Ditemukan 2284 data
166 — 266 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tahun2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah adalah lebih tepat dari pada PP 39Tahun 2007 dengan alasan PP 39 Tahun 2007 bersifat lebih umum adalah telahsalah dalam menerapkan asas hukum di mana dalam pertimbangannya JudexFacti telah menempatkan PP 58 Tahun 2005 sebagai Lex Specialis dan PP 39Tahun 2007 tentang Pengelolan Keuangan Negara/Daerah sebagai Lex Generalisadalah tindakan yang keliru dikarenakan PP 58 Tahun 2005 maupun PP 39Tahun 2007 tentang Pengeloaan Keuangan Negara/Daerah merupakan subbagian
150 — 58
., berkedudukan di Jalan Pattimura No. 20Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dina Simbolon, SH.MH, jabatanKepala Subbagian Advokasi Hukum Sekretariat Jendral danPengembangan Sumber Daya Manusia, Bagian Advokasi Hukum , BiroHukum, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 02/SKS/M/2017 tanggal 17Januari 2017, sebagai TURUT TERBANDING Ill semula TERGUGAT III;4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq.
PT. ADIK ABANG QANITA PRATAMA diwakili oleh H. ISWANDI, S.H.
Tergugat:
POKJA PEMILIHAN 12 BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI (BP2JK) WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Intervensi:
PT. KARYA MULIA NUGRAHA
466 — 535
Pengaturan dan Pengembangan SistemPelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi.Aprilia Gayatri, S.H.Kepala Subbagian Hukum pada Bagian Hukum, Datadan Komunikasi Publik.Merty Kristina Bastari, S.H., M.H.Kepala Seksi Advokasi, Subdit. Advokasi danFasilitasi Pengelolaan Pengadaan Jasa Konstruksi.Agus Pramono, S.H., M.Si.Kasubbag.
57 — 17
Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa RIZAL SYAMSUMAULANA,SE,MM Bin (Alm) SUARDI, juga telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Terdakwa tahu menjadi Terdakwa dalam perkara Tindak PidanaKorupsi Penyimpangan Penyaluran Dana Hibah dan Bansos PropinsiBanten TA.2010/211 kepada Pondok Pesantren dan Majelis Talim diKabupaten Pandeglang ;Bahwa Terdakwa bekerja pada tahun 2010/2011 tersebut di Biro Kesra(Kesejahteraan Rakyat ) Pemda Provinsi Banten diBidang Staf.Pelaksanapada SubBagian
M. Ali Rizza, SH, MH
Terdakwa:
ARLIANTO, A.Ma.Pd. Bin Alm BANDING
197 — 47
sertifikat tersebut uangnya maudiapakan bila sudah terkumpul, saksi tidak mengetahui apakah akandibagi atau bagaimana karena sebelumnya belum ada kesepakatan yangdibuat mengenai hal tersebut.Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi KASRUN bin ( Alm )SUWITO PARMIN :Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;11.Saksi AGUS SALIM bin ( Alm ) HASBULLAH, yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RINomor 5 tahun 2008 tentang uraian tugas subbagian
1093 — 1571
.> Melaksnaakan koordinasi dengan instansi terkait berkaitandengan tugas subbagian akuntansi untuk kelancaran pelaksanaantugas.> Mendistribusikan tugas kepada bawahan berkaitan dengan bidangtugas subbagian akuntansi untuk kelancaran pelaksanaan tugasdengan memberi petunjuk membimbing agar tugas dialksanakansesuai ketentuan secara efektif dan efisien.Hal. 156 dari 531 Perkara Nomor 60/Pid.SusTPK/2019/PN.SmgPerkara Tindak Pidana KorupsiMelaksanakan kegiatan akuntansi dan verifikasi meliputi tatausaha
daerah Kraton sebagai berikut:Melaksanakan urusan surat menyurat, ekspedisi, arsip,perlengkapan kantor penatalaksanaan rumah tangga danmengkoordinasikan produk hukum, telaah hukum umtuk setiapproduk hukum dan tata naskah di lingkungan rumah sakit sertapenyelesaian masalah hukum.Uraian tugas sebagai berikut :Mengkonsep rencana perubahan kerja dan kegiatan subbagumum dan hukum dengan mempelajari dan mengolah bahansebagai pedoman pelaksanaan tugas;Mengkonsep pedoman dan petunjuk tehnis bidang tugas subbagian
Subbagian Perencanaan membuat kesimpulan rangkaianpembahasan serta hasilhasil yang dicapai dan hambatan dalammelaskanakan kegiatan serta upaya pemecahan masalah.i. Subbagian Perencanaan menyusun draf RBA denganmengakomodir seluruh data dari masingmasing bagian terkait;j. Subbagian Perencanaan mengajukan konsep draft RBA untukmendapat persetujuan Direktur.k.
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.DJINO D. TALAKUA, SH
4.IRKHAN OHOIULUN, SH
5.SESCA TABERIMA, SH
6.EKA YACOB HAYER, SH
7.NOVANEMA DUHA, SH. MH
Terdakwa:
RIO KHORMEIN AMSYAH, SE ALIAS RIO
108 — 58
Riwayat pekerjaan:1) Auditor Ahli Pertama Pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat (20072011);2) Pemeriksa Pertama Pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat (20112013);3) Pemeriksa Muda Pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur(20142016);4) Kepala Subbagian Hukum Pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku(2016sekarang).e Ahli menjelaskan bahwa, pernah dimintakan pendapat dalam bentuk keternganAhli terkait tindak pidana korupsi, yaitu: (1) perkara dugaan tindak pidanakorupsi pemberian dana kegiatan penunjang
) Diklat Sertifikasi CGAP, Pusdiklat BPK, 2013.5) Diklat Peran Anggota Tim Senior, Pusdiklat BPK, 2013.6) Diklat Peran Ketua Tim Yunior, Balai Diklat Makassar, 2016.7) Workshop Aspek Hukum dalam Tipikor, Balai Diklat Yogyakarta, 2016.e Ahli menjelaskan bahwa Ahli bekerja selaku Pegawai pada Badan PemeriksaKeuangan sejak 1 April 2006 dan bertugas pada BPK Perwakilan ProvinsiMaluku sejak 9 Februari 2016.e Ahli menjelaskan bahwa jabatan Ahli pada BPK Perwakilan Provinsi Malukuadalah sebagai Kepala Subbagian
NURMA RUSIDA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Intervensi:
1.Hj Kalsum
1.Ir. Jhoni Hartono, S. Msc
2.Sri Wahyuni
3.Sri Wahyuni 2
4.I Nyoman Indraprasta Gowinda
333 — 210
Ayat (3) Kepala Subbagian, dan Kepala Seksiadalah jabatan struktural eselon IV.a atau JabatanPengawas. (4) Kepala Urusan dan Kepala Subseksi adalahjabatan struktural eselon V.a atau Jabatan Pelaksana;* Bahwa selanjutnya, dalam Pasal 69 dijelaskan mengenaipengangkatan dan pemberhentian.
77 — 19
,M.H selaku atasan langsung Pemegang Kas telah mencairkandana untuk keperluan Biaya kegiatan Pemeliharaan alat alatangkutan roda 4 dan roda 2 DPRD dan Sekretraiat DPRD melaluiBeban Tetap sebesar Rp. 152.920.000, (Seratus Lima Puluh duajuta Sembilan ratus duapuluh ribu rupiah) ke Rekening PemegangKas dan atas dasar tersebut saksi BAKHRUDIN selaku Kepala SubBagian Perbendaharaan Daerah menerbitkan Surat PerintahMembayar Uang (SPMU), dengan nomor, tanggal dan jumlah SPPserta SPMU Beban Tetap sebagai
H. USMAN BIN H. YUSUF
Tergugat:
1.H.IBRAHIM BIN RAHMAN
2.DINAS SOSIAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
3.BUPATI OGAN KOMERING ILIR
100 — 14
yang dihadirkan oleh para pihak;Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I menyatakanseharusnya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaipihak ditarik sebagai pihak, Majelis Hakim menilai dapat pula merujuk padaSurat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang PemberlakuanRumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 SebagaiPedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum KamarPerdata poin 1 Tentang Gugatan Kurang Pihak Dalam Perkara Tanah pada subbagian
161 — 54
,Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala SubBagian Hukum KPU Kota Manado; Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 31 Mei 2016,11 Juli 2016 dan 22 Juli 2016;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;Hal. 3 dari 96 Hal. Putusan No. 39/G/2016/PTUN.MDO3. Nama JabatanTempat Kedudukangente GUBERNUR SULAWESI UTARA:Jl. 17 Agustus, No. 69, Kota Manado; Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :Dalam hal ini telah memberi kuasa SubstitusiGLADY N.L.
Terbanding/Terdakwa : Drs. SUTIMAN, M.M. Bin KARYO LESONO (Alm)
61 — 45
BIN H.AIDILselaku Kepala Subbagian Pertanahan pada bagian pertanahan sekretariat daerah Kab.PPU, sekaligus sebagai PPTK proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah,keluarga miskin dan fasilitas lainnya yang menggunakan APBD Kab.
39 — 20
., jika dilihat daridokumen dokumen serta Berita Acara Pemeriksaan saksisaksi bahwa dana tersebutbelum dipertanggungjawabkan dan belum mendapat verifikasi dari Kepala SubBagian Keuangan selaku PPK BPKD Kab.
Ir. THEODORUS SUARDI, M.Si
Termohon:
KEJAKSAAN NEGERI MANGGARAI BARAT
131 — 49
SABINI selaku Kepala SubBagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan pada Dinas Pariwisatadan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat tersebut;6. Bahwa tidak diberikannya salinan Berita AcaraPenggeledahaan kepada selaku Sekretaris Dinas Kebudayaan danPariwisata Kab.
230 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
Saiful AnwarMalang kepada Kepala Instalasi Rawat Inap Il (IRNA Il) agar segeraberkoordinasi dengan Ketua SMF Mata untuk melakukan penyelesaianselisin kurang penerimaan jasa sarana atas pelayanan ODC sebesarRp60.400.000,00 (enam puluh juta empat ratus ribu rupiah) kepada SubBagian Mobilisasi Dana RSU dr.
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Keterangan pada bagian ini akan ahli bagimenjadi 2 subbagian, yaitu tentang konsep atau teori hubungan antarakemerdekaan, kekuasaaan kehakiman, dan masa jabatan hakim. Kedua,tentang konsep dan/atau teori bersamaan di depan hukum dan tentangjaminan UndangUndang Dasar 1945 atas kekuasaan kehakiman yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi K it dan iat Jenderal Konstitusi RepublikJl.
128 — 67
SAKSI : SUKANTAe Bahwa Saksi sejak tanggal 11 Agustus 2008 menjabat sebagai Kepala SubBagian Pengamanan Pejabat dan Personil pada Sekretariat Jenderal KomisiPemilinan Umum Republik Indonesia, dengan tugas mengawasi Pejabat danPersonil selama berada di Gedung Kantor Sekretariat KPU R.1;e Bahwa selain itu tugas saksi selaku Kepala Sub Bagian PengamananPejabat dan Personil yaitu saksi berserta staf saksi yaitu mengontrol situasikeamanan kantor Sekretariat KPU R.I;e Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan
1.RINAN bin GANENG
2.RIMAN
3.RIMAH binti GANENG
4.MARTAN
5.MARDIAH binti GANENG
6.NENGSIH
Tergugat:
1.PT. Pembangkitan Jawa Bali di Kabupaten Bekasi
2.Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi
3.PT. Perusahaan Listrik Negara
Turut Tergugat:
Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia
117 — 87
UmarFauzi selaku Kepala Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, danHalaman 2 dari 106Putusan Nomor 72/Pdt.G/2019/PN CkrPariwisata lla, Sukendar selaku Kepala Sub, bagian Bantuan Hukum I,Fahresa Muchtar selaku Kepala Subbagian Bantuan Hukum II, Moch.
146 — 162
Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan fungsional ;c. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD / UKPDdan/atau Instansi Pemerintah / Swasta dalam rangka kelancaran danpeningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola PKJ TIM ; Halaman 5 dari 104 halaman, Putusan Nomor : 117/G/2016/PTUNJKT.d.
126 — 50
SUKANTA.Bahwa Saksi sejak tanggal 11 Agustus 2008 menjabat sebagai Kepala SubBagian Pengamanan Pejabat dan Personil pada Sekretariat Jenderal KomisiPemilihan Umum Republik Indonesia, dengan tugas mengawasi Pejabat danPersonil selama berada di Gedung Kantor Sekretariat KPU R.1;Bahwa selain itu tugas saksi selaku Kepala Sub Bagian Pengamanan Pejabatdan Personil yaitu saksi berserta staf saksi yaitu mengontrol situasi keamanankantor Sekretariat KPU R.1;Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr.