Ditemukan 1155 data
1.Nyonya SUHARTINAH.
2.RETNO YULIASTUTI
3.INTAN RAHAYU NURHIDAYAH
Tergugat:
1.Nyonya NORA LAKSONO
2.ANDREW RAHARJO
3.ALBERT YANUAR RAHARJO
4.Nyonya RODIYAH
5.TRI AGUS HERYONO, SH
6.AZIS ZAMKARIM
7.PT BANK UOB INDONESIA, Tbk. cq. PT. BANK UOB INDONESIA, Tbk. Cabang Yogyakarta
Turut Tergugat:
EKO SETYO NUGROHO
222 — 599
BANK UOB INDONESIA sebagai TergugatVIL, dan rnenambah subyek hukum EKO SETYONUGROHO, (anak Penggugat 1) Karyawan Swastasebagai T ergugat Berkepentingan.Oleh karena itu dalam kedua perkara tersebut masingmasing sama sebagai subyek hukumnya, sehingga telah adakesamaan subyek yang menyebabkan dapat diterapkannyaazas "nebis in idem.Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara No.86/Pdt.G/2018/PN.Smn di Pengadilan Ngeri Sleman ADALAHSAMA DENGAN OBYEK GUGATAN DALAM PERKARA No.53/Pdt.G/2014/PN.Smn., Pengadilan
1.WAHYUDDIN,SH
2.ROMADU NOVELINO, SH
Terdakwa:
dr. AMRY ADY HARIS
573 — 668
Uang itu saksi tidaktahu untuk fee;Bahwa saksi setujul PUM itu karena saksi yakin PUM itu akan dihentikan dibagian keuangan apalagi ada yang 5% itu, ngeri PUM itu;Bahwa terkait dengan PUM itu, saksi laporkan kepada Direktur Utama;Bahwa tidak semua PUM disetujui oleh bagian Keuangan;Bahwa terkait penjualan untuk Pemerintah, belum pernah dilakukanpemberian diskon, baru kali ini.Bahwa saksi mengatakan ngeri PUM itu, tetapi saksi setujui PUM itu karenasaksi yakin ditolak oleh bagian kKeuangan;Bahwa PUM
127 — 38
Tgl.Pertanahan dan Iswahyudi APtnh selaku Kepala Sub Seksi Sengketa KonflikPertanahan yang masingmasing penerima kuasa adalah Pegawai padaKantor Pertanahan Kota Tegal berdasarkan surat kuasa khusus No258/14.33.76/600/IV/2017 tanggal 3 April 2017 dalam hal ini surat kuasatersebut telah didaftarkan pada Pengadilan Ngeri Tegal tertanggal 11 April2017 dengan Nomor: 44/SK/2017/PN.Tgl.,Turut Tergugat II hadir kuasanya: Dedi Suwasono, SH., M.Kn., Budiman, SH.,A.
91 — 90
Menyatakan Pengadilan Ngeri Bangkinang tidak berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini;3. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara iniMenimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat VI telahmengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :Dalam Eksepsi1. Bahwa Tergugat VI menolak seluruh gugatan Penggugat;2.
469 — 179
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ;Berdasarkan uraian di atas maka jelas bahwa kewenangan untuk memeriksa,mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara aquo ada pada PTUN danbukan pada Pengadilan Ngeri Jakarta Pusat karena objek yangdipersengketakan dalam perkara aquo adalah Surat Plt.
589 — 152
Xenia warna Hitam NopolB2479XI saat itu dari arah belakang kanan saksi berjalansangat cepat kemudian naik keatas trotoar langsungmenabrak pejalan kaki yang sedng berjalan diatas troarterusnabrak patok sebelum halte, dan nabrak halte kemudianoleng masuk kekiri ke halaman gedung Pajak, dan baruberhenti setelah nabrak hidran air yang ada di halamanGedung Pajak ; Bahwa Saksi sangat takut /ngeri karena melihat teman saksimental keatas, dan yang pertama kali ditabrak kendaranDaihatsu Xenia Nopol.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SUNARDI bin alm SUHARTO Diwakili Oleh : SUNARDI bin alm SUHARTO
263 — 151
(Vide Putusan Halaman 99 dan tambahan buktiKesepakatan Bersama Bidang Hukum Perdata Dan Tata UsahaNegara Antara Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten DemakDengan Keyaksaan Ngeri Demak, tanggal 18 Oktober 2014)d.
291 — 210 — Berkekuatan Hukum Tetap
mei 2010:a.Dengan ditemukannya bukti Novum Putusan tersebut di atasmenunjukkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor333/PID/ 2013/PT.DKI yang diputus pada hari Senin, tanggal 16Desember 2013 juncto Putusan Pengadilan Negeri JakartaPusat Nomor 666/PID.B/2011/PN.JKT.PST. yang diputus padahari Selasa, tanggal 08 Januari 2013 adalah nebis in idem,karena baik di dalam dakwaan, tuntutan serta diktumputusannya ternyata baik di dalam Putusan Pengadilan TinggiDKI Jakarta juncto Putusan Pengadilan Ngeri
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : CHANDRA PRIONO NAIBAHO,SH
69 — 35
Sementara dipengadilan tidak juga dipertemukan dengan alasan Covid sementara masalahTERDAKWA sama dengan COVID sudah hancur TERDAKWA garagaramasalah ini;Benar pada saat di Polsek Medan Timur tidak pernah TERDAKWAdipertemukan dengan MUHAMAMAD AMIN karena saat TERDAKWA diPolsek Medan Timur MUHAMMAD AMIN berada di RUTAN TANJUNGGUSTA MEDAN;Benar pada tahap 2 (serah terima dari penyidik kepada penuntut umum) diKejaksaan bapak ini (PENUNTUT UMUM) NGERI KALI DIBILANGNYA kaupernah dihukum, saya (Terdakwa
91 — 13
Enim atausetidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang berdasarkanUndang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sertaKeputusan Mahkamah Agung RI Nomor:22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Febuari 2011tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPalembang,*Yang Melakukan, atau yang Turut Serta Melakukan Perbuatan, PegawaiNegeri Atau Orang selain pegawai Ngeri
Terbanding/Tergugat I : Drs.Maksum Tedjana bin Asmita Hatim
Terbanding/Tergugat II : Walikota Bandung Cq Kepala Dinas pengelolaan keuangan dan aset Daerah Kota Bandung
Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan batu Nunggal
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Sekolah Dasar Negeri Binong
Terbanding/Tergugat V : Lurah Kelurahaan Binong
Terbanding/Tergugat VI : Ketua atau pengurus Rw Rt. Kelurahan Binong Kecamatan Batununggal Kota Bandung
Terbanding/Tergugat VII : Ketua Yayasan Murni
Terbanding/Tergugat VIII : Ale Lesmana
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
Turut Terbanding/Penggugat II : Emi Siti Sumiati.
Turut Terbanding/Penggugat III : Nyi Entin Kartini
Turut Terbanding/Penggugat IV : Endang Burhansyah
Turut Terbanding/Penggugat V : H. Yayat Ruchimat
160 — 301
Departemen Dalam Ngeri RIcq. Pemerintah Provinsi Jawa Barat cq. Pemerintah Kota BandungHalaman 57 dari 103 Putusan Nomor 58/PDT/2021/PT BDGcq. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Bidang Perumahan danPemukiman Kota Bandung, semula Dinas Perumahan dan Parapemohon Kasasi Ill: 1. Pemerintah RI cg. Departemen DalamNegeri RI cq. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat cq.Pemerintah Kota Bandung cq. Dinas Pendidikan Kota Bandung; 2.Pemerintah RI cq. Departemen Dalam Negeri RI cq.
82 — 28
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001, Majelisberpendapat bahwa hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti baru akan dapatdibebankan kepada Terdakwa apabila dipersidangan terbukti secara nyata seberapa besar jumlahuang yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana yang dilakukannya tersebut;86Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dimana terdakwa selaku Kepala SekolahSMA Ngeri
BUDI UTARI
Tergugat:
WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
223 — 139
Berdasarkan pasal 19 dan pasal 23 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturanpemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Ngeri Sipildinyatakan halhal sebagai berikut:1) Gubernur selaku wakil pemerintah menetapkan penjatuhan hukumandisiplin bagi PNS daerah kabupaten/Kota dan PNS daerah kabupaten/Kotayang dipekerjakan atau diperbantukan pada kabupaten/Kota lain dalamsatu provinsi yangmenduduki jabatan sekretaris daerah kabupaten/kota,untukjenis hukuman disiplin pemindahan dalam rangka penurunan
47 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanjung Jabung Timurdalam perkara ini, atau dengan kata lain Majelis Hakim tidakmempertimbangkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP dan putusantersebut tanopa ada suatu kesimpulan bagaimana hubungan keterangansaksisaksi di persidangan dengan keterangan saksisaksi di BAP yangdibuat oleh penyidik Kejaksaan Ngeri Muara sabak dikaitkan dengankejadiankejadian atau faktafakta di persidangan.Hal. 72 dari 110 hal. Put.
DAVID RAZI, SE. SH. MH.
Terdakwa:
ALIFUDIN Bin ABDUL KHOLIK
89 — 30
SemuanyaAdvokat pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM KOALISI LSM DANPENGACARA PENEGAK HUKUM DAN KEBENARAN, yang berkantor di Jl.Wonodri Kopen Timur Ill No. 04 Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah,Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2018/PN.Smgberdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Ngeri SemarangNomor 38/Pen.Pid.SusTPK/2018PN Smg, tanggal 13 April 2018;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca: Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan
RULLIFF YUGANITRA, S.H.
Terdakwa:
BAHARI alias BAHAR
115 — 23
Saksi Solehudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa Saksi merupakan Pegawai Ngeri Sipil di Kantor BadanPertanahan Kabupaten Majalengka sebagai Kepala Seksi HTPT (HakTanah Pendaftaran Tanah) sejak tanggal 15 Nopember 2013; Bahwa Saksi mengetahui di Kantor Badan Pertanahan KabupatenMajalengka tercatat Sertifikat Hak Milik No. 240/270 a.n Toto Sulaeman; Bahwa Saksi mengetahui sertifikat tersebut diterbitkan oleh kantorpertanahan Kabupaten Majalengka sejak tanggal 11 April
ADE MULYANI, SH
Terdakwa:
DURAHMAN
112 — 13
Saksi Solehudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa Saksi merupakan Pegawai Ngeri Sipil di Kantor Badan PertanahanKabupaten Majalengkasebagai Kepala Seksi HTPT (Hak Tanah PendaftaranTanah) sejak tanggal 15 Nopember 2013; Bahwa saksi sebagai Kepala Seksi Hak Tanah Pendaftaran Tanah (HPPT)dengan tugas secara umum menyiapkan pelaksanaan pemeriksaan dansaran mengenai pertimbangan tentang penetapan Hak Milik, Hak GunaBangunan, Hak pakai dan lainlain, melakukan peralihnan hak
ASTRI RAHMA YANTI, SH., M.P.d
Terdakwa:
Y. HUSEN IBRAHIM
139 — 189
Samindan uang tersebut diterima dari terdakwa karena menyesuaikandengan nama yang tertera di Akteu PPJB.Bahwa benar setelah diberikan uang tersebut terdakwa adamenanyakan perkembangan tentang pelaksanaan dari ekskusitersebut kepada Rudi Samin dan kemudian melalui notaris saksi RudiSamin ada menitipkan surat untuk terdakwa ternyata setelahterdakwa buka suratnya adalah penetapan ekskusi dari PengadilanNegeri Depok dan setelah terdakwa laporkan kepada Achmad Amir,terdakwa ada mengecek ke Pengadilan Ngeri
88 — 20
C 10 BERLAND III Jakarta 13150, ata Jalan GunungSemerau No.07 BTN Margalaksana Indah Indramayu berdasarkankan Surat KuasaKhusus tertanggal 11 Maret 2013 sebagaimana terlampir dalam berkas perkaraini;PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada Pengadilan Ngeri KLIA Bandungtersebut ;Telah membaca:=" Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri KL.
81 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Panitera pada Pengadilan Negeri Surabayayang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Juli 2010 Jaksa/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Negeri tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Agustus 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya sebagai Pemohon Kasasiyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10Agustus 2010 ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Ngeri