YUDI dan MORPIN langsungmelarikan diri; Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban menderita luka sebagaimana isi visumet repertum No.P.02/II/019/IX/2013, tanggal 23 September 2013 berdasarkan PermintaanKapolsek Ciampea No.B/22/VII/2013/Reskrim, tanggal 27 Juli 2013 yang diperbuat olehdokter NURJAYA K.

YUDI dan MORPIN langsungmelarikan dir1;Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban menderita lukasebagaimana isi visum et repertum No.P.02/II/019/IX/2013, tanggal 23September 2013 berdasarkan Permintaan Kapolsek Ciampea No.B/22/VII/2013/Reskrim, tanggal 27 Juli 2013 yang diperbuat oleh dokter NURJAYA K.

Ketua Pengadilan NegeriRembang Nomor : 4/Pdt.P/2017/PN.Rbg. tanggal 16 Januari 2017 tentangpenunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;Telah memperhatikan buktibukti yang diajukan di persidangan ;Telah pula memperhatikan segala sesuatu yang bersangkutan denganperkara permohonan ini ;TENTANG DUDUKNYA PERKARADengan ini perkenankanlah Pemohon mengajukan permohonan penetapan terkait dengan pembetulan tahun kelahiran dalam Paspor No.P

Menetapkan bahwa identitas Pemohon yang semulaterdaftar/tertulis/tercatat/tercantum SUBKHAN ARIF, tempat tanggal lahirRembang, 16 Januari 1980, yang terdaftar/tertulis /tercatat pada Paspor No.P.337404, yang telah diregister dengan REG. NO.2447/Kons/LD/Dh/2006,dan telah melaporkan diri kepada K.B.R.l.

telah menetapkan standard mutu pupuk sebagai berikut,yakni:N (16%), P(16%), K(16%)+Mikro = standard hortikultura ;N (12%), P (12%), K (17%) + Mikro = untuk pohon sawit ;N 9%), P (17%), K (16%) + Mikro Lengkap = untuk semua tanaman ;N (15%), P (15 %), K 15%) + Bomag (Baron+Mag) = Standar hortikultura ;N (16%), P (15%), K (16%) + Mikro (4%) = untuk pohon sawit (perawatan)Bahwa Berdasarkan hasil analisis atas sampel yang Ahli terima dariSatreskrim Polres Kediri Kota (sertifikat hasil analisis pupuk No.P

PerkebunanNusantara X (PTPN X) Kediri (sertifikat hasil analisis pupuk No.P.12/15.03/X.2 tanggal 30 Juni 2015), kandungan dari ketiga sampel pupuk buatan CV.Lintang Pari : Trophikal, Gandasil B, dan Armida Tonic Plus ada yang jauhdi atas dan ada yang jauh di bawah atau tidak ada sama sekali dibandingkandengan spesifikasi kandungan atau komposisi pupuk yang tertera padabungkus/label pupuk.

mesin setelah tercampur pupuk cair dikemas dalambotol plastik ;Bahwa CV Lintang Pari melakukan produksi saat ada pesanan darikonsumen ;Bahwa CV LIntang Pari telah produksi pupuk selama 5 tahun sejak 2010;Bahwa penggunaan pupuk Tropikal dan Armida Tonic memberikan hasilyang bagus bagi pertanian cabe dan kacanh panjang, sampai saat ini tidak adakomplen dari para petani ;Bahwa Berdasarkan hasil analisis atas sampel yang Ahli terima dariSatreskrim Polres Kediri Kota (sertifikat hasil analisis pupuk No.P

Menetapkan dan mengesahkan nama,tanggal Lahir dan alamat Pemohon didalam Paspor No.P 716195 tertulis nama MAT SALEH BIN ALIMUDDIN lahir di Sampang tanggal 10 Maret 1957,alamat Dusun banjar Billah Tambelangan Sampang adalah salah yang Benar nama Pemohon MAT SALEH lahir di Sampang 01 Juli 1941 alamat Dusun malaka desa Beringin Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang;

3.

Chang dengan harga per m3nya Rp.4.000.000,;Bahwa saksi mendapat SKAU dari Rangga;Bahwa membawa kayu dari Dompu ke Tanggerang denganmenggunakan sewa truk dari Endong dan Jauhari;Bahwa saksi tidak merasa bersalah; karena saksi hanya membelidari Rangga;SAKSI: FIRMANSYAH(AHLI).Bahwa saksi adalah ahli di bidang ehutanan khususnya peredaranhasil hutan dan tentang angkutan;Bahwa berdasarkan UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan danPP Kehutanan No.P.55/MENHUTII/2006 tentang Penata UsahaanHasil Hutan yang

Erul menyuruhmengangkut kayu tanpa dilengkapi dengan surat keterangansahnya hasil hutan dan hanya SKAU yang hanya diperuntukkankayu rakyat yang diterbitkan oleh Syahrudin bertentanganketentuan yang berlaku(Pasal 1 poin 4 dan Pasal 4 ayat 2Permenhut No.P.30/MENHUTII/2012 tentang Penataan Hasil HutanYang Berasal dari Hutan Hak) dan berpotensi menimbulkankerugian Negara;e Bahwa kerugian Negara akibat perbuatan Amrullah MuhammadNoor als.

Erul mendapat SKAU dariRangga;Bahwa berdasarkan UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan danPP Kehutanan No.P.55/MENHUTII/2006 tentang Penata UsahaanHasil Hutan yang berasal dari hutan Negara terdapat 5 jenisdokumen yang termasuk surat keterangan sahnyahasilhutannyang didigunakan dalam pengangkutan hasil hutan kayuadalah:6. Surat Keterangn sah Kayu Bulat(SKSKB);7. Faktur Angutan Kayu Bulat(FAKB);8. Faktur Angkutan kayu Olahan(FAKO);9. Surat Angkutan Lelang(SAL);10.

Erul menyuruhmengangkut kayu tanpa dilengkapi dengan surat keterangansahnya hasil hutan dan hanya SKAU yang hanya diperuntukkankayu~ rakyat yang diterbitkan oleh Terdakwa/Syahrudinbertentangan ketentuan yang berlaku(Pasal 1 poin 4 dan Pasal 4ayat 2 Permenhut No.P.30/MENHUTII/2012 tentang Penataan HasilHutan Yang Berasal dari Hutan Hak) dan berpotensi menimbulkankerugian Negara;e Bahwa kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa adalah PSDHyang seharusnya dibayar Rp.5.884.110, dan nilai jual kayusendiri

Erul tersebut ditangkap petugas; yaitutepatnya di Jalan Raya Kopang Lombok Tengah dan di Jalan RayaMamben Lombok Timur;Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsurmengangkut, menguasai atau memiliki terpenuhi;Menimbang, bahwa unsur hasil hutan yang tidak dilengkapibersamasama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan juga dapatterpenuhi; oleh karena berdasarkan UU No.41 Tahun 1999 tentangKehutanan dan PP Kehutanan No.P.55/MENHUTII/2006 tentang PenataUsahaan Hasil Hutan yang berasal dari hutan Negara

MUHADI sehinggapara Terdakwa dimanakan untuk proses hokum lebih lanjut;Bahwa berdasarkan Undangundang Republik Indonesia No. 41 Tahun1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Menteri Kehutanan No.P.43/MenLHKSetjen/2015 sebagaimana telah dirubah dengan PeraturanMenteri Kehutanan No. P.60/MenLHK/Setjen/Kum.I/2016 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNo.

No. 669 K/PID.SUS/2010Kayu ulin banyak digunakan sebagai konstruksi di dalam air, tiangbangunan, sirap, papan lantai, jembatan, bantalan kereta api, kapal dankegunaan lain yang memerlukan sifatsifat knusus awet dan kuat sertatahan terhadap benturan dan tahan terhadap air;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan RI No.P.55/Menhutll/2008 tentang Rekomendasi Ekspor Produk Kayu OlahanUlin, disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) : Produk Kayu Olahan Ulinadalah produk industri kehutanan berbahan

Peraturan Menteri Kehutanan No.P.8/Menhut11/2009 tantang Perubahan Kedua Atas Peraturan MenteriKehutanan No.P.55/Menhutll/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutanyang berasal dari Hutan Negara;Bahwa Setiap Perusahaan yang bergerak dalam bidang penatausahaanhasil hutan haruslah memenuhi ketentuan ketentuan yang ditetapkanoleh Menteri Kehutanan Cq.

Syamsudin, SH No.P/VeR/014/I/2019/RSSH tanggal 18 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatanganioleh dr. ECHA AISYAH, M.KM selaku dokter pemeriksa pada RSUD R. Syamsudin,SH, dengan kesimpulan ditemukan luka terbuka pada tungkai bawah kanan seisidepan akibat kekerasan tajam. Lukatersebut telah memotong urat otot sehinggamenimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan ataupencaharian untuk sementara waktu.non Perbuatan terdakwa MUHAMMAD HARIYANTO Als.

Syamsudin, SH No.P/VeR/014/I/2019/RSSH tanggal 18 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatanganioleh dr. ECHA AISYAH, M.KM selaku dokter pemeriksa pada RSUD R. Syamsudin,Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN SkbSH, diperoleh kesimpulan ditemukan luka terbuka pada tungkai bawah kanan seis!depan akibat kekerasan tajam.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia No.P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi.Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umumyang telah dibacakan dipersidangan, Terdakwa mengatakan mengerti apa yangmenjadi isi dari Dakwaan tersebut ;Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia No.P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang PerubahanAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi ;Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secaraTunggal, maka majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yaituPasal 40 ayat (2) jo.

Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, yang unsur unsurnya adalahsebagai berikut :1. Setiap orang ;2.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia No.P.92/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang PerubahanAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungiseperti yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa sebagaimana dalamDakwaan telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidakditemukan alasanalasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baikalasan pemaaf maupun

.;73Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawabmenjawab dimana pihakPenggugat telah mengajukan replik tertanggal 30 Mei 2011 dan pihak Tergugat telahmengajukan duplik tertanggal 15 JuniMenimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya pihak Penggugattelah mengajukan bukti surat1 Fotokopi Surat Perjanjian No.P/155/VII/2009 tertanggal 13 Juli 2009, telahdibacakan dengan aslinya dan sesuai serta telah dibubuhi meterai yang cukupdiberi tanda2 Fotokopi Surat Perjanjian Jaminan tertanggal 13

/155/VII/2009 dari Koperasi Serba Usaha MindiSejahtera, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dibubuhimeterai yang cukup. diberi tandaFotokopi Surat Perjanjian No.P/164/VIII/2009 dari Koperasi Serba Usaha MindiSejahtera, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dibubuhimeterai yang cukup. diberi tandaFotokopi Surat Perjanjian tertanggal 02 Agustus 2009 tidak diperlihatkan aslinya(ada pada Penggugat) telah dibubuhi meterai yang cukup. diberi tandaFotokopi Surat

/155/VII/2009 tertanggal 13 Juli 2009 (bukti P.1) dan kedua sebesarRp.50.000.000,00(Lima puluh juta rupiah) sesuai perjanjian No.P/164/VIII/2009 tetanggal02 Agustus 2009 (buktiMenimbang.,........ 2828Menimbang, bahwa dalam perjanjian No.P/155/VII/2009 tertanggal 13 Juli 2009disebutkane Para Tergugat telah terima uang pinjaman modal usaha dari Koperasi Serba UsahaMindi Sejahtera sebesar Rp.70.000.000,00(Tujuh puluh jutae Jangka waktu 10 (Sepuluh)e Dikembalikan dengan angsuran 10 kali dengan rincian

Pelanggaran terhadap isi perjanjian yang telahdisepakati merupakan perbuatan cidra janji(wanprestas1) ;Menimbang.,....... 3030Menimbang, bahwa jika kesepakatan dalam perjanjian No.P/155/VU/2009 tidakdilanggar oleh Para Tergugat seharusnya Para Tergugat telah melunasi perjanjiannya padaKoperasi Serba Usaha Mindi Sejahtera pada bulan Mei 2010 untuk perjanjian No.P/164/VIII/2009 seharusnya Para Tergugat melunasi pinjamannya pada Koperasi Serba UsahaMindi Sejahtera pada bulan Juni 2010 ;Menimbang, bahwa

/155/VII/2009 dari Koperasi Serba Usaha Mindi Sejatera,diberi tanda bukti T1 ;2 Surat No.P/164/VIII/2009 dari Koperasi Serba Usaha Mindi Sejatera, diberi tandabukti T2 ;Perjanjian Tertanggal 02 Agustus 2009, diberi tanda bukti T3 ;4 Surat pernyataan Hibah No.19/WB/VII/2007 atas nama MUSRIFATIN (sebagaijaminan), diberi tanda bukti T4 ;5 Surat Permohonan Pengajuan sertifikat ke BPN Sidoarjo atas nama NUR YAHYA,diberi tanda bukti T5 ;6 Kwitansi Pembayaran Pengajuan Sertifikat di BPN SidoarjoNomor :D

Menyatakan barang bukti berupa :e 1 (satu) unit Kapal motor Eka Jaya VIII dengan 4 (empat) mesin tempel Suzukimasingmasing 300 PK, 1 (satu) lembar pass tahunan, (satu) lembar Surat jinBerlayar Karantina Kesehatan, 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No.P.2/KM9/383/IV/2012 (kadaluarsa), 1 (satu) lembar rekomendasi ijin stasiunradio Kapal laut, 1 (satu) buah Buku Kesehatan, dan (satu) lembar DaftarCrew danPenumpan ;9222 2222222 =Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu I! WAYAN DARMA, SH.4.

kemudian pada saat berada di perairan11Tanjung Benoa, Petugas Patroli mencegat KM Eka Jaya VIII dan saat itu Terdakwaberlayar tanpa dilengkapie Bahwa Terdakwa mengetahui Surat Persetujuan Berlayar (SPB) merupakan syaratutama dalam oberlayar dan yang berhak + mengeluarkan adalahe 1 (satu) unit Kapal motor Eka Jaya VIII dengan 4 (empat) mesin tempel Suzukimasingmasing 300 PK, 1 (satu) lembar pass tahunan, (satu) lembar Surat jinBerlayar Karantina Kesehatan, 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No.P

P.33/MenhutIl/2007dijelaskan bahwa:(1) SKAU diterbitkan oleh Kepada Desa/Lurah/Pejabat setara/Pejabat laindi desa tersebut dimana hasil hutan kayu tersebut akan diangkut;(2) Pejabat penerbit SKAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yangditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan usulan Kepala DinasKabupaten/Kota;(3) Dalam hal Kepala Desa/Lurah/Pejabat setara/pejabat lain didesatersebut berhalangan, Kepala Dinas Kabupaten/Kota menetapkanpejabat penerbit SKAU;Selanjutnya pada Pasal 6 Permenhut No.P.51

pernahmenjual kayu durian tersebut;Bahwa Terdakwa mengirimkan kayukayu jenis durian tersebut denganmenggunakan tiga kontainer yang diangkut oleh Kapal Sinar Bintan dariPelabuhan Dwikora, Pontianak dan tiba di Pelabuhan Tanjung Priok,Jakarta Utara pada tanggal 27 Desember 2009, yaitu: Kontainer TRLU 3295941 sebanyak 881 keping atau 16,3872 M3; Kontainer TRLU 3352213 sebanyak 363 keping atau 19,0496 M3; Kontainer ILSU 2013667 sebanyak 232 keping atau 14,3416 MS;Bahwa berdasarkan Pasal 4 Permenhut No.P

P.33/MenhutIl/2007dijelaskan bahwa:(1) SKAU diterbitkan oleh Kepada Desa/Lurah/Pejabat setara/Pejabat laindi desa tersebut dimana hasil hutan kayu tersebut akan diangkut,(2) Pejabat penerbit SKAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yangditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan usulan Kepala DinasKabupaten/Kota,(3) Dalam hal Kepala Desa/Lurah/Pejabat setara/pejabat lain di desatersebut berhalangan, Kepala Dinas Kabupaten/Kota menetapkanpejabat penerbit SKAU;Selanjutnya pada Pasal 6 Permenhut No.P

Bagaimana dengan Permenhut No.P.51/Menhut!l/2006 Jis No.P.33/MenhutllI/2007, yang merupakan aturan main atau aturan hukumterhadap pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) atas hutan hak kenapadikesampingkan (diabaikan). Lantas apa guna azas legalitas?

EkosistemHutan Muda yang bertugas melakukan pengendalian ekosistem hutan di WilayahKerja Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan (BP2HP) Wilayah XII Palangka Rayadan wilayah lain sesuai kebutuhan organisasi di bidangkehutanan; Bahwa sesuai dengan Permenhut RI Nomor P.SS/MenhutII/2006 tanggal 29 Agustus2006 jo P.63.menhutH/2006 tanggal 17 Oktober 2006 jo P.8/MenhutI/2009 tanggal9 Pebruari 2009 To P.45/MenhutI/2QQ9 tanggal 22 Juii 2009 tentana PenatausahaanHasil Hutan yang berasal dari hutan negara dan Permenhut No.P

Hutan).11Unsur memitiki atau menguasai adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang, atau setiaptindakan yang mewujudkan suatu kenendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata atasbarang yang dimaksud dalam pasal tersebut, atau setidaktidaknya menaruh barang yangdimaksud dalam Pasal tersebut pada dirinya atau tempat lain dalam berupa Hasil Hutan Kayu(HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) selain tumbuhan dan satwa liar yang dipungutdari hutan negara. ( vide Pasal angka 3 Keputusan Menteri Kehutanan No.P

P14/Menhutll/2011 tanggal 10Maret 2011 tersebut yang dijadikan dasar perhitungan SPPGRobjek sengketa aquo oleh Tergugat, harus berdasarkan kepadaketentuan Permenhut No.P.65/Menhutll/2009 tanggal 19 Oktober2009 tentang Standard Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu PadaIzin Pemanfaatan Kayu Dan Atau Penyiapan Lahan Dalam RangkaPembangunan Hutan Tanaman, khususnya yang terkait denganperkara aquo adalah Pasal 3 yang menyatakan, Biaya produksipemanfaatan kayu dari areal pinjam pakai kawasan hutan ataudari

P.14 Tahun 2011tanggal 10 Maret 2011 dan Peraturan MenteriKehutanan Republik Indonesia No.P.65 Tahun 2009tanggal 19 Oktober 2009 ;e Bahwa tindak lanjut Menteri Kehutanan atas PutusanMahkamah Agung RI Nomor : 41 P/HUM/2011tanggal 09 Februari 2012 adalah denganmenerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan RepublikIndonesia No. P.20 Tahun 2013 tanggal 22 April 2013dan Peraturan Menteri Kehutanan No. P21 tahun2013 tanggal 22 April 2013 ;e Bahwa benar Peraturan Menteri Kehutanan No.

P.14Tahun 2011 tanggal 10 Maret 2011 dan PeraturanMenteri Kehutanan No.P.65 Tahun 2009 tanggal 19Oktober 2009 telah diuji Materil oleh MahkamahAgung R.1;e Bahwa setahu saksi, Pasal 1 angka 5 PeraturanMenteri Kehutanan No.

P.14 tahun 2011 tanggal 10Maret 2011 telah dinyatakan batal demi hukumberdasarkan Uji Materil Mahkamah Agung ;e Bahwa setahu saksi, dasar pengaturan PenggantianNilai Tegakan (PNT) termasuk lahan HGU adalah59pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Kehutanan No.P.14 tahun 2011 tanggal 10 Maret 2011; Bahwa .........eeBahwa setahu saksi, Pasal 1 sampai Pasal 4Peraturan Menteri Kehutanan No.P.65 Tahun 2009tanggal 19 Oktober 2009 juga telah dinyatakan bataldemi hukum oleh Mahkamah Agung ;Bahwa setahu saksi,

No.P.14/MenhutllI/2011 pada prinsipnya tidak termasuk Jenis Penerimaandari Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen79Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana diatur di dalam PeraturanPemerintah RI.

Pusat Pasar No.P.186/178,Kel. Pusat Pasar, Kec.

Sriwijaya Medan;Bahwa pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil KotaMedan, dengan nomor Akta Perkawinan No. 313/2002, pada tanggal 4Oktober 2002;Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadi rumah Orang Tua Tergugat yang beralamat di Jin, Pusat Pasar, No.P.186/178, Kel. Pusat Pasar, Kec.

Kencana Bumi Mineral melanggar ketentuan dalam Pasal32 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman PinjamPakai Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.7/Menlhk/ Setjen/Kum.1/2/ 2019, yang mengatur bahwapemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dilarangmelakukan kegiatan dilapangan sebelum menyelesaikanpemenuhan komitmen..

Putusan Nomor 76/G/2020/PTUN.JKT.dilakukan oleh Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 32Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman PinjamPakai Kawasan Hutan.Selanjutnya Penggugat juga telah melakukan pelanggaransebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan No.

Sedangkanlarangan untuk kegiatan pola penambangan terbuka dikhususkandalam Kawasan Hutan Lindung, sehingga keliru jika Penggugatmempertentangkannya dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) hurufb Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman PinjamPakai Kawasan Hutan, karena IPPKH Penggugat berada diKawasan Hutan Produksi.Bahwa pemenuhan komitmen berdasarkan ketentuan Pasal 33Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.27/Menlhk/Setjen/Kum

pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat adalahPasal 17 ayat (1) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemeberantasan Perusakan Hutan dan Pasal32 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.27 /Menlhk /Setjen /Kum.1/7/ 2018 tentang Pedoman PinjamPakai Kawasan Hutan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal70 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNo.

P27 Tahun 2018) juncto Permen LHK No.P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019 tentang Perubahan Atas Permen LHKHalaman 80 dari 95 halaman. Putusan Nomor 76/G/2020/PTUN.JKT.No. P27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam PakaiKawasan Hutan;Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 38 ayat (3) UUNo. 41 Tahun 1999 tentang Kehutnanan, Pasal 7 ayat (1) PP No. 24 Tahun2010, Pasal 10 ayat (3) PP No. 105 Tahun 2015 dan Pasal 30 ayat (6)Permen LHK No.

Progo Nomor: SK.01/BPDASSOP/2013, tertanggal 2 Januari 2013, tentang Penetapan PersonilDalam Jabatan Non Struktural dan Jabatan Fungsional Lingkup BalaiPengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu) Opak Progo Tahun10) i eeBahwa Penggugat/Terbanding mendalilkan bahwa Tergugat yaitu MenteriKehutanan Republik Indonesia yang telah menerbitkan objek sengketa 1dengan ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian telah melanggarketentuan pada Bab VII huruf D angka 3 butir a Lampiran Peraturan MenteriKehutanan RI No.P

2003tentang Kewenangan Menetapkan dan Menandatangani Surat Keputusan,Surat dan Usul Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil Lingkup Departemen Kehutanan, khususnya pada lampiran 3 hurufd kewenangan penandatanganan ralat SK ada pada Kepala Biro Kepegawaian;sedangkan Tergugat II/ Terbanding menyatakan yang pada pokoknya bahwaTergugat II dalam menerbitkan objek sengketa 2 telah berdasarkan PeraturanPerundangundangan sesuai ketentuan Pasal 3 huruf f Peraturan MenteriKehutanan No.P

Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan; Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ; Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No.P.87.2007 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri putus karena perceraian; Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada

Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimanatertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No.P.87.2007 yang dikeluarkanKantor Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri putus karena perceraian;4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri untukmenyampaikan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukumtetap kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri untuk dicatatdalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu;5.

akhirnya terjadi cekcok mulut yangmenyebabkan terdakwa menjadi emosi dan memukul saksi Didi Nurholissebanyak satu kali di bagian bahu dan 3 (tiga) kali di bagian wajah;Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwakepada saksi Didi Nurholis menyebabkan saksi Didi Nurholis mengalami lukaterbuka pada kelopak bawah mata kiri disertai memar dan bengkak, lukaterbuka pada pipi kiri disertai memar dan bengkak, bercak perdarahan padaselaput bola mata kiri, sebagaimana dalam visum et repertum No.P

Barnad, SpF; sertamenyebabkan dahi sisi kanan dan pipi kanan terdapat benjolan lunak padasaksi Obi Suhendar, sebagaimana dalam visum et repertum No.P.02/V009/IV2014 tertanggali9 Pebruari 2014 yang dibuat danditandatangani oleh dr. M. Arfan dan dr.

laluterdakwa malah membereskan pakaiannya dan pergi meninggalkanrumah dengan membawa anaknya AKBAR dan terdakwa mengatakankepada saksi korban : " SEUMUR HIDUP LU GAK BAKAL KETEMU DEDEK(AKBAR) , selanjutnya dengan adanya kejadian pada malam harinyadimana terdakwa menendang kaki tulang kering sebelah kid korban, lalusaksi korban menaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib Bahwa akibat perbuatan terdakwa dimana kaki tulang kering sebelah kinkorban mengalami memar sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No.P

malah membereskan pakaiannya dan pergi meninggalkanrumah dengan membawa anaknya AKBAR dan terdakwa mengatakankepada saksi korban : " SEUMUR HIDUP LU GAK BAKAL KETEMU DEDEK(AKBAR) , selanjutnya dengan adanya kejadian pada malam harinyadimana terdakwa menendang kaki tulang kering sebelah kid korban, lalusaksi korban menaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajibe Bahwa akibat perbuatan terdakwa dimana kaki tulang kering sebelah kinkorban mengalami memar sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No.P