupun pemberhentian Direksi UPAYAHUKUMNYA MELALUI PENGADILAN NEGERI.Gugatan Penggugat Kabur ( OBSCUUR

tidak jelas dan kabur, karena penggugat sendiridalam gugatannya tidak dapat menjelaskan maksud dari dalil gugatannyapada angka 1.Oleh sebab itu kiranya gugatan tersebut pada angka 1 tidak dapatdipertanggung jawabkan atau tidak jelas maksudnya, dan Tergugat denganjelas dan tegas menolak gugatan penggugat pada angka 1.DALAM POKOK PERKARA1Bahwa apa yang disampaikan dalam pokok perkara ini merupakan satukesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari eksepsi diatas.Bahwa memang benar Penggugat dalam RUPS

pertamakalinya diangkatsebagai pelaksana Jabatan Direktur sejak tahun 2006, kemudianberdasarkan rapat RUPS juga Penggugat selanjutnya diangkat sebagaiDirektur dalam masa jabatan 4(empat) tahun dan berakhir tahun 2010.Bahwa kemudian untuk mengikuti proses seleksi calon Direksi Penggugatharus mengikuti tes kemampuan dan kepatutan (Fit and profer test) yangdiselenggarakan oleh Bank Indonesia.

Biaya persiapan RUPS di ambon tanggal 03 Januari 2012 ;

Rp

5.000.000,00

45. Gaji dan THR bapak Purwanta bulan desember 2011 tanggal 03 Januari 2012 ;

Rp

20.000.000,00

46.

Biaya RUPS di ambon tanggal 19 Januari 2012;

Rp

50.000.000,00

49. Panjar gaji bapak Purwanta bulan januari 2012 tanggal 07 Februari 2012 ;

Rp

5.000.000,00

50.

Biaya akomodasi bapak Sumitro dari ambon ke banda PP dan biaya perjalanan dinas bapak Rajab Saleh utk RUPS di ambon tanggal 11 Februari 2012 ;

Rp

7.500.000,00

51.

Biaya transportasi dan akomodasi ke ambon dalam rangka RUPS tanggal 25 Februari 2012 ;

Rp

3.600.000,00

55.

Untuk Biaya RUPS di Ambon sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) ; tanpa bukti penggunaan dan tidakdiakui oleh saksi Ir. Antonius Purwanta selaku Direktur UtamaPT. Banda Permai, saksi Saleh Watiheluw, SE. MM selakuDirektur Produksi dan Pemasaran PT. Banda Permai karenaPT Banda Permai tidak pernah mengadakan RUPS ;8. Untuk Biaya persiapan RUPS di Ambon tanggal 03 Januari2012 sebsar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) tanpa buktipenggunaan dan tidak diakui oleh saksi Ir.

Banda Permai pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasatanggal 30 Desember 2009 yang di tetapkan dalam RUPS Sesuai Berita Acaratertanggal 30 Desember 2009 ;Halaman 27 dari 90 Putusan No. 8/Pid. Tipikor/2015/PT.AMB. Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Direktur Umum danKeuangan PT.

Biaya untuk RUPS di Ambon tanggal 19 Januari2012, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa SoemitroMalok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah) ;24.

pembebananHak Tanggungan kepada Tergugat Kelima (PT Bank MandiriTbk) wajib melalui mekanisme RUPS (Rapat UmumPemegang Saham) PT Sacna Graha Eka (Tergugat Kesatu).

JKT.Sel terhadap Tergugat I dan Tergugat I,mengenai permohonan pembatalan RUPS LB Pemegang Saham Tergugat I,dengan dalil RUPS LB tersebut tidak memenuhi kuorum karena ketidak hadiranpara ahli waris dari alm.

Mauli Regina Siahaan (Tergugat IV), mengenaipermohonan pembatalan RUPS LB Pemegang Saham Tergugat I, dengan dalilRUPS LB tersebut tidak memenuhi kuorum karena ketidak hadiran para ahliwaris dari alm.

Hal ini telah diperkuatsecara hukum bahwa Berita Acara RUPS Tergugat I yang dibuatdihadapan Notaris Tita Ariyani, SH telah mendapat pengesahan dari dan/atau diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI.

Dengandemikian penyelenggaraan RUPS tersebut secara yuridis formil telah sahdan mengikat para pihak terkait serta tidak ada pembatalan RUPS atasdasar putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.f Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kompetensi dan kewenanganapapun untuk menyatakan bahwa Tergugat I telah menyelenggarakanRUPS tanpa memenuhi persyaratan, sehingga RUPS tidak sah dan tidakmemiliki kekuatan hukum mengikat.3 Bahwa Tergugat V dengan ini menolak dengan tegas dalil Para Penggugat padaposita

.> Memberikan kuasa untuk menghadap pejabat yang berwenangmemberikan keterangan dan laporan, menghadiri rapat dan memberikanSuara, mengadakan perundingan dan sebagainya.8.Bahwa pada tanggal 21 Januari 2020 PT Dewa Mata Langit selakupemegang lima lembar saham Rimba Reptil mengirimkan surat kepadaPemohon perihal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB), sebagaimana ternyata terdapat dalam Pasal 79 ayat(2) dan (3) UU PT, Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaansatu

Bahwa oleh karena pada RUPSLB pertama pada tanggal 24 Februari2020 dan kedua pada tanggal 09 Maret 2020 tetap tidak mencapai kuorumuntuk melaksanakan RUPSLB, maka Pemohon mengajukan Permohonan iniagar yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Bali menetapkan Kuorumuntuk RUPSLB ketiga, sebagaimana ternyata sejalan dengan Pasal 86 ayat (5)UUPTdalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4)tidak tercapal, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilannegeri yang daerah hukumnya meliputi

Rimba Reptil Internasional, yang dikuatkan bukti P7 berupa suratPermintaan Penyelenggaraan RUPSLB Nomor 001/SK/DML/I/2020;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 78 ayat (1) UndangUndang Nomor 40tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur bahwa RUPS terdiri atas RUPStahunan dan RUPS lainnya dan pada pasal 78 ayat (4) UndangUndang Nomor 40tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur pula bahwa RUPS lainnya dapatdiadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan, dimanadidalam penjelasan

pasal 78 ayat (1) tersebut yang dimaksud dengan dengan RUPSlainnya dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS luar biasa;Menimbang, bahwa pasal 79 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa Direksi menyelenggarakan RUPStahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilanRUPS dan pada pasal 79 ayat (2) UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas diatur bahwa

Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:a.1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakili1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hakHalaman 10 dari 13 HalamanPenetapan Nomor 61/Pdt.P/2020/PNGinsuara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil;ataub.

Kereta Api (Persero) sehubungan dengan PerjanjianKerjasama Pembangnan Proyek Emplasemen Stasiun Bandung.Halhal lain yang muncul dalam rapat.Bahwa terhadap undangan Rapat Umum para Pemegang Saham (RUPS) tersebutdiatas, para Pemegang Saham lainnya tidak hadir, sedangkan PT.

PratamaMulti Graha mengirim surat yang menyatakan bahwa Direktur Utama (Direksi)tidak dapat hadir dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham (RUPS), dan mohonRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ditunda dan agar dilaksanakan kembalihari Senin, tanggal 12 Nopember 2007.Bahwa rapat tanggal 05 Nopember 2007 tetap yang dilaksanakan oleh DirekturUtama pemilik 40% saham PT. Prima Jaya Mandiri dengan dihadiri oleh KomisarisPT. Prima Jaya Mandiri Bpk.

Prima Jaya Mandiri hari Rabu, 24Oktober 2007 (Bukti P13D) ;Foto copy Surat Undangan Rapat Umum para Pemegang Saham(RUPS) PT. Prima Jaya Mandiri tanggal 26 Oktober 2007(Bukti P14) ;Foto copy Notulen Rapat PT. Prima Jaya Mandiri, hari Senin, 05Nopember 2007 (Bukti P14A) ;Foto copy Daftar Hadir Rapat PT. Prima Jaya Mandiri, hari Senin05 Nopember 2007 (Bukti P14B) ;Foto copy Surat Undangan Rapat ke2 (dua) dari Bpk. SoehermanDjaja selaku Direktur Utama PT.

Prima Jaya MandiriNo.37 pasal 22 (1) butir A dan pasal 22 (2) butir B dinyatakan bahwa Rapat Umum20Pemegang Saham (RUPS) dapat dilakukan yang sedikitnya dihadiri separo dari jumlahsaham dengan hak suara sah, apabila tidak korum dapat diulang ;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat bukti yang ada telah terbuktibahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telah dilakukan, tetapi tidak pernahberhasil karena tidak memenuhi korum antara lain :e Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal Agustus 2007

(Bukti P8 dan P8A).e Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 7 September 2007(Bukti P11A, P11B, P11C dan P11D) ;e Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 24 Oktober 2007(Bukti P13 A,B,C,D) ;e Undangan Rapat tanggal 5 Nopember 2007 (Bukti P14A dan P14B) ;e Undangan Rapat tanggal 12 Nopember 2007 (Bukti P15, P15B) ;e Undangan Rapat tanggal 17 Desember 2007 (Bukti P16, P16A, P16B,P16C) ;e Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 7 Januari 2008(Bukti P17, P17A, P17B dan P17C

Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat14 (empat betas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengantidak memperfiitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS."Merupakan fakta hukum, pengumuman melalui Harian Umum PikiranRakyat tertanggal 2 Februari 2016 mengenai pelaksanaan RUPSLBPT.

Keberadaan akta Nomor 131 tertanggal 30 Agustus 2013berdasarkan perubahan dari akta sebelumnya yaitu akta Nomor 27tertanggal 17 Maret 2009 yang justru pada faktanya TERGUGAT IIsama sekali tidak pernah dipanggil dan tidak pernah menghadiriRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPS LB sebagaimana telah dituangkan / diputuskan pada akta nomor 27tertanggal 17 Maret 2009 sehingga keberadaan akta Nomor 131tertanggal 30 Agustus 2013 atas dasar perubahan dari akta Nomor27 tertanggal 17 Maret 2009 tersebut

Pasal 15 huruf (g) UUPT yangmenyatakan : RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 14(satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan haksuara hadir atau diwakili, kecuali UndangUndang dan/atauanggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebihbesar.""

Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat(1) memuat sekurang kurangnya penetapan tempat dantatacara penyelenggaraan RUPS"Demikian halnya, berdasarkan ketentuan pasal 16 Anggaran Dasarpada Akta Pendirian nomor : 8 tanggal 2 Maret 1989 berdasarkankeputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia NoC2.10763.HT.01.01TH'89 Jo.

Natatex Prima, dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimanayang telah diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (4)UndangUndang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas("UUPT").Ketentuan Pasal 82 ayat (1) UUPT menyatakan :"Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengantidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS",Hal 13 dari 21 putusan Nomor 174/Pdt/2017/PT.

Santoso Teknindo baik secara lisanmaupun secara tertulis serta untuk mengadakan:Permohonan mengadakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham),PT. Santoso Teknindo/"klarifikasi mengenai:a. Perusahaanperusahaan yang baru di bentuk/dibuat olehanggota Direksi atau Komisaris/oemegang saham lainnya,dimana perusahaan tersebut mempunyai maksud dan tujuanyang sama dengan PT. Santoso Teknindo;b. Bahwa perusahaan yang baru tersebut, banyakmempergunakan fasilitasfasilitas milik PT. Santoso Teknindo;c.

Santoso Teknindo (RUPS), pada hari Jumat tanggal 21Oktober 2011 (Bukti P 7/ terlampir), dengan pokok acara;Membicarakan mengenai asetaset milik Perseroan dan asetasetmilik pribadi Bapak Tody Santoso yang dijadikan jaminan di Bank;Membicarakan mengenai perusahaanperusahaan yang barudibentuk/dibuat oleh anggota Direksi atau Komisaris/pemegangsaham lainnya, dimana perusahaan tersebut mempunyai maksuddan tujuan yang sama dengan Perseroan.Bahwa berdasarkan hasil Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT.

Santoso Teknindo, dan yang telah di rapatkan dalam RUPS PT.Santoso Teknindo tertanggal 21 Oktober 201 1;5. Bahwa berdasarkan pasal 138 dan pasal 141 UndangUndangNo.40 tahun 2007, kami mohon kehadapan Ketua PengadilanNegeri Tangerang agar;a. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;b. Menetapkan diadakan pemeriksaan, dan meng audit sertaappraisal, terhadap Perusahaan PT. Santoso Teknindo;c. Menunjuk dan mengangkat 3 orang ahli untuk melakukanpemeriksaan dan mengaudit terhadap PT.

saham, yakni;e Pemohon telah pernah meminta secara langsungmengenai data atau keterangan yang berkaitan dengandugaan PMH yang dilakukan oleh Perseroan, anggota Direksi atau DK;11e Namun permintaan data atau keterangan' secaralangsung itu ditolak atau tidak diperhatikan olehPerseroan; Syarat keempat ini ditegaskan pada pasal 138 ayat (4) yangmengatakan, permohonan pemeriksaan terhadap Perseroanbaru dapat diajukan setelah Pemohon terlebih dahulu memintadata atau keterangan kepada Perseroan dalam RUPS

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukkan ketua rapat, sesuai denganatau tanpa terikat pada ketentuan undangundang ini atau anggarandasar, dan/ataub.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat sesuai dengan atautanpa terikat pada ketentuan undang undang ini atau anggarandasar, dan/ataub.

pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengarpemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkanpemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabilapemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratantelah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.

yang wajar untukdiselenggarakan RUPS.(3) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud padaayat (2) memuat juga ketentuan mengenai:a.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat sesuai denganatau tanpa terikat pada ketentuan undang undang ini atauanggaran dasar, dan/ataub.

merupakan laporan bagi direksi yang diwajibkandilakukan setiap tahun, yang dilaporkan kepada Rapat UmumPemegang Saham minimal dilakukan satu kali dalam setahun,sedangkan apabila terdapat transaksi kecil yang ditentukan dalamanggaran dasar tidak perlu melaporkan pada RUPS namun dapatdilaporkan kepada komisaris;Bahwa RUPS adalah wadah para pemegang saham yang harusdilaksanakan paling sedikit setahun sekali itupun paling lama 6bulan setelah tutup buku perseroan;Bahwa RUPS Luar Biasa bisa saja dilakukan

, namun jumlahnyaberapa yang harus menyetujui diantara para pepegang saham tidakditentukan secara jelas dalam UUPT namun tergantung dengankebutuhan perseroan itu sendiri;Bahwa yang berwenang menyelenggarakan RUPS adalah direksikarena hal itu. merupakan kewajiban dari Direksi untukmelaksanakan RUPS;Bahwa dalam RUPS terdapat laporan yang dilakukan oleh direksiterutama mengenai laporan keuangan tahunan dimana disana akandilaporkan hasil kerja selama dalam tahun sebelumnya danrencana apa yang akan dilakukan

kedepannya dimana didalamRUPS tersebut merupakan pertanggung jawaban direksi dalammelakukan pengurusan perseroan;Bahwa setiap setelah dilakukan laporan keuangan oleh direksi yangdilakukan pada RUPS maka RUPS punya kewenangan untukmelakukan penglepaskan dan pembebasan terhadap kewajibandireksi, dalam artian berarti direksi tidak mempunyai kewajiban lagiterhadap semua yang telah dilaporkan direksi dalam RUPS;Bahwa direksi dalam pengurusan perseroan wajib dilandasi denganitikad baik dan penuh tanggung

;Bahwa ketika direksi menggunakan rekening pribadi yang tidakdilaporkan dalam RUPS maka hal tersebut tidak sesuai denganprinsipprinsip kKepengurusan perseroan secara baik;Bahwa ketika seorang direksi akan mengalihkan asset perusahaanmelebihi 50 % harus persertujuan RUPS itu yang diatur UUPT;Bahwa apabila tidak ada RUPS kemudian dilakukan pengalihanasset maka pada dasarnya itu merupakan pelanggaran dan apabilaterdapat kerugian terhadap perusahaan maka hal tersebut menjaditanggung jawab pribadi;Bahwa

karena dalam UUPTmewajibkan bagi perseroan untuk melakukan RUPS;Bahwa kalau ada kesepakatan untuk tidak melakukan RUPS makahal tersebut melakukan pelanggaran dan pelanggaran secaraberkelanjutan karena RUPS diatur didalam UUPT;Bahwa apabila tidak menyelenggarakan RUPS maka perseroantersebut telah melakukan pelanggaran karena UUPT mewajibkanuntuk melakukan RUPS;Bahwa kalau terjadi kepengurusan perusahaan tidak sesuai denganUUPT misalnya direksi dalam melakukan pengurusan perseroanyang penyebabnya

MandalaCipta Propertindo berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tertanggal 14102019 dan bukan bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri.Bahwa kami sampaikan kepada Penggugat bahwa Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) menurut Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang berbunyi:Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS,adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidakdiberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yangditentukan

dalam UndangUndang ini dan/atau anggaran dasar.Dan kami sampaikan perihal Risalah RUPS tersebut tidak wajib dibuat aktanotaris sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 90 UndangUndang Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.Dengan demikian dalildalil Penggugat terhadap diri Tergugat sebagai Personaadalah dalil gugatan yang kabur dan tidak jelas kKedudukan hukumnya.

Mandala Cipta Propertindo berdasarkanRapat Umum Pemegang Saham tertanggal 14 Oktober 2019;Bahwa kami sampaikan kepada Penggugat bahwa Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) menurut Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang berbunyi:Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalahOrgan Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikanHalaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2021/PN Cbikepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam

Mandala Cipta Propertindo berdasarkan RUPS tertanggal 14102019.Pada saat menandatangi SPK tersebut, Tergugat tidak bertindak atas namadiri sendiri sebagai pribadi.13.

MandalaCipta Propertindo berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tertanggal 14102019 dan bukan bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri.Bahwa kami sampaikan kepada Penggugat bahwa Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) menurut Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang berbunyi:Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS,adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikankepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan

Sebagai gantinya, RUPST mengangkat Bapak OngLiong Tik sebagai Direktur Perseroan...Bahwa pengangkatan Penggugat sebagai Direktur Perseroandari Tergugat dilakukan oleh RUPS pada tanggal 6 Juni 2017 tersebut diatas, telah sesuai dengan Pasal 94 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UU.PT), yang dikutip sebagai berikut:Pasal 94 ayat (1) UU.PT:Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.9.

Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.26.

Direksi yang ditetapkan dalamsetiap RUPS merefleksikan remunerasi untuk tahun berjalan sesuaitahun buku perusahaan(yakni Januari. s/d Desember setiap tahunnya), yang mencakup remunerasi anggota Direksi lama (yangHalaman 19 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Cbimelepaskan masa jabatannya pada RUPS tersebut), dan remunerasianggota Direksi baru (yang baru diangkat pada RUPS tersebut).Oleh karenanya, formula perhitungan remunerasi yang diuraikan olehPenggugat di dalam Gugatannya

Oleh karenanya, seandainyapun RUPSHalaman 39 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Cbimemutuskan untuk tidak memberikan remunerasi kepada direktur,maka hal ini tidak menyalahi ketentuan UU Perseroan Terbatas.Akan tetapi, dalam Perkara Perdata a quo, RUPS Tergugat, ataskebijakan dan diskresinya sendiri, menyetujui pemberian remunerasikepada Direksi dalam Keputusan RUPS.

Padahal, nilai remunerasi total untuk Direksi yangditetapkan dalam setiap RUPS merefleksikan remunerasi untuktahun berjalansesuai tahun buku perusahaan (yakni Januarisid Desember setiap tahunnya), yang mencakup remunerasianggota Direksi lama (yang melepaskan masa jabatannya padaRUPS tersebut), dan remunerasi anggota Direksi baru (yangbaru diangkat pada RUPS tersebut).

Putusan No.597/Pdt.G /2013/PN.Jkt.Sel23 Kemudian berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)tanggal 20 Mei 2013 yang dituangkan dalam Akta PernyataanKeputusan Rapat PT Famindo Xavustama Sukses No. 5 tanggal 27Mei 2013 pembelian saham oleh PARA PENGGUGAT telah disahkanRUPS sekaligus pula disepakati perubahan anggaran dasar termasukpeningkatan modal dasar, modal yang disetor dan modal yangditempatkan menjadi 5000 saham dengan nilai nominal Rp. 5 000000 000, dengan komposisi Penggugat memiliki 500

Bahwa oleh karena Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT FamindoXavustama Sukses No. 5 tanggal 27 Mei 2013 tidak juga diajukanpersetujuan kepada Menteri Hukum dan HAM hingga lewat waktu 30hari yang disyaratkan dalam pasal 21 ayat (7) UU No. 40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas, maka akta tersebut batal dan tidakmengikat secara hukum sehingga dengan demikian status dankedudukan PARA PENGGUGAT maupun TERGUGAT serta TURUTTERGUGAT menjadi kembali dalam kedudukan semula sebelumadanya RUPS';3.

Merubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan.Bahwa hasil dari RUPS tersebut dituangkan dalam Notulen RUPS yangditandatangani para pihak yang menghadiri RUPS tersebut, dan selanjutnyapada tanggal 27 Mei 2013 hasil RUPS dituangkan dalam Akta PernyataanKeputusan Rapat PT Famindo Xavustama Sukses No. 05 yang dibuat olehdan dihadapan TURUT TERGUGAT Ill selaku Notaris yang disepakatiHal 13 dari 24 Hal.

Putusan No.597/Pdt.G /2013/PN.Jkt.SelLe10.Bahwa hasil RUPS dibuat berdasarkan kesepakatan PARA PENGGUGAT,TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT , dituangkan dalam Notulen RUPSyang ditandatangani para pihaknya, kemudian sesuai ketentuan pasal 21UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas hasil RUPS tersebutwajib untuk dituangkan dalam akta notaris untuk memperoleh persetujuandari Menteri Hukum dan HAM;Bahwa mengingat hasil RUPS tersebut adalah hasil kesepakatan para pihakmaka terhadapnya berlaku ketentuan

pasal 1338 KUHPerdata yaitu hasilRUPS tetap mengikat para pihak yang membuatnya hingga adanyakesepakatan para pihak untuk mengakhirinya atau isi kesepakatanbertentangan dengan ketentuan yang berlaku, in casu tidak satupunkesepakatan yang dibuat dalam RUPS tersebut bertentangan denganketentuan hukum dan/atau dijadikan alasan oleh PARA PENGGUGAT untukmembatalkan hasil RUPS;Bahwa oleh karena itu TERGUGAT menolak semua dalil PARAPENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT telah melakukan wanprestasiterhadap

Hasbullah Chadid yang juga merupakan salahsatu Direktur pada PT.Jindo Kodeco Heavy Industry, namun dalam RUPS LuarBiasa ini tanpa dihadiri oleh Choi Gye Wol selaku Direktur Utama PT. JindoKodeco Heavy Industry serta Korea Development Company Limited sebagaipemegang saham terbesar, dan pada RUPS Luar Biasa tersebut Terdakwamengangkat dirinya sebagai Direktur Utama dan Saiful Mahdi Chalid sebagaiDirektur pada PT.

Jindo Kodeco Heavy Industry yang kemudian hasil RUPSLuar Biasa tersebut Terdakwa bawa ke Notaris Novarina Dewi, SH untukdibuatkan keputusan hasil RUPS Luar Biasa tersebut kedalam Akta Notaris;Bahwa selanjutnya Akta Notaris tentang keputusan hasil RUPS Luar Biasatersebut Terdakwa sahkan di Menteri Hukum dan HAM dengan pengesahanNo.AHU.16.192.AH.01.02 tanggal 27 April 2009;Bahwa kemudian Terdakwa Arjanto Moedjono pada sekitar awal BulanJanuari 2010 datang ke PT.

Jindo Kodeco Heavy Industry yang kemudian hasil RUPSLuar Biasa tersebut Terdakwa bawa ke Notaris Novarina Dewi, SH untuk dibuatkan keputusan hasil RUPS Luar Biasa tersebut kedalam Akta Notaris;Bahwa selanjutnya Akta Notaris tentang keputusan hasil RUPS LuarBiasa tersebut Terdakwa sahkan di Menteri Hukum dan HAM denganpengesahan No.AHU.16.192.AH.01.02 tanggal 27 April 2009;Bahwa kemudian Terdakwa Arjanto Moedjono pada sekitar awal BulanJanuari 2010 datang ke PT.

AHU16192.AH.01.02 tahun 2009tanggal 27 April 2009, berarti surat keputusan tersebut dibuat karena cacathukum dan tidak sah karena surat keputusan tersebut dibuat berdasarkan tatacara RUPS yang dibuat terdakwa sepihak / SEHINGGA, apabila RUPS yangdibuat oleh terdakwa tersebut TIDAK SAH, berarti RUPS yang adalah RUPSawal, sehingga terdakwa tidak berhak memiliki uang sewa lahan tersebut, danpertimbangan Majelis Hakim yang menyebutkan bahwa berdasarkan perjanjiansewa lahan milik PT.Jindo Kodeco Heavy

KITB dengan mengadakan RUPS Luar Biasa;Bahwa dalam RUPS Luar Biasa tanggal 16 Desember 2009 tersebut,membahas perubahan modal PT. TBMS dan susunan pengurus. Perubahanmodal dasar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) menjadiRp90.000.000.000,00 (sembilan puluh milyar rupiah). Komposisi modalperseroan PT.

MPM untukpelaksanaan joint Venture ;Bahwa tindak lanjut MoA tersebut di atas, pada tanggal 20 Juni 2008dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. KITB danberdasarkan RUPS luar biasa yang dihadiri oleh H. Arwin, SH selaku BupatiSiak, Ir. Aflah Aman selaku Pit. Direktur PD Sarana Pembangunan Siak, Sdr.Zulkifli Saleh dan Sdr. Wan Muhammad Yunus serta Terdakwa yang hasilnyahanya menyetujui pembentukan PT.

KITB dengan mengadakan RUPS Luar Biasa;Hal 22 dari 71 hal Put.No.2285 K/PID.SUS/2014 Bahwa dalam RUPS Luar Biasa tanggal 16 Desember 2009 tersebut,membahas perubahan modal PT. TBMS dan susunan pengurus. Perubahanmodal dasar dari Rp100.000.000.000, (seratus milyar rupiah) menjadiRp90.000.000.000,00 (sembilan puluh milyar rupiah). Komposisi modalperseroan PT.

TMBS yaituDewan Direksi dan Dewan Komisaris, serta telahmendapat persetujuan RUPS Luar Biasa PT. TBMS,Hal. 47 dari 71 hal. Put. No. 2285 K/PID.SUS/2014dimana RUPS PT. TBMS terdiri dari seluruh pemegangsaham PT. TBMS termasuk PT. KITB. Dan tidak adakeberatan dari seluruh Pemegang Saham PT. KITB6.4. Bahwa UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas tidak menganut terminologi grupyang mengacu pada perusahaan grup.

TBMS sepenuhnyamerupakan hasil keputusan RUPS PT. TBMS. Secara yuridis, PT KITB dan PT. TBMS adalah 2 badanhukum yang berbeda dan mandiri yang berhak danberwenang melakukan perbuatan hukum sendiri.6. Bahwa menurut Anggaran Dasar PT KITB, tindakan PemohonKasasi menempatkan uang PT. KITB dalam bentuk depositopada Bank Biru tidak memerlukanpersetujuan Dewan Komisarisatau RUPS PT. KITB, karena PENEMBATAN UANG PT.

TATO ) dan RisalahRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Perusahaan Dagang Tato(PT.TATO) sejak tahun 2002 hingga tahun 2010, dalam tenggang waktu 8(delapan ) hari setelah putusan ini berkekuatan hukumtetap ;4 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung rentengmembayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000.

bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan PengadilanTingkat Pertama dalam eksepsi, dengan pertimbangan dan alasan bahwa oleh karenaeksepsi sudah mempersoalkan pokok perkara , maka akan diputus dan dipertimbangkanbersamasama dengan pokok perkara ;Menimbang, bahwa tertulis Pasal 100 ayat (10), sebenarnya Pasal 100 ayat (1)dan ayat (3) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 adalah mengenai kewajibanseorang Direksi dari suatu perusahaan antara lain membuat daftar pemegang saham,daftar khusus, risalah RUPS

dan risalah rapat Direksi dan atas permohonan tertulis danpemegang saham, Direksi memberikan izin kepada Pemegang Saham untuk dapatmemeriksa daftardaftar tersebut ;Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat meminta diadakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) dan meminta pertanggung jawaban Turut Tergugat I danTergugat II mengenai Laporan Keuangan PT.

untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan bukti Penggugatyang diberi tanda P.2 dan P.3 tersebut ;Menimbang, bahwa apabila diperhatikan dengan seksama Pasal 100 ayat (1) danayat (3) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 adalah mengenai kewajiban seorangDireksi suatu perseroan Terbatas dan ini telah dilakukan oleh Tergugat I cq TurutTergugat II dan Tergugat II ;Namun yang dipersoalkan dalam gugatan dengan bukti yang diberi tanda P.2 dan P.3adalah teguran Penggugat kepada Tergugat untuk segera diadakan RUPS

TATOdan minta pertanggung jawaban Laporan Keuangan sejak tahun 2002 sampai dengantahun 2010 ;Menimbang, bahwa apabila yang diminta Penggugat adalah diadakan RUPS PTTATO maka mekanismenya adalah pada Pasal 80 UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 antara lain disebutkan Pemegang Saham yang meminta penyelenggaraan RUPSdapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerahhukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroantersebut ; Menimbang, bahwa dengan demikian ada bertentangan antara dasar gugatanPenggugat

Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham(RUPS) PT. Sintai Industri Shipyard tanggal 20 April 2013 (Bukti T9); 2.Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sintai Industri Shipyard Nomor :22 tanggal 22 April 2013 yang dibuat dihadapan Yola Yostiwanti, S.H.,M.Kn., Notaris di Batam (Bukti T10);Bahwa Bukti T9 berupa Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham(RUPS) PT. Sintai Industri Shipyard tersebut membuktikan bahwa RapatUmum Para Pemegang Saham (RUPS) PT. Sintai Industri Shipyarddihadiri oleh : 1.

Sintai Shipyard pada RUPS tanggal 20 April 2013 adalah sah(halaman 12 alinea 6); Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86UndangUndang PT. Nomor 40/2007 maka syarat yang mengharuskanterpenuhinya kourum dalam RUPS untuk pemilihan Direksi dan DewanKomisaris telah dipenuhi dengan demikian maka petitum point 6 jugaberalasan untuk dikabulkan (halaman 12 alinea 7).

Sintai Industri Shipyard, karena Pasal 111 ayat (6)UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatassudah menentukan : dalam hal RUPS tidak menentukan saat mulaiberlakunya pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggotaDewan Komisaris, pengangkatan, penggantian dan pemberhentianmulai berlaku sejak ditutupnya RUPS. Dengan demikian TermohonKasasi/Pemohon sudah tidak lagi sebagai Komisaris di PT. Sintai29Industri Shipyard sejak ditutupnya RUPSLB PT.

Sintai Industri Shipyardberdasarkan Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham (RUPS)PT. Sintai Industri Shipyard tanggal 20 April 2013 (Bukti T.9);2.13. Bahwa dari uraian di atas maka sesungguhnya sudah terbukti bahwaternyata Pemohon/Termohon Kasasi sudah tidak mempunyai LegalStanding untuk mengajukan permohonan pembubaran PT. SintaiIndustri Shipyard karena Pemohon/Termohon Kasasi tidak pemegangsaham yang sah, dan sudah tidak lagi sebagai komisaris sejak RapatUmum Para Pemegang Saham (RUPS) PT.

Sintai Industri Shipyard pada RUPS tanggal 20 April 2013adalah sah;Alinea ke 7:Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 UndangUndang PT. Nomor40/2007, maka syarat yang mengharuskan terpenuhinya kourum dalamsuatu RUPS untuk pemilihan Direksi dan Dewan Komisaris telah dipenuhidengan demikian maka petitum point 6 juga beralasan untuk harusdikabulkan;Bahwa dalam petitum poin 6 halaman 3 menjelaskan Tuan HendartoAchmad sebagai pemegang saham 35 %. Artinya Hakim TunggalMerrywati.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa atas nama PT.

Menetapkan PEMOHON dan atau kuasanya sebagai Ketua atau Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. ABINDO PRATAMA MANDIRI;

5. Menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa yang dipimpin oleh Direksi PT.

Konvensi:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; Menyatakan bahwa Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill telahmelakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat; Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk mengembalikan SahamPenggugat pada Perseroan Tergugat sebanyak 5% (lima persen) atausebesar 10 (sepuluh) Saham kepada Penggugat yang seharusnyamenjadi Hak Penggugat, melalui mekanisme Rapat Umum PemegangSaham (RUPS

materiil kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara inimempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan risalahrapat tersebut dibuat dalam Akta Notaris; Menghukum Tergugat dan Tergugat Ill untuk mengembalikan sahamPenggugat pada Perseroan Tergugat sebanyak 15% (lima belas persen)atau sebesar 30 (tiga puluh) saham kepada Penggugat yang seharusnyamenjadi hak Penggugat, melalui mekanisme Rapat Umum PemegangSaham (RUPS

Nomor 487 PK/Pdt/2018rapat tersebut dibuat dalam Akta Notaris; Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk mengembalikan sahamPenggugat pada Perseroan Tergugat sebanyak 37% (tiga puluh tujuhpersen) atau sebesar 30 (tiga puluh) saham kepada Penggugat yangseharusnya menjadi hak Penggugat, melalui mekanisme Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelahPutusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht vangewijsde) dan Risalah Rapat tersebut dibuat dalam Akta Notaris

Konvensi:Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat Ill telahmelakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk mengembalikan SahamPenggugat pada Perseroan Tergugat sebanyak 5% (lima persen) atausebesar 10 (sepuluh) Saham kepada Penggugat yang seharusnyamenjadi hak Penggugat, melalui mekanisme Rapat Umum PemegangSaham (RUPS

materiil kepada Penggugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluhjuta rupiah) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara inimempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan risalahtersebut dibuat dalam Akta Notaris;Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk mengembalikan sahamPenggugat pada Perseroan Tergugat sebanyak 37% (tiga puluh tujuhpersen) atau sebesar 30 (tiga puluh) saham kepaada Penggugat yangseharusnya menjadi hak Penggugat, melalui mekanisme Rapat UmumPemegang Saham (RUPS

Rasico Industry) danbukan merupakan kewajiban dari Para Tergugat selaku pribadi;41A.4.Lebih lanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undangundang Perseroan Terbatas 1995 di atas, hak atas deviden tersebuttimbul setelah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS). Sementara Undangundang Perseroan Terbatas 1995 itusendiri mengatur bahwa RUPS adalah organ tersendiri dari suatuperusahaan.

Melakukan sendiri pemanggilan UPS tahunan, ataspermohonan pemegang saham apabila Direksi atau Komisaristidak menyelenggarakan RUPS tahunan pada waktu yang telahditentukan;b.

Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat, sebagaimana telahB.2.B.3.kami ungkapkan di atas, bahwa dalam Pasal 62 UndangundangPerseroan Terbatas 1995, diatur bahwa munculnya hak atas devidendari suatu perusahaan, adalah setelah diadakannya RUPS;dalam Gugatan a quo, jelas bahwa gugatan yang diajukan olehPenggugat adalah prematur, karena faktanya belum pernah ada ataudilakukan RUPS yang membahas mengenai kinerja perusahaantermasuk membicarakan mengenai penggunaan laba;Mengenai belum adanya RUPS sebagaimana

Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalamneraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan,dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh rapat tersebut.dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan cara penggunaannya, lababersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh undangundang dan anggaran dasar perseroan sebagai deviden...

Judex Facti telah salah menerapkan hukum:Bahwa merujuk pada Undangundang 1/1995 Tentang PerseroanTerbatas, yaitu Pasal 61 hingga Pasal 68, maka prosedur pembagianatau pembayaran deviden kepada pemegang saham adalahberdasarkan keputusan RUPS Tahunan, atau keputusan RUPS LB,yang mana RUPS LB dilaksanakan berdasarkan permintaan daripemegang saham melalui surat tercatat, dengan disertai alasan danagenda, kepada Direktur atau Komisaris, dan apabila Direktur atauKomisaris tidak menyelenggarakan RUPS maka

Tergugat I Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh;

- Menyediakan daftar pemegang saham dan daftar khusus di tempat kedudukan Perseroan agar dapat dilihat oleh para pemegang saham khususnya Pengugat;

- Menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang yang memuat anggaran tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan datang, berdasarkan persetujuan RUPS

;

- Menyampaikan laporan tahunan sebagaimana telah ditetapkan oleh Undang-Undang kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Turut Tergugat I berakhir;

6.

>

- Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;

- Melaporkan kepada Turut Tergugat I selaku Perseroan mengenai kepemilikan saham Tergugat II dan/atau keluarganya pada Turut Tergugat I selaku Perseroan dan Perseroan lain; dan

- Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS

sebagaimana ditentukan dalamanggaran dasar;Ayat (2)Anggaran dasar dapat menentukan rencana kerja yang disampaikan olehDireksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatpersetujuan Dewan Komisaris atau RUPS, kecuali ditentukan lain dalamperaturan perundangundangan;Ayat (3)Dalam hal anggaran dasar menentukan rencana kerja harus mendapatpersetujuan RUPS, rencana kerja tersebut terlebin dahulu harus ditelaahDewan Komisaris;Pasal 66Ayat (1)Halaman 17 dari 154 Hal.

/ RUPS lainnyaberdasarkan ketentuanketentuan dalam UUPT maupun AktaPendirian 02, namun hanya merupakan surat undangan yang tidakjelas (obscuur) atau setidaktidaknya bukan merupakan PemanggilanRUPS / RUPS lainnya yang berhubungan dengan TURUT TERGUGAT (PT KISOJI TE JAKARTA);bukan merupakan Pemanggilan RUPS / RUPS lainnya yangberhubungan dengan TURUT TERGUGAT (PT KISOJI TEIJAKARTA) namun yang berhubungan dengan PT KISOJI TEI, yangtidak PENGGUGAT ketahui asal usulnya;Halaman 33 dari 154 Hal.

Utr.69.70.71. tidak memuat waktu RUPS / RUPS lainnya yang jelas sebagaimanatelah diwajibkan dalam UUPT; tidak memuat satu butir pun yang menyebutkan mengenai tempatRUPS / RUPS lainnya sebagaimana telah diwajibkan dalam UUPT; tidak memuat satu butir pun frasa pokok pemberitahuan bahwa bahanyang akan dibicarakan dalam RUPS / RUPS lainnya tersedia di kantorPerseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS / RUPS lainnyasampai dengan tanggal RUPS / RUPS lainnya diadakan sebagaimanatelah diwajibkan dalam

dan mengetahui RUPS tidakmembahas mengenai laporan keuangan padahal pembahasan laporankeuangan sudah diagendakan;Halaman 134 dari 154 Hal.

; Menyampaikan laporan tahunan sebagaimana telah ditetapkan olehUndangUndang kepada RUPS setelah ditelaah oleh DewanKomisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelahtahun buku Turut Tergugat berakhir;6.