Ditemukan 1925 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penyelenggaraan penyelengara
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-08-2018 — Upload : 23-11-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk
Tanggal 9 Agustus 2018 — MA'FARI, S.Sos Bin AHMAD SUJANGI
120 — 80
  • DASMAR, dibawah sumpah menerangkan:Bahwa Saksi pernah diperiksa pada saat penyidikan, dibuatkan Berita AcaraPemeriksaan, membenarkan dan menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;Bahwa Saksibekerja diDinas Perhubungan sebagai Kepala Bidang sarana danprasarana, yaitu melaksanakan tugas penyelengaraan, perencanaan, pengawasan,pembinaan, pengendalian, kebijakan tehnis dibidang perparkir dan perbengkelankendaraan bermotor sarana dan prasarana;Bahwa Saksimengerti dimintai keterangannya dan untuk
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-11-2015 — Putus : 08-04-2016 — Upload : 08-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 180/Pid.Sus/TPK/2015/PN Bdg.
Tanggal 8 April 2016 — SLAMET WIDODO
104 — 30
  • Penyelengaraan pengkajian bahan kebijakan teknis kordinasi pembinaandan pengendalian bidang sumber daya.b. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi bidang sumber daya.c. Penyelenggaraan dan fasilitasi bidang sumber daya dand. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidangsumber daya.Rincian tugas bidang Sumber Daya yaitu :a. Menyelenggarakan pengakajian program kerja bidang sumber daya.b.
    Penyelengaraan pengkajian bahan kebijakan teknis kordinasi pembinaan danpengendalian bidang sumber daya.f. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi bidang sumber daya.g. Penyelenggaraan dan fasilitasi bidang sumber daya danh. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang sumber daya.Rincian tugas bidang Sumber Daya yaitu :. Menyelenggarakan pengakajian program kerja bidang sumber daya.m.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-09-2014 — Putus : 05-03-2015 — Upload : 22-07-2016
Putusan PN AMBON Nomor 23/Pid.Tipikor /2013/PN.AB
Tanggal 5 Maret 2015 — JACKY TALAHATU, SE. MSi.Dkk
93 — 41
  • jika kita kaitkan dengan organisasi pengadaan barang dan jasadan keputusan Walikota Ambon nomro 89 tahun 2008 maka yang pertama ahlimau katakan Inspektorat kota Ambon tidak memiliki kewenangan terkaitdengan pengadaan barang dan jasa jika kita kaitkan dengan kepres nomor 54tahun 2010 dan karena itu tidak bisa diminta pertanggungjawabannya, yangkedua rasiokegis dari keputusan Wakilkota Ambon nomor 89 tahun 2008 tidakmemiliki daya mengikat untuk tahun 2012 sehingga dari sisi tata kelola aktifitasdan penyelengaraan
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Register : 25-05-2022 — Putus : 05-10-2022 — Upload : 17-10-2022
Putusan PN SERANG Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg
Tanggal 5 Oktober 2022 — Penuntut Umum:
1.DENY MARINCKA PRATAMA, S.H., M.H.
2.YUDHI PERMANA, S.H.
Terdakwa:
KUSWARA Bin ALM. MINA SUKMANA
101 — 0
  • Realisasi Pelaksanaan APBDES T.A.2018 Bidang Pemerintahan Desa Berisi :
    • Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahap 1
    • Kegiatan Pembayaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tahap 1
    • Kegiatan Belanja Operasional desa Tahap 1
    • Kegiatan Belanja Operasional BPD Tahap 1 dan Tahap 2
    • Kegiatan Belanja Operasional Rt/Rw Tahap 1
    • Kegiatan Penyelengraan Musrenbang Desa
    • Kegiatan Penyelengaraan
Pengadilan PN LEMBATA Pidana Umum Pemalsuan
Register : 26-06-2015 — Putus : 12-04-2016 — Upload : 26-04-2016
Putusan PN LEMBATA Nomor 36/Pid.B/2015/PN Lbt
Tanggal 12 April 2016 — FRANSISKUS LIMAWAI, S.Fil, alias FERI KOBAN
100 — 38
  • Lembatayang sah merupakan Dokumen Negara yang dapat digunakan dalamproses penyelengaraan ketatanegaraan;te ttBahwa dapat ahli jelaskan bahwa berdasar asas contrarius actusmaka yang diperkenankan merubah suatu keputusan adalah yangberwenang membentuknya melalui prosedur yang sama ketikamembentuk keputusan tersebut. Dengan melalui prosedur yang samaketika membentuk keputusan tersebut.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-06-2015 — Putus : 05-11-2015 — Upload : 16-02-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 5 Nopember 2015 — Rd. TORRY SUBIANTORO,S.IP Bin ZAINAL EFFENDI
59 — 55
  • Memimpin penyelengaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yangdi tetapbkan bersama BPD.2. Mengajukan rancangan Peraturan Desa.3.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-10-2016 — Putus : 28-12-2016 — Upload : 14-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg.
Tanggal 28 Desember 2016 — EDISON MARUDUT MARSADAULI SIAHAAN
182 — 84
  • Riau adalahMengkordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahandaerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan bidangkehutanan serta pelaksanaan penyelengaraan wewenang yangdilimpahkan oleh pemerintah kepada gubernur selaku wakil pemerintahdalam rangka dekonsentrasi.Sedangkan fungsi saksi selaku Kepala Dinas Kehutanan Prov. Riauadalah:Halaman 54 dari 212 Putusan Nomor 78/Pid.SusTPK/2016/PN. Bag.1. Merumuskan kebijakan teknis dibidang kehutanan.2.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-04-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 07-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Bdg.
Tanggal 12 Agustus 2015 — JAJANG, SKM. Msi
72 — 30
  • ;Bahwa benar, saksi menjelaskan tugas pokok dan fungsi saksi selaku KepalaBagian Tata Usaha di RSUD Kab Bekasi yaitu :Merumuskan rencana kerja sekertariat sebagai pedoman pelaksanaan tugasMerumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan sekala proritas dandana yang tersedia sebagai dasar pelaksana tugasMenyiapkan bahanbahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagaibahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten.Menyusun program dan petunjuk teknis penyelengaraan administrasi umumkeuangan dan kepegawaian.Perencanaan
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-08-2013 — Upload : 16-10-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 10/ Pid.Sus/2013/PN.TPI
Tanggal 21 Agustus 2013 — -Drs. GATOT WINOTO.MT (Terdakwa) -OKTONI D.MARPAUNG,S.Kom,SH (JPU)
50 — 12
  • Untuk kegiatan Penyusunan Laporan Penyelengaraan Pemerintah Daerahsebesar Rp. 193.500.000, (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah limaratus ribu rpiah) .2. Untuk Pelatihan Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan dalambidang Manajemen Pemerintahan sebesar Rp. 244.350.000, ( dua ratusempat puluh empat juta tga ratus lima puluh rbu rupiah) .Jadi jumlah dana yang terdapat di DPA adalah Rp. 437.850.000, (empatratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) .
Pengadilan PN LEMBATA Pidana Umum Pemalsuan
Register : 26-06-2015 — Putus : 12-04-2016 — Upload : 26-04-2016
Putusan PN LEMBATA Nomor 35/Pid.B/2015/PN Lbt
Tanggal 12 April 2016 — BEDIONA PHILIPUS, S.H., M.si Alias IPI.
103 — 56
  • Lembatayang sah merupakan Dokumen Negara yang dapat digunakan dalamproses penyelengaraan ketatanegaraan;Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa berdasar asas contarius actus makayang diperkenankan merubah suatu keputusan adalah yang berwenangmembentuknya melalui prosedur yang sama ketika membentukkeputusan tersebut. Dengan melalui prosedur yang samaketikamembentuk keputusan tersebut.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-08-2013 — Upload : 17-10-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 10/PID.SUS/2013/TIPIKOR/PN.TPI
Tanggal 21 Agustus 2013 — - Drs. GATOT WINOTO.MT (TERDAKWA) - OKTONI D.MARPAUNG,S.Kom,SH (JPU)
70 — 16
  • Untuk kegiatan Penyusunan Laporan Penyelengaraan Pemerintah Daerahsebesar Rp. 193.500.000, (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah limaratus ribu rpiah) .Hal. 49 dari 199 hal. Putusan No.10/Pid.Sus/2013/TIPIKOR PN.TPI20062.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 24-05-2023 — Putus : 13-10-2023 — Upload : 27-10-2023
Putusan PN AMBON Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb
Tanggal 13 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
1.Endang Anakoda
2.YE. OCENG ALMAHDALY, S.H., M.H.
3.NOVITA TATIPIKALAWAN, S.H., M.H.
4.Demianus Eckhart Palapia, S.H.,M.H.
5.NURNITA TEHUAYO, S.H.
6.ACHMAD ATTAMIMI, S.H., M.H.
7.OBETH ANSANAY, S.H., M.H.
8.ESTERLINA WATTIMURY, S.H.
9.HASNUL FADLI, S.H., M.H.
10.GRACE SIAHAYA, S.H.,M.H.
Terdakwa:
dr. Hendrita Tuanakotta, M.Kes
140 — 0
  • Kepulaua Aru
  • 1 (satu) jepitan Photocopy Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sera Bagian Timur Nomor : 910/403/I/2020, Nomor : 02.KU.07-SPj/8105/KPU-Kab/I/2020 Tentang Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 900/3/X/2019, Nomor : 01/KU.07-SPj/8105/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelengaraan
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-07-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks
Tanggal 16 Juli 2019 — Penuntut Umum: AHMAD YANI, SH Terdakwa: M. NASIR. L, S.Sos
136 — 45
  • Sanjaya Pratama Belanja Makanan dan Minuman semester II Bahwa penunjukan terhadap perusahaanperusahaan tersebut diatasdibuktikan dengan Surat Perintah Kerja (SPK) yang dibuat oleh Kepala DinasPendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar.Bahwa terhadap kegiatan pengadaan belanja alat tulis kantor, belanjaperalatan kebersihan dan bahan pembersih dan belanja penggandaankegiatan penyelengaraan administrasi Unit Pelaksana Teknis Kegiatan(UPTD) Pendiddikan Kecamatan pada Dinas Pendididkan dan KebudayaanKota
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-03-2017 — Putus : 07-08-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 8PID.SUS.TPK/2017/PN.Bgl
Tanggal 7 Agustus 2017 — H.Sunoto.,S.Ip Bin Jomo Singodikromo
169 — 106
  • Melaksanakan pembinaan, perencanaan dan administrasiRumkit Bhyangkara meliputi bidang personel, materiil, logistikdan keuangan, menyelengarakan : Perencanaan kerja dan anggaran Penyelengaraan managemen SDM Manajemen materiil dan logirtik Manajemen keuangan Ketatausahaan dan urusan dalam.Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwasebagai Kaurkeu padaRumkit Bhayangkara .Bahwa Kepala Rumah Sakit Bhayangkara pada Maret 2016sampai dengan Desember 2016 dijabat oleh Drg.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 29-03-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 173 K/PID.SUS/2016
Tanggal 29 Maret 2016 — ANDIANTO SETIABUDI, JULIA SRI REDJEKI, YULINDA TJENDRAWATI SETIAWAN, CECE KADARISMAN, S.E
483 — 344 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • membolehkan Koperasi Cipaganti Karya Guna Persadamenghimpun dana dari masyarakat melalui modal penyertaan padaKoperasi tanpa mendapat izin dari Pimpinan Bank Indonesia, namundalam pelaksanaanya Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada tersebuttidak mengikuti ketentuan khusus yang mengatur bagaimanaseharusnya menghimpun dana dari masyarakat melalui modalpenyertaan;Menimbang, bahwa Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada dalamusahanya menghimpun dana dari masyarakat telah menyimpang dariaturan tentang penyelengaraan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 29-08-2017 — Putus : 14-02-2018 — Upload : 19-09-2023
Putusan PN SEMARANG Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg
Tanggal 14 Februari 2018 — Penuntut Umum:
MULYONO, SH. MH
Terdakwa:
H. SUPADI Bin H. DASIMIN
35 — 19
  • 1 (satu) bendel Surat Asli Dari Pimpinan Nasional Lembaga Pemantau Penyelengaraan Negara RI. No : 273/INV/DPNLPPNRI/XII-13 tanggal 15 Desember 2013.
  • 1 (satu) lembar asli Surat dari PT GALIH MEDAN PERSADA No : 007/GMP/1/2014 tanggal 15 Januari 2014. Perihal Klarifikasi Kepada Pejabat Pembuat Komitmen Panitia Lelang Proyek Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Tahap 2 Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 29-08-2017 — Putus : 14-02-2018 — Upload : 19-09-2023
Putusan PN SEMARANG Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg
Tanggal 14 Februari 2018 — Penuntut Umum:
MULYONO, SH. MH
Terdakwa:
H. SUPADI Bin H. DASIMIN
82 — 59
  • 1 (satu) bendel Surat Asli Dari Pimpinan Nasional Lembaga Pemantau Penyelengaraan Negara RI. No : 273/INV/DPNLPPNRI/XII-13 tanggal 15 Desember 2013.
  • 1 (satu) lembar asli Surat dari PT GALIH MEDAN PERSADA No : 007/GMP/1/2014 tanggal 15 Januari 2014. Perihal Klarifikasi Kepada Pejabat Pembuat Komitmen Panitia Lelang Proyek Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Tahap 2 Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 04-06-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PN GORONTALO Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto
Tanggal 23 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
AKHMAD AKHSAN, SH
Terdakwa:
Drs. MUCHTAR ADAM, M.Si
234 — 211
  • saksi tidak tahu apakah bangunan pada Pekerjaan PembangunanPasar Pontolo Tahap II Tahun Anggaran 2015 tersebut termasuk bangunanyang gagal konstruksi ataukah gagal bangunan, tetapi yang pasti yangdimaksud gagal konstruksi adalah : keadaan hasil pekerjaan konstruksiyang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakatidalam kontrak kera konstruksi,baik sebagian maupun keseluruhansebagai akibat dari kesalahan dari pengguna jasa atau penyedia jasa (PPnomor 29Tahun 2000 Pasal 31 tentang Penyelengaraan
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 04-06-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 06-11-2018
Putusan PN GORONTALO Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto
Tanggal 23 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
AKHMAD AKHSAN, SH
Terdakwa:
Ir. RACHMAT MUSA
143 — 45
  • PembangunanPasar PontoloTahap Il Tahun Anggaran 2015tersebut termasuk bangunanyang gagal konstruksi ataukah gagal bangunan, tetapi yang pasti yangdimaksud gagal konstruksi adalah : keadaan hasil pekerjaan konstruksi yangtidak sesuail dengan spesifikasi pekeryjaan sebagaimana disepakati dalamHalaman 118 dari 247 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2018/PN Gtokontrak kerja konstruksi,baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibatdari kesalahan dari pengguna jasa atau penyedia jasa (PP nomor 29Tahun2000Pasal 31 tentang Penyelengaraan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 18-11-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 29-04-2024
Putusan PN PONTIANAK Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk
Tanggal 25 Februari 2021 — Penuntut Umum:
LIONARD KANTER, SH., MH
Terdakwa:
HARI WIBOWO Alias HARI Anak Dari JASDI
44 — 43
  • 2017;
  • 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 12.048.000,-untuk pembayaran belanja Informasi Desa ditandatangani dengan materai 6000 oleh saudara MUHSINIM.M, tanggal 27 september 2017;
  • 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 4.733.500,-untuk pembayaran Oprasional BPD ditandatangani dengan materai 6000 oleh saudara MUHSINIM.M, tanggal 27 September 2017;
  • 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 11.417.500,-untuk pembayaran belanja Penyelengaraan