Ditemukan 11261 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Cg 620/2010 620/pdt.g/2012/pa.sbs 620/pdt.g/2015/pa.prg. 620/pdt.g/2014/pa.prg. 620/pdt.g/2013/pa.prg. 620/pdt.g/2014/pa.gtlo
Pengadilan PA Ngamprah Perdata Agama
Register : 03-03-2020 — Putus : 21-09-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan PA Ngamprah Nomor 708/Pdt.G/2020/PA.Nph
Tanggal 21 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
27 — 28
  • Putusan No. 708/Pat.G/2020/PA.Nphsah pada tanggal 28 April 2018 dan telah dicatat sesuai dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa bukti P.1 a quo telah dimeterai dan dinazegelenserta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan denganaslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebutmempunyai nilai pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) danmengikat (bindende bewijskracht) sebagaimana diatur dalam Pasal 620 KitabUndangundang Hukum Perdata
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 23-09-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PT KUPANG Nomor 127/PDT/2020/PT KPG
Tanggal 18 Nopember 2020 — Pembanding/Penggugat I : ZULAEHA BALAMAKIN KIUK Diwakili Oleh : Paulus Seran Tahu SH M Hum
Pembanding/Penggugat II : BERTHA WEHELMINA MARABIDJALA Diwakili Oleh : Paulus Seran Tahu SH M Hum
Pembanding/Penggugat III : OKTOLET ALETA LUSI KIUK Diwakili Oleh : Paulus Seran Tahu SH M Hum
Terbanding/Tergugat I : ADRIANA FOLLA LALUS
Terbanding/Tergugat II : Arni Folla
Terbanding/Tergugat III : Sepriany Folla
Terbanding/Tergugat IV : Aryanto Folla
Terbanding/Tergugat V : Noken Semy Folla
Terbanding/Tergugat VI : Jitro Folla
Terbanding/Tergugat VII : Marsel Semuel Folla
Terbanding/Tergugat VIII : Metty Folla
Terbanding/Tergugat IX : DAMIANUS JOHAN DARWIS
Terbanding/Tergugat X : Gereja GBI Getsemani
Terbanding/Tergugat XI : Kepala Badan Pertanahan Nasional
107 — 39
  • Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor: 620 K/Pdt/1999 Tanggal 29 Desember 1999yang menegaskanBila yang digugat adalah Badan atau pejabatTata Usaha Negara, dan obyek gugatan menyangkut perbuatanyang menjadi wewenang pejabat tersebut, sehingga denganHalaman 16 dari 43 Halaman Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT KPGdemikian kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkaratersebut bukan kewenangan Pengadilan Negeri, melainkankewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.B.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 11-02-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2880 K/Pdt/2015
Tanggal 11 Februari 2016 —
65 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2880 K/Pdt/201511.dan para peserta lelang mengenai status dan kondisi objek lelang yangsebenarnya antara lain: Hak guna bangunan yang melekat pada tanahtanah seluas 73. 620 meterpersegi objek hukum yang tersebut dalam Sertipikat Hak Guna BangunanNomor 403/Desa Tonjong, Gambar situasi tanggal 19 Maret 1996 Nomor480/1996, telah berakhir haknya tanggal 31 Januari 2011; Tanah seluas 73.620 (tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua puluh meterpersegi) dengan SHGB Nomor 403/Desa Tonjong, Gambar Situasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 06-09-2017 — Upload : 27-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 351 PK/PDT/2017
Tanggal 6 September 2017 — PT AMANA JAYA VS BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN), DKK
159 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kepada Pengadilanyang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata UsahaNegara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi";Berdasarkan ketentuan kalimat Pasal 1 ayat (9) dan Pasal 53 ayat (1)tersebut di atas, maka merujuk ketentuan Pasal 50, ditetapkan:"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksadan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama";Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 620
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 01-06-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 425 K/PDT/2016
Tanggal 1 Juni 2016 — KASIANNA BR SIANIPAR VS ROSMIWATI LELI, DK dan NURHAYATI SIRAIT, DK
94 — 240 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kesemuanya ini sudah menyangkut atau menyentuhaspek wewenang, prosedur dan substansial sertifikat tanah sebagaikeputusan Tata Usaha Negara yang tunduk pada wewenang jurisdiksiPeradilan Tata Usaha Negara;Jadi Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan SHM Nomor13Tahun 1975 atas nama Tergugat I, serta tidak berwenang menilai danmemutus tentang perbuatan pembaliknamaan sertifikat atas tanah;Hal ini dibenarkan oleh jurisorudensi Mahkamah Agung dalam putusannyaNomor 620 K/Pdt/1999; tanggal 29
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Perdata
Register : 23-01-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Sak
Tanggal 4 September 2019 — Penggugat:
1.HUSNI alias SIA LING BING
2.SIA LENG TIAN alias SYOFYANTO alias LENG TIAN
3.SRI ERMAWATI alias SIA DE BENG
4.SUYANTI alias SIA LE TJOE
5.MELLIA OLIVIA alias SIA DE HWI
6.MARJOHAN alias SIA DENGN DIANG
7.SIA LENG HONG alias TONY S
8.SOENARIDI
Tergugat:
1.TOGA SIREGAR
2.NURSANDI bin alm. JINATI
3.MANISAH
4.AGUS HAMZAH alias AGUS bin alm ABBAS
5.WIWIT SETIA BUDI alias BUDI bin alm. USUP
6.SAFII alias FII bin alm. GOSO
7.Bupati Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Provinsi Riau cq. Kepala Pemerintah Kecamatan Siak
8.Bupati Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Provinsi Riau cq Kepala Pemerintah Kecamatan Siak cq Kepala Pemerintah Desa Rawang Air Putih
Turut Tergugat:
1.Bupati Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Provinsi Riau cq. Kepala Pemerintahan Kecamatan Siak
2.Bupati Kabupaten Siak cq. Kepala Pemerintahan Kec. Siak cq. Kepala Desa Rawang Air Putih
61 — 20
  • sedangkan panjang 620 M*diserahkan kepada wakil masyarakat (di dalam peta warna hijau) ;.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-01-2014 — Upload : 19-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 519 K/TUN/2013
Tanggal 27 Januari 2014 — KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PANGKAL PINANG VS 1. ISMIRYADI., 2. DRS. H. ABU BAKAR, MM
74 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Partai Bintang Reformasi (PBR) sebanyak 620 suara (0,93%);Jumlah total keseluruhan pendukung 15.039 suara atau (22, 66%);Bahwa pada saat Para Penggugat mendaftar sebagai bakal pasangancalon, Tergugat telah memberikan Check List Kelengkapan PersyaratanPencalonan dan Syarat Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama ParaPenggugat;Bahwa setelah tahapan pendaftaran pasangan calon selesai maka tahapanberikutnya adalah penelitian dan pemberitahuan hasil penelitianpemenuhan syarat calon termasuk penelitian
Pengadilan PN SUMEDANG Perdata
Register : 16-11-2020 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 17-08-2021
Putusan PN SUMEDANG Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Smd
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat:
1.momon alian omon
2.Asep Sulaeman
3.Dudung
4.Iwan Sobari
Tergugat:
5.MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Cq. DITJEN BINA MARGA Cq. SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN BEBAS HAMBATAN CISUMDAWU
6.MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Cq. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN TANAH JALAN TOL CILEUNYI – SUMEDANG – DAWUAN
7.MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMEDANG
8.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTRIAN DALAM NEGERI Cq. INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (IPDN)
Turut Tergugat:
1.CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION (CRBC)
2.Yoyo Iskandar, ST (Kepala Desa Cibeusi)
186 — 36
  • Terdapat putusan MA yang telah mengadili dan memutus sengketaTUN antara lain:e Putusan MA Nomor 14 K/TUN/1993, MA berpendapat sengketa yang terjadiantarapenggugat dan tergugat merupakan sengketa TUN karena objek gugatannyamerupakan putusan pejabat Tata Usaha Negara;e Yurisprudensi Perdata 620 K/Pdt/1993 bila yang digugat adalah badan atauPejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan yangmenjadi wewenang Pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadiliperkara tersebut adalah
    Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri AgrariaNomor 9 Tahun 1965 dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40tahun 1996 dimana tanah yang merupakan tanah Negara diberikan kepadaTergugat (Pemerintah Republik Indonesia cq Kementrian Dalam Negeri cqIPDN) dengan Hak Pakai sebagaimana bukti surat T I1;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.IV 5 dimana awalnyaadanya surat permohonan dari Gubernur Jawa Barat Cq Sekretaris DaerahNomor 620
Pengadilan PN BATUSANGKAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-10-2013 — Putus : 10-07-2014 — Upload : 01-09-2014
Putusan PN BATUSANGKAR Nomor 20/Pdt.G/2013/PN BS
Tanggal 10 Juli 2014 — JANEWAR LAWAN SRI WARDINAL AKHYAR, CS
79 — 13
  • Bahwa Penggugat sendiri mengakui pada hari Jumat tanggal 28Maret 2008 bersama dengan Tergugat A datang ke kantor TergugatB dan menandatangani Akta Jual Beli atas seluruh tanah objekperkara seluas 620 M2 nggal 28 Maret 2 I .
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata Tanah
Putus : 26-10-2016 — Upload : 25-01-2017
Putusan PT SAMARINDA Nomor 113 /PDT/ 2016/ PT.SMR.
Tanggal 26 Oktober 2016 — 1. Hj. ASTUTI SALEH, bertempat tinggal di Jalan Kartini, RT. 002, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING I dahulu TERGUGAT II; 2. H. SULAIMAN, bertempat tinggal di Jalan Kartini, RT. 002, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING II dahulu TERGUGAT III; Dalam hal ini Pembanding I/Tergugat II dan Pembanding II/Tergugat III memberikan Kuasa Khusus kepada RAMLAN ASRI, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan DR. Murjani 2, Gang Rawa Indah, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal18 Nopember 2015; Untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING; LAWAN 1. YUNN LEE Alias UWO,bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman, RT. 10, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I dahulu PENGGUGAT / TERGUGAT REKONPENSI I; 2. YOLANDA MARLYN MASSIE, bertempat tinggal di Jalan Dermaga, Nomor 13, RT. 008, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II/TERGUGAT I / TERGUGAT REKONPENSI II; 3. SUSILAWATI, S.H., Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Berau, berkantor di Jalan Durian I, Nomor 54, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dan bertempat tinggal di Jalan Perum PT. Kertas Nusantara RT. 007, Desa Pilanjau, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada BILHAKI, S.H. dan PIUS PATI MOLAN, S.H., keduanya adalah Advokat yang berkantor di Jalan Durian III, Komplek Perum Seibin, Nomor 6B, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Nopember 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I/TURUT TERGUGAT I / TERGUGAT REKONPENSI III; 4. Kantor Pertanahan Kabupaten Berau, berkedudukan di Jalan Dr. Murjani I, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II/TURUT TERGUGAT II;
46 — 15
  • Kuasa belum ada atau tidak pernah mengalihkan, memindahtangankan, menjual, serta tidak pernah menandatangani akta jual belli(AJB) atas sebidang tanah dimaksud sehingga jelaslah permintaanPenggugat kepada Majelis Hakim sangat bertentangan dengan hukumkarena tidak ada jual beli sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 37angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah, maka hakekatnya secara notariil jual beli belumtercapai dan terlaksana;Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 620
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 17-06-2015 — Upload : 04-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 903/Pdt.G/2014/PN.SBY
Tanggal 17 Juni 2015 — MASLICHAH DKK melawan PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) cq KEPALA DAERAH OPERASI (DAOP) VIII SURABAYA PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) dulu bernama Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA)
78 — 175
  • ;Menimbang, bahwa Tergugat Il mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut : : Gugatan para penggugat error in persona ; Karena PT PELABUHAN INDONESAA Ill (PERSERO) dengan alamat jalanperak timur no. 610 dan jalan perak timur no. 620 adalah berbeda. Gugatan para penggugat kurang pihak ; Karena adanya perbedaan antara PT. PELABUHAN INDONESIA Ill dan Tergugat Il tidak sama.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 12-12-2013 — Upload : 04-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2111 K/Pdt/2013
Tanggal 12 Desember 2013 — PT. SUZUKI INDOMOBIL MOTOR dahulu PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNASIONAL vs Ny. MINTJE SARTJE MELEKE, dkk
124 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang terdapat pada Pasal 1686 Jo Pasal 616 KUHPPerdata;Pasal 1686 KUHP Perdata menyatakan "Hak milik atas barangbarangyang dihibahkan meskipun diterima dengan sah, tidak beralih kepadaorang yang diberi hibah, sebelum diserahkan dengan cara penyerahanmenurut Pasal 612, 613, 616 dan seterusnya;Pasal 616 KUHP Perdata menyatakan "penyerahan atau penunjukanbarang tak bergerak dilakukan dengan pengumuman akta yangbersangkutan dengan cara yang seperti yang ditentukan dalam Pasal 620KUHP Perdata";Pasal 620
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 11-02-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1914 K/Pdt/2014
Tanggal 11 Februari 2015 — EDDY TRIO TJAN, dk melawan PT. ALFA GOLDLAND REALITY
82 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal inisesuai dengan Putusan MA Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29Desember 1999:Bila yang digugat adalah pejabat Tata Usaha Negara dan objekgugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalahperadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri;.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-05-2013 — Putus : 19-11-2013 — Upload : 30-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 61/Pid.Sus.K/2013/PN Mdn
Tanggal 19 Nopember 2013 — - ZULKARNAIN POHAN, S.Sos
63 — 18
  • Rekening Koran Tabungan Mudarabbah Bank Sumut Syariah Nomorrekening : 620 03.01.0006787 tanggal 26 Januari 2011 atas namaPSKPS periode 01 Januari 2009 s/d 26 Januari 2011.244. Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan Nomor :230 01.030032840 tanggal 27 Januari 2011 atas nama DinasPemuda Olahraga Kebudayaan Pariwisata Kota Padangsidimpuanperiode 01 Januari 2008 s/d 31 Desember 2008.245.
    Rekening Koran Tabungan Mudarabbah Bank Sumut SyariahNomor rekening : 620 03.01.0006787 tanggal 26 Januari 2011atas nama PSKPS periode 01 Januari 2009 s/d 26 Januari 2011.244. Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang PadangsidimpuanNomor : 230 01.030032840 tanggal 27 Januari 2011 atas namaDinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Pariwisata KotaPadangsidimpuan periode 01 Januari 2008 s/d 31 Desember2008.245.
    RIDOAN AHMADLUBIS sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah).Rekening Koran Tabungan Mudarabbah Bank Sumut Syariah Nomorrekening : 620 03.01.0006787 tanggal 26 Januari 2011 atas namaPSKPS periode 01 Januari 2009 s/d 26 Januari 2011.Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan Nomor :230 01.030032840 tanggal 27 Januari 2011 atas nama DinasPemuda Olahraga Kebudayaan Pariwisata Kota Padangsidimpuanperiode 01 Januari 2008 s/d 31 Desember 2008.Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 20-01-2021 — Putus : 22-09-2021 — Upload : 26-09-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 72/Pdt.G/2021/PN Dps
Tanggal 22 September 2021 — Penggugat:
I NYOMAN SANDI
Tergugat:
1.I MADE AGUS CAHYADI
2.NI NYOMAN MURNI
3.NI MADE RAI KARMI
4.I PUTU GEDE DARTA
5.V. I MADE RAI ADNYANA
6.NI NYOMAN AYU NOVI DEWI
7.VII. KEPALA KANTOR TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BADUNG
91 — 41
  • Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas menurut hemat Tergugat danTergugat Il adalah Obyek sengketa menyangkut Perbuatan yang menjadiwewenang Pejabat Tata Usaha Negara yakni sengketa yang timbulantara orang perorangan atau Badan Hukum Perdata dengan Pejabatatau Badan Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun daerah sebagaiakibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, vide YurisprudensiMahkamah Agung No.620 K/PDT/1999 dengan kaidah hukumnya Bilayang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 06-05-2013 — Putus : 28-10-2013 — Upload : 17-12-2013
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 73/G/2013/PTUN.SBY
Tanggal 28 Oktober 2013 — JAMILA binti JAMAWIYAH melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I
86 — 43
  • Indonesia sejarah PembentukanUndangUndang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaan jilid IHukum Tanah Nasional Cetakan Kelima 1994 (Edisi Revisi)Paragraf kedua dan ketiga halaman 24, yakni: Hak atas tanahyang dijual baru berpindah kepada pembeli, jika Penjual sudahmenyerahkan secara yuridis kepadanya dalam rangka memenuhikewajiban hukumnya (pasal 1459), Untuk itu wajib dilakukanperbuatan hukum lain yang disebut "PENYERAHAN YURIDISdalam bahasa Belanda JURIDISCHE LEVERING, yang diatusdalam pasal 616 dan 620
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Umum Penggelapan
Register : 17-10-2016 — Putus : 27-12-2016 — Upload : 18-07-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 1188/PID/B/2016/PN.BDG
Tanggal 27 Desember 2016 — LAURENSIA PAULINA
59 — 5
  • Rp.620. 225.526, (enam ratus dua puluh juta dua ratus dua puluhima ribu ima ratus dua puluh enam rupiah)Bahwa Untuk setoran yang lainnya tidak terdapat selisih, yangmana kesemuanya setelah Saksi cek sesuai antara jumlah yangditerma terdakwa dari sales dengan jumlah yang disetorkan olehterdakwa ke rekening MM Ekectrindo.Bahwa benar Saksi menerma data tersebut dari terdakwa setelahdiketahuinya ada indikasi penggunaan uang yang telah dilakukanoleh terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi, yang kemudian Saksimeminta
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 18-09-2019 — Putus : 02-10-2019 — Upload : 09-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 958/Pdt.P/2019/PN Bdg
Tanggal 2 Oktober 2019 — Pemohon:
IN HUA
36 — 4
  • MH.NIP.19620105.198612.1.001Halaman 20 dari 6 hal Penetapan No958/Pdt.P/2019/PN.Bdg.PENETAPANNo:620/Pdt.P/2018/PN.BdgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan Mengadili perkara perdatapermohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikutdalam permohonan yang diajukan oleh:Nama : EUIS NONGSIH.Tempat/Tgl/Lahir : Bandung, 8 Oktober 1983Jenis kelamin : PerempuanAgama > IslamPekerjaan : Karyawan swastaHalaman 21 dari 6 hal Penetapan
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 18-03-2015 — Putus : 23-06-2015 — Upload : 19-01-2022
Putusan PT PEKANBARU Nomor 42/PDT/2015/PT PBR
Tanggal 23 Juni 2015 — Pembanding/Penggugat : KUSDIANTO Diwakili Oleh : H. Aksar Bone, SH. MH
Pembanding/Penggugat : YUNI LESTARI Diwakili Oleh : H. Aksar Bone, SH. MH
Terbanding/Tergugat : YOAN ESTER MARGARETHA Diwakili Oleh : LOYSA MARTHALENA SURIYANTI
Terbanding/Tergugat : WIRANTO
Terbanding/Tergugat : H. HERMOLIZA, SH Diwakili Oleh : POLTAK, SH
Terbanding/Tergugat : KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PEKANBARU Diwakili Oleh : ABDUL RAJAB N. SH. MH, IFNI NASIF. SH, NOVIA DAMAYANI. SH
Terbanding/Tergugat : PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, Tbk MUR Area Pekanbaru Diwakili Oleh : HIMAWAN HARI. SH, Dkk
Terbanding/Tergugat : KANTOR PALAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEKANBARU Diwakili Oleh : DES ARMAN, SH, DKK
46 — 31
  • individual,dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau badanhukum perdata";Bahwa kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru/ TergugatIV dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru/Turut Tergugat dalam perkara a quo adalah merupakan Badan atauPejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka8 UndangUndang No. 51 Tahun 2009, sehingga sudah sepantasnyadan seharusnya apabila perkara ini diadili oleh Peradilan Tata UsahaNegara;Putusan Mahkamah Agung No. 620
Pengadilan PA SINJAI Perdata Agama Perceraian
Register : 19-09-2012 — Putus : 10-09-2013 — Upload : 09-04-2015
Putusan PA SINJAI Nomor 176/Pdt.G/2012/PA Sj.
Tanggal 10 September 2013 — Ir. Gistan Yacub ST bin Yacub. S. Bara melawan Irmawati, S.Sos binti Achmad
82 — 12
  • Fotokopi BPKB sebuah mobil sedan nomor polisiDD 620 BX, bermaterai cukup dan telahdicocokan dengan aslinya, pemilik atas namaBosowa Utama Corporation, oleh ketua majelisdiberi kode PR 5;6. Fotokopi BPKB Sepeda Motor Yamaha warnaHijau Nomor Polisi DD 3161 ZZ, No RangkaMH.344D001867, No. Mesin 44D001935, namapemilik Irmawati Achmad, tertanggal 15September 2010, bermaterai cukup dan telahHal 53 dari 93 hal. Put.