Il 149, yangartinya sebagai berikut ;Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan,maka hakim boleh memeriksa Permohonan tersebut beserta alatalat buktiyang diajukan dan memberikanputusannya ;Menimbang bahwa nafkah anak adalah merupakan tanggung jawabayahnya berdasarkan pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan olehKarena itu majelis hakim secara ex oficio menghukum Pemohon untukmemberikan nafkah kepada anaknya yang bernama Wiwit Ramadhani, umur 1tahun 8 bulan;Meimbang bahwa

permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan alasanperceraian yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya makaPermohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji kepada Termohonsebagaimana disebut dalam petitum point 2 surat permohonannya dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perceraian dalam perkara ini ataskehendak talak suami incasu Pemohon, maka Majelis Hakim secara ex oficio

peraturan perundangan yang berlaku,akan tetapi perkawinan para Pemohon a quo tidak terdaftar pada Buku RegisterPerkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;Bahwa sekarang para Pemohon sangat membutuhkan pengganti aktanikahnya itu sebagai bukti dan kepastian hukum perkawinannya, sehingga akanmemudahkan sewaktuwaktu diperlukan;Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, makapermohonan para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;Bahwa untuk tertionya administrasi maka secara Ex Oficio

tinggal2 bulan;Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telahmemberikan jawaban yang pada pokoknya tidak benar bahwa antara Pemohondengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan Termohon tidakbersedia diceraikan oleh Pemohon karena anak masih kecil;Menimbang bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon telahmempunyai satu orang anak bernama Husni Laeli Hidayah berusia 3 tahun yangsekarang diasuh oleh Termohon;Menimbang bahwa atas pertimbangan Majlis secara ex oficio

oleh karenanya sesuai pasal 155 HIR maka majelishakim secara ex officio memerintahkan penggugat untuk mengucapkansumpah yang isinya menerangkan bahwa apa yang didalilkan oleh penggugatdalam surat gugatanya adalah benar tidak lain dari yang sebenarnya;Menimbang, bahwa penggugat telah mengucapkan sumpah suplitoiryang isinya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;Menimbang, dalam pasal 1943 KUHPerdata dikemukakan bahwasumpah suplitoor ini diperintahkan hakim karena jabatanya (ex oficio

ated gl slg gay alia) Ge Jany GelsArtinya : Talak dapat terjadi karena ada kekhawatiranketidakmampuan suami memenuhi hak istrinya,walaupun dengan Jlatar belakang ia tidakmencintainya atau istri tidak menjagakehormatannya atau buruk akhlaknya ;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84UndangUndang No 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang No. 50 tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2009, secara11eX oficio majelis memerintahkan kepada PaniteraPengadilan

72722 nnn nnn nnn nnn nnnMenimbang bahwa berdasarkan ketentuan Psl 149 (a, b dan d ) KompilasiHukum Islam bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajibmemberikan mutah, nafkah kiswah dan maskan kepada bekas istri, demikian pula biayahadlonah anak;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan ps 152 kompilasi hukum Islam, Istriberhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suami kecuali apabila ia nusyuz;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, majelis karena jabatannyasecara ex oficio

yang dalam pemeliharaanTermohon kepada Termohon;Menimbang bahwa dalam persidangan Pemohon bersedia memberikan mut ahkepada Termohon uang sebanyak Rp. 1.000.000 ( satu juta rupiah) dan nafkah iddahsebanyak 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Termohon rela tapi mohonpertimbangan majelis;Menimbang bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telahdikaruniai 3 orang anak, yang 2 di pondok dibiayai oleh Pemohon, sedangkan yang 1 dalampemeliharaan Termohon, sehingga majelis secara ex oficio

Pasal 19 huruff Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi = olehkarena itu. permohonan Pemohon dalam petitumnya angka 2dapat dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar putusanini ;we eee eeee Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41huruf c UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Majelis Hakimsecara ex oficio dapat menentukan besarnya mutah dannafkah iddah tanpa harus diminta oleh pihak isteri,sehingga oleh karena itu Majelis Hakim memandang

tersebut diatas, Pemohon telah dapatmembuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidakmelawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Termohon tidak keberatan dicerai atau ditalak Pemohon daripadadigantung setatusnya oleh Pemohon yang telah ditinggal Pemohon tanpa dikirim nafkahlahir maupun batin;6Menimbang, bahwa karena perceraian ini atas inisiatip Pemohon dan Pemohon telahmeninggalkan Termohon selama 3 bulan lamanya, maka secara ex oficio

Putusan Nomor 38/PDT/2020/P TPLKMenimbang, bahwa alasanalasan dan pertimbanganpertimbanganputusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam eksepsi dari Pembandingsemula Tergugat sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusandalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;Menimbang, bahwa namun demikian terlepas dari eksepsi yangdiajukan oleh Tergugat/ Pembanding terhadap gugatan Penggugat/Terbanding tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi secaraex oficio/ karena jabatannya akan

Pemohon, saat iniPemohon bekerja sebagai penjual bakmi dengan penghasilan ratarata perharisebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam,bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberinafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas dan denganmemperhatikan kKemampuan Pemohon yang pekerjaannya sebagai penjual bakmi,maka secara ex oficio

No. 282/Pdt.G/2018/PA.WnoTanggal 17 Mei 2018Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islambahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajibmemberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang ataubenda, kecuali bekas isteri tersebut qabla dukhul.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas dan denganmemperhatikan kemampuan Pemohon yang pekerjaannya sebagai penjual bakmi,maka secara ex oficio Majelis patut menghukum Pemohon

pernah hidup serumah kembaii;3 Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan antaraPemohon dan Termohon;Menimbang, bahwa fakta tersebut menjadi fakta hukum yang tetapberdasarkan pengakuan Pemohon dan kesepakatan yang menjadi hakTermohon dan kewajiban Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 1338KUH Perdata yang harus ditepati dan akan di cantumkan dalam amarputusan sesuai dengan ketentuan pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun1979 jo pasal 149 Kompilasi hukum Islam Pengadilan secara ex oficio

sedangkan Permohonan Pemohon tidakmelawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Termohon tidak keberatan dicerai atau ditalak Pemohon daripadadigantung setatusnya oleh Pemohon yang telah ditinggal Pemohon tanpa dikirim nafkahlahir maupun batin;Menimbang, bahwa karena perceraian ini atas inisiatip Pemohon dan Pemohon telahmeninggalkan Termohon selama 2 bulan lamanya, dan Pemohon dan termohon telahmelakukan hubungan layaknya suami isteri (bada dukhul) maka secara ex oficio

dan anak keturunan mereka pada masa yang akandatang ;Menimbang, bahwa berdasarkan semua rangkaianpertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan13Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat diterimaoleh akal sehat dan dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa di dalam rumah tangga seorang suamiberkewajiban untuk memberikan nafkah kepada isterinyaberdasarkan kemampuannya, hal ini sesuai denganketentuan Pasal 80 ayat (2) dan ayat 4 huruf (a)Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu) Majelis Hakimsecara Eks oficio

pada Buku Register Perkawinan, sehingga tidak dapatditerbitkan akta nikahnya;Menimbang, bahwa sekarang para Pemohon sangat membutuhkanpengganti akta nikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya,sehingga akan memudahkan sewaktuwaktu diperlukan;Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka permohonan para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk tertibnya admistrasi sesuai ketentuan Pasal34 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006, maka secara Ex Oficio

menurut Majelis pergantian wali nikah dari ayahkandung kepada saudara kandung Pemohon Il, karena ayah kandung dankakek telah meninggal dunia dibolehkan, sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan isbat nikah Pemohon tersebut dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rumusan Rapat Kerja NasionalMahkamah Agung RI Bidang Teknis Yudisial tahun 2010, demi tertibadministrasi maka majelis secara ex oficio

peraturan perundangan yang berlaku, akantetapi perkawinan Para Pemohon a quo tidak terdaftar pada Buku RegisterPerkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;Bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan pengganti aktanikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya , sehingga akanmemudahkan sewaktuwaktu diperlukan ;Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, makapermohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;Bahwa untuk tertibnya admisirasi maka secara Ex Oficio

peraturan perundangan yangberlaku, akan tetapi perkawinan Para Pemohon a quo tidak terdaftar pada BukuRegister Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;Bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan pengganti aktanikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya, sehingga akanmemudahkan sewaktuwaktu diperlukan;Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, makapermohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;Bahwa untuk tertionya admistrasi maka secara Ex Oficio

mutah sejumlah Rp.500.000.000,00 ( lima ratus juta rupiah ), halinioun telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama denganmenggunakan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islamsebagai dasar untuk menetapkan/mewajibkan Pemohon/Pembanding untukmemberikan mut'ah kepada Termohon/Terbanding ;Menimbang, bahwa apabila ketentuan kedua pasal tersebutdihubungkan dengan Pasal 41 ( c ) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan yang memberi kewenangan kepada Majelis Hakimsecara ex oficio

Majelis Hakimtidak mempertimbangkannya;Menimbang, demikian pula mengenai tuntutan nafkah iddah selama 3bulan sebesar RP 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan olehPenggugat, Tergugat tidak bersedia memberikan nafkah iddah kepada Penggugat,mengingat sedikitnya gaji yang diterima akibat adanya kredit di Bank, maka sesuaiPasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban bekas suamimemberikan nafkah iddah kepada bekas istri selama masa iddah, untuk itu MajelisHakim secara ex oficio

Majauleng, Kabupatn Wajo, adalah untukkedua anaknya yang bernama Nizar Murtada dan Niza Aqilah Haura;Menimbang, bahwa demikian pula mengenai tuntutan mutah berupa 1buah gelang emas seberat 10 gram oleh Penggugat, Tergugat tidak bersediamenyerahkan kepada Penggugat rekonvensi, mengingat sedikitnya gaji yangditerima akibat adanya kredit di Bank, maka sesuai Pasal 158 huruf (b) KompilasiHukum Islam tentang kewajiban bekas suami memberikan mut'ah kepada bekasistri, untuk itu Majelis Hakim secara ex oficio