Ditemukan 11371 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Cg 620/2010 620/pdt.g/2015/pa.prg. 620/pdt.g/2014/pa.gtlo 620/pdt.g/2013/pa.prg. 620/pdt.g/2014/pa.prg. 620/pid.b/2015/pn sky Pidana Perjudian 2016 Pn smn 620/pid.b/2014/pn kag Pencurian
Pengadilan PT PALU Pidana Khusus
Register : 27-05-2015 — Putus : 02-07-2015 — Upload : 04-09-2020
Putusan PT PALU Nomor 22/PID.TPK/2015/PT PAL
Tanggal 2 Juli 2015 — Pembanding/Terdakwa : HARDI UDA'A, SE., MM.
Terbanding/Jaksa Penuntut : IWAN GUSTIAWAN, SH.
123 — 46
  • ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL di Kabupaten Banggai; ------------------
  • 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor: 620/1048/DISHUB tentang Pembangunan Pelabuhan Sementara dalam Wilayah Kabupaten Banggai; ----------------------------------------------
  • 1 (satu) lembar foto copy rekomendasi dari Kantor Pelabuhan Bunta Nomor: PC.032/2/09/KPL.BTA-07 perihal Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Khusus Biji Nikel di Desa Kalaka Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai;
    ANEKANUSANTARA INTERNASIONAL di Kabupaten Banggai; 50) 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:620/1048/DISHUB tentang Pembangunan Pelabuhan Sementara dalamWilayah Kabupaten BangQal; 51) 1 (satu) lembar foto copy rekomendasi dari Kantor Pelabuhan BuntaNomor: PC.032/2/09/KPL.BTA07 perihal Rekomendasi Penetapan LokasiPelabuhan Khusus Biji Nikel di Desa Kalaka Kecamatan Bunta KabupatenBang al; 222222 enna nnn nnn nnn nnn nn nnn52) 1 (satu) lembar foto copy tanda terima dokumen kepada
    ANEKANUSANTARA INTERNASIONAL di Kabupaten Banggal; 50) 1 (Satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:620/1048/DISHUB tentang Pembangunan Pelabuhan Sementaradalam Wilayah Kabupaten Banggal; 51) 1 (Satu) lembar foto copy rekomendasi dari Kantor PelabuhanBunta Nomor: PC.032/2/09/KPL.BTA07 perihal RekomendasiPenetapan Lokasi Pelabuhan Khusus Biji Nikel di Desa KalakaKecamatan Bunta Kabupaten Banggai;Halaman 111 dari 141 halamanPutusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2015/PT PAL52) 1 (satu) lembar foto
    ANEKANUSANTARA INTERNASIONAL di Kabupaten Banggal; 50) 1 (Satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:620/1048/DISHUB tentang Pembangunan Pelabuhan Sementaradalam Wilayah Kabupaten Banggal; 51) 1 (Satu) lembar foto copy rekomendasi dari Kantor PelabuhanBunta Nomor: PC.032/2/09/KPL.BTA07 perihal RekomendasiPenetapan Lokasi Pelabuhan Khusus Biji Nikel di Desa KalakaKecamatan Bunta Kabupaten Banggai;52) 1 (satu) lembar foto copy tanda terima dokumen kepadaMenteri Perhubungan Cq.
Pengadilan PN PANGKALAN BUN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 12-05-2020 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 29-07-2020
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Pbu
Tanggal 28 Juli 2020 — Penuntut Umum:
1.WAGIMAN, S.H.
2.WIDHA SINULINGGA, S.H., M.H.
Terdakwa:
HUDIANSYAH ALIAS BLACK BIN FANDI
35 — 23
  • telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa :
    • 2 (dua) bungkus plastik besar yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,4 Kg (dua koma empat kilo gram),
    • 6 (enam) bungkus plastik sedang yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu denga berat kotor 620
Pengadilan PN MATARAM Pidana Umum
Register : 02-11-2023 — Putus : 17-01-2024 — Upload : 18-01-2024
Putusan PN MATARAM Nomor 735/Pid.B/2023/PN Mtr
Tanggal 17 Januari 2024 — Penuntut Umum:
2.AGUS DARMAWIJAYA, S.H., M.H.
4.MUTHMAINNAH H, S.H.
6.NI MADE SAPTINI, S.H.
Terdakwa:
AHMAD RAMLI
33 — 0
  • br /> 8.Foto Copy Surat Pemerintah Kota Depok Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 0090/10-27/PM/V/2019, tentang Izin Usaha Perdgangan (Siup) Menengah, tanggal 21 Mei 2019;
    9.Foto Copy Surat Tanda Daftar Perusahaan Nomor TDP: 10.27.2.70.00458 berlaku sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
    10.Foto Copy Surat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Nomor: 518/620
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 11-06-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 150 K/PID.SUS/2014
Tanggal 11 Juni 2014 —
55 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa kemudianproses realisasi pembangunan stadion tersebut diawali dengan adanyapermohonan dari Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Kutai Kartanegarakepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor: 600182.a/ 620/ APBD/DCK/ Ill/ 2003 Tanggal 29 Maret 2003 perihal mohon penetapan lokasipembangunan Velodrome dan Sport Hall di Desa Perjiwa KecamatanTenggarong Seberang.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 19-12-2017 — Upload : 09-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1399 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 19 Desember 2017 — SUNARDI VS PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk
89 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 560 tanggal 1 Maret 2002 danSertipikat Hak Milik (GHM) Nomor 533 tanggal 6 April 2001 diikat HakTanggungan Peringkat Pertama Nomor 620/2008 tanggal 21 Agustus2008 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Daerah Rokan Hilirberdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor516/2008 tanggal 23 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Arifin Sirait SH.,selaku PPAT di Bagan Batu, Kabupaten Rokan Hilir;b.
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 09-08-2018 — Putus : 28-11-2018 — Upload : 07-01-2019
Putusan PN DEPOK Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Dpk
Tanggal 28 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
65 — 48
  • 106/KEP32.10/VI/2015 Tentang Penugasan Kepala KantorPertanahan Kota Depok diberi tanda bukti T3 ;Copy dari copy Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kota DepokNomor :03/KEP/PPT/XI/2015, diberi tanda bukti T4 ;Copy dari copy,Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok Nomor :28.4/KEP32. 76/1/2017 diberi tanda bukti T5 ;Copy dari copy ,Foto copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KotaDepok Nomor :78/KEP=32.76/V/2017 diberi tanda bukti T6 ;Copy dari copy, Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 620
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 29-09-2015 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1811 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 29 September 2015 — SEYED HASHEM MOOSAVIPOUR bin SAYED ABDOLLAH
86 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 620 K/Pid/2006 tanggal 5 Juni 2006 dalamperkara atas nama Terdakwa Ratna Tumbingo, yang menyatakan:Pengadilan Tinggi (Judex Facti) telah keliru dalam pertimbanganhukum dan putusannya, karena terjadi contradictio in terminisdalam putusannya dimana di salah satu pihak memperberatpidana yang dikenakan kepada Terdakwa, di pihak lain dalampertimbangan hukumnya menyatakan bahwa antara Terdakwadan Saksi korban ada hubungan keluarga yaitu Saksi korbanadalah adik kandung Terdakwa sendiriHal. 33 dari 38
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 21-07-2021 — Putus : 14-09-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 75/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 14 September 2021 — Pemohon:
GLENN RAHAYU ADLI ARIFF
Termohon:
DIREKTORAT TINDAK PIDANA EKONOMI DAN KHUSUS BARESKRIM POLRI
491 — 1421
  • Efendy Saragihtanggal 10 April 2019, diberi tanda T17;Foto copy dari asli Surat Perintahn Penyitaan Nomor : SP.Sita/109/V1/2017/Dittipideksus, Tanggal 19 Juni 2017, diberi tanda T18a;Foto copy dari asli Berita Acara Penyitaan tanggal 12 Oktober 2017, diberitanda T18b;Foto copy dari asli Surat Tanda Penerimaan NomorSTP/620/X/2017/Dittipideksus, Tanggal 12 Oktober 2017, diberi tanda T18c;Foto copy dari asli Penetapan pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :2411/Pen.Pid/2017/PN.JKT.PST., tanggal 14
Pengadilan PN Cikarang Perdata
Register : 04-05-2021 — Putus : 19-01-2022 — Upload : 07-02-2022
Putusan PN Cikarang Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Ckr
Tanggal 19 Januari 2022 — Penggugat:
PT. INDAH CEMANI RAYA
Tergugat:
1.Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi
2.Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q Direktorat Jendral Bina Marga Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Cibitung – Cilincing
3.Bupati Kabupaten Bekasi
Turut Tergugat:
Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Pemerintahan Kabupaten Bekasi
149 — 89
  • Bahwa dalam rangka realisasi rencana pengadaan tanah untuk PembangunanTrase Jalan Toll Cibitung Cilincing, perlu penetapan Keputusan Gubernur JawaHalaman 9 dari 34 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN.Ckr.Barat tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan TollCibitung Cilincing, dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nornor 620/Kep.170Pem ksm/2019, tanggal 05 Maret 2019.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-11-2015 — Putus : 03-03-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr
Tanggal 3 Maret 2016 — ELZA AGUSTA, ST BinZAKARIA
72 — 12
  • (satu) bundel dokumen serah terima I (Pertama) / Proporsional Hand Over (PHO) Pekerjaan Pelebaran Jalan HR Soebrantas Kota Dumai Tahun Aanggaran 2012;39) 1 (satu) bundel dokumen Job Mix AC-BC Pekerjaan Pelebaran Jalan HR Soebrantas Kota Dumai Tahun Aanggaran 2012;40) 1 (satu) bundel dokumen Job Mix AC-WC Pekerjaan Pelebaran Jalan HR Soebrantas Kota Dumai Tahun Aanggaran 2012;41) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan dari Dinas PU Kota Dumai Kepada PT Dumai Sakti Mandiri Nomor : 620
    Dumai Tahun Aanggaran 2012;1 (satu) bundel dokumen serah terima (Pertama) / Proporsional HandOver (PHO) Pekerjaan Pelebaran Jalan HR Soebrantas Kota Dumai TahunAanggaran 2012;1 (satu) bundel dokumen Job Mix ACBC Pekerjaan Pelebaran Jalan HRSoebrantas Kota Dumai Tahun Aanggaran 2012;1 (satu) bundel dokumen Job Mix ACWC Pekerjaan Pelebaran Jalan HRSoebrantas Kota Dumai Tahun Aanggaran 2012;1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan dari Dinas PU KotaDumai Kepada PT Dumai Sakti Mandiri Nomor : 620
    Dumai Tahun Aanggaran 2012;1 (satu) bundel dokumen serah terima (Pertama) / Proporsional Hand Over(PHO) Pekerjaan Pelebaran Jalan HR Soebrantas Kota Dumai TahunAanggaran 2012;1 (satu) bundel dokumen Job Mix ACBC Pekerjaan Pelebaran Jalan HRSoebrantas Kota Dumai Tahun Aanggaran 2012;1 (satu) bundel dokumen Job Mix ACWC Pekerjaan Pelebaran Jalan HRSoebrantas Kota Dumai Tahun Aanggaran 2012;1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan dari Dinas PU KotaDumai Kepada PT Dumai Sakti Mandiri Nomor : 620
    TP K/2015/PN.Pbr41) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan dari Dinas PU KotaDumai Kepada PT Dumai Sakti Mandiri Nomor : 620/DPUBM/VV2013/401, tanggal 07 Juni 2013;42) 1 (satu) Bundel dokumen Surat Perintah Kerja perencanaan Pelebaran JIHR Soebrantas Kota Dumai Nomor : 02/SPK/PRNCN/DPUBM/IIIV2012tanggal 14 Maret 2012 kepada PT Mutiara Rupat Consultant;43) 1 (satu) Bundel dokumen owner estimate pelebaran Jalan HR SoebrantasKota Dumai Tahun Anggaran 2012;44) 1 (satu) Bundel dokumen engineer
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-08-2017 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1018 K/PID.SUS/2017
Tanggal 16 Agustus 2017 — Diyah Ayu Kusumaningrum,S.E Binti I Made Suela
175 — 276 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kas Umum Daerah;130) 1 (satu) lebar Surat Pencairan Deposito dari Dinas PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah Nomor 900/170, tanggal 23 Mei 2011;131) 1 (satu) lebar Surat Pencairan Deposito dari Dinas PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah Nomor 652/1885, tanpa tanggal bulanNovember 2011;132) Foto Copy 1 (satu) lebar Surat Pencairan Deposito dari DinasPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 620/1765, tanpatanggal bulan November 2011;133) 15 (lima belas) lembar foto copy legalisir transaksi setoran
Pengadilan PA SALATIGA Perdata Agama Perceraian
Register : 22-07-2014 — Putus : 15-12-2014 — Upload : 12-01-2015
Putusan PA SALATIGA Nomor 686/Pdt.G/2014/PA.Sal
Tanggal 15 Desember 2014 — Penggugat dan Tergugat
27 — 10
  • namun setelah menerima raskin tersebut atas perintah terdakwa saksi DominggusOrde membagikan raskin tersebut kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat yangberada di wilayah dusun I II dan III sebanyak 77 kepala keluarga (KK) rumah tanggaSasaran penerima manfaat saja, sedangkan rumah tangga sasaran penerima manfaat yangjumlahnya sebanyak 31 kepala keluarga (KK) rumah tangga sasaran penerima manfaat tidakdibagikan jatah mereka dan atas perintah terdakwa saksi Dominggus Orde menjual raskin sebanyak 620
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 23-02-2021 — Putus : 26-03-2021 — Upload : 06-04-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 75/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 26 Maret 2021 — Pembanding/Penggugat : Drs. Hery Setiawan Diwakili Oleh : SURAMIN,S.H.
Terbanding/Tergugat I : Ponari
Terbanding/Tergugat II : FX Lily Ani, S.H
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Kepala Desa Kembangsawit
Terbanding/Turut Tergugat II : Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Darul Amwaal Barokatul Adzkia
Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor Badan Pertanahan Nasional Kebumen
48 — 31
  • Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RIputusan Nomor : 620 K/PDT/1999 tanggal 29 Desember 1999menyatakan : Bila yang digugat adalah badan atau PejabatTata Usaha Negara dan Obyek gugatan menyangkutperbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, makayang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalahPengadilan Tata Usaha Negara bukan pengadilan negeri.
Pengadilan PN BATANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-11-2016 — Putus : 01-08-2017 — Upload : 13-09-2017
Putusan PN BATANG Nomor 37/Pdt.G/2016/PN Btg
Tanggal 1 Agustus 2017 — SUKIYEM ; CASTORO ; PT. BANK BTPN Tbk Cabang Batang, Dkk
225 — 64
  • Dandalam hal gugatan yang berisi permintaan menghukum / memerintahkan institusi /Pejabat Tata Usaha Negara in casu KPKNL Pekalongan untuk merubah ataumembatalkan Risalah Lelang, berdasar ketentuan hukum acara yang berlakuharus diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan di Pengadilan Negeri.Karena itu sudah sepantasnya dan berdasar hukum apabila melalui putusan selaPengadilan Negeri Batang menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadiliperkara a quo;Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 620
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 24-03-2011 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3186 K/Pdt/2010
Tanggal 24 Maret 2011 — NIKOLAUS NAWA, dkk vs PAULINA NGULA DIWI, dkk
31 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.620 K/Pdt/1999 tanggal 21 Desember 1999 yang menyatakan :Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatanmenyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yangberwenang mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukanPengadilan Negeri ;Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Kupang yang telah mengambil alinpertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bajawa telah keliru dan tidak cermat dalammeneliti tentang objek sengketa yang mana Majelis
Pengadilan PN CALANG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 15-01-2008 — Putus : 28-05-2008 — Upload : 02-09-2013
Putusan PN CALANG Nomor 02/Pid.B/2008/PN.CAG
Tanggal 28 Mei 2008 — -Muhammad Syawalid, ST Bin Ilyas Ahmad
201 — 28
  • catatan rekanan yang membayar dan yang tidak membayar juga ditulisdibelakang kertas yang sudah disediakan olehPanitia;e Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang kutipan dari panitiae Bahwa uang yang terkumpul dari rekanan adalah sebesar Rp.121.000.000,(seratus duae Bahwa jumlah dokumen ~ yang digandakan sebanyak 1064e Bahwa Terdakwa menggandakan dokumen di Banda Aceh karena pada saatitu listrik di Calang belume Bahwa biaya penggandaan dokumen yang dicetak di Banda Aceh adalahsebesar Rp.112.558 620
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 20-01-2020 — Putus : 30-06-2020 — Upload : 02-07-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 41/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 30 Juni 2020 — Pembanding/Tergugat III : Badan Pertanahan Nasinal Kota Pematangsiantar
Terbanding/Penggugat : Jannes Sianipar
Turut Terbanding/Tergugat I : Parulian Simatupang
Turut Terbanding/Tergugat II : Mangido Manullang
56 — 41
  • dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tatausaha negara;Halaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor 41/Pdt/2020/PT MDN Bahwa menurut hukum acara dan Yurisprudensi Mahkamah AgungRI adalah jika tuntutan (petitum) mengandung unsur sengketa tatausaha negara maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebutadalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang PengadilanNegeri; Sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :620
Pengadilan PA WATAN SOPPENG Perdata Agama Perceraian
Register : 21-11-2011 — Putus : 08-08-2012 — Upload : 16-11-2012
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 530 / Pdt.G / 2011 / PA Wsp
Tanggal 8 Agustus 2012 — Penggugat dan Tergugat
18 — 5
  • dan pasal 80 ayat(4) Kompilasi Hukum Islam tersebut, suami wajib memberikan nafkah kepada istrinyaditentukan sebatas kemampuan suami.Menimbang, bahwa kewajiban suami memberi nafkah kepada istri tidaklahgugur dengan lewatnya waktu, melainkan tetap menjadi hutang suami hingga nafkahtersebut telah dilunasi, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Muhazzabjuz IT halaman 175 dan pendapat tersebut diambil alih majelis hakim menjadi pendapatmajelis sebagai berikut :Vo aiods 99 Lu anal wy bo 620
Pengadilan PN KENDARI Perdata Tanah
Putus : 30-10-2014 — Upload : 03-09-2018
Putusan PN KENDARI Nomor 15/Pdt.G/2014/PN.Kendari
Tanggal 30 Oktober 2014 — - Drs. MADJID M. ABUBAKAR Melawan - GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA, Dk
71 — 23
  • Hal ini sesuai dengan PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia No.620 K/Pdt/1999 tanggal29 Desember 1999, yang menyatakan :hal 8 dari 58 hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2014/PN.
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 05-09-2017 — Putus : 25-10-2017 — Upload : 20-12-2019
Putusan PT MANADO Nomor 120/PDT/2017/PT MND
Tanggal 25 Oktober 2017 — Pembanding/Tergugat III : SERLY TAMBANI Diwakili Oleh : LIZA ROSALINA RENGKUAN, SH
Pembanding/Tergugat I : LENNY MANOPO Diwakili Oleh : LIZA ROSALINA RENGKUAN, SH
Pembanding/Tergugat IV : OLVIN TAMBANI Diwakili Oleh : LIZA ROSALINA RENGKUAN, SH
Pembanding/Tergugat II : FELIX TAMBANI Diwakili Oleh : LIZA ROSALINA RENGKUAN, SH
Terbanding/Penggugat : VONNY NOVA TAMBANI
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTAHANAN KABUPATEN MINAHASA UTARA
78 — 21
  • ;T.2 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 620/KET/MIN/ 1980Kantor Agraria Tondano KabupatenMinahasa dengan lampiranSurat Keteranagan Lurah Tatelu No.15/SKK/T/II/80.