1. Menyatakan terdakwa MOH SUTIYOSO Alias JITOK Bin TARMUJI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR ATAU PERSYARATAN KEAMANAN, KHASIAT ATAU KEMANFAATAN DAN MUTU sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

PEkalongan Utara Kota Pekalongan atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum PengadilanHalaman 2 dari 21 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN PkINegeri Pekalongan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edarsebagaimana yang dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1) dan perbuatantersebut dilakukan oleh terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Bahwa pada akhir bulan Juli 2020 pada saat terdakwa mengirim manggadi daerah

PEkalongan Utara Kota Pekalongan atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum PengadilanNegeri Pekalongan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standardan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutusebagaimana dimaksud dalam pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) dan perbuatantersebut dilakukan oleh terdakwa dengan caracara sebagai berikut : Bahwa pada akhir bulan Juli 2020 pada saat terdakwa mengirim

Hcl termasuk dalam jenis obat kerasdan berbahaya, harus menggunakan resep dokter dan digunakan untukobat parkinson atau gangguan ekstrapiramidal yang disebabkan padasusunan syaraf pusat Bahwa obat tersebut merupakan sediaan farmasi dan yangdiperbolehkan menyimpan dan atau mengedarkan obat atau pil Y(Yarindo) adalah apotek atau klinik obat dan rumah sakit yang memilikiiin dan tenaga kefarmasian serta obat yarindo adalah obat legal yangtelah memiliki ijin edar Bahwa sedian farmasi atau alat kesehatan

Bahwa menurut pendapat ahli, semua orang tidak di perbolehkan untukmenyimpan, menjual atau mengedarkan sediaan farmasi, yang diijinkanhanya yang mendapatkan ijin dari dinas kesehatan saja. Bahwa dalam data Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, tidak ada orangyang bernama Moh Sutiyoso alias Jitok Bin Tarmuji Serta tidak terdaftaratau tercatat sebagai orang yang memiliki jin untuk menjual dan ataumengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan,promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harusHalaman 16 dari 21 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN PkImemenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkandengan Peraturan Pemerintah.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, ahi,keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barangbukti terungkap fakta hukum bahwa terdakwa diamankan petugaskepolisian (Saksi Nanda Dewanto dan Nur Said) pada hari Senin tanggal

Menyatakan terdakwa JUHRI Alias JUHARA Bin TUHALUS, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), melanggar Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan

Memeriksa dan Mengadili Perkara tersebut ;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa dipersidangan ;Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ;Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 07 April 2014,yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :1 Menyatakan terdakwa JUHRI Alias JUHARA BinTUHALUS, terbukti secara sah dan meyakinkanmenurut hukum bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi

halaman, No. 54/Pid.Sus/2014/PN.Brb.Bahwa terdakwa JUHRI Alias JUHARA Bin TUHALUS, pada hari Selasatanggal 04 Februari 2014 sekitar jam 05.00 Wita atau setidaktidaknya pada waktulain dalam bulan Februari tahun 2014, bertempat di Desa Pandanu RT. 002/001(tepatnya di rumah terdakwa) Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu SungaiTengah Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu, serta tidak memilikikeahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obatyang harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkandengan Peraturan Pemerintah ;Hal 22 dari 26 halaman, No. 54/Pid.Sus/2014/PN.Brb.Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi

dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhistandar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sertatidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan,mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiatobat yang harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkandengan Peraturan Pemerintah adalah disadari dengan sepenuhnya oleh pelakutindak kejahatan bahwa tindakannya menjual obat jenis Carnophen, Dexitab, danDextro di rumahnya

dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhistandar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sertaHal 24 dari 26 halaman, No. 54/Pid.Sus/2014/PN.Brb.tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan,mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiatobat yang harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkandengan Peraturan Pemerintah, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsurkedua terpenuhi ;Menimbang bahwa berdasarkan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa RIAN BAHTIAR Als IYANG Bin MAMAT RAHMAT (Alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sedian farmasi yang tidak memiliki ijin edar, sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan

Menyatakan terdakwa RIAN BAHTIAR Als IYANG Bin MAMAT RAHMAT(Alm) bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yaituHalaman 1 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Git(Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelahmendapat izin) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pertama : Pasal197 UndangUndang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:DAKWAANPERTAMA :Bahwa Terdakwa RIAN BAHTIAR Als IYANG Bin MAMAT RAHMAT(Alm) pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019, sekira jam 14.00 wib Atau setidaktidaknya pada bulan Juni tahun 2019, bertempat di depan Bank BRI WanarajaKecamatan Wanaraja Kabupaten Garut atau setidaktidaknya masih di suatutempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, setiap orang dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasalHalaman 2 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Git106 ayat (1) yaitu (Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkansetelah mendapat izin), yang dilakukan dengan cara:Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal dariTerdakwa bertemu dengan Sdr.

dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98yat (2) dan ayat (3) yaitu (Ssetiap orang yang tidak memiliki keahlian dankewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mepromosikan danmengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat dan ketentuan mengenaipengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasidan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yangditetapkan

DENIS sebanyak 2 (Dua) kjali yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Juni2019 dan pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 dengan maksud untukdijual kembali kepada orang yang membutuhkan ;Bahwa menurut keterangan terdakwa, menjelaskan bahwapekerjaan terdakwa adalah seorang Juru Parkir dan sama sekali tidakberhubungan dengan bidang kesehatan, bidang medis, bidang farmasi haltersebut semanamata terdakwa lakukan untuk mencari keuntungan tanpamengetahui resiko apa yang akan ditimbulkan jika sSeseorangmengkonsumsi

Menyatakan Terdakwa HELMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan pangan yang tidak memiliki izin edar;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;3.

Dikarenakan Kosmetik yang termasuk sediaan farmasi yang diperdagangkanTerdakwa di ketiga Cabang Swalayan MU GUNG HWA tersebut tidak ada ijinedarnya, selanjutnya oleh petugas Badan POM dilakukan penyitaan dandibawa ke Badan POM DKI Jakarta. Berdasarkan Ahli SATYA REFFLITA DEWI, SSI.

AgungArfianto sebagai sales manager swalayan tersebut;3, Saksi : DHEGI AROZAQ TAFSA, SH> Bahwa saksi adalah PNS di BP POM yang bertugas melakukanpemeriksaan, penyelidikan dan pengawasan terhadap produksi,distribusi dan komoditi sediaan farmasi dan pangan di wilayah DKIJakarta;> Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2017 saksi bersamapetugas BPPOM melakukan pemeriksaan di swalayan Mu Gung Wha diHalaman 6 dari 20 Putusan Nomor .126/Pid.B/2017/PN.Jkt.

Saksi ; SATYA REFLITA DEWI, Ssi, Apt (Ahli)> Bahwa saksi adalah PNS di BPPOM sebagai pengawas farmasi danmakanan ;> Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah bahan obat, obat,obat tradisional dan kosmetika sesuai yang dimaksud dengan Pasal 1angka 4 UU NO. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan atau Pasal 1 angka1 PP No. 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Frmasi dan AlatKesehatan;> Bahwa farmasi dan pangan sebelum dipasarkan harus mendapat izinedar dari BPPOM untuk menjamin keamanan dalam kesehatankonsumen

Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memilikiizin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);3. Pelaku usaha pangan;4.

Menyatakan Terdakwa HELMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi danpangan yang tidak memiliki izin edar;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah),dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidanakurungan selama 4 (empat) bulan;3.

Menyatakan Terdakwa Danilia Als Dela Binti Masuni tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi Persyaratan Keamanansebagaimana dalam Dakwaan tunggal;2.

APT, keterangannya dibacakan dipersidanganpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa ahli bekerja sebagai PNS dengan riwayat tahun 20102012 bertugasdi Instalasi Farmasi RSUD Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat, sejaktahun 2012 bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat;Bahwa yang di maksud dengan mengedarkan sediaan farmasi adalahendistribusikan atau menjual obatobatan atau perbekalan kesehatan yangdi lakukan oleh tenaga ahli yang berkewenangan khusus di bidang farmasi;Bahwa Somadril

Compositum adalah persediaan farmasi dalam bentuksediaan pada tablet yang mengandung bahan aktif berupa Carisoprodol200 mg, Paracetamol 160 mg dan Caffein 32 mg yang pada dosis terapiakan memberikan efek relaksasi atau pelemas otot yang bekerja secarasentral untuk mengatasi nyeri otot dan tidak direkomendasikan untukpenggunaan jangka panjang (paling lama 23 minggu), karena belum adabukti kuat mengenai efektifitas jangka panjang.

Bahwa terdakwa Danila als dela tidak memiliki izin sama sekali, baik izintempat atau sarana tempat maupun izin melakukan pekerjaan farmasi dariDinas Kesehatan Kab.

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/ataukesehatan yang tidak memenuhi' standar dan/atau persyaratankeamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (8);Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Menyatakan Terdakwa Danilia Als Dela Binti Masuni tersebut di atas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengansengaja mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi PersyaratanKeamanansebagaimana dalam Dakwaan tunggal;2.

Menyatakan Terdakwa SAIFUL BAHRI Alias SOBEK telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mengedarkansediaan farmasi, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 196UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaanalternatif kedua;2.

persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Kesatu :Bahwa Terdakwa SAIFUL BAHRI ALIAS SOBEK pada hari Senin tanggal24 Juli 2017 sekira jam 12.30 WIB atau setidaktidaknya pada waktu lain dalambulan Juli tahun 2017 atau setidaktidaknya pada tahun 2017, bertempat di DesaKarang Tengah, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan NegeriJember, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

pidana dalamPasal 197 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.ATAUKedua:Bahwa Terdakwa SAIFUL BAHRI ALIAS SOBEK pada hari Senin tanggal24 Juli 2017 sekira jam 12.30 WIB atau setidaktidaknya pada waktu lain dalambulan Juli tahun 2017 atau setidaktidaknya pada tahun 2017, bertempat di DesaKarang Tengah, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan NegeriJember, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

Ayat (3) : Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan,promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhiHalaman 9 dari 12 Putusan Nomor 831/Pid.Sus/2017/PN Jmrstandar mutu pelayanan farmasi yang ditetapbkan dengan PeraturanPemerintah.Menimbang, bahwa sesuai faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan yaitu Terdakwa ditangkap saksi MOCH.

Menyatakan Terdakwa SAIFUL BAHRI Alias SOBEK, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi;2.

ABDUL RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ;

ABDUL RAHMANterbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukantindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 UU RI No 36Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana Dakwaan Jaksa PenuntutUmum ;2.

Banjarmasin Timur KotaHalaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2018/PN BimBanjarmasin, setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat(1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentangKesehatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiberikut ;Bahwa sebagaimana

MAHARANI seharga Rp 90.000, (Sembilan puluh ribu rupiah) dantelah pula menerima uang pembayaran Rp 100.000, (Seratus ribu rupiah),namun terdakwa menyangkal kalau 53 (lima puluh tiga) butir zenith yangditemukan dibawah bangku di pinggir jalan sekitar 1 (Satu) meter dari terdakwaberdiri.Unsur ini terpenuhi karena terdakwa dengan sengaja telah melakukan tindakpidana Mengedarkan / menjual sediaan farmasi jenis Carnophen yangmengandung Paracetamol, Kafein dan Karisoprodol yang tergolong obat kerasdaftar

Unsur Yang tidak memiliki izin edar Sebagaimana dimaksud dalamPasal 106 ayat (1) yang berbunyi Sediaan farmasi dan alat kesehatanhanya dapar diedarkan setelah mendapat izin edar.Menimbang, bahwa bahwa Obat Carnophen tersebut dicabut izinedarnya sejak tanggal 27 Oktober 2009 di Jakarta dengan Nomor Surat :HK.00.05.1.31.3996 oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan RepublikIndonesia, Surat Keputusan Kepala Pengawas Obat dan Makanan tentangpembatalan persetujuan nomor izin edar Carnophen Tablet (foto copy

Apt (Kepala Seksi Sertifikasi Badan POM RI diBanjarmasin) yang menerangkan bahwa yang dimaksud orang yang "Memilikikeahlian dan kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi adalahTenaga kefarmasian yaitu tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasianyang terdiri atas apoteker dan asisten apoteker (tenaga teknis kefarmasian)karena setiap tenaga teknis kefarmasian yang melakukan pekerjaankefarmasian di Indonesia wajib memiliki SIK (Surat Ijin Kerja) Apotekerdiperuntukan bagi Apoteker dan SIK (Surat ljin

Menyatakan terdakwa HASRIADI J. terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izinedar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan ;2.

tertanggal xxxxx2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : Bahwa terdakwa HASRIADI J. pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2012 sekitar pukul12.15 WITA atau setidaktidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2012 bertempat diToko Adi Cinta milik terdakwa tepatnya di Kompleks pasar raya mekongga Kelurahan2Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka atau setidaktidaknya pada suatu tempatlain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

EVI SULTRIANA ZACHRI, S.Si., A.Pt:Bahwa saksi, menjelaskan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar ;Bahwa saksi, menerangkan terhadap 16 (enam belas) jenis kosmetik yangditemukan oleh petugas Balai POM di Toko Adi Cinta milik Terdakwa, yang manakosmetik tersebut tidak terdaftar ;Bahwa saksi, menjelaskan kosmetik yang resmi bisa beredar dipasaran adalahkosmetik yang telah terdaftar pada Balai POM Republik Indonesia, yang ditandaidengan nomor pendaftaran

Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar Sebagaimana DimaksudDalam Pasal 106 Ayat (1) ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut, Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :1.

Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar Sebagaimana DimaksudDalam Pasal 106 Ayat (1) ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batinseseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap danperbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut.

Menyatakan Terdakwa MIRNA Binti (Alm) BASTIAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar ; -----------------------------------------------------------------------------------------2.

tanggal11 November 2015 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : TeMenyatakan terdakwa MIRNA Binti (Aim) BASTIAR telah terbukti secarasah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "telah dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi

Bakarangan Kabupaten Tapin tepatnya dirumah terdakwaMIRNA Binti (Alm) BASTIAR, atau setidaktidaknya di suatu tempat yangtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenangmemeriksa dan mengadiii perkara ini, melakukan perbuatan dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat(7), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada awalnya hari senin tanggal

Dengan diberi Nomor Lab : 389/L/D/N/2015, berupa 5 (lima) butirtablet warna laming dengan penandaan "Nova" pada satu sisi danDMP pada sisi lainnya dengan hasil pemeriksaan adalah positifmengandung Dekstrometorphan ;"""Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/20 15/PN.Rta Bahwa sediaan farmasi jenis Carnophen Produksi PT. ZenithPharmaceuticals yang terdakwa edarkan tidak memiliki izin edarsebagaimana berdasarkan keterangan dari ahli Septi Heryani S.

Farmtelah dibatalkan dan dihentikan dengan Surat Keputusan Kepala BadanPOM RI Nomor : P0.02.01.1.31.3997 tanggal 29 Oktober 2009 PerihalPembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar dan Penghentian KegiatanProduksi Sehingga seharusnya obat ini sudah tidak ada lagi dipasarankarena sudah tidak ada lagi dan sudah tidak di edarkan oleh pihakdistributor dan sediaan farmasi jenis Dektrometrofan sudah dibatalkanijin edarnya sesuai dengan keputusan Kepala Badan POM RI No.HK.04.135.06.13.8534 tahun 2013 tentang

Bakarangan Kabupaten Tapin tepatnya dirumah terdakwaMIRNA Binti (Alm) BASTIAR, atau setidaktidaknya di suatu tempat yangtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenangmemeriksa dan mengadiii perkara ini, melakukan perbuatan dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat dankemanfaatan dan mutu,, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan carasebagai berikut: nnn nono nnn nnn

Menyatakan Terdakwa NURHADI SANTOSO Alias NUR Bin SAMSURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR, PERSYARATAN KEAMANAN, KEMANFAATAN DAN MUTU;2.

Menyatakan Terdakwa NURHADI SANTOSO Alias NUR Bin SAMSURIbersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi standar dan atau persyaratan keamanan sesuai Pasal 196 UU RINo. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ; 229 nn nnnnn nce nnnnon2.

Sawoo, Kab.Ponorogo atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, setiap orang yang dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, sesuai Pasal98 ayat (2) dan ayat (3) dimaksud termasuk menyimpan dan mengolah, yangdilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Halaman 3Putusan No. 234/Pid.Sus/2016/PN.Png.

dimana atas saran saksi KENTUSdisuruh menghubungi Terdakwa NURHADI SANTOSO Alias NUR BinSAMSURI dimana kata Terdakwa barang berupa Pil LL tersebut ada ; Bahwa saat Terdakwa dan saksi ERIK Alias GOPEK ketemu maka saksiGOPEK menyerahkan uang senilai Rp. 80.000, dan diterima oleh Terdakwadimana Terdakwa juga menyerahkan 80 butir Pil LL kepada saksi ERIK AliasGOPEK di warung tersebut ; 200222 nono nnn en nnnennnnen Bahwa menurut ahli NORA YUSTYANA NINGRUM, S.Farm, Apt. yangbertugas sebagai Staf Depo Farmasi

Sawoo, Kab.Ponorogo atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, setiap orang yang dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memiliki ijin edar, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan caraSEDAGal DEPIKUT ~~~~ nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nana nnnnnmnnnncnnan= Bahwa sesuai pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat saksi ERIAlias GOPEK yang bertanya pada saksi KENTUS dimana

Terdakwa NURHADI SANTOSO Alias NUR BinSAMSURI dimana kata Terdakwa barang berupa Pil LL tersebut ada ; Bahwa saat Terdakwa dan saksi ERIK Alias GOPEK ketemu maka saksiGOPEK menyerahkan uang senilai Rp. 80.000, dan diterima oleh TerdakwaHalaman 4Putusan No. 234/Pid.Sus/2016/PN.Png.dimana Terdakwa juga menyerahkan 80 butir Pil LL kepada saksi ERIK AliasGOPEK di warding tersebut 5 ~~ n= a nnnnm nnn nnn nnn nnn nnnnnn Bahwa menurut ahli NORA YUSTYANA NINGRUM, S.Farm, Apt. yangbertugas sebagai Staf Depo Farmasi

saksi serta terdakwa di persidangan;Telah memperhatikan barang bukti ;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan tuntutan(requisitoir) yang dibacakan di persidangan pada tanggal 11 Juli 2011, pada pokoknyamenuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadiliperkara ini memutuskan sebagai berikut :1 Menyatakan terdakwa ANDRIAS KRISTIANTO Bin ARIANTO bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa Keahlian Dan Kewenangan Dengan Sengaja MengedarkanSediaan Farmasi

diajukan di persidangan oleh Penuntut Umumberdasarkan surat dakwaannya No.PDM 97/KDIRI/05/2011, sebagai berikut:DAKWAAN KESATU : Bahwa terdakwa ANDRIAS KRISTIANTO Bin ARIANTO pada hari Senin, tanggal 26April 2011 Sekira Pukul 12.00 WIB atau setidaktidaknya pads suatu waktu dalam tahun 2011bertempat di halte Bus di depan Alunalun Kota Kediri atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, yang dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau pesyaratan keamanan, 16khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 dan ayat 3 ,Menimbang , bahwa terhadap unsur kedua, Majelis Hakim akan mempertimbangkansebagai berikut:Menimbang , bahwa perbuatanperbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifatalternatif , artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi , maka terpenuhipula

unsur kedua ini;Menimbang , bahwa dalam pasal 98 ayat 2 UU No.36 tahun 2009 disebutkan sebagaiberikut: Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan,menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiatobat;Menimbang , bahwa dalam pasal 98 ayat 3 UU No.36 tahun 2009 disebutkan sebagaiberikut: Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaransediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan

;Menimbang , bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut, dan juga berdasarkanberita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik, sebagaimana telah diuraikan diatas, makaTerdakwa telah terbukti tanpa hak dan tanpa kewenangan dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan persyaratan keamanan, kemanfaatan, danmutu;Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, makaMajelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terbukti ;Menimbang , bahwa oleh karena

Marsukiterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan ;

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yangtidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan dan mutu sebagaimana tersebut dalam dakwaanKedua kami;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ASRI ARMANSYAH Als. ASRIBin H.

106ayat (1) Undangundang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yaitusediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelahmendapat izin edar ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 197 Jo.

Maros, Kab.Maros atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiatHalaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor136/Pid.Sus/2018/PN.

Pasal 98ayat (2) Undangundang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yaitusetiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarangmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkanobat dan bahan yang berkhasiat obat serta Pasal 98 ayat (3) yaituketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standarmutu pelayanan farmasi yang ditetaokan dengan Peraturan Pemerintah ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur

Marsukiterbukti secarasah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidana dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 1 (Satu) Tahun dan 1 (Satu) bulan denda sebesar Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarmaka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan;3.

Menyatakan terdakwa GUSTI MUHAMMAD HAIKAL bin GUSTI MUHAMMAD SAKRANI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi tanpa Ijin Edar sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;2.

Menyatakan Terdakwa GUSTI MUHAMMAD HAIKAL Bin GUSTISAKRANI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengedarkansediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana diatur dandiancam pidana pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36tahun 2009 tentang Kesehatan sesuai dengan dakwaan Pertama JaksaPenuntut Umum;2.

mendapatkan obat keras jenis Carnophen tersebut untukdiedarkan kembali kepada teman dan sebagian untuk diminum sendiri;Bahwa berdasarkan ahli ARIEF RACHMAN, S.Si, Apt, obat yang dimilikiterdakwa tersebut termasuk obat dalam daftar K (obat keras) yang jjinedarnya sudah dicabut oleh BPOM yang dalam mengedarkannya harusmemiliki keahlian dan kewenangan serta ijin praktek.Bahwa obat jenis Carnophen dengan logo Zenith yang dijual olehTerdakwa GUSTI MUHAMMAD HAIKAL bin GUSTI SAKRANI tersebutmerupakan sediaan farmasi

Bahwa obat jenis Carnophen dengan logo Zenith yang dijual olehTerdakwa GUSTI MUHAMMAD HAIKAL Bin GUSTI SAKRANI tersebutmerupakan sediaan farmasi yang mengandung karisoprodol sebagaimanaBerita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :3851/ NOF/2016 tanggal 10 Mei 2016 dengan kesimpulan bahwa sediaan tersebutmengandung Karisoprodol, Asetaminofen dan Kafein.

Banjardengan jabatan sebagai Kepala Puskesmas Sungai Rangas.Bahwa benar saksi ahli kuliah di Fakultas Farmasi Ull (Universitas IslamIndonesia) lulus tahun 2003 lalu lulus sebagai Apoteker tahun 2004sedangkan riwayat sebagai PNS pada Dinas Kesehatan Kab. Banjar sejaktahun 2005 dan sekarang menjadi Kasi Kefarmasian dan Alat KesehatanDinas Kesehatan Kab.

sebagaimanadimaksudkan Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatanSediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetikasedangkan Alat kesehatan adalah instrumen, aparatur, susu dan /atau implanyang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnaosismenyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkankesehatan pada manusia dan atau memberikan struktur memperbaiki fungsitubuh ;Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkapdipersidangan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lukmanul Hakim Bin Muhammad Isa (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijn edar;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Lukmanul Hakim Bin Muhammad Isa (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak

Menyatakan Terdakwa Lukmanul Hakim Bin Muhammad Isa (Alm) bersalahmelakukan tindak pidana yang dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memilikiiin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) sebagaimanadiatur dalam Pasal 197 UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentangNarkotika dalam surat dakwaan kesatu;2.

Heri Kuswanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa pada hari Senin tanggal O9 Maret 2020 sekira jam 17.00WIB, bertempat di Sebuah kios di Jalan Raya Gadoang KecamatanCileungsi Kabupatenupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, Terdakwatelah mengedarkan sediaan farmasi;Bahwa awalnya Terdakwa bekerja di toko obatobatan milik Ampun(Daftar Pencarian Orang/ DPO) yang bertugas sebagai penjaga tokosekaligus yang menjual barang barang yang ada ditoko tersebut;Bahwa Terdakwa mendapatkan

dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);Menimbang, bahwa prosedur untuk mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat Kesehatan salah satu syaratnya harus memenuhi ketentuan Pasal106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yangmenyebutkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan hanya dapat diedarkansetelah mendapat izin edar;Menimbang, bahwa sesuai faktafakta hNukum yang terungkapdipersidangan yaitu pada hari Senin tanggal

O9 Maret 2020 sekira jam17.00 WIB, bertempat di Sebuah kios milik Ampun (DPO) di Jalan RayaGadoang Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat,Terdakwa selaku penjaga toko telah mengedarkan sediaan farmasi, kemudiansaksi Sony Miftah dan saksi Heri Kuswanto petugas Dit.

Menyatakan Terdakwa Lukmanul Hakim Bin Muhammad Isa (Alm), terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijn edar;2.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa Sugiatro bin Muhamad, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta Mengedarkan sedian farmasi yang tidak

Menyatakan terdakwa SUGIARTO Bin MUHAMAD telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, turut sertamelakukan perbuatan dengan sengaja Memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izinedarsebagaimana di maksud dalam pasal 106 ayat (1) dan secara tanpa hakdan melawan hukum penyalahguna narkotika golongan bagi dirisendirisebagaimana dalam KesatuPasal197 UndangUndang RepublikIndonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

,Apt dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut : Bahwa Ahli mengerti di hadirkan di persidangan sebagai Ahli sehubungandengan perkara Tindak Pidana dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Izin edar hanya dapatdiedarkan setelah mendapat Izin Edar.Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN.JmbBahwa Ahli sebagai Staf Infokom di BPOM Jambi, serta jabatan saksisekarang di BPOM Jambi sebagai pengawas Farmasi Makanan Ahli MudaBahwa Riwayat,

Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edarsebagaimana di maksuddalam pasal 106 ayat (1);Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN.Jmb4.

Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edarsebagaimana di maksud dalampasal 106 ayat (1);Menimbang, bahwa berdasarkan UU RI Nomor 36 Tahun 2009 TentangKesehatan pada Ketentuan Umum Pasal 1 butir 4 menyebutkan sediaanfarmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkanketentuan Pasal 106 ayat (1) menyebutkan sediaan farmasi dan alat kesehatanhanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuanperaturan

Menyatakan terdakwa terdakwa Sugiatro bin Muhamad, tersebut diatasterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaTurut serta Mengedarkan sedian farmasi yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dalam Pasal 106 ayat 1 dan Tanpa hak dan melawanhukum menyalahgunakan Narkotika golongan bagi diri sendiri,sebagaimana dalam dakwaan Komulatif;2.

Pasal 68 UndangUndang Nomor 11 T:2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa:(1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, PedaBesar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemersesual dengan ketentuan dalam UndangUndang ini.(2) Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimp.sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagainrdimaksud pada ayat

(2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.kemudian berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nom2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan "industri farmasi,pedagang besar farmasi" adalah industri farmasi, dan pedagang besar fartertentu yang telah memiliki izin Knusus untuk menyalurkan Narkotika;Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan tersebut di ;maka perbuatan menjual Narkotika Golongan hanya berhak dan berwerdilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan

sapenyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah memiliki izin khusus Ltmenyalurkan Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkpersidangan, Para Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas keseh:peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidak melperizinan berusaha untuk mengedarkan narkotika jenis sabu, dengan demperbuatan Para Terdakwa melakukan permufakatan menjual NarkGolongan adalah dilakukan tanpa hak, dan dengan demikian cukup beral.bagi Majelis Hakim

RUDI anak dari RUSTIAH terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, sebagaimanadiatur dan diancam pidana melanggar pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009tentang Kesehatan Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP .2. Menjatuhkan terhadap JAUW ON als.

Bahwa di dalam UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidaklahdijelaskan pengertian dari mengedarkan namun pengertian tersebut dapatditemukan di Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentangPengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang masih berlakuberdasarkan Pasal 203 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan.

Dalam pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun1998 tersebut dinyatakan Peredaran adalah setiap kegiatan atauserangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sedian farmasi dan alatkesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, ataupemindahtanganan.

Rudi anak dari Rustiah tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimanadimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 197UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan jo.

RUDI anak dari RUSTIAH terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut sertamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, sebagaimanadiatur dan diancam pidana melanggar pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009tentang Kesehatan Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP .2. Menjatuhkan terhadap JAUW ON als.

Menyatakan Terdakwa MEGA MUSTIAH Binti (Alm) MAT ALI,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukanTindak Pidana dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yangtidak memiliki izin edar dan tidak memiliki keahlian dankewenangan untuk melakukan praktik kefarmasiansebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Ketiga;2.

Abdullah Desa Pantai Rt. 02 Rw. 01 KecamatanKelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru, atau setidaktidaknya padatempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum PengadilanNegeri Kotabaru, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izinedar, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan caracarasebagai berikut :Berawal dari saksi DEDY SUTIONO yang tertangkap tangan olehanggota Polisi yaitu saksi ANDRY EKA SAPUTRA dan saksi AGUSPURWANTO

Abdullah Desa Pantai Rt. 02 Rw. 01 KecamatanKelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru, atau setidaktidaknya padatempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum PengadilanNegeri Kotabaru, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhistandar dan /atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatandan mutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Berawal dari saksi DEDY SUTIONO yang tertangkap tangan olehanggota

Unsur Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki ijin edar ;31Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki ijin edar, sebagaimana diterangkan oleh saksi ahli dariDinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru, sdr.

ataupun37memiliki ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi atau alatkesehatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur Yang tidak memilikikeahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasiantelah terbukti serta telah memenuhi secara hukum oleh perbuatanterdakwa pula ;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaanKesatu Pasal 197 UU.

MUHTADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua.Penuntut Umum;

Kobar Prop Propinsi KalimantanTengah atau setidaktidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerahhukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa danHalaman 2 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Pbumengadili perkaranya setiap orang Dengan sengaja Memproduksi ataumengedarkan sedia farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki jinedar. dimana Perbuatan tersebut dilakukan cara sebagai berikut:Bermula saat saksi Rio dan Cobra Pradana (masingmasing anggotapolisi polres kobar

Sediaan Farmasi adalah Obat, bahan obat, obat tradisional, danKosmetika;b. Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atauimplan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah,mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawatorang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentukstruktur dan memperbaiki fungsi tubuh;C.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1998 tentang PengamananSediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Pasal 2 menyebutkan bahwa Sediaanfarmasi dan alat kesehatan yang diproduksi dan/atau diedarkan harusmemenuhi persyaratan mutu, kemanan, dan kemanfaatan.

Selain itu obattradisional yang dapat diberikan izin edar harus memenuhi kriteria; bahwa untuk melakukan kegiatan usaha dibidang kesehatan berupamengedarkan sediaan farmasi seperti obat atau bahan obat sendiri harusmemiliki izin dari dinas terkait (PTSP/ rekomendasi dinas kesehatan).

MUHTADI telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart,sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua.Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan identitas tersebutdiatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dandenda sejumlah Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tidak dibayar, diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;3.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKY KURNIAWAN PUTRA Bin ANTON SETYOBUDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1) sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda

No. 36 Tahun 2009tentang Kesehatan yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.2Setiap orang;Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan;Yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN.

pengertian dari Memproduksi atau Mengedarkan,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Memproduksiadalah Menghasilkan atau mengeluarkan hasil (Vide Kamus Bahasa besar BahasaIndonesia Edisi ke4 Tahun 2008 Departemen Pendidikan Nasional), sedangkanyang dimaksud dengan Mengedarkan adalah rangkaian kegiatan untuk menyalurkanatau menyerahkan, baik dalam rangka perdagangan maupun bukan perdagangan;Menimbang, bahwa di dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4 apa yangdimaksud dengan Sediaan Farmasi

mempunyai efek sebagaianti parkinson, tidak temasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftarobat keras;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terhadap barang buktiyang dimiliki oleh Terdakwa berupa Pil LL (double L) sebanyak 84 (delapan puluh empat)butir, adalan barang yang termasuk kedalam Obat Keras, hal mana obat kerastersebut tergolong dan dapat dikatakan sebagai Sediaan Farmasi;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berniat dan menghendaki untukmengedarkan sediaan farmasi

tersebut telah nyata dilakukan dengan cara membelidan menjual kembali Sediaan Farmasi sebanyak 100 (seratus) butir Pil LL (double L)yang termasuk dalam perbuatan mengedarkan untuk dijual atau diperdagangkan,maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan telah terpenuhi;Ad.3 Yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106ayat (1)Menimbang, bahwa Pasal 106 Ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentangkesehatan adalah

berbunyi Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat izin edar;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkapdipersidangan bahwa Terdakwa dalam mengedarkan Sediaan Farmasi berupa Pil LL(double L) tidak dilengkapi dengan suatu izin dari pejabat yang berwenang danSedian Farmasi berupa Pil LL (double LL) tersebut tidak pula dilengkapi dengan izinedar dari pejabat yang berwenang;Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN.