Tinggi Kupang tersebut ternyata tidakmemenuhi norma hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1)Huruf d dan f sehingga dengan demikian sesuai ketentuan dalam Pasal197 Ayat (2) yang menyatakan Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat1 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, j, k dan pasal ini mengakibatkan putusanbatal demi hukum maka putusan tersebut harus dinyatakan batal demihukum ;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang tidakmemberikan pertimbangan apapun tentang membatalkan putusanPengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Kupang dan menjatuhkanputusan lain yang lebih berat ;Bahwa dalam Amar Putusan 1 yaitu menjatuhnkan pidana 4(empat) tahun yang sebelumnya di Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Kupang dijatuhi pidana 2 (dua) tahun dilakukan oleh PengadilanTinggi Kupang tanpa pertimbangan hukum tersebut, maka PutusanPengadilan Tioggi tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harusdinyatakan batal demi hukum dengan alasanalasan sebagai berikut :Bahwa semua unsur tindak pidana yang didakwakan

pengganti sebesarRp44.150.000,00 (empat puluh empat juta seratus lima puluhribu rupiah) selambatlambatnya dalam tempo 1 (satu) bulansetelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap danapabila tidak dibayar, maka harta bendanya dapat disita olehPenuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang penggantitersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta bendayang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka digantidengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;Padahal Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

Lia Teknindo Jakarta tidak ada hubungan denganbelanja BBM untuk 8 (delapan) PLTD ;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupangdalam pertimbangannya mengenai penggunaan uang yang katanyaditransfer ke PT. Lia Teknindo Jakarta, jelasjelas tidak adahubungannya dengan Terdakwa, apalagi keterangan tersebut hanyadari satu saksi yaitu Hendrikus Pati tanopa mendengarkan keteranganMargaretha tanopa memperlihatkan bukti surat transfer.

Lagi pulaketerangan Hendrikus Pati seharusnya tidak perlu dipertimbangkankarena keterangan tersebut tanpa didukung alat bukti lainnya dandengan mudahnya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Kupang mempercayai keterangan Hendrikus Patibahwa Terdakwa sebagai seorang Kepala Dinas tidak memilikirekening.

PUTUSANNomor 1850 K/PID.SUS/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor pada tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:Nama : dr. H. HERRY FAISAL, M. Kes;Tempat lahir : Kendari;Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/01 Desember 1967;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan KH.

No. 1850 K/Pid.Sus/20162014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaktidaknya pada suatuwaktu dalam tahun 2014 bersama dengan saksi Jubair, SKM (dilakukanpenuntutan dalam berkas terpisah), bertempat di Kantor Dinas KesehatanKabupaten Kolaka Timur atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor Kendari pada PengadilanNegeri Kendari berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang PengoperasianPengadilan

Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Pengadilan NegeriTanjung Pinang, Pengadilan Negeri Jambi, Pengadilan Negeri Pangkal Pinang,Pengadilan Negeri Bengkulu, Pengadilan Negeri Palangkaraya, PengadilanNegeri Mamuju, Pengadilan Negeri Palu, Pengadilan Negeri Kendari,Pengadilan Negeri Manado, Pengadilan Negeri Gorontalo, Pengadilan NegeriDenpasar, Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Ternate danPengadilan Negeri Manokwari, melakukan atau turut serta melakukan perbuatansecara melawan hukum

dalam LingkupPemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur, pada waktu antara bulan Januari2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaktidaknya pada suatuwaktu dalam tahun 2014 bersama dengan saksi Jubair, SKM., (dilakukanpenuntutan dalam berkas terpisah), bertempat di Kantor Dinas KesehatanKabupaten Kolaka Timur atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor Kendari pada PengadilanNegeri Kendari berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor153

Tipikor/2015/PN.Kdi., tanggal 04 Februari 2016yang dimintakan banding tersebut.

Lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturanperundangundangan yang mengancam kelalaian itu denganbatalnya putusan yang bersangkutan;Bahwa selaian dari alasanalasan kasasi yang dirumuskanpasal 253 ayat (1) KUHAP dan/atau pasal 30 Undangundang Nomor . 14tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor :5tahun 2004 tersebut diatas, berdasarkan kenyataan banyak putusanPengadilan Tinggi/ Pengadilan Negeri Tipikor yang dibatalkan MahkamahAgung.

31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor : 20 tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor : 31 tahun 1999,maka PA / PPK (Terdakwa Drs.AGUS SUBIYANTO,MA.,) dan KonsultanPerencana (saksi MARYANI, S.T.,) yang tidak melakukan prosedur yangseharusnya dilalui merupakan perbuatan melawan hukum, ataumelakukan prosedur tapi tidak sesuai substansinya juga merupakanperbuatan melawan hukum;Bahwa benar dalam pasal 2 UU Tipikor

perobuatan melawan hukummempunyai arti yang luas, sedang dalam pasal 3 UU Tipikor mempunyaiarti yang sempit, menyalahgunakan kewenangan juga merupakanperbuatan melawan hukum, namun dalam pasal 3 UU Tipikor hanyauntuk pejabat publik tidak bisa orang luar/orang lain yang tidakmempunyai kewenangan;Bahwa benar perbuatan melawan hukum dapat berupa :a.

No. 2817 K/PID.SUS/20162) Pengadilan Tipikor Surabaya mengabaikan keterangan saksi danketerangan ahli yang diajukan baik oleh Penuntut Umummaupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa;a. Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya dengan mengambil alihbegitu saja amar pertimbangan yang dijadikan dasar putusanPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya bahwaretaknya dinding embung akibat perencanaan yang salah dandilakukan dengan melanggar larangan larangan serta aturanaturan yang ada.

Hal inibisa terjadi karena adanya kerjasama antara Pelaksana Proyekpembangunan dan pengawas;Bahwa terjadinya kerusakan bangunan dinding beton penahantekanan bagian Barat dan bagian Timur dari proyek EmbungPilangbango adalah Kesalahan dan tanggung jawab dariPelaksana Proyek dan Konsultan Pengawas yang seharusnyadijadikan sebagai Pihak yang bertanggung jawab;Bahwa apabila keterangan 2 (dua) ahli tersebut diatas tidakdihilangkan dan kemudian oleh Pengadilan Tipikor SurabayaHal. 128 dari 155 hal.

Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,(lima ribu rupiah).Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor 31/PID.SUS/TIPIKOR/2016/PN.PL, tanggal 7 Oktober2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa HEIN MOPANTAW alias KO HEIN tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;.

(lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Palu Nomor 25/Pid.SusTPK/2016/PT PAL, tanggal 15 Desember 2016yang amar selengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umummaupun Penasihat Hukum Terdakwa; Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor 31/PID.SUS/TIPIKOR/2016/PN.PL tanggal 7 Oktober2016 yang dimintakan banding tersebut, mengenai pidana pokok penjarayang dijatuhkan,

Tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya.Sebagai akibat dari kekeliruan Judex Facti yang pertama yaitu caramengadili tidak berdasarkan ketentuan undangundang, telah berdampakpada kekeliruan kedua yaitu tidak menerapkan peraturan hukumsebagaimana mestinya;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Palu dan Pengadilan TinggiSulawesi Tengah dalam putusan a quo tidak menetapkan ketentuanHal. 95 dari 139 hal. Put.

Pertimbangan Dalam Putusan Judex Facti Tingkat Pertama YangDikuatkan Oleh Judex Facti di Tingkat Banding Adalah Putusan YangKurang Cukup Mempertimbangkan Sehingga Merupakan PertimbanganHukum Yang Kurang Cukup (onvoldoende gemotiveerd);Bahwa Judex Facti di Tingkat Banding dalam putusannnya sama sekalitidak memberikan pertimbangan atas pokokpokok keberatan atas putusanJudex Facti Tingkat Pertama, yang dalam hal ini keberatan atas PutusanSela Nomor : 31/Pid.Sus/TIPIKOR/2016/PN PL, tertanggal 28 Juli

No. 683 K/PID.SUS/2017Bahwa dengan demikian, maka patutlah demi hukum untuk membatalkanputusan yang demikian, karena Majelis Hakim Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Palu, Pemeriksa Perkara Pidana Nomor31/Pid.Sus/TIPIKOR/2016/PN.Pal, tertanggal 7 Oktober 2016 tersebuttidak mencantumkan faktafakta hukum yang benar dan nyata terungkap dipersidangan;.

Hakim Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 10 November 2011 s/d 09Desember 2011;5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 10Desember 2011 s/d 07 Februari 2012 ;6.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung sejak tanggal 08Februari 2012 s/d 08 Maret 2012 ;Dalam Perkara ini, Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya SUHANA: ASEP RANASUPARYANA ,SH, Advokat pada Kantor : ASEP RANA SUPARYANA ,SH beralamat diJalan di Jalan Raya Karangpawitan No.54 Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal16 Nopember 2011.Pengadilan Tipikor tersebut.Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.Telah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum.Telah mendengar keterangan

Garut (yang dilakukan penuntutan secara terpisah yang perkaranyatelah diputus oleh pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Bandung No Put .24/Pid.sus/TPK/2011/PN.Bdg,Tanggal 11 Agustus 2011), bersamasama dengan saksi DrsHerdi Hidayat Bin H.Elin Lukman selaku Kuasa Pengguna Anggaran (yang dilakukanpenuntutan secara terpisah) bersamasama dengan Saksi Hj.Wati Laswati selaku KasubidPerbendaharaan BPRSU dr Slamet Garut (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), baiksebagai orang yang melakukan atau

Garut (yang dilakukan penuntutan secara terpisah yang perkaranya24telah diputus oleh pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Bandung No Put .24/Pid.sus/TPK/2011/ Tanggal 11 Agustus 2011 ), bersamasama dengan saksi Drs HerdiHidayat Bin H.Elin Lukman selaku Kuasa Penguna Anggaran (yang dilakukan penuntutansecara terpisah) bersamasama dengan Saksi Hyj.Wati Laswati selaku KasubidPerbendaharaan BPRSU dr Slamet Garut (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), baiksebagai orang yang melakukan atau turut

Garut (yang dilakukan penuntutan secara terpisah yang perkaranyatelah diputus oleh pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Bandung No Put.24/Pid.sus/TPK/201 1 Tanggal 11 Agustus 2011), bersamasama dengan saksi Drs HerdiHidayat Bin H.Elin Lukman selaku Kuasa Pengguna Anggaran (yang dilakukan penuntutansecara terpisah) bersamasama dengan Saksi Hyj.Wati Laswati selaku KasubidPerbendaharaan BPRSU dr Slamet Garut (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), baiksebagai orang yang melakukan atau turut

Pleburan Raya No. 20Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2011yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Semarang, di bawahNomor 137/Pid/KKH/2011/PN.Smg ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor tentang PenunjukanMajelis Hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkasperkara ;Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;Telah mendengar

MH., Hakim Ad Hoc Tipikor (tindakpidana korupsi), berbeda pendapat hukum dengan dua orang hakimlainnya, sebagaimana diuraikan di bawah ini yang merupakan bagianyang tak terpisahkan dengan putusan perkara.Terdakwanya adalah : Oei Sindhu Stefanus (Direksi PT. Karunia PrimaSejati/PT. KPS).3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum:a.

(Penjelasan Pasal 2 UU Tipikor)Kerugian Negara langsung maupun tidak langsung dianggap merugikankeuangan Negara apabila tuduhan tersebut berpotensi menimbulkankerugian Negara.Pada penjelasan umum UU Tipikor tersebut dicantumkan bahwa*melawan hukum adalah dalam pengertian formil dan materiil (dalamfungsi positif), yang berarti mencakup perbuatanperbuatan tercela yangmenurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.B.

Hubungan dengan holding company dan anak perusahaan.IV.Analisa HukumSetelah memahami pengertian tentang Kejahatan Tipikor, dan jugapemahaman mengenai kewenangan seorang Direksi Perseroan Terbatas(PT), surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, faktafakta hukum yangterungkap dalam persidangan (sesuai berita acara persidangan) tibalahsaya menjawab pertanyaan :a.

(Penjelasan Pasal 2 UU Tipikor), maka a/ PT.KPStelah terjadi tindak pidana korupsi, mengingat pemahaman Kerugian Negaraadalah baik langsung maupun tidak langsung dianggap merugikankeuangan Negara apabila tuduhan tersebut berpotensi menimbulkankerugian Negara, dan terbukti dari pengakuan saksi Djoko dengandikembalikannya uang hasil korupsi sebesar Rp.800.000.000,. pada saatpermasalahan ini tengah disidangkan;232Bahwa sebagaimana telah dipaparkan di atas mengenai penjelasanumum UU Tipikor tersebut

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah).Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor 29/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PL tanggal 4 September 2014yang amar lengkapnya sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa I. HERMAN SASAWE S.Sos alias HERMAN danTerdakwa Il. ABD ARIF alias ARIF tidak terbukti secara sah danHal. 35 dari 72 hal. Put.

yang berhak (GUNAWAN SASAWE);Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkaramasingmasing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor21/Pid.SusTPK/2015/PT PAL tanggal 4 Juni 2015 yang amar lengkapnyasebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa HermanSasawe, S.Sos alias Herman dan Penuntut Umum tersebut:Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor 29/Pid.Sus/Tipikor

atau undangundang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum harus ditolak;Menimbang, bahwa namun demikian terlepas dari alasan kasasiPenuntut Umum dalam perkara a quo, agar tujuan pemidanaan yangmemberikan efek jera pada para pelaku dapat tercapai dan disesuaikan denganperan para Terdakwa secara proporsional maka Putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 21/Pid.SusTPK/2015/PTPAL tanggal 4 Juni 2015 yang memperbaiki Putusan Judex Facti/PengadilanNegeri Palu Nomor 29/Pid.Sus/Tipikor

Pid.Sus/2016dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMenolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Buol tersebut;Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di PaluNomor 21/Pid.SusTPK/2015/PT PAL tanggal 4 Juni 2015 yang memperbaikiPutusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri PaluNomor 29/Pid.Sus/Tipikor

pemberdayaankemasyarakatan sudah terpenuhi dengan catatan dilakukanpersetujuan bupati sebelum penetapan APBDes.Bahwa seingat saksi untuk pencairan dana ADD dan DD untuk Kab.Pangkep dilakukan pada bulan Mei dan berlanjut ke Bulan Juni, namununtuk Desa Taraweang yang disalurkan hanya Dana ADD berhubungLaporan Pertanggung Jawaban APBDes (ADD/DD) untuk tahapsebelumnya tidak ada, nanti sekitar bulan November 2017 baru DanaDesa (DD) tahap untuk Desa Taraweang dicairkan setelah adanyaPutusan /nkracht dari Pengadilan Negeri Tipikor

Makassar terkaitpenyalahgunaan dana sebelumnya.Bahwa untuk Dana Alokasi Dana Desa telah disalurkan sepenuhnya kerekening khas Desa Taraweang (100%) yaitu 60% untuk pencairantahap sekitar Bulan Juni dan 40 % untuk tahap II sekitar BulanNovember sementara untuk Dana Desa (DD) tahap dicairkan sekitarbulan November tahun 2017 menunggu putusan /nkracht dariPengadilan Negeri Tipikor Makassar namun untuk Dana Desa (DD)tahap II belum dicairkan sampai saat ini Karena LPJ Dana Desa untuktahap belum ada.Bahwa

Adapun pencairan sepengetahuan saya sebanyak 2(dua) tahap dalam satu tahun yaitu Tahap 60 % dan Tahap II 40 %.Untuk Dana Desa Tahap desa taraweang T.A. 2017 baru dapatdicairkan pada bulan Desember 2017 dikarenakan LPJ Tahunsebelumnya tidak ada, dana Desa Tersebut baru dicairkan setelahadanya putusan inckrhat dari Pengadilan Tipikor Makassarsedangkan dana desa Tahap II belum dicairkan.Bahwa yang berhak mencairkan adalah Kepala Desa bersamaBendahara Desa dan setelah dana dicairkan disetiap penarikanada

Panitera PengadilanNegeri Bengkulu Klas A pada tanggal 25 Februari 2019 sebagaimana ternyataAkta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid/Tipikor/2019/PNBgl.danpermintaan banding Penasihat Hukum tersebut telah diberitahukan dengan caraseksama kepada Jaksa Penuntut Umum, sesuai Akta PemberitahuanHal. 69 dari 77 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2019/PT BGL.Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid/Tipikor/2019/PNBgl., tanggal 26Februari 2019;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa tersebut. telahmengajukan

Memori banding tertanggal 4 Maret 2019 yang berdasarkan TandaTerima Memori Banding Nomor : 1/Akta.Pid/Tipikor/PK/2019/PN.Bgl tertanggal4 Maret 2019 dan memori banding Penasihat Hukum tersebut telahdiberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum, sesualAkta Pemberitahuan Memori Banding Nomor 1/Akta.Pid/Tipikor/2019/PNBgl.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriKupang Sejak tanggal 28 Februari 2013 sampai dengantanggal 29 Maret 2013;4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua PengadilanTipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 30Maret 2013 sampai dengan tanggal 28 Mei 2013 ;5. Perpanjangan .......+++:5. Perpanjangan Penahanan Tahap (Pertama)oleh Wakil KetuaPengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupangsejak tanggal 29 Mei 2013 sampai dengan tanggal 27 Juni6.

Perpanjangan Penahanan Tahap II (Kedua) oleh Wakil KetuaPengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupangsejak tanggal 28 Juni 2013 sampai dengan tanggal 27 Juli2013 ;7. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi sejak tanggal 19 Juli2013 sampai dengan tanggal 17 Agustus8.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara inidalam amar putuSsannya menyatakan dakwaan kesatuprimair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. yaitudalam pertimbangan hukumnya unsur melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatukorporasi dimana dalam pertimbangannya Majelis Hakimmenyatakan nilai yang diterima oleh terdakwa adalahjumlah yang tidak signifikan untuk menyatakan bahwaterdakwa telah memenuhi UnsurMemperkaya

Bahwa, berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, maka perbuatanTerdakwa memenuhi unsurunsur dari Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999,sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terlepasdari alasanalasan kasasi, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /Terdakwa tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Hakim AnggotaMajelis, yaitu Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung, yaitu PROF.

,Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung masingmasing sebagai HakimAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut, dandibantu oleh Ny. Murganda Sitompul, S.H., Panitera Pengganti dan tidakdihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum.Ketua,ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.HakimHakim Anggota,ttd./ Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.ttd./ M.S. Lumme, S.H.

PUTUSANNomor: 12/ TIPIKOR / 2013 / PT.YDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Tindak PidanaKorupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Terdakwa : Nama Lengkap : PAIDJO; a eaTempat lahir : Sleman; n nsUmur atau tanggal lahir : 67 tahun/15 Desember 1945; Jenis kelamin : Lakilaki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal

YUSRONRUSDIYONO, S.H., MUHAMMAD FAHRI HASYIM, S.H., MUHARI, S.H., danWIDODO, S.H.I., semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor padaKantor Hukum dan Kurator Muh Yusron Rusdiyoto, SH dan Rekan, beralamat di Gilang 03,Baturetno, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, yang bertindak baik bersamasama maupunsendirisendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 April 2013 ; Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 30 Mei 2013No.12/TIPIKOR/2013/PTY.

., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariitu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri HakimHakim Ad Hoc Tipikortersebut, dan dibantu oleh Didik Trisulistya, S.H., Panitera Pengganti dan tidakdihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Ad Hoc Tipikor : Ketua :TTD/Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.,M.H., TTD/Dr. H.M. Imron Anwari, S.H.,Sp.N.M.H.,TTD/Prof. Dr. Mohammad Askin,S.H.

Pendidikan >: SMA.Terdakwa ditahan Dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :1.Penyidik di Rutan sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengantanggal 14 Desember 2020.Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejaktanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9Maret 2021;Majelis Hakim Tipikor

Penasihat Hukum Terdakwapada tanggal 22 Juli 2021;Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umumtelah mengajukan memori banding tanggal 21 Juli 2021 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 26 Juli 2021.danmemori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepadaPenasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 04 Agustus 2021 oleh JurusitaPengadilan Negeri Polewali atas dasar Surat Permintaan bantuanpemberitahuan dan penyerahan memori banding perkara Tipikor

keuangannegara/daerah ; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas,Anggota Majelis Hakim Ad Hoc berpendapat bahwa tindak pidana yangdilakukan oleh Terdakwa adalah antara pribadi dengan pribadi, bukanpribadi dengan negara/daerah maka perbuatan Terdakwa masuk ke areakeperdataan (yaitu mengenai utang piutang) atau dapat pula masuk kedalam area pidana umum yang diatur dalam KUHP (Kitab UndangUndangHukum Pidana) bukan termasuk tindak pidana korupsi yang diatur dalamUU No. 31 tahun 1999 tentang TIPIKOR

sebagaimana telah diubah denganUU No. 20/2001 Tentang TIPIKOR pada Pasal 8.Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka sayaselaku Hakim Anggota II berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terbuktitetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana korupsi makaterhadap Terdakwa haruslah diputus lepas dari segala tuntutan hukumsebagaimana yang diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP ; Adapun untuk selain dan selebihnya saya sependapat denganpertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi

Bahwa bukti yang diajukan oleh Tergugat II yaitu Bukti T II.1 sampai denganBukti T IIl.3 sebagaimana yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim TingkatPertama dalam Putusan halaman 31, benar bahwa buktibukti tersebutbukanlah merupakan bukti kepemilikan atas tanah terperkara ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis HakimPengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh menyimpulkan bahwa Penggugat dapatmembuktikan dalildalil gugatannya bahwa tanah terperkara seluas 7.500 M2yang terletak di Desa

Rp. 139.000,00,JUMMAN ... 0... eeeeeeee :Rp. 150.000,00,Salinan yang sama bunyinya olehPanitera Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda AcehH. SAID SALEM, SH.M.H.Nip. 19620616 198503 1006Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 10/PDT/2018/PT BNAHalaman 31 dari 30 Putusan Nomor 10/PDT/2018/PT BNA

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut tidak dapat dibenarkanmenurut hukum oleh karena perbuatanTerdakwa dalam surat DakwaanSubsidiar Pasal 3 UndangUndang Tipikor adalah juga merupakan perbuatanmelawan hukum sebagaimana Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Tipikor dalamsurat Dakwaan Primair, tanpoa harus membedakan kedudukan dan jabatanTerdakwa sebagai Pegawai Negeri dan PA/PPK karena perbuatanmenyalahgunakan kewenangan oleh Terdakwa adalah juga perbuatanmelawan hukum, justru oleh karena dengan perbuatan

melawan hukum berlakubagi siapa saja sepanjang setiap orang atau subjek hukum termasuk diriTerdakwa sendiri yang mampu bertanggungjawab secara hukum sebagaimanadimaksud dan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Tipikor dalamperkara a quo;.

Energy Spectrum;Pendidikan : S1;Terdakwa dalam Penyidikan : tidak dilakukan penahanan;Terdakwa di tahan dengan tahanan Kota oleh:e Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2012 sampai dengan tanggal 10 Julie Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan TIPIKOR pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 11 Juli 2012 sampai dengan 9 Agustus 2012;e Hakim Pengadilan TIPIKOR Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejaktanggal 02 Agustus 2012 sampai dengan tanggal O1September 2012 ;e Perpanjangan

Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,sejak tanggal 02 September = sampai dengan 31 OktoberHal. dari 56 hal.

Perpanjangan penahanan' oleh Ketua Pengadilan TIPIKOR PNPenetapan No : 03/Pen.Pid.Sus/2012/PN.PDG tanggal 4 Januari 2012 untukTerdakwa., Terdakwa.ll, Terdakwa.lll, Terdakwa.V dan Terdakwa.VI sejak tanggal10 Januari 2012 s/d tanggal 10 Maret 2012 ; 5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan TIPIKOR PengadilanTinggiPadang ; Penetapan No : 34/Pen.Pid.K/2012/PT.PDG tanggal 5 Maret 2012 sejak tanggal 11Maret 2012 s/d tanggal 9 April 2012 ;6.

Perpanjangan Penahanan KeIl oleh Ketua Pengadilan TIPIKOR Pengadilan TinggiPadang ;Penetapan No : 51/Pen.Pid.K/2012/PT.PDG tanggal 29 Maret 2012 sejak tanggal10 April 2012 s/d tanggal 09 Mei 2012 ; Terdakwa selama dalam Persidangan didampingi olen Penasehat Hukum WILSONSAPUTRA, SH dan DIDI CAHYADI NINGGRAT, SH yang berkantor di Komplek BCANo. 10 Andalas Timur Padang ,berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 56/BH.Pen/2011/PN.Pdg tanggal 8 Nopember 2011.

Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri tersebut ; Telah membaca ;1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Padang tanggal 20 Juli 2011 No :06/Pen.Pid.Sus/2011/PN.Pdg tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkaraterdakwa ;2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 06/Pid.B/TPK2011/PN.Pdg tanggal 21Juli 2011 tentang Penetapan HariSidang ;3.

KADIONO (diajukan dalam berkas Terpisah dan telah dipidana TingkatPertama/ Pengadilan Tipikor) dalam menerima serah terima Jabatan dari KepalaGudang lama Saksi ABDUL LATIF dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Juli2014 dengan dilakukan Stock opname pada tanggal 24 juli 2014 sebagaimanaBerita Acara Stock Opname Barang Nomor : 001/SERTWUAB/PMK/07/2014 yangditanda tangani oleh Terdakwa ANUGERAH RAHMAN, SE selaku AsmudwasSubdivre Madura, HARFIANTO ALI SABRI Selaku Kasi Pelayanan Publik SubdivreMadura

KADIONO (diajukan dalam berkas Terpisah dan telah dipidana TingkatPertama/ Pengadilan Tipikor) dalam menerima serah terima Jabatan dari KepalaGudang lama Saksi ABDUL LATIF dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Juli2014 dengan dilakukan Stock opname pada tanggal 24 juli 2014 sebagaimanaBerita Acara Stock Opname Barang Nomor : 001/SERTNAB/PMK/07/2014 yangditanda tangani oleh Terdakwa ANUGERAH RAHMAN, SE selaku AsmudwasSubdivre Madura, HARFIANTO ALI SABRI Selaku Kasi Pelayanan Publik SubdivreMadura

KADIONO (diajukan dalam berkas Terpisah dan telah dipidana TingkatPertama/ Pengadilan Tipikor) dalam menerima serah terima Jabatan dari KepalaGudang lama Saksi ABDUL LATIF dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Juli 204 dengan dilakukan Stock opname pada tanggal 24 juli 2014 sebagaimana BeritaAcara Stock Opname Barang Nomor : 001/SERTWAB/PMK/07/2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa ANUGERAH RAHMAN, SE selaku Asmudwas SubdivreMadura, HARFIANTO ALI SABRI Selaku Kasi Pelayanan Publik Subdivre Madura

Penyalahgunaan wewenang kemudian maladministrasi dandilakukan oleh pejabat publik juga berakibat pada suatu tindakan yangmungkin cacat yuridis atau tidak sahnya suatu keputusan yang dikeluarkan; Bahwa Dalam pasal 3 UU Tipikor terkait dengan penyalahgunaan wewenangmenjadi unsur dalam suatu rumusan itu wajib dipenuhi, menyalahgunakanwewenang dalam pasal 3 UU Tipikor adalah untuk menguntungkan diri sendiriartinya harus dibuktikan lebih dahulu bahwa unsur menyalahgunakanwewenang tersebut digunakan untuk

MH. selaku HakimAnggota dari Hakim Ad Hoc Tipikor yang ditunjuk berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Surabaya Nomor : 66/Pen.Pid.SusTPK/2016/PN.Sby, tanggal 16 Maret 2016, putusan mana diucapkan dalamHal. 223 Putusan No.67/Pid.Sus. TPK/2016/PN.Sbypersidangan yang terobuka untuk umum pada hari JUMAT, tanggal 29 JULI 2016dengan dibantu oleh RIA HERRIANA, SH. MH.