Simatupang selaku P2HP yang ditunjuk melalui Surat No.465/785/Dinsosnakertrans/2013 (SK P2HP), dimana secara tegas didalam SK P2HP tersebut terkhusus, pada bagian Memutuskan, subbagian : Halaman ke 36 dari 66 halaman Kedua : Panitia PengawasHasil Penerima Barang melaksanakan tugasnya dengan berpedoman padaperaturan yang berlaku sesuai dengan UndangUndang dan melaporkanpelaksanaan pekerjaan kepada Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Tapanuli TengahKetiga : Tugas danTanggung

Simatupang selaku P2HP yang ditunjuk melalui Surat No.465 / 785 / Dinsosnakertrans / 2013 (SK P2HP), dimana secara tegas didalam SK P2HP tersebut terkhusus, pada bagian Memutuskan, subbagian :Kedua :Panitia Pengawas Hasil Penerima Barang melaksanakan tugasnyadengan berpedoman pada peraturan yang berlaku sesuai denganUndangUndang dan melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada KepalaDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tapanuli TengahKetiga :Tugas dan Tanggung Jawab Panitia Pengawas Hasil

Kepala Balai KIPM hanya bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas para kepala subbagian dan kepala seksiyang berada dibawahnya, sesuai Peraturan Organisasi dan Tata Kerja UPTKarantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;g dengan demikian secara hukum Kepala Balai tidak dapat dimintai ataudianggap bertanggung jawab atas pelaksanaan penyidikan yangdilaksanakan oleh PPNS pada Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu danKeamanan Hasil Perikanan Entikong;h. berdasarkan hal tersebut di

AHMADSYARWANI,Bahwa saat ini saksi bertugas di Direktorat Penyidikan JaksaAgung Muda Tindak Pidana Khusus sebagai Kepala SubBagian Tata Usaha sejak tanggal 13 Januari 2011, Tugas saksiberdasarkan Peraturan Jaksa Agung R.I.

FOFIED selaku bendahara pengeluaran padaSekretariat DPRD Kabupaten Asmat membuat BKU (Buku Kas Umum) bulanDesember 2011 karena sejak Januari 2011 s/d November 2011 Buku KasPenerimaan dan Pengeluaran (BKU) dan bukti pertanggungjawaban (kwitansitanda terima) anggaran kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Asmatseluruhnya dibuat staf Bagian Keuangan (Sub Bagian Anggaran dan SubBagian Verifikasi, Pembukuan dan Pelaporan) kemudian BKU danbuktipertanggungjawaban (Kwitansi Tanda Terima) selesai dibuat

01 Februari 2010 atas nama Yudianto Mochamad Sadikin selakuKepala bagian fasilitasi Sosial pada Biro Kesejahteraan Rakyat SetdaPropinsi Banten dan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor:821.2/KEP.13BKD/2012 tanggal 10 Januari 2012 atas nama YudiantoMochamad Sadikin selaku Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalianpada Dinas Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Propinsi Banten;25.Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 821/KEP.33BKD/2008tanggal 26 Februari 2008 atas nama Wahyu Hidayat selaku Kepala SubBagian

Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Laporan RSUD Sejiran Setason.

kegiatan belanja makanminum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan TahunAnggaran 2017 sejak dipanggil oleh pihak kejaksaan di bulanOktober 2018, sebelumnya Saksi hanya membaca dari mediamasa;Bahwa yang bertanggungjawab untuk mengatur jadwal kegiatanBupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan adalah Saksisendiri selaku Kepala Bagian Humas dan Protokol dibantu olehpara kepala sub bagian antara lain kepala sub bagian protokol,kepala sub bagian publikasi dan media elektronik dan kepala subbagian

Adapun tupoksi saksi selakuKasubag Umum yaitu :o Merencanakan kegiatan Subbagian Rumah Tangga danPerlengkapan berdasarkan rencana operasional subbagiantata usaha dan administrasi kepegawaian sebagai pedomanpelaksanaan tugas;Halaman 202 dari 573 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2019/PN Pgp.Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dantanggung jawab masingmasing;Membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada subbagianrumah tangga dan perlengkapan sesuai dengan tugas dantanggung jawab yang diberikan;Memeriksa

hasil kerja bawahan pada subbagian rumah tanggadan perlengkapan;Mengelola sarana dan prasarana kerumah tanggaan Bupati,Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten dan SekretariatDaerah;Menyiapkan transportasi, akomodasi dan konsumsi dalamkegiatan pertemuan dinas dan tamutamu kedinasan;Menyusun rencana tahunan barang unit (RTBU) dan RencanaKebutuhan Barang Unit (RKBU) di lingkungan SekretariatDaerah;Melaksanakan pendistribusian, pelaporan, pemeliharaanbarang milik daerah di lingkungan Sekretariat Daerah

;Menyiapkan data keadaan barang milik daerah, datapenerimaan, pendistribusian dan penyimpanan barang milikdaerah;Mengelola barang habis pakai pada sekretariat daerah;Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan subbagianrumah tangga dan perlengkapan;Melaporkan pelaksanaan kinerja pada subbagian rumah tanggadan perlengkapan sesuai dengan prosedur dan peraturan yangberlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatanmendatang, dan Melaksanakan tugas kedinasan lain yangdiberikan atasan;Bahwa

Mengevaluasi pelaksanaan tugas subbagian dilingkungan umumj.

adminitrasi keuangan melalui kasubbag anggaranmenerbitkan SPD.Bahwa kemudian SPD diserahkan kepada bendahara SKPD lalu bendaharaSKPD menerbitkan SPPTU (Surat Permintaan Pembayaran TambahanUang) kemudian SPPTU diajukan kepada Pejabat Penatausahaan KeuanganSKPD untuk diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditandatanganioleh penandatangan SPM, lalu SPP & SPM diserahkan kepada BagianAdminitrasi Keuangan dalam hal ini Kepala Subagian Verifikasi untukdiverifikasi lalu diserahkan kepada Kepala Subbagian

FITHROTUR RAMADHANUL HASANAH Binti MASUD HASANUDDIN.Bahwa saksi Kepala Subbagian Anggaran Bagian Adminitrasi KeuanganSekretariat Daerah Kab Mukomuko, sejak tanggal 13 Januari Tahun 2014berdasarkan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : lupa bulan Januari 2014.Bahwa anggaran untuk dana Fasilitasi Kegiatan PKK Kab.

AFRIDINATA Bin SYARIFUDIN.Bahwa saksi selaku Kepala Subbagian Anggaran Bagian AdministrasiKeuangan Sekda Kab Mukomuko sejak Tahun 2010 berdasarkan KeputusanBupati Mukomuko Nomor : lupa bulan Mei 2010.Bahwa terdapat Anggaran untuk dana Fasilitasi Kegiatan PKK Kab.Mukomuko Untuk Tahun 2013 sebesar Rp.1.250.000.000, dan tahun 2014sebesar Rp.1.368.637.500,.Bahwa untuk Pencairan Anggaran, SKPD melalui Bendahara mengajukanSurat Permohonan usulan SPD yang ditujukan kepada Kepala BagianKeuangan Pemda Mukomuko

BdgBahwa terdakwa AGUS MAHMUDIN, SKM, MMbaik selaku Kepala SubBagian Perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi berdasarkan SuratKeputusan Bupati Bekasi Nomor : 821.2/19BKD/Kep/2010 tentang Alih Tugas /Alih Jabatan Struktural eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasitanggal 11 Januari 2010 maupun sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada DinasKesehatan Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat KeputusanKepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Nomor : 820/717/Dinkes tentangPenetapan

Penganggaran untuk kegiatan tersebut tidak didasarkan pada usulan daripengguna/yang membutuhkan; puskesmas tidak mengusulkan anggaranuntuk pengadaan mesin dan tempat penyimpanan incinerator tersebut,akan tetapi usulan tersebut berawal dari staf subbagian umum yangHIm 226 dari 402 hlm Putusan No. 23/Pid.Sus. TPK/2016/PN.

terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan saudaraBeben Umbara untuk menunjuk Penyedia barang/jasa sebagai penyedia dalamkegiatan pengadaan mesin Incenerator yaitu adanya dokumen surat Undangankepada Penyedia Barang/jasa yang ditandatangani oleh terdakwa selaku PejabatPembuat Komitmen;Bahwa proses pengadaan dilaksanakan tanpa ada tanda tangan Hamdani selakuPejabat Pengadaan, terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen menetapkanpara Penyedia Barang/jasa dengan membuat Surat Keputusan Kepala SubBagian

KPTS. 10 / UP/ IV /2007 tanggal 19 April 2007 dan selanjutnya di perintahkan sebagaiPLT Kepala Bagian Tata Usaha Dinas PU dan Perhubungan Kab.Lingga berdasarkan Surat Perintah No. 029/SP/2007 tanggal 20April 2007 ;Bahwa yang menjadi tugas pokok saksi adalah menyelenggarakandan melaksanakan di sub bagian umum dan keuangan dan subbagian program dan perencanaan kepegawaian serta memberikanpelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasidalam Lingkungan Dinas PU dan Perhubungan ;Bahwa yang

Yang bersangkutan tidakmenyerahkan rekapitulasipembayaran ULP&ULStersebut kepada subbagian verifikasi untukdiverifikasi, namun yangbersangkutan langsungmeminta tanda tanganPPK1, Bendahara danPenandatangan SPMdengan tergesagesa danwaktu. yang terdesak,sehingga PPK1,Bendahara danPenandatangan SPMtidak memiliki waktuuntuk mengecek kembalisecara detail terhadaprekapitulasi tersebut;.

Cirebon : mulaitanggal 19 januari 2009 s/d 30 Nopember 2009.3) Kepala Subbagian Pemberitaan, Bagian Humas Setda Kab. Cirebon :mulai tanggal 30 Nopember 2009 s/d 01 Nopember 2011.4) Kepala Subbidang Pembangunan Desa dan Kelurahan, BidangPembangunan dan Sumber Daya Desa dan Kelurahan, BadanPemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Cirebon : mulaitanggal 01 Nopember 2011 s/d sekarang.5) Kepala Sub bagian social dan Agama pada bagian kesejahteraan rakyatSetda Kab.

Anmad Bulya selaku Staf (tenaga kontrak) pada SubBagian Umum tanpa SK penugasan.c) Kelompok Kerja (POKJA) Barang dan Jasa Lainnya ULP Pemerintah Aceh IIditetapkan sesuai dengan Surat Penugasan Kepala ULP Pemerintah AcehNomor 027/ST/012/ULP/2014 tanggal 11 Februari 2014 yang terdiri dari:(1) Syahrial, S.E., NIP 197101112002121004 selaku Ketua.(2) Afri Fakhriza, S.Sos NIP 198404082005041005 selakuSekretaris.(3) Jonni Satria, ST NIP 198501012006041005 selaku Anggota.(4) Chairul Nizar, SE,M,Si NIP 197907212006041005

No 2152 K/Pid.Sus/2014114443.444.445.446.447.perubahan atas peraturan Sekjen DPR RI Nomor : 400/SEKJEN/2005 Tentang Organisasi dan tata kerja Setjen DPR RI beserta 3(tiga) lembar fotokopi legalisir Rincian Tugas Jabatan : Kepala BagianSekretariat Komisi VIII, Kepala Subbagian Rapat, Kepala Subbagiantata Usaha bagian sekretariat Komisi VIII.1 (satu) lembar fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Nomor : AG/352/KOM.VIII/X/2011 tanggal 24 Oktober

No 2152 K/Pid.Sus/20142802010 tentang perubahan atas peraturan Sekjen DPR RI Nomor :400/SEKJEN/2005 Tentang Organisasi dan tata kerja Setjen DPRRI beserta 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Rincian Tugas Jabatan :Kepala Bagian Sekretariat Komisi VIII, Kepala Subbagian Rapat,Kepala Subbagian tata Usaha bagian sekretariat Komisi VIII.443. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR RINomor : AG/352/KOM.VIII/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011

2010beserta 1 (satu) lembar fotokopi legalisir lampirannya;1 (satu) bundel fotokopi legalisir Struktur Organisasi SekretariatJenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesiaberdasarkan Peraturan Sekjen DPR RI Nomor : 3/PERSEKJEN/2010 tentang perubahan atas peraturan Sekjen DPR RI Nomor400/SEKJEN/2005 Tentang Organisasi dan tata kerja Setjen DPRRI beserta 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Rincian Tugas443.444.445.446.447.Jabatan : Kepala Bagian Sekretariat Komisi VIII, KepalaSubbagian Rapat, Kepala Subbagian

Pejabat Pelaksana pada Subbagian PNEksekutif/Subbagian PN Non Eksekutif melakukanpengumpulan data, koordinasi dan analisis dilanjutkanHalaman 151 dari 269 halaman Putusan Nomor 82/G/2020/PTUNJKTmenyusun Rancangan Keputusan Presiden dankonsep memorandum pengantamya;b. Kasubbag PN Eksekutif/Kasubbag PN NonEksekutif melakukan pemeriksaan terhadapRancangan Keputusan Presiden dan konsepmemorandum pengantamya;C.

Membantu menyiapkan data dalam rangka pembinaan pada SubBagian Badan Usaha Milik daerah;c. Membantu menyiapkan rencana dan program kerja Sub Bagian;Bahwa, yang menjadi Tugas selaku Kasubag Koordinasi PenanamanModal dan BUMD yaitu:a. Menyiapkan rencana dan program kerja Subbag BUMD sebagaipedoman pelaksanaan tugas;b. Pengumpulan data dan pembinaan dibidang BUMD;c. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis di bidang BUMD;d. Menyiapkan bahan serta menyusun petunjuk teknis yang berkaitandengan BUMD;e.

URBANUS' BELLA sebagai Kepala DinasPendapatan, Keuangan dan Aset Kabupaten Alor beserta DaftarLampirannya ;227. 1 (satu) jilid foto copy Peraturan Bupati Alor Nomor: 37 Tahun2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penjabaran tugas pokokdan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala SubBagian dan Kepala Seksi Lingkup Dinas Pendapatan, Keuangan danAset ;228. 1 (satu) jepitan foto copy Keputusan Bupati Alor Nomor: 9/HK/KEP/2011 tanggal 11 Pebruari 2011 tentang Penunjukan BendaharaUmum Daerah

URBANUS BELLA sebagai Kepala DinasPendapatan, Keuangan dan Aset Kabupaten Alor beserta DaftarLampirannya ;227. 1 (satu) jilid foto copy Peraturan Bupati Alor Nomor: 37 Tahun2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penjabaran tugas pokokdan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala SubBagian dan Kepala Seksi Lingkup Dinas Pendapatan, Keuangan danAset ;228. 1 (satu) jepitan foto copy Keputusan Bupati Alor Nomor: 9/HK/KEP/2011 tanggal 11 Pebruari 2011 tentang Penunjukan BendaharaUmum Daerah

di SubBagian Pemasaran agar menjadi efesien dan efektif;Halaman 77 dari 333 Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2019/PN.Bjm.5. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala BagianHubungan langganan;b. Tanggung Jawab:1. Menyampaikan informasi atau memberikan penjelasan atasproduk dan kegiatan PDAM kepada calon pelanggan;2. Menjamin keakuratan pemasukan data calon pelanggan sertapenyelesaian permasalahan calon pelanggan;3.

Melakukan pembinaan, motivasi sumber daya manusia di subbagian pemasaran;5. Membuat laporan mingguan pelaksanaan tugas kepada atasanlangsung;c. Wewenang:1. Memberikan keterangan/informasi tentang kegiatan pelayananPDAM kepada pelanggan;2. Memberikan rekomendasi/penilaian atas kinerja staf pegawai disub bagian pemasaran;Bahwa Terdakwa BOY RACHMAD NOOR, S.AP., selaku Pelaksana CV.ALDY KARYA MANDIRI memiliki tugas dan kewenangan : menjalankandan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap CV.

INTAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungankeluarga; Bahwa pada tahun 2016 Saksi sebagai Kepala Badan PengelolaaKeuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banjar dengan tugasdan fungsi hanya bersifat kesekretariatan saja dalam arti mengelolaSubbagian umum, Subbag Kepegawaian dan Subbagian Keuangan; Bahwa setelah melihat dan membaca Rencana Kerja dan Anggaran(RKA) dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kab.

540/500/73.05/V/2018 tanggal 25 Mei 2018Perihal Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian Pengadaan TanahTahap Bendungan Pammukkulu Kabupaten Takalar yang ditujukan kepadaKepala Kantor BPN Kabupaten Takalar, Kepala seksi Pengadaan Tanah,Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan, Kepala Seksi InfrastrukturPertanahan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahanan KabupatenTakalar, Camat Polut, Kepala Desa Kale Komara, Kepala Sub SeksiFasilitasi Pengadaan Tanah dan Penetapan Tanah Pemerintah, Kepala Subbagian

penyelenggaraan rapat dan ataupersidangan, data rancangan produk hukum dari DPRDdan mengolah perbaikan / Revisi Produk hukum sertaprotokol.Mempunyai Wewenang :e Penyusunan Rencana Kerja Sub Bagian Rapat dan Protokol.e Pengumpulan bahan dan Data pelaksanaanpenyelenggaraan rapat dan atau persidangan sertaprotokol.e Pengumpulan bahan dan data rancangan produk hukumdari DPRD serta pengolahan perbaikan / Revisi produkhukum.e Penyeliaan bawahan dilingkungannya.e Pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas Subbagian

tahun Anggaran adalah rencana Kerja Tahunan yangdibuat oleh Panmus (Panitia Musyawarah) berdasarkan Kinerja tahunsebelumnya, masukan~ dari pihak OEksekutif dan Aspirasimasyarakat121yang di tampung oleh Komisi dan fraksifraksi di DPRD untuk dijadikanacuan / pedoman, adapun pelaksanaan kegiatan yang dilakukan olehDPRD tiap bulan merupakan penjabaran dari kinerja Tahunan yangmeliputi kegiatan Rapat Pripurna dan Rapatrapat diluar Paripurna ;e Bahwa kegiatan pelaksanaan Rapat Paripurna difasilitasi oleh SubBagian