sebagaimana telah dipertimbangkandiatas dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sematamata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkanbertujuan untuk mendidik terpidana menjadi manusia yang bermoraldan bermartabat serta sadar akan tindak pidana yang telahdilakukannya sebagaimana doktrin hukum yang dianut dalam azasdan tujuan pemidanaan, bukan sebagai sarana belas dendam denganmemberikan hukuman(punishment) terberat bagi terpidana,meskipun hal tersebut merupakan sarana Shock Therapy

Untuk ituPENGGUGAT mohon kepada Majelis yang terhormat untukmemutuskan bahwa OBYEK SENGKETA tidak memenuhi persyaratansebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang sah, hal tersebutjuga untuk shock therapy juga kepada Badan dan/atau PejabatPemerintahan lain yang sering melakukan penyalah gunaankewenangan ;17.

No. 2259 K/Pid.Sus/2009Terpidana, meskipun hal tersebut merupakan sarana shock therapy yangefektif ;Bahwa pendapat atau pertimbangan Judex Facti tersebut menurut hematkami adalah tidak tepat dan keliru karena pertimbangan Judex Facti tidakmengungkap seluruh fakta yang ditemukan selama persidangan hal inidimana samasama diketahui bahwa tujuan pemidanaan adalah untukmenyadarkan pelaku, bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut adalahsalah, sedangkan selama persidangan dan dalam memori banding Terdakwasendiri

Photo Therapy merek Olidef CzBrazil sebanyak 2 (dua) unit. 1 (satu) set Section Caesarean Instrument :o Intestinal Forceps Str merek SHMGermany 8 (delapan) Pc.o Intestinal Forceps CVD merek SHMGermany 8 (delapan) Pc.o Dissecting Forceps 14 cm merek SHMGermany 4 (empat) Pc.o Probe Double Ended merek SHMGermany 2 (dua) Pc.o Nearbeken 23 cm merek MagnateThailand 6 (enam) Pc.o Bak Instrument Besar Uk. 53x32x10 cm merek MagnateThailand 2Pc.

Photo Therapy merek Olidef CzBrazil sebanyak 2 (dua) Unit. 1 (satu) set Section Caesarean Instrument :o Intestinal Forceps Str merek SHMGermany 8 (delapan) Pc.o Intestinal Forceps CVD merek SHMGermany 8 (delapan) Pc.o Dissecting Forceps 14 cm merek SHMGermany 4 (empat) Pc.o Probe Double Ended merek SHMGermany 2 (dua) Pc.o Nearbeken 23 cm merek MagnateThailand 6 (enam) Pc.o Bak Instrument Besar Uk. 53x32x10 cm merek MagnateThailand 2Pe.

Photo Therapy merek Olidef CzBrazil sebanyak 2 (dua) Unit. 1 (satu) set Section Caesarean Instrument :o Intestinal Forceps Str merek SHMGermany 8 (delapan) Pc.o Intestinal Forceps CVD merek SHMGermany 8 (delapan) Pc.o Dissecting Forceps 14 cm merek SHMGermany 4 (empat) Pc.o Probe Double Ended merek SHMGermany 2 (dua) Pc.o Nearbeken 23 cm merek MagnateThailand 6 (enam) Pc.o Bak Instrument Besar Uk. 53x32x10 cm merek MagnateThailand 2Pc.

Nomor 25 PK/PID.SUS/2016> 1 (satu) set Mayor Surgery set :e Haberer Reter 45 x 300 mm Merk SHM Germany 1 (satu) Pc;e Mytrle Leaf Probe 14.5 cm Merk SHM Germany 1 (satu) Pc;e Bak Instrument Besar UK 53 x 32 x 10cm Merk Magnate Thailand 2 (dua) Pc; 2 (dua) set peralatan Neotanal dan Maternal :e Infant Warmer merk Olidef Cz Brazil 2 (dua) unit;e Photo Therapy Merk Olidef Cz Brazil Sebanyak 2 (dua) Unite 1 (satu) set Section Caesarean Instrument : Intestinal Forceps Str Merk SHM Germany 8 (delapan) Pc

satu) Pc;Late Nar Compres 71 mm 4h Merk SHM German 3 (tiga) Pc;Screw Cans SH Hex 4.5 /16 mm Merk SHM German 5 (lima) Pc;Bak Instrument Besar UK 53x32x10 cm Merk Magnate Thailand 2(dua) Pc;(satu) set Mayor Surgery set :Haberer Reter 45 x 300 mm Merk SHM Germany 1 (satu) Pc;Mytrle Leaf Probe 14.5 cm Merk SHM Germany 1 (satu) Pc;Bak Instrument Besar UK 53 x 32 x 10 cm Merk Magnate Thailand2 (dua) Pc;** 2 (dua) set peralatan Neotanal dan Maternal :Infant Warmer merk Olidef Cz Brazil 2 (dua) unit;Photo Therapy

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deference aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function).14.Bahwa di tingkat Pengadilan Negeri selaku Judex Facti dalam perkaraSuwir Laut sudah sangat jelas tidak pernah ada pembahasan,pemeriksaan maupun pengujian mengenai besarnya pajak terutang

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deference aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function).Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13ayat (5) dan 15 ayat (4) UndangUndang KUP Nomor 16 Tahun 2000menjadi tidak relevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebutmerupakan

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan dan menmilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (education aspect)dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaanNegara (budgetair function)..

Di samping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deference aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (education aspect)dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function).6. Bahwa Putusan MA Nomor 239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 DesemberHalaman 110 dari 159 halaman.

Di sampingitu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function).Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13 ayat(1) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjadi tidak relevandalam hal ini karena Putusan MA tersebut merupakan Putusan

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function

Hal itu dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagimengulangi perbuatan tersebut dan segera menghentikan perbuatannya sekaligusjuga bagi masyarakat merupakan suatu shock therapy.

Hakim berpendapat bahwatindak pidana yang dilakukan Terdakwa memang haruslah dijatuhi hukuman yangsesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu bukan sematamata merupakanpembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagibersifat edukatif, konstruktif dan motivatif bagi kehidupan Terdakwa di masa yangakan datang;Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas dimaksudkan agarTerdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut dan bagi masyarakat merupakansuatu shock therapy

Bahwa pihak Termohon dan keluarganya datang ke rumah orangtua Pemohon kerap melakukan bentuk penekanan (shock therapy)terhadap keluarga atau orang tua dari Pemohon yakni akanHalaman 2 dari 41 halaman Putusan Nomor 201/Padt.G/2018/PA.Pstmempermalukan orang tua Pemohon di Gereja, dimana orang tuaPemohon merupakan salah satu Pengurus Gereja;e.

Hal itu dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagimengulangi perbuatan tersebut dan juga bagi masyarakat merupakan suatuHalaman 30 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Amtshock therapy.

Dalam pemeriksaannya kepada Terdakwa, saksi dr.Putu Wasinugroho melakukan therapy dengan dengan pemberian obatobatanuntuk mengurangi kegelisahan, nyeri ulu hati, nafsu makan kurang, susah tiduryang menjurus pada ketergantungan dengan dosis yang semakin menurundisesuaikan kondisi fisik . Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan olehdr.

Bahwa pertengkaran tersebut berlanjut di rumah dan puncaknyapada tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 WIB, Tergugat kembalimengusir Penggugat untuk keluar dari rumah dengan melakukankekerasan fisik yaitu. menendang dan memukul Penggugatmenggunakan sandal kayu therapy yang keras, mengucapkan katatalaq untuk yang kesekian kali bahkan pada waktu Penggugathendak keluar rumah dengan mengendarai mobil, bagian depan kacamobil tersebut oleh Tergugat disiram dengan minyak goreng sehinggaPenggugat kesulitan

Peraturan Perundangundangan lainyang bersangkutan;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danhalaman 33 dari 42 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2017/PN Bknilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

Di sisi lain sanksi pidana perpajakan tersebutdillhat dari pemenuhan kewajiban pembayaran bersifat dependterhadap hukum administrasi yang meletakkan prinsip administrationpenal law merupakan kebijakan perpajakan sebagai ultimum remedium.Di samping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function).Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13ayat (5) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjadi tidakrelevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebut merupakan Putusanatas

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function

sebagai orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danimu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya pemidanaan yangdimintakan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutannya tersebut denganbeberapa alasanalasan hukum (legal reasoning) sebagaimana berikut :Menimbang, Bahwa doktrin tujuan pemidanaan bukanlah sebagai alat /sarana melakukan pembalasan melainkan bertujuan agar terpidana menyadarikesalahannya dan diharapkan menjadi manusia yang bermartabat danbertanggung jawab atas segala tindakannya dengan memperoleh sanksi pidanasebagai efek jera (shock therapy

pembenaryang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa,maka terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dan kepada Terdakwaharus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa doktrin tujuan pemidanaan bukanlah sebagai alat/sarana melakukan pembalasan melainkan bertujuan agar terpidana menyadarikesalahannya dan diharapkan menjadi menusia yang bermartabat danbertanggung jawab atas segala tindakannya dengan memperoleh sanksi pidanasebagai efek jera / shock therapy

satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2017/PN Bkn.Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danimu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalamunsur inl;halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2018/PN BknMenimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan daniimu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

Namun selain tujuan hukum dimaksud, adabeberapa penanganan perkara yang mempunyal maksud lebih khusus agarorang lain tidak ikutikutan melakukan tindak pidana yang telah dilakukanberdampak sangat luas terhadap masyarakat sehingga pelaku tindak pidanatersebut harus dihukum (sebagai shock therapy) agar perbuatannya tidak ditiruoleh orang lain.