Ditemukan 9789 data
44 — 2
tangga maka MajelisHakim berpendapat 43iding izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talakkepada Termohon merupakan jalan terbaik dan dipandang adil, agar keduabelah pihak dapat menentukan kehidupan yang lebih baik agar tidakterbelenggu dalam ketidak pastian, karena itu sejalan dengan pendapat pakarHukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii athathalaq juz halaman 83, yang telah diambil alin menjadi pertimbangan Majelis Hakim yangberbunyi :quai cuss cha Vy cilai led ally ony aly Cuny i shall
151 — 121 — Berkekuatan Hukum Tetap
YSumber Hukum Peraturan Perundangundangan Vv Pasal 38 ayat (1) StatutaMahkamah Internasional: = Pasal 18 ayat (3) UU PPh;= Pasal 9 Perjanjian Penghindaran PajakBerganda Indonesia Negara mitraP3B lawan transaksi;= KEP01/PJ.7/1993.The Court, whose function is to decide inaccordance with international law suchdisputes as are submitted to it, shall apply: a. International conventions, whethergeneral or particular, establishingrules expressly recognized by thecontesting states;b.
Pasal 31 ayat (1) VCLT mengatur bahwa:A treaty shall be interpreted in good faith...in lights of its objectsand purposes.Terjemahannya:Persetujuan penghindaran pajak berganda harusdiinterpretasikan dalam iktikad baik...dalam menerangkanmaksud dan tujuannya.(Penambahan huruf tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali).Halaman 102 dari 209 halaman.
Sumber Hukum Peraturan Perundangundangan Vv Pasal 38 ayat (1) StatutaMahkamah Internasional: = Pasal 18 ayat (3) UU PPh; ;= Pasal 9 Perjanjian Penghindaran PajakBerganda Indonesia China;=" KEP01/PJ.7/1993.The Court, whose function is to decide inaccordance with international law suchdisputes as are submitted to it, shall apply: e. International conventions, whethergeneral or particular, establishingrules expressly recognized by thecontesting states;Sumber penemuan hukum(Sudikno Mertokusumo):f.
Pasal 31 ayat (1) VCLT mengatur bahwa:A treaty shall be interpreted in good faith...in lights of its objects andpurposes.Terjemahannya:Persetujuan penghindaran pajak berganda harus diinterpretasikandalam iktikad baik...dalam menerangkan maksud dan tujuannya.
92 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
dan terjemahan resminya hanya padabagian yang relevan saja (Bukti T23);Pasal 27 paragraf 3 dari Terms and Conditions dari Bill of Lading(Konosemen) tersebut berbunyi sebagai berikut:Notwthstanding SubCaluse 27 (2) above, where COGSA, COGWA, theHague Rules of HagueVisby apply by incorporation or by force of lawand/or if the whole of the carriage undertaken by the Carrier is limited to thecarriage from a CY or CFS in or immediately adjacent to the sea terminal atthe Port of Discharge, the Carrier shall
818 — 741 — Berkekuatan Hukum Tetap
The Company shall not unreasonabiy withhold its consent to any suchsubcontracting arrangement."Terjemahan oleh Penterjemah Tersumpah:WKontraktor dapat mensubkontrakkan semua atausebagian dari Jasa kepadapihak ketiga. Perusahaan tidak boleh secara sepihak mencabut persetujuannyaatas kesepakatan subkontrak."
24 — 6
Cumacliie Gu eleial 8 wd Ys El 5ill 5 Gladll eo aida Y Aas y ll shall GU...ose 9 3 phe gs Aaa 9 5D) ABN) ett ot pl oe GLb LGA) Jala gull Jae laud 9 9SArtinya : ...Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak denganadanya perpecahan dan pertentangan dan tidak adakebaikannyamengumpulkan dua orang yang saling membenci...
56 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karenanya patut diduga keras bahwa Tergugat telahmelanggar Part 121 Article 549 Huruf (a) dari Ketentuan Civil AviationSafety Regulation (CASR) yang merupakan Petunjuk Pelaksanaan dariUndangUndang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan telahdisahkan sebagai Keputusan Menteri Perhubungan, yang berbunyi sebagaiberikut:The pilot in command shall ensure that appropriate aeronautical chartscontaining adequate information concerning navigation aids and instrumentapproach procedures are aboard
11 — 2
iddah masih merupakan tanggung jawabsuami maka Majelis hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) hal inisesuai dengan pasal 149 huruf b Jo. pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991yang menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas isteriberhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya,hal ini sesuai dengan hadisRasuluLlah SAW yang diriwayatkan oleh AlBaihaqi yang berbunyi sebagai berikut :lewis Stell g Shall
479 — 296 — Berkekuatan Hukum Tetap
This agreement shai come into force on the 15 October 2012 and shallsubsist (subject to termination hereunder) for a period of three (2) yearsfrom that date and shall be subject to review where the Supplier reserversthe absolute rights and discretion to renew for further periods notexceeding 12 months on each occassion on the terms and conditions asmay be agreed between the parties;Terjemahan bebasnya:Periode3.
629 — 267 — Berkekuatan Hukum Tetap
Any installations or structureswhich are abandoned or disused shall beremoved to ensure safety of navigation,taking into account any generally acceptedinternational standards established in thisregard by the competent internationalorganization. Such removal shall also havedue regard to fishing, the protection of themarine environment and the rights andduties of other States.
1.PT Patria Anugerah Sejati
2.PT Sedana Pasifik Servistama
Tergugat:
PT Asuransi Jasaraharja Putera
Turut Tergugat:
PT Dharma Nilaitama
143 — 78
polisberjalan telah dibayarkan oleh PENGGUGAT I/Tertanggung sebelumterjadinya klaim.Terjadi klaim pada periode asuransi yang masih berjalan klaim terjadipada 7 Agustus 2016 dan periode asuransi dari tanggal 26 Oktober2015 sampai dengan 26 Oktober 2016.Polis Alat Berat No 127000203111500011 adalah polis All Risks yaitupolis yang menjamin semua risiko kecuali risiko yang dikecualikan didalam polis sebagaimana dinyatakan pada dokumen Polis nomorbillingual/dua bahasa : 127000203111500011 That the Insurer shall
146 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
tidak sejenissepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkanlebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah";Demikian pula hal tersebut diatur dalam Article 16.3 Agreement onTradeRelated Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) junctoArticle 6bis Paris Convention yang telah diratifikasi oleh Indonesiamelalui UndangUndang No. 7 Tahun 1994 tentang PengesahanPembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (World TradeOrganization/WTO), yang menyatakan:"Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall
Suyanto
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Asahan
75 — 32
manusia;Dalam ketentuan yang telah diratifikasi tersebut, Negara telahberjanji untukmemberikan jaminan guna melakukan pemulihanterhadap seseorang yanghakhaknya telah dilanggar dalamkaitannya dengan pelaksanaan tugasinstitusi Negara ataupenegak hukum;Adapun ketentuan dimaksud adalah sebagaiberikut;Hal 13 dari 50 halaman, Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2018/PN Kis(a) Pasal 14 angka 3 huruf a (mengenai hak yang dilanggar)yang menyatakan, bahwa;In the determination of any criminal charge againsthim, everyone shall
MUHAMAD ASEP ANSORI
Tergugat:
PT. DIPO STAR FINANCE
113 — 67
UtrDalam Policy No. 49/00137/08 tanggal 10 Agustus 1978 di bawah bagiantentang Conditions telah diuraikan bahwa all differences arising out of thisPolicy shall be reffered to the decision of an arbitrator to be appointed inwriting by the parties in diferrence or if they cannot agree upon a singlearbitrator.
219 — 163
JOC:At least three (3) Months prior to the beginning of each Calendar Year orat such other time as otherwise mutually agreed by the Parties,CONTRACTOR shall prepare and submit to PERTAMINA for approval aHalaman 16 dari 132 halaman.
(PCO charges allocable to this operation shall bedetermined by detailed study and the method determined by such studyshall be applied each year consistently.
724 — 1191 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa itikad tidak baik olehKasasi adalah salah satu alasan diajukannya gugatan olehPemohon Kasasi;Bahwa ketentuan Pasal 69 ayat (2) UndangUndang Merek bersertapenjelasannya merupakan penerapan dari ketentuan Article 6 bis (3)Konvensi Paris, yang selengkapnya dikutip kembali sebagai berikut;No time limit shall be fixed for requesting the cancellation or theprohibition of the use of marks registered or used in bad faith;artinya:Tidak ada batas waktu dapat ditentukan untuk memintakanpembatalan atau
ZULHAMIDI
Tergugat:
1.PT. CHEVRON PASIFIC INDONESIA dahulu bernama PT Caltex Pasific Indonesia
2.PT. CHEVRON PASIFIC INDONESIA
Turut Tergugat:
1.Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral ESDM
2.Kementrian AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
3.Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Riau
4.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak Riau
5.Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral
6.Kementrian AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL(BPN),
7.Badan Pertanahan Nasional(BPN) Kabupaten Siak Riau
113 — 65
sesuai dengan ketentuan Section IX PSC Blok Rokan 1971 JunctoSection VIII PSC Blok Rokan 2001, secara jelas diatur bahwa semuabarang dan peralatan (termasuk didalamnya tanah) menjadi milikPemerintah (pada PSC Blok Rokan tertulis Pertamina atau SKK Migas);Section IX PSC Blok Rokan 1971:Halaman 61 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Padt.G/2019/PN Sak baSECTION IXTrree To EoulIrMENTAll equipment employed by ConTRACToR in operations underthe PNCPI Contract immediately prior to the: EffectiveDate shall
Axticle I, stibarticle 9, shall begin.on the Effective Date, andshall be at a. rate connmensurate with the useful life of thearmum, , until the total of all. such paynients equats. the purchaseprice, or the purchase price less accumulated. depreciation as of the Effective Date, as the case may be.
316 — 161
Pasal 13 Perjanjian Distribusi menyebutkan:GOVERNING LAWThis Contract as well as the individual Sales Contracts between STORZ andDistributor concluded hereunder shall be subject to and interpreted inaccordance with the laws of Switzerland.Terjemahan bahasa Indonesianya berbunyi:HUKUM YANG BERLAKUPerjaniian ini dan segala Kontrak Penjualan individual antara STORZ danDistributor yang ada di bawah ini diatur dan harus aitafsirkan menurut hukumHul35 dari 47Hal.
262 — 251 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sengketa yang Meliputi TransaksiLintas Batas Negara Pasal 50 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman: Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentudari peraturan perundangundangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yangdijadikan dasar untuk mengadili. tY Sumber HukumPerundangundangan Vv Pasal 38 ayat (1) StatutaMahkamah Internasional:The Court, whose function is to decide inaccordance with international law suchdisputes as are submitted to it, shall
Pasal 31 ayat (1) VCLT mengaturbahwa:A treaty shall be interpreted in good faith...in lights of its objects andpurposes.Terjemahannya:Persetujuan penghindaran pajak berganda harus diinterpretasikandalam iktikad baik...dalam menerangkan maksud dan tujuannya.Il.1.1.3.20 Bahwa ketentuan prinsip interpretasi dalam VCLT menyatakan1.1.1.3.21bahwa pihakpihak yang mengadakan perjanjian harusmenginterpretasikan perjanjian tersebut sesuai dengan maksud dantujuan diadakannya perjanjian tersebut.
61 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1924/B/PK/PJK/2017Article 10 tentang Consideration menjelaskan The processing andother sevices performed by the Liquefaction Company (PT Arun NGL)for the Producers shall be on a nonprofit, costofservice basis".Selanjutnya, di dalam perjanjian ini juga disebutkan bahwa PTPertamina (Persero) diberikan mandat untuk menerima LNG yangdiproses oleh PT Arun NGL yang selanjutnya dikirimkan kepadapembeli.
448 — 301
.,.Guarantee Facility Agreement shall be amended, varied,overridden,...(catatan : Di butir C bagian preambul disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Guarantee Facility Agreement yang artinya :oe.
Guarantee Facility Agreement shall be amended, varied,overriden..Yang diterjemahkan oleh PARA PENGGUGAT dengan:...Perjanjian Guarantee Facility Agreement tertanggal 3 Oktober1996 diubah dan telah dikesampingkan..Merujuk pada kutipan dan terjemahan Para Penggugat itu, diketahuibahwa katakata amended, varied, overrides diterjemahkan dengandiubah dan telah dikesampingkan, terjemahan mana adalah kelirudan menyesatkan.
The terms and conditionsof the existing Guaranty Facility Agreement which are NOT amended,varied, overridden and supplemented herein, shall remainUNCHANGED and IN FULL FORCE EFFECT.