Ditemukan 2182 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : gambaran gangara ganjar gantaran gandjaran ganjarana gantarang ganiawan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-12-2013 — Putus : 21-04-2014 — Upload : 20-01-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 158/ Pid.Sus/ 2013/ PN.Tipikor.Smg.
Tanggal 21 April 2014 — Drs. SUMADI, MM
161 — 46
  • dijatuhkan kepada Terdakwa yangselengkapnya sebagaimana akan tercantum dalam amar putusan , ternyata Pasal 3 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa terhadap pelaku tindak98pidana korupsi harus dijatuhi hukuman, baik hukuman penjara dan sekaligus dijatuhi hukuman untukmembayar denda, sebagai ganjaran
Pengadilan PN KALIANDA Perdata Tanah
Register : 23-03-2016 — Putus : 10-03-2017 — Upload : 30-08-2018
Putusan PN KALIANDA Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Kla
Tanggal 10 Maret 2017 — Penggugat: 1.Tn. OEY ALBERT 2.SANTOSO 3.Ny. YULIANA 4.Tn. ALFRED Tergugat: 1.Tn. MADE INDRA 2.DAYA KURNIA Turut Tergugat: KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL .BPN.
113 — 9
  • atau badan hukumperdata";Bahwa dengan demikian gugatan dari PARA PENGGUGAT yangmempermasalahkan Keabsahan dari Sertifikat Hak Milik PARAHalaman 32 dari 145 halaman Putusan No. 20/Pdt.G/2016/PN Kla4.TERGUGAT seharusnya diajukan melalui Peradilan Tata Usaha Negarabukan melalui Pengadilan Negeri Kalianda;Hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi MARI No. 102 K/TUN/1993tanggal 16 Februari 1995 yang menyebutkan:"Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara telah keliru menafsirkan bukti P7dengan mengatakan bahwa ganjaran
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 07-01-2019 — Putus : 07-05-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg
Tanggal 7 Mei 2019 — Penuntut Umum:
NUR FARIDA ANGGRAENI, SH
Terdakwa:
SUNARTO Bin DIMAN KADIR
376 — 185
  • Adapun kata hadiah mempunyai arti (1) pemberian (baikberupa kenangkenangan, penghargaan, penghormatan), (2) ganjaran (karenamemenangkan suatu perlombaan), (3) tanda kenangkenangan, cindera mata,hadiah dapat berupa uang maupun barang, maupun jasa yang dapat diberikanketika Suatu peristiwa Sedang terjadi ataupun ketika peristiwa tersebut sudahterjadi.Menimbang bahwa, dengan demikian menerima hadiah mengandungpengertian mendapatkan sesuatu baik berupa uang, barang maupun jasa karenaadanya suatu peristiwa
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-04-2016 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN.Smg
Tanggal 27 April 2016 — ILYAS KALIRI Bin KALIRI
72 — 26
  • menggunakan pengertian perbuatan memberi hadiahatau janji secara umum dan telah dipahami maksudnya dalam kehidupan seharihari;Hal 123 dari 143 halaman, Putusan Tipikor No. 14/Pid.SusTPK/2016/PN.Smqg.Menimbang, bahwa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia perkataanmenerima mengandung pengertian menyambut; mengambil (mendapat,menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya.Adapun kata hadiah mempunyai arti (1) pemberian (baik berupa kenangkenangan,penghargaan, penghormatan), (2) ganjaran
Pengadilan DILMIL III 13 MADIUN Pidana Militer
Register : 06-01-2016 — Putus : 24-02-2016 — Upload : 20-07-2016
Putusan DILMIL III 13 MADIUN Nomor 2-K/PM.III-13/AL/I/2016
Tanggal 24 Februari 2016 — Moch. Choirul Naim/ KLK Mer / 111538 / Anggota KRI Teluk Ende-571 / Satfibarmatim.
100 — 71
  • nyawa oranglain, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal338 KUHP ; dan pada Dakwaan Kedua yaitu : Barangsiapa menyembunyikankematian, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalamPasal 181 KUHP.Bahwa oleh karena didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanyahalhal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf ataupun sebagai alasanpembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka oleh karenaitu Terdakwa harus diberikan ganjaran
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-01-2017 — Putus : 27-04-2016 — Upload : 21-02-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 27 April 2016 — ILYAS KALIRI Bin Alm. KALIRI
79 — 21
  • makna "menerima hadiah atau janji,sehingga dalam hal ini Majelis menggunakan pengertian perbuatan memberi hadiahatau janji secara umum dan telah dipahami maksudnya dalam kehidupan seharihari;Menimbang, bahwa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia perkataanmenerima mengandung pengertian menyambut; mengambil (mendapat,menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya.Adapun kata hadiah mempunyai arti (1) pemberian (baik berupa kenang kenangan,penghargaan, penghormatan), (2) ganjaran
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-05-2016 — Putus : 10-10-2016 — Upload : 08-02-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 31/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl.
Tanggal 10 Oktober 2016 — Donny Noverdi,ST., Bin Herman Mulyadi
144 — 66
  • gjilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukankesalahan serupa;Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Pengadilan pidana yangdijatunkan terhadap Terdakwa dipandang sudah tepat dan adil;Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagiorang yang melanggarnya, ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor : 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga secaraimperatif telah menentukan penjatuhan pidana pokok berupa denda terhadappelaku tindak pidana korupsi sebagai ganjaran
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Umum Penganiayaan
Putus : 25-04-2018 — Upload : 30-05-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 70/Pid/2018/PT SMG
Tanggal 25 April 2018 — TUBAGUS NOVIANDARU Alias MEGI Bin TAUFIK HIDAYAT dkk
118 — 138
  • ILHAM NURUL PADMIHal 105 Put.Nomor 70/Pid/2018/PT SMGpada kegiatan The Great Camping XXXVIl Mapala Ull yangdiselenggarakan dari tanggal 14 Januari 2017 sampai dengan tanggal 20Januari 2017 di Lereng Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar, sehinggaPenerapan Pasal 170 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 351 ayat (3)KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke satu sudah selayaknya, sehinggakeduanya seharusnya menerima ganjaran hukum atas perbuatantersebut yang menyebabkan mati.Bahwa pada kegiatan The Great Camping XXXVII
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 27-05-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 03-10-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 1 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
AGUSTIAN SH MH
Terdakwa:
Drs. SUDIRMAN Bin M.SOLEH
122 — 68
  • penghapus pidana bagi terdakwa sehingga terdakwa harusdipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab dankarenanya pula kepada terdakwaharus dijatuhi pidana yang setimpal dengankesalahannya.Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagi orangyang melanggarnya, ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga secara imperatif telahmenentukan penjatuhan pidana pokok berupa denda terhadap pelaku tindakpidana korupsi sebagai ganjaran
    harusbertanggungjawab untuk mengembalikan kerugian negara yang seharusnyadihadapkan dipersidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannyatersebut.Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagi orangyang melanggarnya, ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga secara imperatif telahmenentukan penjatuhan pidana pokok berupa denda terhadap pelaku tindakHal 214 dari 225 Hal Putusan Nomor Nomor : 31/Pid.SusTPK/2019/PN Bglpidana korupsi sebagai ganjaran
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-04-2014 — Upload : 06-05-2015
Putusan PN SEMARANG Nomor 156/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.Smg
Tanggal 10 April 2014 — IRFANI , SE BIN ( ALM) SUBANDI
67 — 15
  • akan tercantum dalam amar putusan nanti, yakni melanggarketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang No.31 Tahun 1999 yang telah diubah danditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UndangUndang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadalam Dakwaan Subsidair, secara imferatif telah menentukan bahwa terhadap pelaku tindakpidana korupsi harus dijatuhi hukuman, baik hukuman penjara yang sekaligus dijatuhihukuman untuk membayar denda, sebagai ganjaran
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-04-2014 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 156/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 10 April 2014 — IRFANI , SE BIN ( ALM) SUBANDI
77 — 14
  • akan tercantum dalam amar putusan nanti, yakni melanggarketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang No.31 Tahun 1999 yang telah diubah danditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UndangUndang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadalam Dakwaan Subsidair, secara imferatif telah menentukan bahwa terhadap pelaku tindakpidana korupsi harus dijatuhi hukuman, baik hukuman penjara yang sekaligus diyatuhihukuman untuk membayar denda, sebagai ganjaran
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Khusus Korupsi Suap Menyuap
Register : 14-08-2017 — Putus : 20-12-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 21-K/PMT-II/AL/VIII/2017
Tanggal 20 Desember 2017 — Laksamana Pertama TNI Bambang Udoyo
561 — 526
  • telahterpenuhi.Bahwa mengenai unsur kedua Yang menerima hadiah .Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :Bahwa dalam undangundang Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan undangundang Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak diberikanMenimbang115pengertian yang tegas tentang apa yang dimaksud denganmenerima hadiah.Bahwa yang dimaksud dengan hadiah adalahpemberian, ganjaran
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-08-2013 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Smg
Tanggal 14 Agustus 2013 — Drs. AGUS SANTOSO, MM
76 — 33
  • , bahwa oleh karena itu pidana yang dijatuhkan terhadapterdakwa sebagaimana yang diputuskan Majelis Hakim dalam musyawarahmajelis dan tertuang dalam putusan perkara ini sudah dipandang tepat danadil;Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagiorang yang melanggarnya, ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga secaraimperatif telah menentukan penjatuhan pidana pokok berupa denda terhadappelaku tindak pidana korupsi sebagai ganjaran
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-02-2012 — Upload : 10-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 74/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 10 Februari 2012 — TRI TAUFIQ AFWAN Bin SURATMAN (KORUPSI)
76 — 149
  • Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkankepada Terdakwa yang selengkapnya sebagaimana akan tercantum dalamamar putusan nanti, ternyata pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 tahun1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, secara imferatiftelah menentukan, bahwa terhadap pelaku tindak pidana korupsi harus dijatuhihukuman, baik hukuman penjara yang sekaligus dijatuni hukuman untukmembayar denda, sebagai ganjaran
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 27-05-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 03-10-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 1 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
AGUSTIAN SH MH
Terdakwa:
1.ASRI KOMSANI, SIP. MSI. Als ASRI Bin M RASIDI
2.ZAINAL ARIFIN, M.Pd Als ZAINAL Bin H. BEDULANA
3.ALFRIYANSYAH, ST Als YAN Bin SYAMSUL EFENDI
154 — 86
  • penghapuspidana bagi terdakwa sehingga terdakwa harus dipandang sebagai SubyekHukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada terdakwaharus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagi orangyang melanggarnya, ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga secara imperatif telahmenentukan penjatuhan pidana pokok berupa denda terhadap pelaku tindakpidana korupsi sebagai ganjaran
    ,(Seratus juta rupiah) dikembalikan kepada ALFRIYANSYAH, ST.Als YAN Bin SYAMSUL EFENDI yang akan dimuat dalam amar putusan ini.Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagi orangyang melanggarnya, ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga secara imperatif telahmenentukan penjatuhan pidana pokok berupa denda terhadap pelaku tindakpidana korupsi sebagai ganjaran atas perbuatan yang dilakukannya itu, untuk itukepada terdakwa juga
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-08-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 40/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR SMG.
Tanggal 14 Agustus 2013 — Drs. AGUS SANTOSO, MM.
95 — 34
  • bahwa oleh karena itu pidana yang dijatuhkan terhadapterdakwa sebagaimana yang diputuskan Majelis Hakim dalam musyawarah majelisdan tertuang dalam putusan perkara ini sudah dipandang tepat dan adil;Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagi orangyang melanggarnya, ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga secara imperatif telahmenentukan penjatuhan pidana pokok berupa denda terhadap pelaku tindak pidanakorupsi sebagai ganjaran
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 27-05-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 03-10-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 1 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
AGUSTIAN SH MH
Terdakwa:
1.HAMSAPARI, ST. MT. Als HAMZAH Bin H. HADIS
2.YUNUS DWI KASMANTO, M. Pd Als YUNUS Bin KASMADI Alm
122 — 83
  • penghapuspidana bagi terdakwa sehingga terdakwa harus dipandang sebagai SubyekHukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada terdakwaharus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagi orangyang melanggarnya, ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga secara imperatif telahmenentukan penjatuhan pidana pokok berupa denda terhadap pelaku tindakpidana korupsi sebagai ganjaran
    puluh sembilan ribu tujuh tarus tujuh puluh sembilan rupiahtiga ratus tujuh puluh lima sen) dikembalikan pada SN.INDRA KUSUMA (isteriterdakwa YUNUS DWI KASMANTO) yang akan dimuat dalam amar putusan ini.Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagi orangyang melanggarnya, ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga secara imperatif telahmenentukan penjatuhan pidana pokok berupa denda terhadap pelaku tindakpidana korupsi sebagai ganjaran
Pengadilan PA KAB MALANG Perdata Agama Waris Islam
Register : 17-10-2011 — Putus : 14-03-2013 — Upload : 02-09-2014
Putusan PA KAB MALANG Nomor 5089/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg
Tanggal 14 Maret 2013 — Penggugat lawan Tergugat
165 — 169
  • Maksum, untukselanjutnya disebut sebagai Penggugat 46;47.Abdul Muin alias Muin bin Suhdi, Pekerjaan Petani, Agama Islam,Umur 53 Tahun, Alamat RT.024/RW.003 Desa Ganjaran, KecamatanGondanglegi, Kabupaten Malang, Anak dari Imam Masruji cucu dariUmmi saudara kandung H.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-01-2016 — Putus : 30-05-2016 — Upload : 21-02-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 30 Mei 2016 — ANTONIUS SCRIPTO PUTRA SIMAMORA,SH Bin BLUCHER SIMAMORA (alm)
80 — 19
  • Adapun kata hadiah mempunyai arti (1) pemberian (baik berupakenangkenangan, penghargaan, penghormatan), (2) ganjaran (karenamemenangkan suatu perlombaan), (3) tanda kenangkenangan, cindera mata,hadiah dapat berupa uang maupun barang, maupun jasa yang dapat diberikanketika suatu peristiwa akan terjadi, sedang terjadi ataupun ketika peristiwatersebut sudah terjadi.Menimbang bahwa, dengan demikian menerima hadiah mengandungpengertian mendapatkan sesuatu baik berupa uang, barang maupun jasa karenaadanya
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 14-01-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 14 Mei 2019 — Penuntut Umum:
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
SUKIMAN Bin ABU TALIB
71 — 57
  • penghapus pidana bagi terdakwa sehingga terdakwa harusdipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab dankarenanya pula kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengankesalahannya.Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagi orangyang melanggarnya, ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga secara imperatif telahmenentukan penjatuhan pidana pokok berupa denda terhadap pelaku tindakpidana korupsi sebagai ganjaran