tangga, maka pada diriPenggugat sudah tidak ada rasa cinta dan kasih sayang serta hormat kepadaTergugat, padahal hal tersebut merupakan sendi terwujudnya rumah tanggayang sakinah, mawaddah warahmah ;Menimbang, bahwa sebaliknya meskipun Tergugat menyatakan masihtetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namunkarena keinginan tersebut hanya dari satu pihak saja, maka apabila rumahtangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan, maka Tergugathanya akan mendapatkan kebahagiaan yang semu

Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan; dan Pasal 48 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tantang PeradilanTata Usaha Negara.Dengan demikian Banding Admnistrasi adalah sistim penyelesaian sengketaAparatur Sipil Negara berdasarkan jurisdiksi knusus (specific Jurisdiction)yang diatur berdasarkan peraturan perundang undangan tersebut di atas.Sistim dan Badan yang bertidak menyelesaikan sengketa Aparatur SipilNegara tersebut yakni Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), dapatdisebut Peradilan Semu

alamsesungguhnya telah ditanggapi dengan sempurna dalam uraian eksepsidan uraian awal terhadap jawaban dalam pokok perkara ini yang intinyaadalah bahwa Penggugat telah menyampaikan hasil kaji ulang/CCOdengan usulan pergeseran volume kontrak, tidak ada pilihan alternative,tidak menyinggung pertambahan waktu dan tidak ada item pekerjaaanbaru untuk dilakukan negosiasi tekhnis dan harga, dan jika kemudianPenggugat tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai batas waktuyang ditentukan dengan alasanalasan pembenaran semu

Sennang dan semu itu saksi kenalsedang yang lain saksi tidak mengenalnya.Bahwa, saksi tidak kenal ibu Penggugat dan Penggugatpun saksi tahukarena pernah datang di rumah saksi menanyakan harta A.Abd. Rauf.Bahwa, A. Abd. Rauf tidak menceraikan istrinya kemudian menikah lagi,istrinya hanya ditingggalkan saja.Bahwa, harta yang ditinggalkan A. Abd. Rauf hanya rumah besertatanahnya dan mobil.Bahwa, rumah tersebut terletak di Jampue yang sekarang ditempati olehA.

Pada Penjelasan ha/e hatlain, ditegaskan bahwa Gambar Situasi Nomor. 37911995 merupakan salinandari gambar situasi Nomor. 20611981, sehingga praktis fakta mengenaipenguasaan tanah milik Tergugat satu (/) yang kini di kuasai dan dimiliki olehTergugat dua (Il) secara de facto dan de jure adalah semu/a milik DUPAIkemudian beralin kepada Jacob Landapa dan terakhir dimiliki oleh Tergugatdua (Il)Bahwa sebagai penegasan dari Tergugat satu (/) dan Tergugat dua (//), DUPAIkemudian Jacob Landapa telah memiliki

bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat yang mendalilkan,Para Penggugat telah bergabung menjadi satu pada hal kepentingannya berbeda beda,sehingga tidak sesuai dengan hukum acara perdata, menurut Majelis Hakim,memang benarPara Penggugat telah bergabung satu sama lain, akan tetapi mengenai tuntutan,kepada ParaTergugat hanya satu, yaitu sejumlah utang Para Tergugat kepada Para Penggugat,bukantelah diperinci agar Para Tergugat membayar kepada masingmasing Penggugat, sehinggatelah terjadi kumulasi yang semu

Sebelah Timur berbatas dengan gunung; Bahwa batasbatas tanah sengketa yang dijelaskan para penggugat/Termohon Kasasi adalah batas semu, di manamana benda apalagi Gunungkesemuanya punya nama, tidak ada satu gunungpun walaupun ianya kecilpasti punya nama, Nah......pertanyaan pihak para Tergugat/ Pemohon Kasasiterhadap para Penggugat/Termohon kasasi termasuk kepada yang terhormatBapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan mengacu kepada normapasal 165 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasioanal Nomor 3 Tahun 1997 tentang KetentuanPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebutseharusnya Majelis Hakim tidak sampai memutuskan padapembatalan objek sengketa karena merupakan kekhilafan semu, jadicukup dengan pertimbangan objek sengketa tersebut dapat direnvoiatau diperbaiki dan diparaf dengan membubuhkan tanggal perbaikan;9.

PELAYARAN DHARAAA INDAH YANG MERUPAKANBADAN HUKUM DAN SUBYEK HUKUM TERSENDIRI.Menurut Munir Fuady, SH, LL.M, dalam bukunya Perseroan TerbatasParadigma Baru, halaman 8, bahwa "suatu perseroan terbatas secarahukum adalah suatu badan hukum (rechtperson, legal entity) atau suatumanusia semu (artificial person) ataupun merupakan suatu badan hukumintelektual (intelctual body).

Sebab Pemohon Kasasi sebagai PegawaiNegeri Sipil (PNS) yang ditugaskan pekerjaan serentak dan dengan waktu proyek yangmendesak, maka tuntutan untuk pegawai yang pro aktif adalah suatu pertimbanganhukum yang bersifat semu karena pro aktif menggambarkan dua alternatif yaitu proaktifyang bersifat terbatas waktu dan proaktif yang bersifat memaksa waktu.

kenagas, dan sebagainya); lidah tidak dapat membedakan rasa enak dan rasa tidak enak; Mawai mati menggeletak; pengap mati lemas; percuma mati konyol:; pucuk 1 mati pada pucuknya (tumbuhtumbuhan); 2 lemah syahwat;Halaman 26 dari 32 Putusan NomorPutusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2019/PN Psb raga memperteguh hati dengan menolak segala macam kesenangan diri;menahan hawa nafsu; rasa tidak mempunyai perasaan lagi; samar mati beragan; seladang saling setia Sampai tua; sehidup semati (tentang suami istri); semu

Perkara Perdata Nomor15/Pdt.G/2005/PN.Mmr antara para pihak yang sama dan objek sengketa yangsarna pula dimana putusan dalam perkara tersebut, gugatan dinyatakan tidakdapat diterima; Bukti tersebut kemudian diajukan lagi oleh Para Penggugatdalam perkara ini dengan diberi kode PK/TR.5, sehingga jelas nilaipembuktiannnya masih bersifat "semu/prematur" karena yang bersangkutanharus kembali menerangkan dalam persidangan sebagai saksi (Pasal 1819 BWjo. Pasal 304 RBG.S.1867/46 jo.

Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa TerdakwaMuslim Siregar hanya sebagai pengguna Narkotika jenis Shabu;Hal ini merupakan sesuatu yang kontradiktif, hal pemohon bandingmenyataan bahwa Terdakwa Muslim Siregar hanya sebagai penggunanarkotika namun dalam hal ini pemohon banding memohon agarTerdakwa Muslim Siregar dibebaskan dari semu Dakwaan atausetidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehinggamenurut kami bahwa pemohon banding membuat memori banding inisecara asalasalan dan tidak

tidak dapat dibebankan kepada pihaklawan ;Bahwa sesuai dengan fakta fakta hukum yang telah Tergugat terangkandiatas sudah cukup untuk membuktikan maksud licik dan itikad buruk dariPara Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yang tidak menghormatiprosedur hukum, berusaha mempermainkan keputusan hukum itu sendiri,dengan kembali mengajukan GUGATAN BARU dalam PERKARA YANGSAMA untuk tujuan agar dapat lebih lama menguasai tanah milik Tergugat secara tanpa Hak, Melawan Hukum dengan mencoba berlindung padaalasan semu

Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkoltersebut dapat berupa:a. kerjasama antara dua pihak atau lebih;b. secara terangterangan maupun diamdiammelakukan tindakan penyesuaian dokumen denganpeserta lainnya;c. membandingkan dokumen tender sebelumpenyerahan;d. menciptakan persaingan semu;10.4.310.4.4e. menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinyapersekongkolan;f.. tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipunmengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwatindakan tersebut dilakukan untuk mengatur

terkait secara langsung maupuntidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikutitender, dengan cara melawan hukum;Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolansebagaimana diuraikan pada Bagian Tentang Hukumbutir di atas, persekongkolan yang dilakukan olehTerlapor I, PT Pertamina (Persero); Terlapor II, PTMedco Energi Internasional, Tbk.; dan Terlapor IV,Mitsubishi Corporation memenuhi unsurpersekongkolan karena terbukti terdapat kerjasamaantara dua pihak atau lebih yang menciptakanpersaingan semu

Persekongkolan dalam Tender(selanjutnya disebut PedomanPasal 22) adalah kerjasama yangdilakukan oleh pelaku usahadengan pihak lain atas inisiatifsiapapun dan dengan cara apapundalam upaya memenangkan pesertatender tertentu;Bahwa menurut Pedoman Pasal 22,unsur bersekongkol tersebut dapatberupa:a. kerjasama antara dua pihak ataulebih;b. secara terangterangan maupundiamdiam melakukan tindakanpenyesuaian dokumen denganpeserta lainnya;c. membandingkan dokumentender sebelum penyerahan;d. menciptakan persaingan semu

secaralangsung maupun tidak langsungkepada pelaku usaha yang10.4.3.10.4.4.mengikuti tender, dengan caramelawan hukum;Bahwa berdasarkan analisis tentangPersekongkolan sebagaimanadiuraikan pada Bagian TentangHukum butir 8 di atas,persekongkolan yang dilakukanoleh Terlapor I, PT Pertamina(Persero); Terlapor II, PT MedcoEnergi Internasional, Tbk.; danTerlapor IV, MitsubishiCorporation memenuhi unsurpersekongkolan karena terbuktiterdapat kerjasama antara duapihak atau lebih yang menciptakanpersaingan semu

Dengan melihat pihak yang dipanggil dan diperiksa, proses pemeriksaanpraperadilan mirip dengan sidang pemeriksaan perkara perdata sehingga kedudukanpemohon dapat dikatakan sebagai penggugat sedangkan Pejabat yang menimbulkanterjadinya alasan permintaan pengajuaan pemeriksaan praperadilan dapat dikatakansebagai tergugat ;Menimbang bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan diatas dilihatdari Segi prosesual maka pemohon mirip berkedudukan sebagai Penggugat Semu danPejabat yang menimbulkan terjadinya

alasan permintaan pengajuaan pemeriksaanpraperadilan mirip berkedudukan sebagai Tergugat semu, sehingga penyebutan parapihak dengan menggunakan istilah kepada PEMOHON dengan sebutanPENGGUGAT dan kepada TERMOHON dengan sebutan TERGUGAT tidak membuatpermohonan ini menjadi kabur ( Obscuur Libel) maka terhadap eksepsi TermohonHalaman 52 dari 69 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Olmangka 2 tersebut tidaklah beralasan oleh karena itu harus ditolak;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon angka 3 tersebut

(i) Pelaksanaan tahap pertama dari serangkaian Transaksi Illegal SIIPadalah dibuatnya skenario rekayasa seolaholah terjadi perikatandasar/pokok semu jual beli Notes sebesar US$ 70.000.000,, dimanaTergugat V/OBV sebagai penerbit/penjual akan menjual Notestersebut kepada para pembeli Notes;(II) Untuk memuluskan skenario rekayasa ini, telah ditandatangani TrustDeed (Perjanjian Trust) tertanggal 13 Juli 2007 (vide Bukti P9a danBukti P9b), sebagai suatu perjanjian induk (umbrella agreement)yang memayungi

Dapat dibuktikan bahwa PerjanjianPerjanjian Transaksi Illegal SIIPsifatnya adalah semu, purapura dan Proforma belaka, karenadiatur seolaholah PerjanjianPerjanjian Transaksi Illegal SIIP berisi2 (dua) perikatan transaksi terpisah dengan jumlah uang yangditransaksikan berbeda yang terdiri dari transaksitransaksi denganpenjelasan sebagai berikut :Hal. 27 dari 143 hal Put.

Pengaturan 2 (dua) transaksi perikatan yang diatur atau dituangkandalam (i) Trust Deed (Perjanjian Trust vide Bukti P9a dan BuktiP9b), (ii) Purchase Agreement (Perjanjian Pembelian SuratBerhargavide Bukti P10a dan Bukti P10a) dan (iii) FacilityAgreement (Perjanjian Fasilitas Pinjamanvide Bukti P11a danBukti P11b) hanyalah merupakan pengaturan dan perjanjian semu,purapura dan profrma belaka, karena fakta dan bukti terkait dengankebenaran material yang sesungguhnya dari transaksi ternyataberbeda, bertentangan

Perbuatan melawan hukum dan Penyelundupan Hukum Yang KeenamTerkait Dengan Transaksi Illegal SIIP: Mengeruk Keuntungan PajakDengan Melawan Hukum;I.6.1.II.6.2.Selain bertujuan menjalankan praktek tengkulak dan lintah daratuntuk mendapat keuntungan uang yang besar dari Tergugat I/SIIP,dilaksanakanya skenario rekayasa berupa 2 (dua)perikatan/transaksi semu yang berbeda dan terpisah dalamTransaksi llegal SIIP juga sematamata bertujuan untuk mengerukkeuntungan perpajakan yang timbul dari pelaksanaan transaksiilegal

Kota tahun 2021 sama denganUpah Minimum tahun 2020 tanpa mempertimbangkan Regulasi yangberlaku.Bahwa Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan bukanlah merupakansuatu Produk hukum yang wajib dijalankan tanoa mempertimbangkanrujukan hukum dalam menetapkan Upah Minimum, sehingga SuratEdaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: M/11/HK.04/X/2020tertanggal 26 Oktober 2020 bukanlah suatu Produk hukum yangdapat mengesampingkan Undangundang yang berlaku, melainkansuatu instrument kebijakan Administratif bersifat semu

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaanbukanlah suatu) produk hukum yang wajib dijalankan tanpamempertimbangkan rujukan hukum dalam menetapkan upah minimum,melainkan suatu instrument kebijakan administratif yang bersifat semu(beleidsregel), yang bersifat internal untuk memberikan petunjuk lebihlanjut terhadap suatu norma peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat Il Intervensi dalamjawabannya masingmasing telah membantah dalildalil Para Penggugattersebut, yang pada pokoknya menyatakan

BuktiBuktiyang ada sebagaimana telah dikemukakan di atas, serta telah berimplikasimelahirkan persoalan Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Kode Etikdan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Hukum dalamPenetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mabar Tahun 2020, yangmengncam BATAL, TIDAK SAH dan harus DICABUT melalui PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, yang berwenangmemeriksa dan mengadilinya.Bahwa PARA PENGGUGAT, berpandangan bahwa TERGUGAT,sesungguhnya sedang membangun demokrasi semu

Oleh karenanya dalildaliltersebut harus ditolak, karena tidak relevan untuk ditanggapi.Bahwa tentang dalil penggugat pada poin 12 dan 13 halaman 25 dan26 yang pada pokoknya menyatakan: "7ERGUGAT sesungguhnya sedangmembangun demokrasi semu di atas sikap tidak jujur, tidak terpuji,melanggar hukum dan berkolaborasi dengan perilaku yang nyatanyataPutusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 82bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila,membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan Masyarakat

Menyatakan Surat Keterangan Nomor : 593.2/25/PEM/14 yang diterbitkan oleh Kantor Desa Kendawangan Kiri tanggal 04 April 2014, dengan ukuran Panjang 360 meter dan Lebar 110 meter atau Seluas 39.600 m2milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan batas-batasnya sebagai berikut: