Bahwa atas putusan Kasasi dimaksud diatas, Penggugat mengajukan somasimelalui Kantor Hukum D&F Associates pada tanggal 11 November 2010 dantelah mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Niaga, HAM,PHI, Perikanan dan TIPIKOR Medan melalui surat nomor : 013/D&F/XII/2010tanggal 13 Desember 2010 dan surat nomor : 020/D&F/XI/2012 tanggal 20November 2012, dan untuk itu Pengadilan dimaksud telah menerbitkan suratnomor : W2.U1/10.517/Pdt.04.10/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011, perihalPermohonan Eksekusi

No. 1727 K/Pid.Sus/2016Gemotiveerd), karena hanya membenarkan dan mengambilalih pertimbanganPengadilan tipikor Surabaya tanpa memberi pertimbangan sendiri, denganmenggunakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan tanpamempertimbangan seluruh dari keberatankeberatan Terdakwa;Bahwa, padahal apabila diteliti secara seksama, pertimbangan putusanPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, nyatanyatasama sekali tidak memberi suatu pertimbangan apapun terhadap keberatankeberatan

NURI adalah PerkaraPidana/Tipikor melainkan Perkara Perdata antara Terdakwa MOH. NORIdengan Reza Febriant (Terdakwa berkas lain) karena telah terikat dalamPerjanjian Kerja Sama Nomor 01 tanggal 28 April 2012 di depan Notarisdan PPAT MOH. SUGIONO, SH.M.Kn.;Kekhilafan Hakim Menentukan dan Menetapkan Unsur Menyalahgunakankewenangan;Bahwa dalam amar putusan Pengadilan tipikor surabayamempertimbangkan bahwa Terdakwa telah melakukan Penyalahgunaankewenangan selaku direktur CV.

No. 1285 K/Pid.Sus/2013Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiBandung No.10/TIPIKOR/2013/PT.Bdg. tanggal 08 April 2013 yang amar lengkapnyasebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal21 Januari2013 Nomor: 53/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg. atas nama AJIE RIANGGORO, SE.yang dimintakan banding dalam perkara ini, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan,tentang uang pengganti

meringankan sebagaiberikut :Halhal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantastindak pidana Korupsi ;Halhal yang meringankan :a Terdakwa bersikap sopan, belum pernah dihukum, memiliki tanggungankeluarga, dan merupakan tulang punggung keluarga ;b Terdakwa menyesali perbuatannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan di atas MahkamahAgung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung No.10/TIPIKOR

/2013/PT.Bdg. tanggal 08 April 2013 yang telahmemperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri KelasIA Bandung No.53/Pid.Sus/ TPK/2012/PN.Bdg. tanggal 21 Januari 2013 tidak dapatdipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akanmengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Hakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung/Hakim Anggota I (Prof.

1) KUH.Pidana, UndangUndangNo.48 Tahun 2009, UndangUndang No.8 Tahun 1981 dan UndangUndang No.14Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang No.5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan UndangUndang No.3 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/ PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI CIREBON tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung Nomor : 10/TIPIKOR

Penggugat dan kawankawan menjalani proses peradilan diPengadilan Tipikor Ternate pada Pengadilan Negeri Ternate sertaditahan pada Rutan Ternate, sehingga Tergugat kesulitan untukmendapatkan informasi tentang perkembangan kasus hukum yangdijalani Penggugat dan KawanKawan. Sebab tidak mungkin Tergugatmenerbitkan objek sengketa tanpa didasari pada putusan Pengadilanyang telah berkekuatan hukum tetap.

menindaklanjuti sesuaidengan PP No. 11 tahun 2017 yakni dilakukan pemecatan setelah terjadiatau keputusan yang diinginkan dan itu dipertengahan tahun 2018 kamicoba memproses penerbitan SK dan lagilagi masih di konsultasikan dankami memerintahkan ke BKD dan BKD menkonsultasikan ke BKN terkaitarus pemecatan dan dedline waktu di bulan Desember terkait SKpemecatan;Bahwa saksi menyatakan seingat saya yang bersangkutan saat prosestipikornya pada saat penetapan itu penggugat sudah sebagai staf, tetapikasus tipikor

Halmahera Utara; Bahwa saksi menyatakan seingat saya yang bersangkutan saat prosestipikornya pada saat penetapan itu penggugat sudah sebagai staf, tetapikasus tipikor Penngugat sebagai Kepala Dinas PU; Bahwa saksi menyatakan terkait proses surat pemberhentian itu diawalidengan dinamika proses persidangan atas kasus tindak pidana korupsi yangsaudara Penggugat dan terkait dengan itu terbit PP.

Bahwa hakim pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangannyamengenai unsurunsur pasal 3 UndangUndang TIPIKOR tidakberdasar;Berdasarkan halhal tersebut sehingga Pengadilan Tinggi Jayapuraberkenan member putusan :1. Menyatakan terdakwa YOSINA TROCE INSYAF, SE. MM., tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Korupsi sebagai mana di atur dan di ancam pidana dalamHalaman 42 dari 55. Putusan Nomor :23/Pid.

Bahwa Majelis Hakim telah menguraikan unsurunsur pasal 3UndangUndang Tipikor dengan benar, jelas dan cermat;Berdasarkan halhal tersebut sehingga Pengadilan Tinggi Jayapuraberkenan member putusan :1. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulandikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dandenda Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuanapabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurunganselama 6 (enam) bulan;2.

MH Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan TinggiJayapura masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkandalam sidang terouka untuk umum pada hari: SENIN, tanggal 23 Oktober2017 oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,dibantu oleh: ES. SOELASTRI, SH.

Raya Gorang Gareng, Dusun II RT.007/RW.003, DesaSambirejo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun atau setidaktidaknya ditempat tertentu di daerah Hukum Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSurabaya, yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan, jika antaraperbuatan, meskipun masingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran,ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satuperbuatan berlanjut, Secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau

Raya Gorang Gareng, Dusun II RT.007/RW.003, DesaSambirejo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun atau setidaktidaknya ditempat tertentu di daerah Hukum Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSurabaya, Yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan, jika antaraperbuatan, meskipun masingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran,ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satuperbuatan berlanjut," dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi, menyalahgunakan

Mohamad Askin, S.H., HakimHakim Ad.Hoc Tipikor pada MahkamahAgung RI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut serta Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota , Ketua,ttd./Dr. Leopold Luhut Hutagalung, SH, MH. ttd/Timur P. Manurung, SH, MM.ttd./Prof. Dr. Mohamad Askin, SH.Panitera Pengganti ,ttid.

Perpanjangan penahanan oleh Ketua PengadilanNegeri Arga Makmur sejak tanggal 13 Juli 2012S/d tanggal 11 Agustus 2012;4.Penahanan ditangguhkan sejak tanggal O1Agustus 2012 dan sampai dengan sekarangtidak ditahan;Pengadilan Tinggi Tipikor tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan SuratSurat yang berhubungan dengan perkara ini sertaturunan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmurtanggal 06 Maret 2012 No: 186/Pid.B/2011/PN.AMdalam perkara terdakwa tersebut diatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan suratdakwaan

Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri ArgaMakmur Tanggal 6 Maret 2012 No.186/Pid.b/2011/PN.AM dan tidak menghukum terdakwa HermansyahBin lbnu Syah untuk membayar denda sebesarRp.50.000.000,(lima puluh juta rupiah)e Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum dalammemori banding dan kontra memori bandingnyapada pokoknya mengemukakan tidak sependapatdengan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmurdan mohon agar Hakim Tipikor pada PengadilanTinggi Bengkulu menerima permohonan bandingdan menyatakan ;1.

Membebankan biaya perkara kepada terdakwadalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkatbanding sebesar Rp.5.000,(Lima ribu rupiah)Demikian diputus dalam permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bengkulu pada hari : Kamis, tanggal 28 Juni 2012,oleh Kami : Hj.PARTINIA ALAMSJAH, SH, sebagai HakimKetua Majelis, Hj.NURLELA KATUN SH.MH = danH.YUSANULI, SH,M Hum Hakim Ad Hoc Tipikor PadaPengadilan Tinggi Bengkulu, masingmasing sebagai HakimAnggota, putusan mana

Secara Melawan Hukum disebutkan:Bahwa terhadap keseluruhan pertimbangan dalam putusan Majelis HakimPengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh telah mengesampingkan hukumpembuktian, tidak memperhatikan secara seksama adanya kekuatanpembuktian dan alat bukti yang diperoleh di persidangan PengadilanNegeri/Tipikor Banda Aceh, dalam rangka menjelaskan modus operandidari para Terdakwa yang memiliki sifat atau mencerminkan sifat melawanhukum, yang sudah cukup diperoleh dalam persidangan yaitu sebagaiberikut:a

Kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat fakta hukumMajelis Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tersebut sangatmengadangada dan mencari alasanalasan pembenaran pada diripara Terdakwa, dimana alasanalasan pembenar tersebut tidakterdapat dalam halhal yang menghapuskan kesalahan disebabkanperbuatan tindak pidana yang dilakukannya sesuai apa yangdirumuskan Pasal 44, Pasal 48 dan 49 KUHP.

Curah hujan yang tinggi pada saat tertentu (kehilangan waktu3 hari);Oleh karenanya alasanalasan yang menjadi pembenaran dalampertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor BandaAceh tersebut di atas mengenai keterlambatan pekerjaan telahdituangkan oleh para pihak dalam Surat Perjanjian Addendum 2(kontrak addendum dua) mengenai perpanjangan waktu,sehingga apabila sesuai dengan addendum 2 tersebut rekananpelaksana PT.

Hakim Ad Hoc Tipikorpada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dalam tulisannya yang berjudulKerugian Negara Di Luar Dakwaan Yang Terbukti Di Persidangan SejauhMana Sikap Hakim dalam Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun KeXXIX Nomor 343 Juni 2014 Penerbit Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, padahalaman 89 sampai dengan 90 menyatakan Dalam perkara tipikor yangdisidangkan di Pengadilan Tipikor, kerugian Negara sangat dimungkinkandiketemukan di luar surat dakwaan penuntut umum dan/atau di luar objekaudit dari BPK

Gunakarya Nusantara telah menerima pembayaran pekerjaan yangdibayarkan terlalu besar senilai Rp678.573.755,18 (enam ratus tujuhpuluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluhlima rupiah koma delapan belas sen);Sehingga demikian Judex Facti telah salah menerapkan hukum denganmengesampingkan hukum pembuktian, tidak memperhatikan secaraseksama adanya kekuatan pembuktian dan alat bukti yang diperoleh dipersidangan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh.

Manokwari pada Pengadilan Negeri Manokwari terhitung sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan 21 April2017;Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manokwari dari tanggal 22 April 2017 dengan tanggal 20 Juni2017;Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jayapura pada Pengadilan Tinggi Jayapura Tahap dari tanggal 21 Juni 2017 dengan tanggal 20 Juli2017; Halaman 2 dari 198 Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2017/PN.MnkPPIPDiperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana

Korupsi padaPengadilan Tinggi Jayapura tahap II dari tanggal 21 Juli 2017 sampaidengan tanggal 19 Agustus 2017; Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:Penyidik tidak dilakukan penahanan;Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengantanggal 8 April 2017;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Manokwari pada Pengadilan Negeri Manokwari terhitung sejak tanggal tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan21 April 2017;Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada

Pengadilan Negeri Manokwari dari tanggal 22 April 2017 dengan tanggal 20 Juni2017;Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jayapura pada Pengadilan Tinggi Jayapura Tahap dari tanggal 21 Juni 2017 dengan tanggal 20 Juli2017;Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tahap II dari tanggal 21 Juli 2017 sampaidengan tanggal 19 Agustus 2017; Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:Penyidik tidak dilakukan penahanan;Penuntut Umum,

terhitung sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengantanggal 8 April 2017;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Manokwari pada Pengadilan Negeri Manokwari terhitung sejak tanggal tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan21 April 2017;Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manokwari dari tanggal 22 April 2017 dengan tanggal 20 Juni2017;Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jayapura pada Pengadilan Tinggi Jayapura Tahap dari tanggal 18 Juni 2017 dengan tanggal 17 Juli2017

dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:Penyidik tidak dilakukan penahanan;Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengantanggal 8 April 2017;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Manokwari pada Pengadilan Negeri Manokwari terhitung sejak tanggal tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan21 April 2017;Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manokwari dari tanggal 22 April 2017 dengan tanggal 20 Juni2017;Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jayapura

Hakim Pengadilan Tipikor, sejak tanggal 30 September 2014 s/d tanggal 29 Oktober2014 ;6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor, sejak tanggal 30 Oktober 2014 s/d tanggal28 Desember 2014 ;7.

;PENGADILAN TIPIKOR TERSEBUT ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan dengan perkara tersebut;Telah mendengar keterangan SaksiSaksi dan keterangan Terdakwa ;Telah melihat dan meneliti barang bukti ;Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 Desember 2014, yang padapokoknya menuntut agar Pengadilan Tipikor Semarang memutuskan sebagai berikut :1. Menyatakan terdakwa SRI JOKO WALUYO Bin H.

Nomor : 79/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg yang dibuat oleh Panitera padaPengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwapada tanggal 02 Juli 2013 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBatang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggitersebut ;Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 54/Kasasi/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg Jo. Nomor : 18/Pid.Sus/2013/ PT.TPK.SmgJo.

Nomor : 79/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg yang dibuat oleh Panitera padaPengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwapada tanggal 01 Juli 2013 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukanpermohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Juli 2013 dari Jaksa PenuntutUmum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanTipikor Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal itu juga;Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 01 Juli

LUMME, SH dan LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG,SH.MH HakimHakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggotadan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehKetua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dibantu oleh TUTYHARYATI, SH. MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri olen Para PemohonKasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota : Ketua Majelis :ttd. ttd.M.S. LUMME, SH. Dr.

., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas 1A Nomor 173/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg.

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin Nomor 09/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm. tanggal 30 April2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa ZAINAL ILMI Bin ABDURAHMAN, telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSISECARA BERSAMA SAMA DAN BERLANJUT (sebagaimana dalamDakwaan Primair) ;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (limaribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Banjarmasin Nomor 08/PID.SUSTPK/2014/PT.BJM tanggal 24 Juni2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat HukumTerdakwa ;Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin Nomor 09/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm tanggal 30 April2014 yang dimintakan banding tersebut

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000 (limaribu rupiah) ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor10/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm yang dibuat oleh Plh. Panitera padaHal. 70 dari 73 hal. Put.

Mohamad Askin, S.H., HakimHakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut serta LindawatySimanihuruk, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh PenuntutUmum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., tid/ Dr. H. yo ee S.H.,M.H. Pie Bhstid./ Prof. Dr.

Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 5Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2018;7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banjarmasin, sejak tanggal 4Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018;8. Perpanjangan penahanan Ketua Mahkamah Agung RI.

Penasihat Hukum Terdakwa, tertanggal 05 Januari2018 dengan Nomor 01/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Bjm., yang dibuatoleh Satrio Prayitno, S.H., M.H.

Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 05Januari 2018 dengan Nomor 01/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Bjm., yangdibuat oleh Satrio Prayitno, S.H., M.H.

Panitera Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa PenuntutUmum pada tanggal 05 Januari 2018 telah mengajukan permintaanbanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor19/Pid.SusTPK/2017/PN Bjm., tanggal 29 Desember 2017 dan ataspermintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepadaPenasihat Hukum Terdakwa sebagaimana Akta PemberitahuanPermohonan Banding Nomor 01/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2018/PN. Bjm.

W15.U1/596/Pid/Tipikor/l/2018, masingmasing tanggal 29 Januari2018 yang dibuat oleh H.

PUTUSANNo. 289/Pid.Sus/TPK/2016/PN.SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tipikor Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutusperkara Tipikor dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama,telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama Lengkap : Drs.

Bangkalan)n > S1n dan jenis penahanan :Ditahan dengan jenis tahanan Rutan/Lapassejak14November 2016 s/d.tanggal 0O83Desember 2016;Perpanjangan Penahanan dengan jenis tahanan Rutan/Lapas olehpenuntut Umum sejak tanggal04Desember2016 s/d. tanggal12Januari2017;Penuntut Umum ;Ditahan dengan jenis tahanan Rutan/Lapas sejakKO9Desember 2016 s/d.tanggal 28Desember 2016;Hakim Pengadilan Tipikor ;Ditahan dengan jenis tahanan Rutan/Lapas sejak 19 Desember 2016 s/d.tanggal 17 Januari 2017;Perpanjangan Penahanan

Perkara :PDS01/Bklan/11/2016 tertanggal 07Februari 2017 yangpada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tipikor Surabaya agar terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa Drs.

Yang dilakukan secara bersamasama;Unsur ke1 : setiap orang :Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan Penuntut Umumkepersidangan Tipikor adalah terdakwa Drs.

SH., MH., Penitera PenggantiPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri oleh JaksaHalaman ke 267 PutusanPerkara No. :289/Pid.Sus/TPK/2016/PN.SBYPenuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Terdakwa dengan didampingioleh Penasehat Hukumnya;HAKIM ADHOC TINDAK PIDANA HAKIM KETUA MAJELISKORUPSI SEBAGAI ANGGOTA KUSDARWANTO, S.H., S.E., M.H., WIWIN ARODAWANTI, S.H., M.H.

No. 1005 K/Pid.Sus/201542selanjutnya saya Terdakwa Robert Edison Tandjung mengundurkan diri dalampengurusan selanjutnya pengurusan administrasi dan lain lain di selesaikan olehTerdakwa Yessi Hein Mumu.Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan NegeriKupang pada halaman 150 point kedua dan ketiga Terdakwa Yessi Hein Mumumemperoleh keuntungan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)sedangkan saya Terdakwa Robert Edison Tandjung memperoleh keuntungansebesar Rp50.000.000

Terdakwa Robert Edison Tandjung tidak berkeberatan dandapat menerima tetapi saya memberi masukan bahwa yang di maksudkandengan Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP, seharusnya menentukan peranankeikutsertaan seseorang yang terlibat dalam melakukan tindak pidana korupsiharus diuraikan secara objektif tentang keikutsertaan dan bukan subyektifitaspenafsiran sematamata dengan standart yang tidak jelas seperti yang selama inidilakukan oleh Polisi, Jaksa dan HakimTipikor pada Pengadilan Negeri Kupangdan Hakim Tipikor

Atas dasar itulah,maka Terdakwa memohon adanya pemeriksaan tingkat banding atas putusanPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negri Kupang berupa pidana tambahanmembayar uang pengganti kepada negara hanya karena adanya pelunasan hutangdari Yessy Hein Mumu kepada Terdakwa, yang seharusnya hal itu merupakantanggung jawab hukum Yessy Hein Mumu secara pidana.Bahwa, atas dasar alasan tersebut di atas, maka Majelis Tingkat Banding telah tidakmenerapkan aturan hukum tentang asas pertanggugjawaban hukum pidanasebagaimana

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 8Agustus 2015 s/d 6 Oktober 2015;7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung sejak tanggal 7Oktober 2015 s/d 5 Nopember 2015;8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung II sejak tanggal 6Nopember 2015 s/d 5 Desember 2015;Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya EDY SYAPRAN, SH.

Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah).Telah mendengar Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal19 Oktober 2015 pada pokoknya agar Majelis Hakim Tipikor Bandung yangmemeriksa dan mengadili pewrkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:1. Menerima pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa Maadduddin BinSawira;2.

Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengancara saksama oleh Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Tanjungkarang masingmasing kepada Penasihat HukumTerdakwa tanggal 19 Juni 2014 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 JuniMenimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebutPenasehat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding yang diterima diHalaman 64 dari79 Putusan Nomor:03/Pid.SUS/TPK/2014/PT.TJK.65kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada tanggal 10

nn nae nae nee nee nee ene ne neMenimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwatersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding pada tanggal 6Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor.13/Pid.TPK/2014/PN.TK dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding padaPengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding,Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatanuntuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajaridengan saksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangansaksisaksi, keterangan Terdakwa, tuntutan Pidana Penuntut Umum, PembelaanPenasihat Hukum Terdakwa, turunan resmi putusan Majelis Hakim PengadilanTipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang nomor.13/Pid.Tpk/2014/PN.TKtanggal 11 Juni 2014 alasan/pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusanHalaman 66 dari 79 Putusan Nomor:03/Pid.SUS/TPK/2014/PT.TJK.67pengadilan Tipikor

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan kata setiap orang dalam Pasal2 UndangUndang Pemberantasan Tipikor memang kerap ditafsirkan (interpretasi)secara restriktif (sempit) tidak mencakup pejabat negara atau pegawai negeri sipil.Pejabat negara atau pegawai negeri oleh Majelis hakim biasanya dimasukkandalam unsur setiap orang dalam Pasal 3 UndangUndang Tindak Pidana Korupsi.Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap masalah tersebut, MahkamahAgung RI telah memberikan solusi dengan mengeluarkan Surat

Diperpanjang Tahap oleh Ketua Pengadilan Negeri FakFak berdasarkanPenetapan Nomor 225/Pen.Pid/2018/PN.Ffk. tanggal 4 September 2018terhitung sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 11Oktober 2018;Halaman 1 dari 74 halaman Putusan Nomor 8/PID.SusTPK/2019/PT JAP10.Diperpanjang Tahap II oleh Ketua Pengadilan Negeri FakFak berdasarkanPenetapan Nomor 262/Pen.Pid/2018/PN.Ffk. tanggal 2 Oktober 2018terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengantanggal 10November 2018;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanNegeri Manokwari terhitung sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengantanggal 30 Januari 2019;Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanTinggi Jayapura Tahap terhitung sejak tanggal 31 Januari 2019 sampaidengan tanggal 1 Maret 2019;Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanTinggi Jayapura Tahap II terhitung sejak tanggal 2 Maret 2019 sampaidengan tanggal 31 Maret 2019;Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal29 Maret 2019 s/d 27 April 2019;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapura,sejak tanggal 28 April 2019 s/d 26 Juni 2019;Pengadilan Tinggi tersebut;Setelah memperhatikan :1.Penetapan Wakil Ketua pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 8/PID.SUSTPK/2019/PT JAP tanggal 23 Mei 2019 tentang : Susunan Majelis Hakimuntuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 8/PID.SUSTPK/2019/PT JAPtanggal 24 Mei 2019 tentang

Josner Simanjuntak, SH, M.H, Hakim Ad Hoc Tipikor masingmasingHalaman 73 dari 74 halaman Putusan Nomor 8/PID.SusTPK/2019/PT JAPsebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbukauntuk umum pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 oleh Hakim Ketua Majelistersebut didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Hasan, S.H,.sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;Hakim Anggota Hakim Ketua1. Sukadi, S.H., M.H. Pahatar Simarmata, S.H., M.Hum.2. Dr.

Pekerjaan : Kepala Desa Rancawuluh = (diberhentikansementara);Pendidikan : SMP;Terdakwa tersebut :> Ditahan oleh := Penyidik : sejak tanggal 11 Desember 2012 sampai dengan tanggal30 Desember 2012; Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 31Desember 2012 sampai dengan tanggal 27 Januari 2013; Penuntut Umum : sejak tanggal 29 Januari 2013 sampai dengantanggal 17 Februari 2013; Hakim : sejak tanggal 5 Februari 2013 sampai dengan tanggal 6Maret 2013; Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

Ariloka No. 40 Semarang, yang ditunjukberdasarkan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang padatanggal 10 Desember 2012;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Semarang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadiliperkara yang bersangkutan;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir padaberkas perkara;Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;Telah mendengar Keterangan Saksisaksi

,Hakim Karir dan KALIMATUL JUMRO, SH., Hakim AdHoc Tipikor masingmasing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut 74 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal27 Mei 2013 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu olen RUSGIANTO,SH., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh MARTOPO, SH. selakuPenuntut Umum, serta dihadiri pula oleh terdakwa yang didampingi oleh TimPenasihat Hukum terdakwa.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,1. NOOR EDIYONO, SH. MH.