Ditemukan 2369 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sema semi semua semy samu setu sempu semo
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Umum
Register : 17-11-2021 — Putus : 10-03-2022 — Upload : 23-08-2022
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 946/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt
Tanggal 10 Maret 2022 — Penuntut Umum:
1.JAYA S,SH
2.BERLIAN D.NAINGGOLAN, SH.,MH
3.AGUS JULIANTO PURNOMO.,SH
4.EKA MAINA LISTUTI, SH.
5.OCTAVIA ROULI MEGAWATY, S.H.
Terdakwa:
SOEDARSONO, S.H. alias SALMAN alias ABAH HANIF alias NU'MAN Bin Alm. KASMO
119 — 45
  • ;
  • 1 (satu) majalah An-Najah berjudul Partai Allah Vs Partai Setan;
  • 1 (satu) majalah An-Najah berjudul Nasionalis Vs Islamis;
  • 1 (satu) majalah An-Najah berjudul Mereka Yang Dijanjikan;
  • 1 (satu) majalah An-Najah berjudul Menggugat Nasionalisme Semu;
  • 1 (satu) majalah Sabili berjudul Kader Partai Islam Ditetor;
  • 1 (satu) majalah Usrotuna berjudul Perubahan Strategi Antara Tuntutan Dan Tuntunan;
  • 1 (satu) majalah Usrotuna berjudul Membangun
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-10-2014 — Upload : 10-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 123 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 28 Oktober 2014 — SUNARYO HW., Sip. MM
109 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SuratEdaran bukan merupakan peraturan perundangan murni, karenatidak memuat kaidah hukum keharusan, melainkan merupakanbentuk legislasi semu (pseudo wetgeving).Pada dasarnya, sebuah Surat Edaran yang bersumber darikekuasaan eksekutif dapat berstandar ganda, yaitu selain sebagaiproduk legislasi semu juga dapat berfungsi sebagai sebuahkeputusan yang mengikat secara konkrit dan individual(beschikking).
Pengadilan PA SINGARAJA Perdata Agama
Register : 23-10-2017 — Putus : 07-02-2018 — Upload : 12-03-2018
Putusan PA SINGARAJA Nomor 113/Pdt.G/2017/PA.Sgr
Tanggal 7 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
30 — 7
  • Penggugat menyadari sangatsulit untuk mencapai rumah tangga yang bahagia karena Penggugatmerasa tidak nyaman lagi berdekatan dengan Tergugat malah yangPenggugat rasakan saat ini adalah kebencian jika mengingat kelakuanTergugat yang sangat menyakitkan begitu pula dengan perbuatan ibuTergugat, saudara Tergugat yang tidak pernah baik pada Penggugat danadapun keinginan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga denganPenggugat sebenarnya hanyalah keinginan semu saja karena pada intinyaTergugat hanya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 30-11-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 841 B/PK/PJK/2015
Tanggal 30 Nopember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. HERFINTA FARM & PLANTATION
23 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 841/B/PK/PJK/2015tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapatdikreditkan;Pemohon Peninjauan Kembali (semu/a Terbanding) keberatan atastidak dipertahankannya;. Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Rp 30.113.640,00;1.Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangatkeberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalamputusan a quo.
Pengadilan PN TANJUNG PANDAN Perdata
Register : 20-11-2019 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 16-11-2020
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Tdn
Tanggal 16 September 2020 — Penggugat:
1.HJ. SITI FATIMAH
2.WALIM, SH.,MH
Tergugat:
1.ZURYATIE BINTI AMBODALLEK
2.RAMADHAN BIN AMBODALLEK
3.ABIDIN BIN AMBODALLEK
4.JAMALIA BINTI AMBODALLEK
5.DAHLIA BINTI AMBODALLEK
Turut Tergugat:
1.JUNI JUSTINI
2.DWI ASIH
3.NORI DJUFRI
4.ANITA DJUFRI
5.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BELITUNG
135 — 53
  • sebagai berikut :Walaupun perjanjian dalam suatu akta notaris , dimana seseorang memberikuasa kepada orang lain, untuk menjual rumah sengketa kepada pihak ketigamaupun kepada dirinya sendiri, dianggap sah, namun mengingat riwayatterjadinya surat kuasa tersebut yang sebelumnya bermula dari Surat pengakuanhutang,dengan menjaminkan rumah sengketa yang karena tidak dapat dilunasipada waktunya, dirubah menjadi kuasa untuk menjual rumah tersebut, makaperjanjian demikian sebenarnya merupakan perjanjian semu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 25-08-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2498 K/Pdt/2013
Tanggal 25 Agustus 2014 — I. GUSTI SURYA DARMA, DK VS 1. MENTERI PERTAHANAN RI Cq. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT RI (KASAD TNI AD), Cq. PANGDAM XII/TANJUNGPURA, DKK
72 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Said binSanusi dapat mengajukan gugatan yang berdiri sendiri, dengan demikianPenggugat menolak permohonan Intervensi dari Pemohon;Bahwa Pemohon tidak mempunyai kwalitas/kapasitas hukum untukmasuk sebagai pihak dalam perkara yang sedang berlangsung antaraPenggugat dengan para Tergugat dalam perkara daftar Nomor 103/Pdt.G/2011/ PN.PTK karena selain tidak ada kepentingan hubunganhukum dengan para pihak juga permohonan yang diajukan Pemohonbersifat kaku dan semu;Menimbang, bahwa Tergugat I juga mengajukan
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-10-2015 — Putus : 01-03-2016 — Upload : 14-03-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
Tanggal 1 Maret 2016 — TILI ANFRIDUS, SE Alias FRIDUS
61 — 35
  • Majelis akanmempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa pada pecairandana insentif PBB tahun 2006/2007 di Kabupaten Ende telahmelanggar ketentuan hukum formil, dengan mempertimbangkanfaktafakta hukum sebagai berikut :Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksiketerangan saksi SEMU ANASTASIA, SE, saksi HENDRIKA MENO LAY,Halaman 195 dari 314 Putusan Nomor 75/Pid.SusTPK/2015/PN KpgSH, dan saksi ELE MAHMUD, BA dan bahwa pada tahun 2004 dantahun 2005 Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende telahmelampaui
    puluh ribu rupiah) sebagaimana yangtercantum dalam barang bukti nomor 11 ;Menimbang bahwa benar mekanisme pencairan dana untukInsentif PBB semestinya dilakukan dengan cara Pemegang Kas(Bendahara) pada Dispenda Kabupaten Ende (saksi YOSEPHINABUNGA MBELO, AM.d) mengajukan usulan pencairan dana kepadaKasubag Keuangan Dispenda Ende (saksi HENDRIKA MENO LAY, SH),selanjutnya Kasubag Keuangan Disepnda Ende membuat SuratPermintaan Pembayaran kepada Bupati Endemelalui Kasubag Keuangan Setda Ende (Saksi SEMU
    Kabag Keuangan yaitu Nomor : 004.01.05.0031012 di BankBPD (sekarang Bank NTT) atas nama Bupati Ende (KabagKeuangan), dan dalam menerbitkan SPM tersebut di dahului dengandiajukannya Surat Permintaan Pembayaran yang diajukan olehBendahara Satker dalam hal ini Pemegang Kas (Bendahara)Dispenda Ende kepada Kasubag Keuangan Dispenda Ende (saksiHENDRIKA MENO LAY, SH), selanjutnya Kasubag Keuangan DisepndaEnde membuat Surat Permintaan Pembayaran kepada Bupati Endemelalui Kasubag Keuangan Setda Ende (Saksi SEMU
    ANASTASIA ,SE) untuk diferifikasi setelah Surat Permintaan Pembayaran di parafoleh Kasubag Keuangan Setda Ende lalu baru diterbitkan SuratPerintah Membayar (SPM/SPMU) yang ditandatangani oleh Terdakwaselaku Kabag Keuangan Setda Ende ;Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksiketerangan saksi SEMU ANASTASIA, SE, saksi HENDRIKA MENO LAY,SH, dan saksi ELE MAHMUD, BA dan bahwa pada tahun 2004 dantahun 2005 Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende telahmelampaui target penerimaan pajak bumi dan
    puluh ribu rupiah)sebagaimana yang tercantum dalam barang bukti nomor 11 ;Menimbang bahwa benar mekanisme pencairan dana untukInsentif PBB semestinya dilakukan dengan cara Pemegang Kas(Bendahara) pada Dispenda Kabupaten Ende (saksi YOSEPHINABUNGA MBELO, AM.d) mengajukan usulan pencairan dana kepadaKasubag Keuangan Dispenda Ende (saksi HENDRIKA MENO LAY, SH),selanjutnya Kasubag Keuangan Disepnda Ende membuat SuratPermintaan Pembayaran kepada Bupati Ende melalui KasubagKeuangan Setda Ende (Saksi SEMU
Pengadilan PA MEDAN Perdata Agama
Register : 25-01-2016 — Putus : 21-06-2016 — Upload : 18-07-2016
Putusan PA MEDAN Nomor 0220/Pdt.G/2016/PA.Mdn
Tanggal 21 Juni 2016 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
32 — 8
  • Sebab di satu sisi masih terikatperkawinan dengan Tergugat sedangkan disisi lain mantan pacarnyatersebut masih memberi harapan semu, sementara Penggugat tidak dapatmenyaring dengan baik rayuan maut mantanya tersebut hingga harusmengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Medan dengan dalilakalakalan dan sembarangan;Bahwa pada waktu melaksanakan ritual Haji seperti Tawaf Umroh(Tawaf Qudum), Tergugat dan Penggugat berusaha selaluHalaman 27 dari 57 halaman, Putusan nomor 220/Pdt.G/2016/PA.Mdn.berdampingan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Putus : 25-06-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 259 K/TUN/2015
Tanggal 25 Juni 2015 — TAMTAM OTAMAR SAMSUDIN, Dr, Sp.OG melawan KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA (KKI), dkk
197 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyusun pedoman dan tata carapenanganan kasus pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigiSehingga, mekanisme persidangan disiplin yang dilaksanakan olehHalaman 32 dari 46 Putusan Nomor 259 K/TUN/2015Tergugat Il adalah mekanisme yang sah berdasarkan atas undangundang ;Bahwa, mekanisme persidangan yang dilakukan Tergugat Ilkewenangannya adalah berdasarkan UndangUndang, sehinggamekanisme persidangannya dikategorikan sebagai administratieveberoep, Quasi Rechtspraak atau Peradilan Administrasi Semu
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 10-02-2017 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 2/G/KI/2017/PTUN.JKT
Tanggal 31 Mei 2017 — KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI CQ. BPSDM KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN ; LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PEMANTAU PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (LSM P3KN).
108 — 82
  • dikukuhkan tindakan Badan Publik yang menolak permohonaninformasi dari Pemohon Informasi; Artinya kewenangan Komisi InformasiPusat dalam menyelesaikan sengketa informasi tidak diberi peluang lainsehingga Pasal 46 ayat (1) adalah limitatif;Bahwa implikasi hukum terhadap Putusan Komisi Informasi Pusat yang tidaksesuai ketentuan yaitu diputus melampaui kewenangannya dapat dibatalkankarena tidak sesuai UndangUndang No.14 Tahun 2008 dimana pemeriksaansengketa pada Komisi Informasi Pusat merupakan peradilan semu
Pengadilan PTUN PADANG TUN Kepegawaian
Register : 05-03-2013 — Putus : 24-07-2013 — Upload : 20-08-2013
Putusan PTUN PADANG Nomor 04/G/2013/PTUN-PDG
Tanggal 24 Juli 2013 — Drs.GITRIF YUNUS,M.Si LAWAN REKTOR ISI PADANGPANJANG
115 — 54
  • Keterangan Saksi MARTAROSA Bahwa benar Saksi adalah PNS di ISI Padangpanjang sejak tahun 1989 dan saat inimenjabat sebagai PR III sejak tahun 2011; Bahwa benar semu Pembantu Rektor memperoleh rumah dinas termasuk Saksi danSaksi tidak menempati rumah dinas tersebut dan Saksi juga tidak mengetahuiapakah Penggugat menempatirumah dinas atau tidak ; Bahwa terkait dengan pemberhentian Penggugat tidak ada panggilan dari Tergugatkepada Penggugat sebelumnya; Halaman 42 dari 66 halaman Putusan No.04/G/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Militer
Putus : 18-07-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 217 K/MIL/2017
Tanggal 18 Juli 2017 — M. YAMIN, S.H., M.H.
125 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini sejalandengan Dissenting Opinion Hakim anggota II Pengadilan Tingkat Pertamapada halaman 166 sampai dengan halaman 169 yang menyebutkan bahwaseluruh dakwaan yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi dalam perkara aquo adalah tidak terbukti dan merupakan peristiwa yang semu.. Majelis Hakim (Judex Facti) keliru dalam memberi putusan dalam perkara aquo.
Pengadilan PA MATARAM Perdata Agama
Register : 07-08-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PA MATARAM Nomor 410/Pdt.G/2020/PA.Mtr
Tanggal 16 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
126 — 74
  • Bahwa meskipun Penggugat terenyuh dengan dalil jawaban Tergugat padaangka 5 dan 6, dan 10, apa hendak dikata Penggugat telah terpaksamenitip perasaan itu di tempat yang semu, belum tersimpan dalam hati.Betapa tidak, pahit dan getir kehidupan rumah tangga yang Penggugatrasakan membuat timbul tenggelamnya rasa cinta bak sebuahpatamurgana. Andaikan malam yang sepi dapat bicara, mungkin Penggugattidak akan merasa kesepian meski Tergugat sering pulang tengah malam;4.
Pengadilan PA TARAKAN Perdata Agama
Register : 22-03-2019 — Putus : 08-07-2019 — Upload : 08-07-2019
Putusan PA TARAKAN Nomor 183/Pdt.G/2019/PA.Trk
Tanggal 8 Juli 2019 — Pemohon melawan Termohon
17 — 2
  • TrkMenimbang, bahwa secara syar suatu perkawinan yang di dalamnyasering diwarnal perselisihan dan pertengkaran yang terusmenerus apabilatetap dipertahankan, akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, diantaranya hilangnya rasa percaya diri, beban psikis, perasaan ketakutanberlebihan maupun lainnya dari masingmasing pihak dan kemuharatanseperti ini dalam terminologi syariat Islam harus dihilangkan dibandingkansekadar mempertahankan ikatan perkawinan yang semu dan tidak lagimendatangkan manfaat bagi
Pengadilan PN SEMARANG Perdata
Register : 08-08-2018 — Putus : 29-01-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 341/Pdt.G/2018/PN Smg
Tanggal 29 Januari 2019 — Penggugat:
PT.RANDUGARUT PALSTIC INDONESIA
Tergugat:
Ir.Edhie Sukianto Tejopurnomo
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang
66 — 7
  • yangdilakukan oleh TERGUGAT di TURUT TERGUGATditangguhkan sampai perkara ini mempunyai kekuatanhukum tetap.Berikut akan TERGUGAT uraikan pula unsurunsur yangterkandung dalam perubahan gugatan yakni sebagai berikut : Unsur adanya kehendak/keinginan PENGGUGAT agarPemblokiran obyek sengketa DITANGGUHKAN olehTurut Tergugat ;~n nnn nnn nn nnn nnn nnn Unsur adanya kehendak/keinginan PENGGUGAT agarpenangguhan tersebut berjalan sampai perkaraberkekuatan hukum tetap.Maka menyimak serta mempelajari baik posita semu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 28-11-2013 — Upload : 29-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 911 K/Pdt/2012
Tanggal 28 Nopember 2013 — PT. Citro Putra Indoprima, vs PT. Cimb Niaga Tbk (dahulu PT. Bank Lippo Tbk),
132 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian produk derivatif ini menciptakanpermintaan yang semu akan mata uang dolar Amerika. Permintaansemu ini sangat potensial untuk dapat dimanipulasi sehingga padagilirannya membahayakan stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolarAmerika. Apabila dirunut lebih lanjut, ketidakstabilan ini akan membawadampak negatif yang beragam bagi berbagai pihak di Indonesia. Bukanhanya stabilitas transaksi kKeuangan akan terganggu, tetapi jugaproduksi sektor real akan secara langsung terpengaruh.
Pengadilan PA BUKITTINGGI Perdata Agama
Register : 01-07-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PA BUKITTINGGI Nomor 369/Pdt.G/2019/PA.Bkt
Tanggal 14 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
190 — 43
  • Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa terkait akta jual beli yangmenjadi syarat pengurusan peralihan hak/balik nama merupakanSuatu. perjanjian semu/purapura (proforma/schijn handeling)sebagaimana diketahui bahwa suatu perjanjian purapura dapat terjadikarena 2 hal :1).
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 29-01-2021 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn
Tanggal 3 Mei 2021 — Penggugat:
KHAIRIAH NASUTION
Tergugat:
1.Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia, Tbk
2.Kepala Kantor Wilayah PT.Bank Rakyat Indonesia, Tbk Sumatera Utara
128 — 64
  • Direksi sebagaiorgan yang memiliki otoritas yang sentral dalam operasional suatu perusahaan.Selain itu, PT sendiri merupakan suatu badan hukum yang merupakan subjekhukum yang bersifat semu (recht persoon) karena tidak memiliki fisik layaknyamanusia, namun dapat mengemban hak dan kewajibannya sendiri layaknyamanusia. Untuk itu, sebagai subyek hukum PT dapat dibawa ke pengadilan atassuatu gugatan dan atau tuntutan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 31-03-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2418 K/Pdt/2014
Tanggal 31 Maret 2015 — MUHAMMAD TAIB SANGAJI, ST, DK VS ZULKIFLI KODJA, DK
62 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.2418 K/Pdt/2014(Mancoa Umage), sedangkan kepada anak lakilakinya (MatakusaUmage) tidak diberikan warisan;Dalil tanah objek sengketa adalah berasal dari tanah warisanturun temurun hanyalah kisah tanpa bukti (kisah quasi/semu)yang didalilkan oleh Termohon Kasasi semula TerbandingI/Tergugat (namun di percaya oleh Judex Facti dengan istilahPara Tergugat dinilai telah berhasil membuktikan sangkalannyasebagaimana pertimbangan di atas hal.76 putusan PengadilanNegeri Labuha Nomor 08/Padt.G/201 2/PN.Lbh
Pengadilan PA BOJONEGORO Perdata Agama Perceraian
Register : 09-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PA BOJONEGORO Nomor 440/Pdt.G/2017/PA.Bjn
Tanggal 20 Juni 2017 — PEMOHON VS TERMOHON
25 — 2
  • yang berbunyi :MUXpU Dn, ewni BPJY PAhpU A%Artinya:Mencegah kerusakan harus~ didahulukan daripada mencarikemaslahatan.Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpandangan, sekalipunnafkah Iddah dan mutah merupakan kewajiban yang terjadi setelah perceraiannamun harus dibayar terlebih dahulu sebelum Tergugat mengucapkan ikrartalak, sehingga apa yang dituntut Penggugat bukanlah pepesan kosong, tetapibisa menjadi kenyataan dan pihakpihak pun tidak memandang putusanpengadilan sebagai putusan semu