Ditemukan 1468 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tingkatnya tangkapannya tinggalannya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 07-11-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 26-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 83 P/HUM/2019
Tanggal 11 Desember 2019 — 1. PT. MADA WIKRI TUNGGAL., 2. PT. FUTABA INDUSTRIAL INDONESIA., 3. PT. KYODO YUSHI LUBRICANTS TP INDONESIA., 4. PT. JX NIPPON OIL & ENERGY LUBRICANTS INDONESIA., 5. PT. MMC METAL FABRICATION., 6. PT. SARNAGRIYA LESTARI KERAMIK., 7. PT. SHEI TAI INDONESIA., 8. PT. KAWASHIMA ENGINEERING PLASTIC INDONESIA VS BUPATI BEKASI;
336 — 2388 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Setiap peraturanperundangundangan harus dibuat oleh badan atau pejabatyang berwenang, 2) Keharusan adanya kesesuaian bentukatau jenis peraturan perundangundangan dengan materi yangdiatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturanperundangundangan yang tingkatannya lebih tinggi atausederajat, 3) Keharusan mengikuti tata cara ketentuan. Apabilatata cara tersebut tidak diikuti peraturan perundangundanganHalaman 14 dari 110 halaman.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 13-01-2017 — Putus : 20-07-2017 — Upload : 13-09-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 07/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 20 Juli 2017 — SERIKAT PEKERJA PERJUANGAN PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) SPP - PLN ; KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTAmADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, dkk.
79 — 49
  • Sebagai wakil pekerja/ouruh dalam lembaga kerja sama di bidangketenagakernaan sesuai dengan tingkatannya ;c. Sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis,dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku ;d. Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hakdan kepentingan anggotanya ;Hal. 17 dari 135 Hal.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 21-02-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2698 K/PID.SUS/2010
Tanggal 21 Februari 2011 — Drs. H. AGUS SUKAMTO bin SOEDARNO, M.Si, DK
38 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2698 K/PID.SUS/2010yang lebih rendah tingkatannya dari pada Peraturan Daerah)yang baru diterbitkan tanggal 29 Desember 2003 dan diterimaTerdakwa pada bukan Februari 2004.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 15-04-2020 — Putus : 07-09-2020 — Upload : 07-09-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 50/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 7 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
274 — 296
  • bertujuanmemberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, sertameningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/serikat dankeluarganya;(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)serikat pekerja/ serikat buruh, federasi dan konfederasi serikatpekerja/serikat buruh mempunyai fungsi : a. sebagai pihak dalampembuatan peranjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihanindustrial; b. sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama dibidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 05-12-2017 — Putus : 14-02-2018 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 199/PDT/2017/PT SMR
Tanggal 14 Februari 2018 — Pembanding/Penggugat : KURSANI (Kuasa Para Ahli Waris Alm. Andi Makulawu Gelar Raden Karta (R. Peta Sanipah) Bin Andi Makawu Awu)
Terbanding/Tergugat I : PT. Total E & P Indonesia Qq. Total Indonesie Balikpapan
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indoensia qq Departemen Pertambangan dan Energi qq Pertamina Pusat qq Pertamina Daerah Kalimantan
103 — 63
  • / pemberian ganti rugi yang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat IIadalah sah;Tentang kesalahan atau kekeliruan Majelis Hakim yang menyatakan bahwaPemohon Intervensi adalah pemilik lahan yang menjadi obyek sengketa;Pembanding adalah pemegang hak / penguasa atas tanah (incasu:tanahyang meniadi obyek sengketa ) sebelum dikuasai secara tanpa hak sertamelawan hukum oleh Tergugat dan Tergugat II;Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Telah melampauikewenangannya menganulir putusan pengadilan yang tingkatannya
Pengadilan PN BANJARBARU Perdata
Register : 12-05-2020 — Putus : 14-01-2021 — Upload : 20-03-2021
Putusan PN BANJARBARU Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb
Tanggal 14 Januari 2021 — Penggugat:
ISNA YUSDIATI
Tergugat:
1.RUDI INDRA KESUMA, SH,M.Kn,
2.DR. YUSTI YUDIAWATI, ST, MT
3.SUGIAN NOOR, S.KM
4.NIZAR YUDIAWAN, ST
462 — 329
  • dapat dibatalkan demi hukum;Bahwa Akta dibuat dapat dijadikan sebagai kekuatan pembuktian namun tetapharus diketahui dulu untuk prosedurnya dipenuhi atau tidak;Bahwa untuk pelaksanaan RUPS dapat dilakukan oleh pemegang sahammayoritas sebagaimana pasal 86 UndangUndang Perseroan Terbatasberwenang untuk mengadakan RUPS dan berkaitan dengan agendanya;Bahwa untuk ketentuan kuorum telah diatur pasal 86, pasal 88 dan pasal 89UndangUndang Perseroan Terbatas, dimana apabila tidak terpenuhi kuorummaka ada tingkatannya
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 21-01-2016 — Putus : 07-06-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 12/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 7 Juni 2016 — KOMBES Pol Dr. Drs SYAFIIN, S.H., M.M ; KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, dkk
93 — 74
  • karir anggota dengan baik melaluimutasi dengan mengedepankan penempatan orang/pejabat yangtepat pada jabatan yang tepat; danc) terpenuhinya kepentingan organisasi di bidang sumber daya manusiaguna terwujudnya personel Polri yang profesional, bermoral danmodern;e Pasal5Jenis mutasi terdiri atas;a. kepentingan organisasi;b. permohonan anggota;Pasal 10Mutasi bersifat setara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf bmerupakan pengangkatan atau pemindahan anggota dari satu jabatan keJabatan lain yang tingkatannya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 16-12-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 104 PK/TUN/2015
Tanggal 16 Desember 2015 — WARDONO ASNIM vs RUSTANDI JUSUF DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. BADUNG PROVINSI BALI
136 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 104 PK/TUN/2015Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahanadalah pertimbangan dan amar putusan yang mengandung kekeliruanatau kekhilafan yang nyata karena Judex Juns telah menguji objeksengketa bukan dengan peraturan perundangundangan atau mengujisuatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkanperaturan perundangundangan yang derajatnya lebih tinggi denganperaturan yang lebih rendah tingkatannya;Demikian juga pertimbangan dan amar putusan yang menyatakanTindakan
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-05-2017 — Putus : 13-04-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Bna
Tanggal 13 April 2017 — I. WIWIK DAHYANI Binti M ISA MALEM; II. JULIA HERAWATI Binti SUPARDI;
67 — 21
  • dipenuhi oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS)agar bisa mendapatkan kredit di Mandiri Mitra Usaha Kuala Simpang adalah:e SKCPNS (Asli) ;e SKPNS 100 % (Asli) ; Kartu Pegawai (Asli) ; Taspen (Asli) ;e Foto Copy KTP ;e Foto Copy KK ;e Pasphoto suami isteri ; Surat Rekomendasi dari atasan ;e SK Asli pangkat terakhir;e Photo Copy Buku Tabungan; Slip Gaji (rician gaji 3 bulan terakhir); Surat Kuasa Bendahara untuk memotong gaji; Perjanjian Kerja SamaBahwa pejabat pemutus kredit untuk PNS di setiap tingkatannya
Pengadilan PTUN SERANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 20-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 21-06-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 12/G/2017/PTUN-SRG
Tanggal 20 Juni 2017 — TUKIMIN, DKK MELAWAN: GUBERNUR BANTEN
123 — 84
  • Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serikatpekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikatburuh mempunyai fungsi :b. sebagai wakil pekerja/ouruh dalam lembaga kerja sama dibidangketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya;Halaman 7 dari 136 Halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUNSRGd. sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hakdan kepentingan anggotanya;5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 24-03-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 157 PK/PID.SUS/2009
Tanggal 24 Maret 2011 — ENDRO ARINTOKO, SH., MM. bin SOEKARDJONO
69 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini didasarkan padaUU Nomor: 14 tahun 1970, UU Nomor :14 tahun 1985 dan UUNomor: 5 tahun 2004 yang memberikan kewenangan kepadaMahkamahAgung untuk ~~ menguji secara materii hanya terhadapPeraturan Perundang undangan dibawah Undang undang.Mahkamah Agung dapat menyatakan tidak sah semua peraturanPerundang undangan yang bertentangan dengan peraturan yanglebih tinggi.Hak Uji materiil adalah wewenang untuk menguji PeraturanPerundang undangan yang tingkatannya lebih rendah dariundang undang mengenai
    sah tidaknya Peraturan Perundangundangan tersebut atau. bertentangan dengan PeraturanPerundang undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 07-02-2017 — Putus : 22-02-2017 — Upload : 19-12-2017
Putusan PN TERNATE Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte
Tanggal 22 Februari 2017 — Pemohon: H. AHMAD HIDAYAT MUS, SE Termohon: DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA MALUKU UTARA
240 — 79
  • karena haltersebut melanggar aturan;Bahwa menurut ahli Putusan MK Nomor 21/PUUXII/MK/2014 dapat berlakusurut karena penetapan seseorang menjadi tersangka merupakanprosedural justice;Bahwa pada asas Legalitas yang berlaku asas Retro Aktif/oerlaku surut,penyimpangan pada asas Legalitas adalah Pasal 1 ayat 2, yaitu yang palingmenguntungkan bagi tersangka/terdakwa pada tiap tingkatan pemeriksaan,sehingga putusan Mahkamah Konstitusi dipilin yang paling menguntungkanbagi tersangka/terdakwa pada tiap tingkatannya
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 23-02-2011 — Putus : 28-09-2011 — Upload : 04-12-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 146/PDT.G/2011/PN.JKT.TIM
Tanggal 28 September 2011 — PT. PERTAMINA (PERSERO) UNIT PENGELOLAAN V BALIKPAPAN VS PT. PRABU MUTU MULIA., Cs
88 — 13
  • Jkt.Tim, tanggal 7 Januari 2011.Bahwa Penetapan yang di keluarkan oleh Pengadilan, tidak dapat dibatalkan oleh Pengadilan yang mengeluarkan Penetapan itu sendiri,melainkan harus di batalkan oleh Pengadilan yang tingkatannya lebihtinggi dalam hal ini yang berhak membatalkan Penetapan PengadilanNegeri Jakarta Timur No. 01/2011 Eks Jo.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 06-08-2018 — Putus : 25-09-2018 — Upload : 01-10-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 294/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 25 September 2018 — PT. RENDI PERMATA RAYA, DK VS BUDIMAN LAOLI, DK
68 — 220
  • . : 475.1/ 28902/BPSU/IV/1983 tanggal 3Nopember 1983, dimana secara hakiki tingkatannya lebih kuatdan mendasar serta diakui oleh Negara dan Sertifikat HGUdimaksud dikeluarkan/diterbitkan dan disahkan oleh LembagaPemerintahan yakni Kantor Badan Pertanahan NasionalKabupaten Mandailing Natal ;Bahwa dengan demikian sangat jelas Majelis Hakim padatingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya tidak teliti dantidak cermat dalam memeriksa alatalat bukti dalam perkara aquo ,;Bahwa dari halhal tersebut diatas
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 10-03-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 159/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
342 — 166
  • Bahwa sebagai Anggota Fraksi Perjuangan di DPRD KabupatenSamosir, Penggugat adalah petugas partai yang harus tunduk dan patuhterhadap aturan dan perintah Partai, sebagaimana diatur dalam ketentuanPasal 20 ayat (2) Anggaran Dasar PDI Perjuangan yang berbunyi: SetiapAnggota Partai yang terpilin dan duduk dalam jabatan politik dan jabatanpublik adalah petugas partai yang harus tunduk dan patuh terhadap aturandan perintah Partai sesuai tingkatannya;6.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 30-07-2011 — Putus : 21-10-2013 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 78/G/2013/PHI/PN.BDG
Tanggal 21 Oktober 2013 — DELIMA MP PANGGABEAN .SP; LAWAN ; PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT II;
59 — 20
  • Goodyear Indonesia Tbk tersebut sejakTahun 1989 sampai dengan sekarang ;Tadi saksi menyatakan bekerja di bagian PGL, PGL itu tingkatannya diProduksi apa ?e Dimana dibagai saksi yaitu proses dari bahan mentah jadi ban dansudah jadi ban ( Sudah siap pakai ) ;Apa yang Saksi rasakan saat ini yang berkaitan dengan produksi ?
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-07-2014 — Putus : 27-11-2014 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 60/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg.
Tanggal 27 Nopember 2014 — ADANG SUNENDAR, SH.
67 — 20
  • Menerima saksi pasangan calon yang memiliki surat mandate dari timkampanye sesuai dengan tingkatannya yang ingin menghadiri penghitungansuara.j. Membuat Berita Acara Penghitungan Suara serta membuat sertifikatpenghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi pesertaPemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang hadir sesuaipasangan calon, panwaslu kecamatan dan KPU Kabupaten.= 107=k.
    penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayahkerjanya.Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksudpada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta PemilihanUmum.Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f.Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf fkepada seluruh saksi yang hadir peserta Pemilu Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah.Menerima saksi pasangan calon yang memiliki surat mandate dari timkampanye sesuai dengan tingkatannya
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-09-2016 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 27-11-2017
Putusan PN SINGARAJA Nomor 453 / Pdt.G / 2016 / PN.Sgr.
Tanggal 10 Agustus 2017 — PENGGUGAT - I GEDE NGURAH WIDARTA TERGUGAT - JRO NGENTEG - WAYAN WIDI - NENGAH MERDANA
134 — 65
  • Hak milik (property rights) merupakan suatu hak yang mempunyaihubungan kepemilikan yang tertinggi tingkatannya dibandingkan denganhakhak lainnya. Hubungan tanah dengan pemiliknya menimbulkan hak dankewajiban maupun wewenang atas tanah yang dihaki, Hak milik atas tanahmelekat pada pemiliknya selama mereka tidak melepaskan haknya(peralinan hak).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 01-09-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 08-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58 P/HUM/2020
Tanggal 15 Desember 2020 — PT. KRAKATAU POSCO vs PRESIDEN RI;
409 — 264 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kepatutan pembebasan BMAD di Kawasan Bebas,mengingat pembebasan tersebut faktanya (i) dilakukan hanyaberdasarkan ketentuan yang diatur dalam Penjelasan suatu PeraturanPemerintah, in casu Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012,sedangkan pengaturan materi undangundang hanya melalui suatuketentuan penjelasan nyatanyata melanggar UndangUndang PPPU(mohon lihat penjelasan dalam Bagian C.6 Permohonan a quo); (ii)dilakukan hanya berdasarkan ketentuan yang melanggar PeraturanPerundangUndangan yang lebih tinggi tingkatannya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-09-2015 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 73 K/PID.SUS/2015
Tanggal 21 September 2015 — AMIR USMAN alias AMIR
62 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 73 K/PID.SUS/2015peradilan di hampir semua lingkungan peradilan di berbagai tingkatannya,dengan melibatkan hampir semua pihak yang terkait dengan dunia peradilan :a. Eksekutif ;b. Legislatif ;c.