Ditemukan 1350 data
Urut Berdasarkan
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 67/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
MULIATI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
45 — 28
MULIATI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
45 — 28
Oleh karena itubertentangan dan tidak sejalan dengan Lampiran PeraturanKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2010tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi DataTenaga Honorer; karena yang menjadi Tim Verifikasi danPemantau tersebut tidak sesuai aturan yang berlaku, bahkan yangmenjadi Tim Pemantau di SK tersebut adalah Pegawai HonorerKategori Il yang tidak Lulus mengikuti seleksi Akademis pada 03November 2013 (saingan Penggugat).Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 68/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
WASIATURRAHMAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
48 — 41
WASIATURRAHMAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
48 — 41
Oleh karena itubertentangan dan tidak sejalan dengan Lampiran PeraturanKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2010tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi DataTenaga Honorer; karena yang menjadi Tim Verifikasi danPemantau tersebut tidak sesuai aturan yang berlaku, bahkan yangmenjadi Tim Pemantau di SK tersebut adalah Pegawai HonorerKategori Il yang tidak Lulus mengikuti seleksi Akademis pada 03November 2013 (saingan Penggugat).Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal
Register : 30-04-2015 — Putus : 13-07-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan PN KLATEN Nomor 23/Pid.Sus/2015/PN Kln Tanggal 13 Juli 2015 — 1.MUH. DIMAS YULIAN SAPUTRA BIN SLAMET ANWAR WIYONO, DK
142 — 49
142 — 49
berpendapat dalammenyampaikannya diatur juga salah satunya melalui UU No. 12 Tahun 2012tentang Pendidikan Tinggi;Bahwa dilingkungan tempat Ahli mengajar yaitu UMS, PPA Mastakepanjangan dari Program Pengembangan Akademik Masa Taarufmerupakan sarana pengenalan bagi mahasiswa baru atau ospek;Bahwa jika mahasiswa tidak setuju atau sependapat atau mengkritik dengankebijakan kampus atau dosen itu diperbolehkan;Bahwa dalam menyampaikan pendapat tersebut mahasiswa ada batasanbatasannya, antara lain melalui forum akademis
Register : 06-10-2016 — Putus : 23-03-2016 — Upload : 27-01-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 212/G/2015/PTUN-JKT Tanggal 23 Maret 2016 — YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk.
214 — 122
214 — 122
Sisingamangaraja ; Bahwa berdasarkan data dan catatan Kopertis Wilayah Sumatera Utara,pengelola UISU yang sah dan terdaftar sebagai penyelenggarapendidikan Universitas Islam Sumatera Utara di Direktorat JenderalPendidikan Tinggi Kemendikbud adalah UISU di bawah pengelolaanYayasan UISU sementara UISU di bawah pengelolaan Yayasan UISU AlMunawwarah tidak terdaftar di Direktorat Jenderal Pendidikan TinggiKemendikbud RI;halaman 83 dari 103 halaman Putusan No. 21 2/G//2015/PTUNJKTBahwa oleh karenanya secara akademis
Putus : 23-08-2016 — Upload : 29-08-2016
Putusan PT DENPASAR Nomor 87/PDT/2016/PT.DPS Tanggal 23 Agustus 2016 —
151 — 119
151 — 119
menimbulkan kerugianpada Terbanding / semula sebagai Penggugat dalam konpensi /Tergugat dalam rekonpensi, serta dalam gugatan perkara a quomengenai Perjanjian Sewa dengan Obyek tanah antara Terbanding /semula sebagai Penggugat dalam konpensi dengan Pembanding /Tergugat dalam konpensi / Turut Tergugat dalam rekonpensi sertamengenai adanya perjanjian peralihan hak atas tanah berupapengikatan jual beli atas tanah; .Menimbang, bahwa Hukum Indonesia terkait dengan adanyaunsur asing ini, sehingga secara akademis
Register : 26-02-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 2/G/2019/PTUN.BJM Tanggal 2 Juli 2019 — Penggugat:
Yulianto Kusuma Nugroho, SKM.,M.Kes.
Tergugat:
Bupati Hulu Sungai Selatan
272 — 514
Yulianto Kusuma Nugroho, SKM.,M.Kes.
Tergugat:
Bupati Hulu Sungai Selatan
272 — 514
dilakukan oleh Badanatau Pejabat Pemerintah, membatalkan, menyatakan tidak sah,memperbaiki, menunda dan mencabut, lalu tindakan yang bisa dilakukanoleh Tergugat, dijelaskan ahli sebagai berikut :Kalau nanti administrasi Negara dalam hal ini Tergugat mau mengeluarkansuatu keputusan dia harus mencabut keputusan sebelumnya, kemudianada diktum keputusan yang baru, yang harus dijadikan dasar itu adalahPeraturan PerundangUndangan dan Azas Umum Pemerintah yang Baik,kalau keputusan SKB itu lemah dalam kajian akademis
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 73/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
DARMIATI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
62 — 26
DARMIATI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
62 — 26
Oleh karena itubertentangan dan tidak sejalan dengan Lampiran PeraturanKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2010tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi DataTenaga Honorer; karena yang menjadi Tim Verifikasi danPemantau tersebut tidak sesuai aturan yang berlaku, bahkan yangmenjadi Tim Pemantau di SK tersebut adalah Pegawai HonorerKategori Il yang tidak Lulus mengikuti seleksi Akademis pada 03November 2013 (saingan Penggugat).Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal
Register : 15-08-2019 — Putus : 14-01-2020 — Upload : 09-03-2020
Putusan PA DEPOK Nomor 2853/Pdt.G/2019/PA.Dpk Tanggal 14 Januari 2020 —
74 — 53
74 — 53
Suku Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan;Bahwa pada awal mula perkawinan kehidupan rumah tangga antaraPemohon dan Termohon berlangsung secara normal dan rukun dimanaPemohon dan Termohon keduanya masih menjalankan StudiKedokteran Spesialis Kandungan di Universitas Indonesia, Depok,Jawa Barat;Bahwa selama menjalankan studi dimaksud Pemohon dan Termohonbertempat tinggal di ALAMAT, dan selain tinggal dirumah tersebutkeduanya Kost di Pekanbaru untuk keperluan tugas akademis
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 70/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
JAHARUDIN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
39 — 24
JAHARUDIN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
39 — 24
Oleh karena itubertentangan dan tidak sejalan dengan Lampiran PeraturanKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2010tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi DataTenaga Honorer; karena yang menjadi Tim Verifikasi danPemantau tersebut tidak sesuai aturan yang berlaku, bahkan yangmenjadi Tim Pemantau di SK tersebut adalah Pegawai HonorerKategori Il yang tidak Lulus mengikuti seleksi Akademis pada 03November 2013 (Saingan Penggugat).Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal
Register : 10-08-2020 — Putus : 23-12-2020 — Upload : 29-09-2021
Putusan PN SEMARANG Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg Tanggal 23 Desember 2020 — Penuntut Umum:
BAGUS KURNIANTO, SH.
Terdakwa:
SUKARMIN Bin RUSDI Alm
84 — 32
BAGUS KURNIANTO, SH.
Terdakwa:
SUKARMIN Bin RUSDI Alm
84 — 32
Demak kepada UNS Surakarta;
22. 1 (satu) lembar Surat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Uniersitas Sebelas Maret Surakarta Nomor: 2314/UN27/KS/2018 tanggal 20 Februari 2018, perihal Jawaban Permohonan Kerjasama (MoU) Tes Akademis dan Wawancara seleksi calon Perangkat Desa di Kec. Gajah Kab. Demak;
23. 1 (satu) bendel soal ujian komputer Seleksi Calon Perangkat Desa di Kec. Gajah Kab.
Register : 25-03-2015 — Putus : 19-06-2015 — Upload : 24-06-2015
Putusan PN TERNATE Nomor 06/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Tte Tanggal 19 Juni 2015 — H. ABDULLAH IBRAHIM, S.Ip
56 — 117
56 — 117
Malut SofifiJakartadalam rangka mendampingi Gubernur Maluku Utara dalam rangkamenghadiri presentasi dan penyerahan naskah akademis sesuai SPPDNomor: 093/209/DPRD/PROV.M.U/2011 dan menerima uang sebesarRp. 17.500.000, sebagaimana tercantum dalam kwitansi tertanggal 15Juli 2011, dan saksi menerima uangnya ;Bahwa untuk perjalanan dinas dalam daerah SofifiKab.
Register : 05-10-2015 — Putus : 10-02-2016 — Upload : 07-03-2016
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 1047/Pid.Sus/2015/PN.JKT.TIM. Tanggal 10 Februari 2016 — BUSRON ABU BAKAR ALIAS BUSRAH ALIAS ATIF ALIAS DAN
432 — 6694
432 — 6694
Menurut nasksh akademis mengenai informasi Halaman 110 dari 137 Putusan Nomor : 1047/Pid. Sus/2015/PN.Jkt. Timyang berkaitan Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, disebutkan bahwa untuk memberikan perangkat hukum yang lebih kuat dalam pencegahan tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana.
Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan,Menurut naskah akademis yang berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Penafsiran Historis) disebutkan, bahwa kejahatan terorisme seringkali mengandalkan para ahli yang mengambil bagian secara terbatas, namun penting artinya. Satu orang mungkin mengadakan bahan peledak, sementara satu orang lagi membuat alat peledak dan satu orang lagi mengirimkannya.
Menurut nasksh akademis mengenai informasiHalaman 110 dari 137 Putusan Nomor : 1047/Pid. Sus/2015/PN. Jkt. Timyang berkaitan Rancangan UndangUndang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,disebutkan bahwa untuk memberikan perangkat hukum yang lebih kuat dalam pencegahan tindakpidana terorisme merupakan tindak pidana.
Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukankejahatan,Menurut naskah akademis yang berkaitan dengan Rancangan UndangUndang tentangPemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Penafsiran Historis) disebutkan, bahwa kejahatanterorisme seringkali mengandalkan para ahli yang mengambil bagian secara terbatas, namunpenting artinya. Satu orang mungkin mengadakan bahan peledak, sementara satu orang lagimembuat alat peledak dan satu orang lagi mengirimkannya.
Register : 03-04-2012 — Putus : 11-09-2012 — Upload : 10-10-2013
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 44/G/2012/PTUN.SBY Tanggal 11 September 2012 — UNIVERSITAS DARUL âÂÂULUM JOMBANG, YAYASAN UNIVERSITAS DARUL âÂÂULUM TRISULA JOMBANG melawan KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH VII
106 — 68
106 — 68
., M.Hum,selaku Rektor Universitas Darul Ulum Jombang ; Surat objek gugatan tersebut juga bersifat final, yang mana atas surat tersebutmengakibatkan kepentingan dari Para Penggugat khususnya Penggugat I dirugikan karenaPenggugat I tidak mendapatkan pelayanan dari Tergugat sebagai Institusi DinasPendidikan Nasioanal sehingga pelaksanaan akademis dan legalitas Penggugat I sebagaiUniversitas menjadi tidak jelas atau tidak ada kepastian hukum.
Register : 18-01-2016 — Putus : 03-02-2016 — Upload : 28-06-2016
Putusan PN BANYUMAS Nomor 1/Pid.Pra/2016/PN Bms Tanggal 3 Februari 2016 — PEMOHON : Ir. TJUTJUN SUNARTI ROCHIDIE, M.Si;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada M. ALI PURNOMO, S.H., M.H., SUNARTO, S.H., M.Hum., UNTUNG PRIBOWO, S.H., PARTONO, S.H., DJOKO WIDODO, S.H., DAVID DJOHAN PERMADI, S.H., DIAN HUSNA FADLIA, S.H., M.H. dan BERTI ELZA PELDI, S.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada âÂÂLaw Officeâ M. ALI PURNOMO, S.H., M.H. & Co.
Melawan
TERMOHON : PEMERINTAH RI cq. KEJAKSAAN AGUNG RI cq. KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH cq. KEJAKSAAN NEGERI BANYUMAS
Dalam hal ini memberi kuasa kepada WAHYU SATRIYO, S.H., AGUS DARMAWIJAYA, S.H., PURNOMOSARI, S.H., masing-masing Jaksa pada Kejaksaan Negeri Banyumas
154 — 42
154 — 42
Koordinasi bisadilaksanakan kalau kasus didasarkan atas laporan masyarakat atau temuanAPIP, karan dalam Pasal 385 UndangUndang RI Nomor 23 Tahun 2014tidak ditemukan implikasi apapun apabila kewajiban koordinasi dalampenanganan tindak pidana tidak dilaksanakan ;Bahwa terhadap PNS/ASN/aparatur pemerintahan yang dikenai sanksiadministratif karena perbuatannya merugikan keuangan negara kemudianmenjadi tidak bisa ditersangkakan / dipidanakan yang padahal sudah adabuktibukti yang cukup, berdasarkan teori akademis
Register : 29-05-2019 — Putus : 07-10-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 114/G/2019/PTUN.JKT Tanggal 7 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
418 — 982
418 — 982
pembayaran biaya pendidikansesuai dengan mekanisme yang diatur oleh Universitas;angka 31: Regristrasi akademik adalah kegiatan pembimbingan,pengisian dan pengesahan matakuliah pada Isian RencanaStudi (IRS) melalui sistem informasi akademik;Halaman 72 dari 80 halaman, Putusan Nomor: 114/G/2019/PTUN.JKT.Pasal 22Pasal 26Pasal 27Pasal 28Pasal 31Pasal 44Pasal 37ayat (5) :Isian rencana Studi dibatalkan apabila biaya pendidikanbelum dibayar sampai akhir masa pembayaran;ayat (3) huruf (b) : Pembimbing akademis
Register : 29-07-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 04-03-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58 P/HUM/2019 Tanggal 26 September 2019 — PERKUMPULAN KESATUAN NIAGA CELLULER INDONESIA VS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI;
187 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
187 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tidak ada penelitian dan dokumen akademis (bahkan olehKominfo) yang mempertanggungjawabkan relevansipenipuan, tindak kejahatan dengan kartu perdana;2. Ada atau tidaknya kartu perdana, penipuan dan tindakpidana akan tetap terjadi;Halaman 12 dari 105 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.3.Tindakan tersebut tentu. merupakan ranahnya penegakhukum;.
Register : 18-08-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 21-11-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 928/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim Tanggal 18 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
ADE AZHARIE, SH
Terdakwa:
YOUSEP IRWANSYAH ALIAS YUSUF ALIAS DARMEN ALIAS ABU ASSYA BIN SYAHRONI.
158 — 70
ADE AZHARIE, SH
Terdakwa:
YOUSEP IRWANSYAH ALIAS YUSUF ALIAS DARMEN ALIAS ABU ASSYA BIN SYAHRONI.
158 — 70
permulaanpelaksanaan tindak pidana, dan tindak pidana tersebut tidak selesai dilakukan yangdisebabkan bukan karena kehendak pelaku tindak pidana tersebut;Menimbang, bahwa didalam penjelasan ketentuan Pasal 15 UU RI No.15Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang Undangdinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembantuan adalah pembantuansebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan;Menimbang, bahwa menurut naskah akademis
Register : 03-12-2018 — Putus : 21-05-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PA TANJUNG PATI Nomor 452/Pdt.G/2018/PA.LK Tanggal 21 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
93 — 24
93 — 24
Bahwa Penggugat juga tidak konsisten dalam pemakaiangelar akademis, dimana sebelumnya Penggugat telahmenguraikan nama Penggugat yaitunya Sri Wahyu FebrinaA.Md.Keb Binti Gono, namun dalam uraian tersebut di atas tanpamenyebutkan gelar akademisnya yaitunya tertera Penggugat; Bahwa penulisan kata Tergugat adalah sudah benardimana pada pangkal kata menggunakan huruf besar, akan tetapiHalaman 31 dari 109 Halaman Putusan Nomor 452/Pdt.G/2018/PA.LKdalam uraian halaman selanjutnya kata Tergugat ditulis memakaihuruf
Register : 29-06-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PTUN JAMBI Nomor 17/G/2020/PTUN.JBI Tanggal 14 Oktober 2020 — Penggugat:
YORI NICHOLAS SARAGIH
Tergugat:
1.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI
2.KEPALA KEPOLiSIAN DAERAH JAMBI (KAPOLDA JAMBI)
363 — 149
YORI NICHOLAS SARAGIH
Tergugat:
1.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI
2.KEPALA KEPOLiSIAN DAERAH JAMBI (KAPOLDA JAMBI)
363 — 149
keduaduanya dinyatakan cacat substansi, maka itu adalah batal; Bahwa mengenai prosedur yang benar dalam penerbitan KTUN barudan KTUN ralat dalam hukum administrasi, ahli berpendapat bahwaKeputusan Tata Usaha Negara yang mau dirubah, itu harus prosedural juga.Artinya sama dengan prosedur melahirkan keputusan baru, yang manapengalaman ahli beberapa kali dalam membuat satu peraturan perundangundangan, mau merubah keputusan atau peraturan yang lama itu, harusmemberikan masukan untuk dibuat penjelasan naskah akademis
Register : 25-10-2017 — Putus : 30-11-2017 — Upload : 09-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 64 P/HUM/2017 Tanggal 30 Nopember 2017 — PT. SARANA CIPTA LESTARI (SCL) VS WALIKOTA DEPOK;
209 — 758 — Berkekuatan Hukum Tetap
209 — 758 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 64 P/HUM/201710.11.12.13.14.Fotokopi UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Bukti T3);Fotokopi Naskah Akademis Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok2012 2032 (Bukti T4);Fotokopi UndangUndang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan danKawasan Permukiman (Bukti T5);Fotokopi UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang(Bukti T6);Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentangPenyelenggaraan Penataan Ruang (Bukti T7);Fotokopi Peraturan Pemerintah