Ditemukan 2182 data
127 — 173
keluarga korban dan masyarakat terlebihlebih terhadap Tuhan Yang Maha Esaatas pemidanaan yang dikenakan tersebut tidak akan terwujud ;Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu penghukuman yang diberikan bukansemacam teori balas dendam, dimana barang ditukar barang, nyawa ditukar nyawa, akantetapi adalah lebih memberikan kesadaran hukum kepada setiap orang tentang suatuyang salah dan benar, sehingga diharapkan dapat memberikan penyuluhan hukum secaraterselubung kepada lingkungannya dan mampu memberikan ganjaran
SAUT H.P SIREGAR
Termohon:
1.Kepala Kepolisia RI Cq.Kepala Kepolsiian Daerah Sumatera Utara Cq.Kepala Kepolisian Resor Dairi
2.Jaksa Agung RI Cq.Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Cq.Kepala Kejaksaan Negeri Dairi
3.Kementrian Keuangan RI
253 — 126
Akan tetapi sebagai ganjaran atas perbuatanTermohon dan Termohon II tersebut, adalah sangat Adil dan sangatberalasan menurut hukum untuk menghukum Termohon dan TermohonIl secara tanggung menanggung untuk membayar Ganti Rugi kepadaPemohon sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu miliar rupiah) secaratunai dan seketika ;Maka, total kerugian Pemohon adalah : Rp. 900.000.000. + Rp.100.000.000. + Rp. 1.000.000.000. = Rp. 2.000.000.000. (dua milyarrupiah), secara tunai dan sekaligus ;19.
148 — 71
hukummaupun norma sosial dan dalam hal ini terdakwa menyadari dengan pikiran yang sehat 99 bahwa akibat perbuatannya akan menimbulkan trauma psikhis yang sangat mendalamterhadap diri korban, yang menurut majelis hakim bahwa trauma tersebut tidak akanpernah dilupakan oleh korban sampai akhir hayatnya, apalagi korban masih anakanakyang masih mempunyai pikiran yang labil yang sudah tentu akan menganggupertumbuhan jiwanya, sehingga dalam hal ini terdakwa sharusmempertanggungjawabkan perbuatannya dengan suatu ganjaran
92 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan salah satu tindak pidana yang perlu mendapat perhatian dalampenjatuhan pidananya antara lain tindak pidana Korupsi ;Bahwa perkara suap pajak mendapat sorotan cukup serius dari berbagai kalangan,karena selain mengurangi kepercayaan para Wajib Pajak, juga berdampak negatifatas pendapatan Negara dari Sektor Pajak yang pada gilirannya mengganggukontinuitas pembangunan, sehingga sangat perlu diberi ganjaran hukuman yangberat guna memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana Korupsi terutama yangberkaitan
78 — 30
itu pidana yang dijatuhkanterhadap terdakwa sebagaimana yang diputuskan Majelis Hakim dalammusyawarah majelis dan tertuang dalam putusan perkara ini sudah dipandangtepat dan adil;Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagiorang yang melanggarnya, ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga secara 125 Perkara Korupsiimperatif telah menentukan penjatuhan pidana pokok berupa denda terhadappelaku tindak pidana korupsi sebagai ganjaran
Tergugat:
.
13 — 1
Kutipan Register Letter C Kelurahan Bulak No.7264 masih atas nama pemilik lama yaitu Samian, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah kavling No.19 / >
- Sebelah Barat : Tanah ganjaran
98 — 42
RoniIshakkarena salahnya harus dijatuhi Pidana Penjarayang setimpal dengankesalahannya tersebut, dimuat dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagiorang yang melanggarnya, ketentuan Pasal 2ayat (1) Undang Undang NomorHal.89 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bgl31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga secaraimperatif telah menentukan penjatuhan pidana pokok berupa denda terhadappelaku tindak pidana korupsi sebagai ganjaran
Mayor Chk F.S Lumbanraja, S.H.
Terdakwa:
PRATU DANI DIMAS YUDA
81 — 23
suatuperbuatan/tindakan mengganti (dengan yang lain)dengan cara dengan tanpa memberi tambahan uang.Yang dimaksud Menerima gadai adalahmenerima sesuatu barang yang berfungsi sebagaijaminan (gadai) untuk dalam jangka waktu tertentu, dimana si penerima gadai itu telah melepaskan sejumlahuang kepada pihak lain.Jadi dalam hal ini kembalinya barang/uang itumasih dapat diharapkan, asal saja masingmasing pihakdapat menyelesaikan kewajibannya.Yang dimaksud dengan Hadiah (menerimahadiah) adalah suatu pemberian, ganjaran
309 — 168
orangorangkafir, berjuang dan berperang melawan musuh Islam dalam hal ini adalahAmerika dan antekanteknya, termasuk pemerintah Indonesia yang selalumendukung semua kebijakan Amerika dengan segenap kemampuan yangdimiliki baik harta, benda dan nyawa sekaligus rela dikorbankan untuktegaknya agama Islam, dan jihad itu hukumnya adalah fardhu ain untuksemua kaum muslim saat sekarang ini dlan apa bila tidak dilaksanakanmaka dosa dan apabila Jihad tersebut dilaksanakan hingga meninggaldalam pelaksanaan tersebut maka ganjaran
AGUSTIAN SH MH
Terdakwa:
ADI SUCIPTO, ST Als CECEP Bin SIDIK ARTASIK Alm
118 — 57
penghapus pidana bagi terdakwasehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampubertanggungjawab dan karenanya pula kepada terdakwa harus dijatuhi pidanayang setimpal dengan kesalahannya.Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagi orangyang melanggarnya, ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga secara imperatif telahmenentukan penjatuhan pidana pokok berupa denda terhadap pelaku tindakpidana korupsi sebagai ganjaran
(Lima juta rupiah)dikembalikan pada SUSILAWATI (isteri terdakwa Adi Sucipto) yang akan dimuatdalam amar putusan ini.Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagiorang yang melanggarnya, ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga secara imperatiftelah menentukan penjatunan pidana pokok berupa denda terhadap pelakutindak pidana korupsi sebagai ganjaran atas perbuatan yang dilakukannya itu,untuk itu kepada terdakwa juga akan dijatuhi
pidana denda yang besaranjumlahnya sebagaimana disebutkan di dalam amar putusan;Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagi orangyang melanggarnya, ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga secara imperatif telahmenentukan penjatuhan pidana pokok berupa denda terhadap pelaku tindakpidana korupsi sebagai ganjaran atas perbuatan yang dilakukannya itu, untuk itukepada terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besaran jumlahnyaHal
90 — 133
Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, secara imferatif telah menentukan, bahwa terhadappelaku tindak pidana korupsi harus dijatuhi hukuman, baik hukuman penjara yang sekaligus84dyatuhi hukuman untuk membayar denda, sebagai ganjaran atas perbuatan yang dilakukannya itu,maka kedua jenis hukuman tersebut akan dijatuhkan pada Terdakwa ;Menimbang, bahwa karena berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf a, b UndangUndangNomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20Tahun 2001, kepada
Terbanding/Penuntut Umum : HARTANA, SH.
767 — 130
Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2020/PT YYKMenimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan JaksaPenuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, sertasyaratsyarat yang ditentukan oleh undangundang, maka permintaan bandingtersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnyamengajukan keberatan dan dapat disimpulkan sebagai berikut :Bahwa perbuatan terdakwa BONDAN SUPARNO, ST, MED BinYOSO WIHARJO sebagaimana tersebut di atas seharusnyamendapat ganjaran
44 — 37
Tgrsmelaksanakan tugasnya itu dengan penuh tanggung jawab, ikhlas sertamengharapkan ganjaran dan ridha dari Allah Taala.Berikut ini, Al Quran An Nisa Ayat 34 yang menyatakan kewajiban istrikepada suaminya: Kaum lakilaki itu adalah pemimpin bagi kaumwanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (lakilaki)atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (lakilaki) telahmenafkahkan sebagian dari harta mereka.
209 — 168 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015tindak lanjut hasil penyidikan di Bidang Kepabeanan dan cukai ;e) Pengumpulan data pelanggaran dan data penyelesaianpelanggaran peraturan perundangundangan kepabeanan dancukai ;f) Penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan, barangbukti, pelelangan dan uang ganjaran ;g) Penyiapan pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, saranakomunikasi dan senjata api kantor wilayah ;Tugas seksi intelejen melakukan penyiapan pemberian bimbinganteknis, pengendalian, evaluasi
pemeliharaansarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api kantor wilayah ;Tugas seksi penyidikan dan barang bukti adalah melakukan penyiapanpemberian bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan kordinasipelaksanaan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai,pemantauan tindak lanjut hasil penyidikan, pengumpulan datapelanggaran dan data penyelesaian pelanggaran peraturanperundangan kepabeanan dan cukai, penatausahaan dan pengurusanbarang hasil penindakan, barang bukti, pelelangan dan uang ganjaran
CONDRO MAHARANTO SH MH
Terdakwa:
BOBBY SUTASA, SKM Bin ALIMIN HALIM
69 — 52
sehinggaterdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab dankarenanya pula kepada terdakwa BOBBY SUTASA Bin ALIMIN HALIM harus dijatuhipidana yang setimpal dengan kesalahannya.Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagi orang yangmelanggarnya, ketentuan Pasal 12 huruf e Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga secara imperatif telahmenentukan penjatuhan pidana pokok berupa denda terhadap pelaku tindak pidanakorupsi sebagai ganjaran
59 — 18
Pasal 64 ayat (1) KUHP, telahmenentukan, bahwa terhadap pelaku tindak pidana korupsi harus dijatuhi hukuman,baik hukuman penjara yang sekaligus dijatuhi hukuman untuk membayar denda,sebagai ganjaran atas perbuatan yang dilakukannya itu, maka kedua jenis hukumantersebut akan dijatuhkan pada Terdakwa ;Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukantindak pidana dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa dipandang masih mampuuntuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan
79 — 26
Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, secara imferatif telah menentukan, bahwa terhadappelaku tindak pidana korupsi harus dijatuhi hukuman, baik hukuman penjara yang sekaligusdijatuhi hukuman untuk membayar denda, sebagai ganjaran atas perbuatan yang dilakukannya itu,maka kedua jenis hukuman tersebut akan dijatuhkan pada Terdakwa ;Menimbang, bahwa karena berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf a, b UndangUndangNomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20Tahun 2001, kepada
CONDRO MAHARANTO SH MH
Terdakwa:
FRANKI AGUSTIAN, Amd. AFM Bin SYAMSUDIN
215 — 954
terdakwaharus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanyapula kepada terdakwa FRANKI AGUSTIAN Bin SYAMSUDIN harus dijatuhi pidana yangsetimpal dengan kesalahannya.Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagi orang yangmelanggarnya, ketentuan Pasal 12 huruf e Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga secara imperatif telahmenentukan penjatuhan pidana pokok berupa denda terhadap pelaku tindak pidanakorupsi sebagai ganjaran
93 — 64
Ika Imawati maka persyaratan formal pengaduanperkara Terdakwa tidak terpenuhi untuk penuntutan perkara Terdakwa haruslah dinyatakan tidak dapatditerima.43Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak ada menemukan adanya alasan pemaafataupun pembenar bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, sehingga untuk itu terhadap Terdakwaharus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal atas perbuatannya.Menimbang, bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwasecara umum tujuan Majelisadalah untuk
ARI KUSWADI
Terdakwa:
SLAMET
133 — 22
pemerintahan desa ; Menjalankan pemerintahan desa ; Melayani kepentingan masyarakat ;Bahwa terdakwa sebagai kepala desa Klepu kecamatan Sumbermanjing WetanKabupaten Malang mendapatkan tunjangan sebesar Rp 1.400.000, ( satu jutahalaman 69 Putusan Nomor : 122/Pid.Sus/TPK/2017/PN.SBYempat ratus ribu rupiah ) yang berasal dari pajak desa Klepu yang disetorkan keBank Jatim Kabupaten Malang dan sebagian kembali kerekening kas desasebesar 10 % dari pajak yang disetorkan dan mendapatkan fasilitas gaji berupatanah ganjaran