tindak pidana yang dilakukan ParaTerdakwa memang haruslah dijatuhi hukuman yang sesual dengan tujuanpemidanaan itu sendiri yaitu bukan sematamata merupakan pembalasan/represifmelainkan sebagai usaha preventif dan atau lebih tegas lagi bersifat edukatif,konstruktif dan motivatif bagi kehidupan Para Terdakwa di masa yang akan datang;Hal itu dimaksudkan agar Para Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan tersebutdan segera menghentikan perbuatannya sekaligus juga bagi masyarakatmerupakan suatu shock therapy

didapati sebuah 29 tas hitam yang berisikan ganja yang di bungkus dengan kertas semen denganberat 3.456,3 gram dan dari fakta tersebut barang bukti Sepmor Merk HondaSupra X 125 Nf125 SD, No Pol. 4066 EZ ini nyatanyata mempunyai fungsipenting/sarana bagi para terdakwa untuk melakukan tindakan pidananya yaitumemiliki dan mengangkut ganja, apalagi barang bukti ganja yang diangkutoleh para terdakwa ini berjumlah yang besar dan karenanya Majelis Hakimberpendapat agar untuk menimbulkan efek jera/shock therapy

Dari sana diharapkanakan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisamencegah orang lain untuk tidak melakukan kesalahan yang serupa ataudengan kata lain sebagai shock therapy;Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwaterlebih dahalu Majelis Hakim mempertimbangkan alasan yang memberatkandan alasan yang meringankan:Alasan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;Alasan yang meringankan: Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan; Terdakwa mengakui

tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, menjelaskan bahwa Narkotika adalah barang yang sangatberbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untukpengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

Izin poligamiitupun Pemohon ajukan hanya sebagai gertak/shock therapy atau upayaagar Pemohon bisa merubah sikap dan perilakunya selama ini menjadibisa bersikap dan berperilaku sebagai istri yang selayaknya.Sebagaimana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ditanya; siapakahwanita yang paling baik? Beliau menjawab: Yang paling menyenangkanjika dilihat suaminya, taat jika diperintah suaminya dan tidak menyelisihisuami dalam diri dan hartanya dengan apa yang dibenci suaminya.

orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatandan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sependapat dengan alasanbanding Penuntut umum yang menyatakan bahwa perbuatan TerdakwaTerdakwa merupakan Tindak Pidana Korupsi yang sangat perlu mendapatperhatian khusus baik oleh masyarakat maupun Pemerintah serta aparatPenegak Hukum dalam upaya penegakan suprermasi hukum di Indonesia dansesuai dengan program Pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsidan penjatuhan hukuman yang setimpal dengan perbuatan sipelaku untukmembuat jera dan menjadi shock therapy

31perbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang melanggarhukum tertulis (peraturan perundangundangan);Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik IndonesiaNo. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangatberbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatifOrangorang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotikadan orangorang tersebut haruS mempunyai izin untuk itu. yangtujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidakditujukan untuk therapy

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan menmilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function)..

Di samping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (education aspect)dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function)..

Di sampingitu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function).Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 15 ayat(1) UndangUndang KUP Nomor 16 Tahun 2000 menjadi tidak relevandalam hal ini karena Putusan MA tersebut merupakan Putusan

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function

Di samping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect)dan dalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function).Pemeriksaan Pajak dan atau verifikasi harus tunduk penuh kepadaUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang diubahuntuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000dan diubah terakhir

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deference aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function).Bahwa penjelasan Pasal 13 ayat (5) untuk perkara yang telah dituntutdengan sanksi pidana perpajakan tidak lagi dapat diterbitkan SKPKB,dengan demikian secara mutatis mutandis berlaku juga bagi

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakikatnya lebin mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deference aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function).Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13ayat (1) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjadi tidakrelevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebut merupakan Putusanatas

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebin mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function

Foto Therapy 1 Unit5. Syringe Pump 1 Unit6. Resucitation child and infant 1 Set7. CPAP with Medical Air Compressor 1 Unit8. Flow Meter 4 Unit9. Infusion Pump 1 Unit10. Emergency Resuscitation Set 2 Unit11. Sateschope 1 Unit12. Kotak Resusitasi 1 Unit13. Ekstraktor Vacuum Delivery 1 Unit14. Perforator (Naegele) 2 Unit15. Suction Pump 4 Unit16. Vakum Extractor 1 Unit17. Patient Monitor 1 Unit18. Doopler 2 Unit19.

AlatAlat KedokteranKebidanan dan Penyakit Kandungan (PONEK) RSUD SidikalangTA. 2012, ditemukan penyimpangan yaitu bahwa beberapaalatkesehatan yang ditawarkan tidak melampirkan Nomor DaftarRegister Alkes dari Kementerian Kesehatan atau habis masaberlaku izin edarnya atau melampirkan tanda terima sementarapermohonan pendaftar ijin edar, yaitu sbb : ALAT KESEHATAN DAFTAR REGISTER ALKES DARIKEMENKES / DEPKESInfant Warmer Tanda terima sementara PermohonanPendaftaran Izin Edar Alkes tanggal 3/2/12Foto Therapy

Foto Therapy Tanda terima sementara PermohonanPendaftaran Izin Edar Alkes tanggal 25/6/12.3. Syringe Pump Tanda terima Permohonan Pendaftaran EdarAlkes/PKRT tanggal Juni 2012.4. Infusion Pump Tanda terima Permohonan Pendaftaran EdarAlkes/PKRT tanggal Juni 2012.5. Ekstraktor Tanda terima sementara PermohonanVacuum Pendaftaran Izin Edar Alkes, tanpa tanggal.Delivery6. Suction Pump Tanda terima Permohonan Pendaftaran Izin EdarAlkes/PKRT tanggal 1/3/12.7.

berdasarkan Undangundang No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika dan Peraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, menjelaskan bahwa Narkotika adalah barang yang sangatberbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap Narkotika dan orangorang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untukpengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharuSs mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatandan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

ini PTTrans Studio Balikpapan ;e Hal hal yang meringankan:1 Para Terdakwa belum pernah dihukum;2 Para Terdakwa sangat kooperatif dalam proses persidangan;3 Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan tidak menyullitkan jalannyapemeriksaan perkara ini ; Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai alat / sarana melakukanbalas dendam melainkan bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya danbertanggung jawab atas segala tindakannya dengan memperoleh sanksi pidana sebagaiefek jera /shock therapy

orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharuSs mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatandan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

Putusan No.322/Pid.Sus/2015/PN.Bkn.hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karenaberpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidanganberdasarkan keterangan saksisaksi, dan telah diakui sendiri oleh Para Terdakwa, sertabarang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwapada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekira jam 23.30 wib Terdakwa 2Muhammad Badri Alias Badri Bin Abasri

orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan daniimu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika danPeraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatandan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

dapat dinyatakan unsur ini telah terpenuhi,sehingga tidak perlu dari keseluruhan elemen tersebut dibuktikan.Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy