Permintaan tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi tanpa alasan yang jelas;Bahwa pada tanggal 14 Januari 2013 Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi memutuskan untuk menonaktifkan Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi sebagai direksi dan meminta komisaris perusahaan untukmengadakan RUPS pada tanggal 8 Februari 2013 dengan agenda untukmeminta pertanggungjawaban Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensisebagai direksi dan meminta Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Akan tetapi pada hari RUPS tersebut dilaksanakan,Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak hadir dan hanyamengirimkan kuasa hukumnya;.Bahwa sampai saat ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidakpernah melakukan pertanggungjawaban maupun mengembalikan dokumendokumen perusahaan serta sertifikatsertifikat tanah perusahaan tersebut;Bahwa perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yangHalaman 7 dari 17 hal. Put.

Kasasi selaku Direktur dapat danberhak atas gaji dan tunjangan hanya saja yang mana mengenai jumlahnyaberapa, baru ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ataudilimpahkan kepada komisaris;Bahwa selama menjabat menjadi Direktur di PT Maluku Divers (TermohonKasasi) Pemohon Kasasi tidak pernah diberikan gaji dan tunjangan yang menjadihaknya sehingga Pemohon Kasasi mengajukan gugatan a quo, dengan dasarPerbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi;Bahwa dikarenakan tidak pernah ada RUPS

perobulan Endah Nur Fitrie Wahyuningsih (in casu:Pemohon Kasasi) selaku Direktur pada Termohon Kasasi tertanggal 19Agustus 2009 yang dibuat dan ditandatangani di Denpasar oleh IndahNugraheni selaku Komisaris Termohon Kasasi yang ditandai dengan bukti P22, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya oleh Majelis HakimPengadilan Negeri Ambon dalam persidangan;Bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum Judex Facti yang hanyaberdasarkan kepada karena tidak pernah diadakannya Rapat UmumPemegang Saham (RUPS

(empat puluh duaribu enam ratus tujuh puluh delapandollar Singapore) adalah petitum tidak dapat dulakukan eksekusi ;Bahwa mengenai jual beli saham didalam perseroan telah diaturmekanismenya seharusnya terlebih dahulu dilakukan mekanisme memakai UUPERSEROAN yang berlaku, melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),Bahwa apabila memang Penggugat terikat langsung membeli saham padaTergugat tentunya Penggugat melakukan Permintaan Rapat Umum PemegangSaham pada Tergugat dengan tujuan membagi hasii deviden

Bahwa oleh karena belumdi lakukan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) maka Gugatan Penggugat tidak tepat karena belum adasesuatu perbuatan Wanprestasi, tentunya Gugatan seperti ini adalah gugatanyang tidak jelas atau kabur ;DALAM POKOK PERKARA1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalildalil Gugatan penggugatseluruhnya terkecuali halhal yang secara tegas di akui oleh Tergugat padaJawaban ini;11.

Smiling HillInvestement bukan anak perusahaan dari Smiling Hill Holding Limited, Majelisberpendapat hal tersebut baru dapat diketahui setelah adanya pembuktian ;Menimbang, bahwa demikian juga halnya dengan eksepsi tergugatyang menyatakan dengan belum adanya RUPS untuk membagi deviden danmenjual saham, maka gugatan penggugat tidak tepat karena belum ada16sesuatu perbuatan wanprestasi, Majeiis berpendapat, hal tersebut juga sudahmasuk pokok perkara dan harus dibuktikan lebih lanjut ;Menimbang, bahwa

danperhitungannya ;Menimbang, bahwa dengan penggugat tidak dapat mengajukan buktipendukung lainnya berkaitan dengan pemberian deviden dan pembeliankembali saham milik Penggugat tersebut, maka Majelis berpendapat terhadapPetitum keempat agar menghukum Terggat untuk untuk melakukanpembayaran atas deviden kepada penggugat secara tunai dan seketika,haruslah ditolak ;Menimbang, bahwa kemudian mengenai pembelian saham milikpenggugat meskipun dibantah oleh tergugat dengan menyatakan dikarenakanbelum dilaksanakannya RUPS

Pengangkatan Penggugat sebagai Direksi dilakukan oleh RUPS, hal inididasarkan pada ketentuan Pasal 94 ayat (1) UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UndangUndang PI") yangmengatakan:"... anggota Direksi diangkat oleh RUPS... "3.

UndangUndang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal(UndangUndangPSM), dan bukan diatur dalam UndangUndangmengenai Ketenagakerjaan (UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003)".Selanjutnya, pengangkatan dan pemberhentian Direksi (anggota Direksi)dan Komisaris oleh RUPS adalah (murni) hubungan keperdataan yangdiatur dalam Hukum Perdata, dan bukanlah hubungan kerja yang diaturdalam UndangUndang Ketenagakerjaan, sehingga Direktur bukan pekerjasebagaimana dinyatakan dalam halaman 1 butir 1 surat yang dikeluarkanoleh

Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi NomorB.628eg/HK/2003 tertanggal 19 Agustus 2003 yang menyatakan"...Dengan kata lain pengangkatan dan pemberhentian Direksi (anggotaDireksi) dan Komisaris oleh RUPS adalah (murni) hubungan keperdataanyang diatur dalam Hukum Perdata, dan bukanlah hubungan kerja yangdiatur dalam UndangUndang Ketenagakerjaan.

BPRBumi Asih diangkat berdasarkan RUPS sebagaimana tertuangdalam Akta Nomor 8 tanggal 18 Juni 2007 (Bukti Tl) dandiperpanjang untuk jabatan yang sama berdasarkan RUPSAkta Nomor 21 tanggal 21 Mei 2010 (Bukti T2). Kemudianberdasarkan RUPS Akte Nomor 25 April 2011 diberhentikandari jabatan Direktur Perseroan (vide Bukti T4);2.

.> Untuk menguatkan pernyataan tersebut telah ditindak lanjuti denganRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) pada tanggal2 September 1996 yang dipimpin sendiri oleh pelapor BUDIKUNTORO yang masih berstatus selaku Direktur Utama PT.SORENTO NUSANTARA. yang hasilnya dituangkan dalam BeritaAcara RUPS yang berisi antara lain sbb :a.

KUNTORO sendirilah yang memimpin RUPS LB tersebutdengan hasil rapat antara lain : Dasar sahnya kepemimpinan pelapor BUDI KUNTORO dalamRUPS LB tersebut telah sesuai dengan pasal 14 ayat 1anggaran dasar perseroan ...dst... adalah sah dan dapatmengambil keputusan yang mengikat para pemilik sahammeskipun tidak diadakan panggilan melalui surat kabar harian"Dengan demikian seluruh hasil RUPS LB yang dipimpin olehpelapor BUDI KUNTORO mengikat para pemilik saham.

mengikat perseroan ini, sehingga merubahsusunan pemilik saham menjadi sebagai berikut : PUNCAK INDRA sebanyak 35 lembar saham biasadan 465 lembar saham istimewa ; ARIFIN sebanyak 30 lembar saham dan 470 lembarsaham istimewa ; TOHIR sebanyak 35 lembar saham biasa dan 465lembar saham istimewa ;Selanjutnya RUPS LB tgl. 291996 juga memberikan kuasakepada tersangka PUNCAK INDRA untuk menuangkan BARUPS LB tgl 291996 ke dalam Akta Notaris No. 38sehingga segala sesuatu yang diputuskan dalam RUPS LBtgl. 291996

RUPS LB tanggal 291996.

tanggal 27 april 2000 tentangpenyerahan kepemilikan 375 saham milik Budi Kuntoro kepada para tersangkaselaku pesero yang akan melanjutkan perseroan, Diberitanda Bukti T.IIL1415.Foto copy dari Foto copy Keputusan Rapat PT.Sorento Nusantaramengesahkan isi RUPS LB tanggal 27 April 2000, Diberi tanda Bukti T.Ill.1516.Foto copy dari Foto copy Surat Mentri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RINo.

Tanjung Jabung Power Nomor : 006/TJP KU/IV/2007., tanggal 07Mei 2007 perihal RUPS Tahunan ;Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Direktur Utama PT. TanjungJabung Power No. 031/BUMD JBS/XI/2007., tanggal 12 November2007 perihal Setoran Kontribusi Saham PLTG ;Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Direktur Utama PT. TanjungHal. 24 dari 55 hal. Put.

Tanjung Jabung Power Nomor : 006/BUMD JBS/I/2008., tanggal01 Januari 2008 perihal Realisasi RUPS, Laporan Keuangan, RencanaKerja dan Rencana Income & Cost Tahun 2008 ;Notulen Rapat Badan Pengawas dan Direksi BUMD Jabung Barat SaktiHolding Company tanggal 04 Januari perihal Sikap BUMD JabungBarat Sakti dalam RUPS tahun 2007 ;Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Bupati Tanjung Jabung BaratNo. 027/BUMD JBS/IV/2008., tanggal 07 April 2008 perihal AuditBPKP;Nota Dinas BUMD Jabung Barat Sakti kepada Bupati

Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Tanjung JabungPower tanggal 16 Maret 2008 ;84. Akta Notaris Nomor : 143 tanggal 16 Agustus 2008 tentang BeritaAcara Pemegang Saham Luar Biasa PT. Tanjung jabung Power ;85. Akta Notaris Nomor : 132 tanggal 20 November 2008 tentangAddendum Jual Beli Saham;Dikembalikan kepada Drs. H.

., tanggal01 Januari 2008 perihal Realisasi RUPS, Laporan Keuangan, RencanaKerja dan Rencana Income & Cost Tahun 2008 ;Hal. 31 dari 55 hal. Put.

., tanggal01 Januari 2008 perihal Realisasi RUPS, Laporan Keuangan, RencanaKerja dan Rencana Income & Cost Tahun 2008 ;Notulen Rapat Badan Pengawas dan Direksi BUMD Jabung Barat SaktiHolding Company tanggal 04 Januari perihal Sikap BUMD JabungBarat Sakti dalam RUPS tahun 2007 ;Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Bupati Tanjung Jabung BaratNo. 027/BUMD JBS/IV/2008., tanggal 07 April 2008 perihal AuditBPKP;Nota Dinas BUMD Jabung Barat Sakti kepada Bupati Tanjung JabungBarat Nomor : 045/BUMD JBS/IX

Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT.RICKIM MAS JAYA, dengan agenda :a. Penyesuaian anggaran dasar PT.RICKIM MAS JAYA;b. Perubahan atau pemilihan susunan Pengurus Perseroan sesuai/berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 7. Menetapkan bahwa sepenuhnya biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini sepenuhnya ditanggung oleh Para Tergugat;

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.RICKIM MAS JAYAdengan agenda :1. Menyetujui pengalihan hak atas seluruh saham milik pihakpertama (Tergugat I) dan Edwin Soesilo Adiasa Tergguat Il dalamPT.RMJ kepada pihak kedua (Penggugat) dan/atau pihak lainnyayang ditunjuk oleh pihak kedua, dan ;2.

Bahwa setelah dibuat Perjanjian Perdamaian, Penggugat tidak dapatmengadakan langsung RUPS untuk Pengembalian sahamsaham yangdiambil oleh Tergugat dan Tergugat Il, sesuai dengan Akte PerjanjianPerdamaian Nomor 105 tersebut, dikarenakan Tergugat dan Tergugatll tidak mau melaksanakannya secara bersamasama denganPenggugat;11.

Bahwa Penggugat telah beberapa kali datang kerumah Tergugat , akantetapi tidak pernah ditanggapi, bahkan tidak dibukakan pintu olehTergugat , dimana hal tersebut Tergugat dan Tergugat Il telahmelakukan wanprestasi dengan tidak melaksanakan RUPS bersamadengan Penggugat;12.

dengan Tergugatsampai dengan pembuatan Akta Jual Beli (AJB) serta menunggu PihakTergugat juga akan menyelesaikan dahulu Pencabutan Izin Gudang Berikatpaling lama tanggal 31 Desember 2013;Bahwa pada Pasal 5 ayat (5) PPJB tanggal 11 Desember 2013 dinyatakanbahwa pihak Tergugat WAJIB membuatkan notulen RUPS atas persetujuanjual beli dan menunjukkan notulen RUPS ASLI tersebut kepada pihakNotaris sampai pembuatan Akta Jual Beli (AJB), namun hal tersebut belumdilakukan oleh Tergugat kepada Notaris maupun

Pihak Pertama wajib membuat notulen RUPS atas persetujuan jual belidan menunjukkan notulen RUPS asli tersebut kepada Pihak Notarissampai pembuatan Akta Jual Beli (AJB).6. Pihak Kedua berhak melakukan renovasi atas gedung Pihak Pertamakecuali gudang apabila telah membayar Tahap Kedua sebesar Rp.1.800.000.000, (satu milyar delapan ratus juta rupiah) kepada PihakPertama.7. Pihak Pertama menjamin bahwa menyelesaikan Pencabutan IzinGudang Berikat sampai paling lambat tanggal 31 Desember 2013.8.

Pihak yang diatur dalam butir 5 yang menentukan bahwa :"Pihak Pertama wajib membuatkan Notulen RUPS atas persetujuan jualbeli dan menunjukkan Notulen RUPS asli tersebut kepada PihakNotaris sampai pembuatan Akta Jual Beli (AJB)".Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 butir 5 tersebut maka pada hariRabu tanggal 11 Desember 2013 Pukul 10.00 WIB bertempat di KantorPerseroan di Bekasi, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa dari Perseroan Terbatas PT.

Biaya mekanisme pelaksanaan RUPS dan PengirimanhasilRUPS atas nama PT. MTEK International Indonesia di JI. IndustriSelatan Blok NN3CD kepada MTl Korea dan MTI Hongkonguntuk dibahas dan dikaji kKemudian kembali lagi kepada MTIIndonesia yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 50.000.000.,.iv.

Pihak Pertama wajib membuat notulen RUPS atas persetujuan jualbeli dan menunjukkan notulen RUPS asli tersebut kepada PihakNotaris sampai pembuatan Akta Jual Beli (AJB).6). Pihak Kedua berhak melakukan renovasi atas gedung Pihak Pertamakecuali gudang apabila telah membayar Tahap Kedua sebesar Rp.1.800.000.000, (satu milyar delapan ratus juta rupiah) kepada PihakPertama.7).

Langgeng Bahagia ;
3. Menetapkan Bentuk RUPS, Mata Acara, Kuorum dan Ketua Rapat RUPS LB PT.

Langgeng Bahagia dengan agenda sebagai berikut :
Bentuk RUPS : RUPS-LB ;
Mata Acara :
- PERUBAHAN MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PERSEROAN meliputi :
a) Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 yaitu Penambahan/Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 dalam rangka melakukan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) 2020 (dua ribu dua puluh), Maka

Perseroan tidak dapatmelakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untukmembereskan semuaurusan Perseroan dalam rangka likuidasi.(3) Dalam hal pembubaran terjadiberdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yangditetapkandalam anggaran dasar telah berakhir atau) dengan dicabutnyakepailitanberdasarkan keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidakmenunjuk likuidator, Direksibertindak selaku likuidator.(4) Dalam halpembubaran Perseroan' terjadi dengan dicabutnya kepailitansebagaimanadimaksud pada

Melakukan RUPS tentang pertanggungjawaban proses likuidasiyang sudah dilakukan (Pasal 152 ayat (1) UU 40/2007).

Dalam hal likuidator tidakditentukan oleh RUPS, Direksi yang akan bertindak selakulikuidator.Berdasarkan alasanalasan Tergugat pada butir 3 (tiga) tersebut,maka berdasarkan hukum dalil gugatan Penggugat pada halaman 4butir 6 dan 7 dikesampingkan, karena dalil Penggugat tersebut tidakberdasar, dan bahkan mengadaada;4.

ATS telah diperiksa olehInspektorat dan diminta) menangguhkan kegiatanpembangunan.Bahwa Kemudian tanggal 25 Mai 2011 bertempat diGubernuran dilaksanakan RUPS PT. ATS Tahun BukuHalaman 19 dari 56 Putusan Nomor 124/Padt/2018/PT PDG.2009 & 2010 serta RUPS LB berakhir Masa JabatanDireksi PT. ATS. RUPS Laporan Keuangan tahun 2009 &2010 tidak di Audit, dan pada Laporan tersebut tidak adadibukukan laporan pembangunan hotel PT.

Bahwa pada dasarnya, dalam hal pembubaran perseroanberdasarkan keputusan RUPS, likuidator ditentukan oleh RUPSbukan berdasarkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksudSurat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 5005072017tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur No. 500885.12016 Tentang Pembentukan Tim Likuidasu Perseroan Terbatas (PT)Andalas Tuah Sakat0.

Duta Manuntung yang disampaikan dalam RUPS tertanggal 26 April 2019, mengenai pelaksanaan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2017;

Zainal Muttaqin kepada Rachman Ainul Muttaqin untuk menghadiri RUPS Tahunan tahun 2017, yang diselenggarakan pada tanggal 11 April 2018 Pukul 14.05 Wita;

Duta Manuntung yang disampaikan dalam RUPS tertanggal 13 Maret 2020 mengenai pelaksanaan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2018;

Zainal Muttaqin kepada Rachman Ainul Muttaqin untuk menghadiri RUPS Tahunan tahun 2018, yang diselenggarakan pada tanggal 26 April 2019 Pukul 09.35 Wita;

Duta Manuntung yang disampaikan dalam RUPS tertanggal 8 April 2021, mengenai pelaksanaan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2019;

hukum yangmenjalankan suatu perusahaan milik sendiri ;b orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secaraberdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya ;Cc orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang beradadi Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana di maksud dalamhuruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia ;4 Bahwa berdasarkan pasal 94 ayat jo pasal 92 ayat 1 dan 2 UndangUndang Perseroan Terbatas menyebutkan Direksi diangkat oleh RapatUmum Pemegang Saham (RUPS

Oleh karena itu berdasarkan pasal 1angka 5 Undang Undang ketenagakerjaan dan ketentuan dalamUndangundang Perseroan Terbatas yang telah dijelaskan diatas jelasbahwaDireksi/Direktur merupakan Pengusaha karena diamenjalan kan perusahaan baik miliknya sendiri maupun bukanmiliknya sendiri.5 Bahwa berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undangundang Perseroan Terbatashak yang dimiliki oleh Direksi PT adalah hak atas Gaji danTunjangan yang besarnya ditetapkan oleh keputusan RUPS,sementara hak yang dimiliki oleh pekerja

Dari penjelasan tersebut nampak bahwaPekerja mendapat upah karena menjalankan perintah kerja yangHal 9 dari 30 hal PUT No 32/Pdt.SusPHI/2014/PN Tpg10biasanya diatur dalam perjanjian kerja, sedangkan Direksi / Direkturmendapatkan gaji karena menjalankan pengurusan PT berdasarkankeputusan RUPS, sehingga seorang Direkturapabila adaperselisihan/sengketa mengenai Keputusan RUPS mengenai Gaji dan Hak keperdataan lainnya maka penyelesaiannya adalah di Pengadilan Negeri bukan di Pengadilan Hubungan Industrialce

Api Indionesia ada menadakan Rapat RUPS (Rapat UmumPemegang Saham) yakni bulan Desember 2012 ;Bahwa meja kerja Penggugat membaur dengan Saksi dan karyawanlainnya ;Bahwa meja kerja Mr. Khu adalah diruangan produksi karena beliaubertugas untuk memonitoring produksi, sedangkan keuangan danadminstrasi Penggugat yang menghendel karena Mr.

Romudah dalam keterangannyasewaktu menjadi Saksi adalah Staff yang pekerjaannya membantuPenggugat yaitu Staff yang mengurusi personalia, keuangan dan humas;sedangkan jika Direktur tata cara pemberhentian dan pengangkatan adalahmelalui RUPS ;Berdasarkan faktafakta hukum yang diajukan dan halhal diatas maka MajelisHakim menyimpulkan bahwa Penggugat adalah pekerja yang secara de facto(kenyataan) mendapatkan imbalan atas pekerjaannya, dan atas pelanggaran yangdilakukan tidak belum memenuhi pasal 161

RUPS dalam mata acara lainlain tidak berhak mengambilkeputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakilidalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat.Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujuidengan suara bulat;Bahwa RUPS merupakan organ tertinggi dalam PT yang diberikankewenangan yang tidak diberikan kepada organ lain, dalam hal ini BODdan BOC.

RUPS merupakan sebuah forum pertemuan pemegangsaham yang berfungsi mengambil keputusankeputusan yangdipersyaratkan melalui RUPS, sebagai contoh perubahan anggarandasar, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan dariperseroan.

Dalam hal Pengambilalihan yang dilakukan oleh badanhukum berbentuk Perseroan, Direksi sebelum melakukan perbuatanhukum pengambilalihan harus berdasarkan keputusan RUPS yangmemenuhi kKuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratanpengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89UUPT yaitu paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruhsaham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dankeputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat)bagian dari

Selainkewajiban tersebut, terdapat kewajibankewajiban yang spesifik terkaitpemanggilan RUPS jika Direksi tidak melakukan pemanggilan,Halaman 89 dari 157 Putusan Nomor 141/Pid.B/LH/2020/PN Sdwmeskipun RUPS dengan pemanggilan oleh komisaris memiliki mataacara yang lebih terbatas daripada RUPS dengan pemanggilan olehdireksi.

Namun, jika pengalihan tersebutharus melalui perubahan anggaran dasr dan dimintakan persetujuanmenteri, maka pengajua izin tersebut haruslah dilakukan sebelumpengalihan dapat dinyatakan efektif;Bahwa RUPS yang merupakan organ tertinggi dari perseroan terdiri dariRUPS tahunan dan RUPS lainnya. Dalam penjelasan Pasal 78 ayat (1)UUPT RUPS lainnya yang dimaksud adalah Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB).

tersedia di kantorperseroan (Tergugat IV) mulai hari dilakukan pemanggilan RUPSsampai dengan hari RUPS diadakan vide Bukti Pl 1.

TermohonKasasi (PT Dwimajaya Utama) TIDAK MEMERLUKANPERSETUJUAN PARA PEMEGANG SAHAM DI DALAM RUPS ;.

SEDANGKAN : PEMBUKTIAN terhadap proses pengalihan saham sebanyak 2.465lembar saham milik Termohon Kasasi yang menjadi penyertaanmodal di Pemohon Kasasi IV (PT Dwima Mandiri Jayatama) adalah :e Apakah pengalihan saham sebanyak 2.465 lembar saham milikTermohon Kasasi yang menjadi penyertaan modal di PemohonKasasi IV (PT Dwima Mandiri Jayatama) dari Termohon Kasasi (PTDwimajaya Utama) kepada Pemohon Kasasi Ill (PT Tiga LimaEmat Mandiri) telah mendapat persetujuaan RUPS PT DwimaMandiri Jayatama ?

Menurut UndangUndang Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995,tidak ada kewajiban bagi direksi yang melakukan self dealinguntuk meminta persetujuan pihak direksi atau pemegang sahamyang independen (yang tidak mempunyai benturan kepentingan)bahkan tidak ada kewajiban untuk meminta persetujuan RUPS ;(Dalam perkara a quo, tidak perlu persetuju~an RUPS karenapengalihan asset masih dalam batas kewenangan PemohonKasasi selaku Direksi ex Pasal 88 UndangUndang PerseroanTerbatas No. 1 Tahun 1995) ;4.

,padahal pergantian Pimpinan RUPS mempunyai dasar hukum dalamAnggaran Dasar Perseroan Pemohon Kasasi IV ;Hal. 77 dari 83 hal.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dan berhak untuk meminta penetapan untuk penyelenggaraan RUPS PT Texmaco Perkasa Engineering Tbk;
3. Memberikan ijin untuk melakukan pemanggilan dan menyelenggarakan RUPS Tahunan PT Texmaco Perkasa Engineering Tbk, dengan agenda sebagai berikut:
   1. Dispensasi atas keterlambatan penyelenggaraan Rapat

Nusa Bara dengan PT Anugrah Bumindo Resources.Bahwa pada saat menandatangani perjanjian, sebagaimana klausuldalam perjanjian, para terdakwa sepakat untuk menyerahkan aktapenjamin saham dengan kuasa atas 10.500 lembar saham yangmerupakan 70 % (tujuh puluh persen) lembar saham perusahaan darikeseluruhan saham perusahaan hingga selesai semua proses jual bellisaham, dan akan menyerahkan akta notulen Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) yang menyatakan bahwa menyetujui penjualan sahamperusahaan milik pemegang

AnugrahBumindo Resources, termasuk tapi tidak terbatas pada untukmelakukan negosiasi, konsultasi, dan mengikatkan diri dengankonsultan perorangan dan atau perusahaan jasa pertambangan,melakukan pembayaran, pengurusan jjinijin lingkungan, kehutanan,dan peningkatan IUP operasi produksi, dan halhal lain yang dianggapperlu untuk dan atas nama perusahaan, kemudian sebagaimanadalam klausul perjanjian, setelah ditandatangani perjanjian maka PT.Anugrah Bumindo Resources dengan kuasa RUPS perusahaan akanmewakili

Adapun Berdasarkan hasil RUPS PT. KPB yangterakhir sebagaimana dalam Akta No. 1 tertanggal 16 Desember 2017yang dibuat dihadapan Notaris Barito Dwi Martono, S.H, M.Kn, yang telahmemperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan DataPerseroan PT. KPB No.: AHUAH.01.030016712 tanggal 15 Januari 2018dan sesuai dengan Surat Kementerian ESDM No. 10067/30/MEM.B/2017Perihal Persetujuan Perubahan Direksi dan Komisaris PT.

KPB telah mengadakan RUPS denganagenda perubahan pengurus Direksi dan Dewan Komisaris yangkemudian terbitlah SuratSurat Keputusan Tergugat tersebut ;29.Oleh karena itu terbitnya SuratSurat Keputusan Tergugat terjadi karenaadanya kesalahan atau cacat prosedur, dimana terdapat isi permohonanperubahan Data Perseroan PT. KPB yang tidak sesuai dengan fakta yangada.

Keputusan RUPS untuk pengurangan modal Perseroanadalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratanketentuan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahananggaran dasar sesuai ketentuan dalam UndangUndang inidan/atau anggaran dasar ;(2). Direksi wajib memberitahukan keputusan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) kepada semua kreditor denganmengumumkan dalam 1 (satu) atau lebih Surat Kabar dalamJangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggalkeputusan RUPS.

Bukan Nomor Surat PemberitahuanNOTARIS TERAKHIRNotaric torakhir merupakan Nama Notaris terakhir yang membuat permohonan torakhirPe ersetPendirian, Persetujuan Perubahan Anggaranmaupun Pemberital Perubahan D: NAMA JABALAN PTMASYARAKATPEMERINTAHKOMISARISNEGARA REPUBLIK INDONESIAPersyaratan Utamaee acara rapat / Notulen Rapat keputusan diluar RUPS (circular resolution)UPS Zi. Akta Notaris dalam bahasa Indonesia =) fi. Tanggel RUPS / Deri apat / Notulen Rapat1 fv.

akan mengeceksemua, dia akan mengecek siapa yang berhak untuk datang di RUPS inikarena itu Sangat menentukan, yang datang itu adalah orang yang berhakkarena itu akan berkaitan dengan hak suara berkaitan dengan suara, siapatahu nanti keputusan RUPS itu tidak bisa dicapai dengan musyawarahmufakat, dan harus dengan diizinkan oleh undangundang PT denganmekanisme voting, begitu dilakukan voting yang berhak untuk ikut votingyang punya hak suara, ini tegas harus ditentukan, kalau seperti ini dimintatolong

dilaksanakan oleh Tergugat tanggal 12Januari 2016 sebagaimana tertuang dalam akta Notaris Yualita Widyadhari,Sarjana Hukum No. 31 tertanggal 12 Januari 2016 tentang PernyataanKeputusan Rapat Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo telahdiberhentikan dengan hormat sebagai Direktur Usaha dan DirekturAdministrasi dan Keuangan Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindoterhitung sejak tanggal 12 Januari 2016 dan diberikan hakhaknyasesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku ;Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

) merupakan organ tertinggidalam Perseroan Terbatas yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat ( 4) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas yang menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham, yangselanjutnya disebut RUPS, adalah organ perseroan yang mempunyalwewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalambatas yang ditentukan dalam UndangUndang ini dan/atau anggaran dasar ;Bahwa ketentuan yang berlaku atas hakhak Para Penggugat sesuai periodejabatan yang

Tindakan Tergugat yang tidak segeramelaksanakan keputusan RUPS LB menunjukkan ketidakprofesionalitas dan merupakan kesalahan fatal dimana rentangwaktu keputusan RUPS LB dengan pelaksanaan pembayaran yangsangat lama yaitu sejak Januari 2016 sampai dengan September2016. Kesalahan Tergugat telah mengakibatkan kerugian materiil danimateriil terhadap Para Penggugat karena pembayaran hakhak yangdibayarkan Penggugat menjadi berkurang.

Jakarta Tourisindo, masing masing untuk 1 (Satu) periode masaJabatan terhitung sejak tanggal 9 Februari 2011 sampai dengan tanggal 8Februari 2015, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS LB) tertanggal 8 Februari 2011 sesuai dengan Akta No.14tertanggal 14 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris YualitaWidyadhari SH., dan Para Penggugat telah diberhentikan dengan hormatberdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS LB) Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo tanggal

Bahwa dalil Para Penggugat pada point 4 (empat) gugatannyamenyatakan " Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organtertinggi dalam Perseroan Terbatas yang ditegaskan dalam pasal 1 ayat(4) Undang Undang Repoblik Indonesia No.40 tahun 2007", sehinggaseharusnya Para Penggugat mengajukan Gugatannya terhadap seluruhPemegang Saham yang pada Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo;5.

CASTAWAY LIFE tertanggal 2 Oktober 2014;

Castaway Life tertanggal 13 Oktober 2014;

Bahwa Penggugat kemudian menyetujui untuk membeli sebagian asset PT.SIMOPLAS (Dalam Pailit) yang telah dijaminkan kepada Bank DBSINDONESIA dimana proses peralihan hak atas Objek Jual Beli atau ObjekSengketa tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni adanya 2(dua) kali Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. SIMOPLAS (DalamPailit) yang masingmasing RUPS beragendakan Rapat pembahasan dankeputusan mengenai penjualan asset PT.

SIMOPLAS (Dalam Paillit)sebagaimana dimaksud dalam : risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. SIMONGAN PLASTIKFACTORY tanggal 10 Nopember 2016, dan tertuang dalam Akta No. 177tanggal 30 Desember 2016 dibuat oleh dan dihadapan Prof. Dr. LilianaTedjosaputro, SH. MH. MM, Notaris di Semarang perihal PernyataanKeputusan Rapat pelepasan asset perseroan; dan risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

MM, Notaris di Semarang, perihal Pernyataan Keputusan Rapatpelepasan asset perSer0an 222 nn nnn nn nnn nnn nn nnn nn nenBahwa hasil RUPS tersebut telah disetujui oleh seluruh pemegang saham PT.SIMOPLAS (Dalam Pailit), termasuk Tergugat, untuk menjual sebagian assetPT.

SIMOPLASmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yangdiaktakan di Notaris Lillana,SH, sebagaimana termuat dalam Akta No.177 tanggal 30 Desember 2016, untuk membahas pelepasansebagian HGB No.41/Randugarut kepada PENGGUGAT ;. Pada tanggal31 Desember 2016, PENGGUGAT sebagai pembellidan PT.

TAN TIK KHOEN, memaksa menyelenggarakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) yang termuat dalam Akta No. 101 tanggal30 Maret 2017 Notaris Liliana, SH, perihal pelepasan sebagian HGB.41/Randugarut kepada PENGGUGAT .. Pada tanggal 19 April 2017, TURUT TERGUGAT menyelenggarakanMediasi untuk mencari solusi terhadap permasalahan PT.SIMOPLAS, yang dihadiri oleh : Winoto Basuki : Direktur PT. SIMOPLAS:; Robertnanto Gunadi : Direktur PT.

Konvensi:Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukanperbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk mengembalikan SahamPenggugat pada Perseroan Tergugat sebanyak 5% (lima persen) atausebesar 10 (Sepuluh) Saham kepada Penggugat yang seharusnya menjadihak Penggugat, melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS

/Pdt/2013Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan bahwa Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill telahmelakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk mengembalikan SahamPenggugat pada Perseroan Tergugat sebanyak 5% (lima persen) atausebesar 10 (sepuluh) Saham kepada Penggugat yang seharusnyamenjadi hak Penggugat, melalui mekanisme Rapat Umum PemegangSaham (RUPS

Dekormas Mulia Industries telahmengadakan RUPS untuk persetujuan terhadap penjualan saham PT.Dekormas Mulia Industries atas nama Turut Terbanding /Turut Tergugat kepada Terbanding/Penggugat;ili. Bukti T1J2.T38 yang sama dengan Bukti TT13 Tentang Akta jual bellisaham Nomor 9 tanggal 4 Agustus 2006 yaitu pembelian sahamPT.Dekormas Mulia Industries atas nama Turut Terbanding /TurutTergugat kepada Terbanding/Penggugat;iv.

Putusan Nomor 2855 K/Pdt/2013menjadi hak Penggugat, melalui mekanisme Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) dalam jangka 7 (tujuh) hari setelan putusan perkara inimempunyai kekuatan hukum tetap (/Inkracht Van gewijsde) dan RisalahRapat tersebut di buat dalam akta Notaris atau menghukum Tergugat danTergugat Il mengganti kerugian Materiil kepada Penggugat sebesarRp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dalam jangka waktu 7(tujuh) hari setelah putusan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum

Dekormas Mulia Industriesmelakukan RUPS dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat yangdibuat dihadapan Notaris Rohana Friesra, S.H., yang intinyamemutuskan "memberhentikan Termohon Kasasi (Penggugat)sebagai komisaris Utama dan Pemohon Kasasi II (Tergugat II)sebagai Komisaris". Dan berdasarkan RUPS tersebut kemudianTurut Termohon Kasasi menguasai Pabrik PT. Dekormas MuliaIndustries, yang saat itu sebenarnya Turut Termohon Kasasi telah diberhentikan sebagai pengurus PT.