Ditemukan 11604 data
WIBISANA ANWAR, S.H.
Terdakwa:
AGUS WIYONO Bin NURHASAN ALI
28 — 23
halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Sdnsesual dengan ketentuan pasal 187 huruf a KUHAP Berita Acara Pemeriksaan (BAP)penyidik atas nama Terdakwa Agus Wiyono Bin Nurhasan Ali tersebut dapatdikualifikasikan sebagai alat bukti Surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat(1) huruf Cc KUHAP;Menimbang, bahwa oleh karena Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikatas nama Terdakwa Agus Wiyono Bin Nurhasan Ali tersebut dibuat berdasarkansumpah jabatan dan pada saat pembuatannya tidak ada penekanan
91 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 161 ayat (2) UndangUndang Nomor 13/2003yang dalam penjelasannya menyatakan:Perjanjian Kerja atau peraturan perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama dapatmemuat pelanggaran tertentu yang dapat diberi peringatan pertama dan terakhir.Apabila pekerja/buruh melakukan pelanggaran Perjanjian Kerja atau peraturanperusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama dalam tenggang waktu masa berlakuperingatan pertama dan terakhir dimaksud, pengusaha dapat melakukan PemutusanHubungan Kerja;(dicetak tebal untuk penekanan
201 — 103
Saya ingin memberi penekanan dua hal,pertama isitilah pata jari tidak terdapat dalam kamus besar bahasaIndonesia. Pedoman umum pembentukan istilah bahasa Indonesia,maupun register ungkapan lainnya dalam bahasa Indonesia. Menurutdugaan saya sebagai ahli bahasa istilah atau ungkapan pata jari inimerupakan istilah persoalan yang merujuk pada latar belakang budayaorang yang membuat tulisan dengan menggunakan ungkapantersebut.
Dian Fitriansyah, SH
Terdakwa:
Mardianus Situmorang
94 — 73
Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan narkotikamenunjukkan ketidakpedulian Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNIuntuk menjauhi narkotika sebagaimana penekanan Panglima TNI agarsetiap Prajurit TNI tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, karenadampak dari menggunakan narkotika utamanya terhadap diri sendiri akanmempengaruhi kesehatan manusia pada syaraf tubuhnya sehingga akandapat berdampak bagi kinerja Terdakwa di Kesatuan.
38 — 27
Bahwa selama Saksi menjabat sebagai penjaga gudang senjata danmunisiSaksi tidak pernah diberikan penekanan oleh Para Terdakwa tentangbagaimana cara melakukan pengamanan senjata dan munisi hanya paraTerdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi untuk selalu membersihkansenjata itu saja sedangkan mengenai yang lainnya seperti sistem pengunciangudang senjata Saksi tidak pernah diberitahukan hanya Saksi melakukanpenguncian gudang senjata sesuai dengan pengetahuan Saksi seperti :a.
122 — 94
Bahwa pada tanggal 19 September 2014 sampai dengan 23 September 2014TERGUGAT (kreditur) melalui Bapak Dede F Alui (Area RecoveryManager) melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) pemerasan,penekanan dan tindakan memaksa kepada Turut TERGUGAT V (suamiTurut Tergugat IV Muhammad Thamrin Bopeng) untuk segera berusahameyetor dana sebesar Rp. 70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) dalamwaktu yang ditentukan 34 hari, dan sisanya diselesaikan selambatlambatnyatanggal 17 Oktober 2014 hari Jumat.
56 — 53
Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan tindakan penekanan danperbuatan melawan hukum (oncrecht mateg daad) kepada PENGGUGATmaka akan dilakukan upaya hukum seluasnya karena menyimpang dari tatacara hukum jual beli keperdataan secara tidak benar menyimpang menurutHukum Ketentuan UUHT Pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e. Danmenghukum kepada TERGUGAT untuk menghentikan ancaman ancamanyang mengandung unsur tindakan melawan hokum;4.
36 — 28
.= Bahwa selaku prajurit TNI, Terdakwa juga telah menerimapengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI melalui pimpinan dikesatuannya tentang sangat dilarangnya prajurit TNI terlibat dalammasalah penyalahgunaan narkotika, dan ancaman pemecatan dari dinasmiliter bagi prajurit yang terlibat dalam masalah narkotika.
182 — 104
ST / 398 / 2009 tanggal 22Juli 2009 tentang penekanan penyelesaian perkara narkoba, asusilayang melibatkan sesama prajurit dan KBT, PNS di lingkungan TNI.2.
178 — 127
pernah melakukan tindak pidana asusila denganseorang wanita dan telah dijatuhi pidana penjara namun Terdakwatidak pernah jera dan mengulangi perbuatannya dengan tidakmenghiraukan aturan yang berlaku karena sudah melakukan hubunganbadan layaknya suami isteri dengan Saksi5 dari isteri Saksi6 (SerdaArdiles Muman) anggota TNIAD aktif yang berdinas di Yonif 732/Banau saat itu, maka selain diancam pidana menurut KUHP jugamelanggar ST Panglima TNI No ST/398/2009 tanggal 22 Juli 200926Menimbangtentang penekanan
77 — 39
Bahwa pada tanggal 13 September 2013 sekira pukul 08.30 WibTerdakwa bersama Saksi Herlina dipanggil oleh Dandim 0413/Bangkadidampingi oleh Kasdim dan Ny Surobin (ibu Kasdim) dan Kapten InfSirajudin (Pasi Intel) menyarankan kepada Terdakwa agar rujuk kembalidengan Saksi Herlina namun Terdakwa tetap dengan pendirian Terdakwayaitu menceraikan Saksi1 karena secara agama sudah Terdakwa jatuhkantalak tiga dan waktu itu bukan mediasi yang disampaikan Dandimmelainkan penekanan, beliau mengancam Terdakwa
136 — 37
Filosofi prinsip ini ada pada penekanan kewajiban bagiPenanggung untuk menjelaskan risikorisiko yang dijamin maupun yangdikecualikan, serta segala persyaratan dan kondisi pertanggungan secara jelasserta teliti.
92 — 52
Menghilangkan nyawa orang lain ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut ;Ad.1 Barang Siapa ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal iniadalah siapa saja orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatutindak pidana, karenanya penekanan unsur ini terletak pada adanya subyekhukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah Terdakwa telah melakukanatau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya, hal tersebut bergantungpada
89 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
(cetakan tebal: penekanan dari Tergugat);c.
142 — 51
Tidakseperti halnya bidang impor dimana Undangundang Kepabeananmemberikan penekanan yang berimbang antara pelayanan danpengawasan, di bidang ekspor yang lebih ditekankan adalah sisipelayanannya sehingga walaupun Pasal 8 ayat (2) PMK214/PMK.04/2008 mengatur untuk tidak melayani eksportasi yang tidakmemenuhi kondisi pada Pasal 7 PMK 214/PMK.04/2008, denganmemegang prinsip pada Undangundang Kepabeanan, maka pelayanantetap diberikan dengan pertimbangan hal tersebut tidak akanmenghilangkan kewajiban eksportir
MULDIANA, SH. MH
Terdakwa:
RIKS HENDRI Pgl. HEN
71 — 17
Setiap orang ;2. tanpa hak atau melawan hukum ;3. penyalah guna Narkotika golongan bukan tanaman bagi diri sendiri ;Ad.1 Unsur Setiap orangMenimbang, unsur pertama setiap orang, yang dimaksud setiap orangadalah menunjuk pada subyek pelaku perbuatan pidana yang didakwakan, yaknisetiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yangterhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dengandemikian penekanan unsur ini adalah adanya kehadiran orang tersebut, tentangapakah ia
132 — 33
Tidak12.13.14.15.seperti halnya bidang impor dimana Undangundang Kepabeananmemberikan penekanan yang berimbang antara pelayanan danpengawasan, di bidang ekspor yang lebih ditekankan adalah sisipelayanannya sehingga walaupun Pasal 8 ayat (2) PMK214/PMK.04/2008 mengatur untuk tidak melayani eksportasi yang tidakmemenuhi kondisi pada Pasal 7 PMK 214/PMK.04/2008, denganmemegang prinsip pada Undangundang Kepabeanan, maka pelayanantetap diberikan dengan pertimbangan hal tersebut tidak akanmenghilangkan
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum III : ANDHIKA NUGRAHA TRIPUTRA, SH
Terbanding/Penuntut Umum I : Irwan Syafari, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : Irfan Mangalle, SH
260 — 146
Lmg dimaksud hanya berdasarkan pada BeritaAcara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik POLRES Lamongandan secara nyata terdakwa mencabut semua keterangannya yang dibuatdihadapan penyidik karena merasa ada penekanan psikis merasa tertekansehingga mengikuti saja kKemauan penyidik dan lebih memprihatinkan lagiBAP Pemeriksaan yang dibuat dalam hal terdakwa diperiksa tidak dapatmenjawab pertanyaan Penyidik karena merasa tidak melakukan tindakanyang didakwakan, disuruh menyamakan keterangannya denganketerangan
FEBRI ERDIN SIMAMORA SH
Terdakwa:
AGUSMAN alias AGUS TATO bin alm JUMAN
131 — 28
Unsur Barangsiapa :Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orangperorangan atau individu yang merupakan subjek hukum (natuurlijk persoon)dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yangdilakukan, dengan demikian penekanan unsur Barangsiapa bertitik tolak darikemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan;Menimbang bahwa berdasarkan pembenaran terdakwa terhadappemeriksaan identitasnya pada sidang pertama
135 — 65
Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabushabu padahakikatnya tergiur kenikmatan sesaat dari efek pengguanaan narkotika, dimana setelahmengkonsumsi Narkoba tersebut kemudian Terdakwa merasakan badannya sehat danenergik serta merasa segar dan tidak mengantuk, sehingga walaupun Terdakwamengetahui yang berkaitan dengan Narkotika harus ada izin dari pejabat yang berwenangnamun Terdakwa tidak mentaatinya dengan tidak peduli lagi dengan normanorma yangberlaku maupun penekanan pimpinan