ditolakgugatannya;Bahwa bila dilihat dari posita gugatan yang diajukan oleh penggugat tidaksesuai apa yang menjadi posita gugatannya, kerena menurut kamigugatan penggugat tidaklah tepat mengajukan gugatan terhadapTergugat mengenai penerbitan Sertifikat HGU Nomor U.11/LT Tahun1986 an Tergugat IV tersebut, karena yang menerbitkan Sertifikat HGUNomor U.11/LT Tahun 1986 an Tergugat IV tersebut adalah berdasarkanSurat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 09/HGU/1981 yang padaTahun 1986 sudah dilepas hak milik adatnya

Bahwa masyarakat adat tidak harus atau selalu ada Ketua Adatnya sebagaiciri atau karakter. Tapi dapat juga diartikan atau dicirikan sebagai suatumasyarakat (kKumpulan dari banyak individu) yang dalam kehidupannyaseharihari masin cenderung mempertahankan tata cara lama terutamadalam kehidupan sosialnya. Apalagi mereka berada dalam satu wilayahpemukiman yang sama;2.

Ataspernyataan XXXXXX tersebut lalu saksi menayakan kepada Tergugat dan Tergugatmengakui;Bahwa Tergugat diusir dan malam itu juga Tergugat pergi meninggalkan rumahPenggugat sampai sekarang;Bahwa Pertama dan kedua Tergugat melakukan di Ranomeeto tetapi telahdiselesaikan secara adat lalu Tergugat membayar adat sebanyak Rp 3.000.000,(tiga juta rupiah) dan Tergugat diproses secara hukum;Bahwa saksi tidak ikut karena proses adatnya dilakukan di Ranomeeto.e Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat

yang terletak di Jalan Soa Siu Belakang Ruko PasifikPermai, Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara, yang diperoleh hak adatnya dariOndoafi Besar Kayu Pulo sejak tahun 1964, dan diperkuat dengan Surat PernyataanPelepasan Tanah Adat oleh Kepala Suku Chaay/Saiba, tanggal 6 Juni 2013. Dan tanahtersebut seluas 10x8 M2 telah didirikan bangunan permanen oleh Sdr. H. MuhammadHamado Adam, yang saat ini telah masuk dan menjadi bagian dari Sertipikat Hak MilikNo. 00645/Kel.

Sehingga secara sosiologis Majelis mengemukakan pertimbanganbahwa Pemohon dan Pemohon II hidup di tengah masyarakat yang agamis,terkenal dengan postulat adatnya, adat bersendikansyara, syarabersendikankitabullah, artinya adat yang berlaku di tengah masyarakatadalah adat yang sesuai dengan syariah Islam dan berdasarkan ajaran yangterdapat di dalam AlQuran.

Secara sosiologis, Hakim mengemukakanpertimbangan bahwa Para Pemohon hidup di tengah masyarakat yang agamis,terkenal dengan postulat adatnya adat bersendikan syara, syara bersendikankitabullah, artinya adat yang berlaku di tengah masyarakat adalah adat yangsesuai dengan syariah Islam dan berdasarkan ajaran yang terdapat di dalamAlQuran.

BahkanHal 11 dari 14antara anak Pemohon dan Pemohon II sudah melakukan selariandan proses adatnya pun sudah selesai; Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya anakPemohon Il samasama beragama islam, tidak ada hubunganmahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukumyang berlaku; Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calonsuaminya bersatatus jejaka dan mereka sudah mampu mengerjakanpekerjaan yang menjadi kewajiban seorang suami dan istri dan siapbertanggung jawab terhadap urusan rumah

Perubahan NamaKelurahan yang Kembar/Sama dan Penetapan Luas WilayahKelurahan di DKI Jakarta, menjadi masuk wilayah KelurahanROROTAN;Bahwa, terhadap tanah miliknya tersebut, sejak dulu dikuasai olehASMAT bin PUNGUT orang tua Para Penggugat dan ketika ASMATbin PUNGUT meninggal dunia pada tahun 1973, sampai saatdiajukannya gugatan ini tanahnya dikuasai oleh Para Penggugatsebagai ahli warisnya dan dibayar pula pajak hak atas tanahnyakepada Negara serta tidak pernah dilakukan peralinan hak atastanah milik adatnya

kepada orang lain;Bahwa, karenanya Para Penggugat sangat terkejut, ketika terhadaptanah milik adatnya tersebut, tidak dapat dilakukan pendaftaranhaknya, karena ternyata di atas bidang tanah milik adat ParaPenggugat tersebut, oleh Turut Tergugat telah diterbitkan sertifikathak milik atas nama Turut Tergugat Il yakni Sertifikat Hak Milik(SHM) No. 4077/Kel.

Nyoman Gededengan Nyoman Mastri (alm) ;Bahwa Putu Bagus (Suami Pemohon) ini bersaudara 4 (empat) orang danhanya Putu Bagus saja yang lakilaki sedangkan saudara perempuanyasudah kawin keluar dan tidak ada yang tinggal di Bali ;Bahwa dulunya Bapak kandung dari Putu Bagus ini nyentana dirumahnyatersebut dan sekarang bapak kandungnya Putu Bagus yng bernamaNyoman Gede ini masih hidup tetapi sudah kawin lagi dan tinggal diSurabaya serta sudah melepaskan dirinya dari status nyentana tersebutserta Status adatnya

Nyoman Gededengan Nyoman Mastri (alm) ;Bahwa Putu Bagus (Suami Pemohon) ini bersaudara 4 (empat) orang danhanya Putu Bagus saja yang lakilaki sedangkan saudara perempuanyasudah kawin keluar dan tidak ada yang tinggal di Bali ;Bahwa dulunya Bapak kandung dari Putu Bagus ini nyentana dirumahnyatersebut dan sekarang bapak kandungnya Putu Bagus yng bernamaNyoman Gede ini masih hidup tetapi sudah kawin lagi dan tinggal diSurabaya serta sudah melepaskan dirinya dari status nyentana tersebutserta status adatnya

dan berwenang untukmengajukan gugatan untuk kepentingan anggotaanggotanya dalam perkara ini.Dengan demikian, Penggugat tidak berhak dan berwenanguntuk mengajukan gugatan (perkara ini).3s8ILBukti kepemilikan, letak, batas dan luas tanah yang diakui sebagai milik Penggugat tidak jelas Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwamasyarakat yang masih eksis (ada) dan diakuieksistensinya selalu memiliki wilayah kekuasaantertentu (dengan batasbatasnya yang jelas),memiliki ketua adat dan hukumhukum adatnya

Terdapat sekelompok orang yang masih merasaterkait oleh tatanan hukum adatnya sebagaiwarga bersama suatu persekutuan hukumtertentu, yang mengalami dan menerapkanketentuanketentuan persekutuan tersebutdalam kehidupan seharihari.b. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadilingkungan hidup para warga persekutuan hukumtersebut dan tempatnya mengambil keperluanhidupnya seharihari;c.

Bahwa dengan berlakunya Pasal 1 angka 11 dan angka 13Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentangTanah Ulayat dan Pemanfaatannya mengenai frasa pengertiantanah ulayat adalah bidang tanah............. kemudian pada angka13 menyebutkan tanah adat adalah tanah milik persukuan..........menimbulkan keraguan yang mengakibatkan kerugian ParaPemohon disebabkan Para Pemohon dalam hal ini berpendapatsesuai dengan adatnya bahwa tanah ulayat merupakanpembagian dari Tanah Adat (satu kesatuan), yang

Putusan Nomor 13 P/HUM/20182)Asas kepemilikan bersama yaitu kepemilikan, pengelolaandan pemanfaatan tanah ulayat adalah untuk kepentinganbersama persukuan/masyarakat adatnya;Pasal di atas menggambarkan bahwa kepemilikan,pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat dilakukan demidan untuk kepentingan bersama persukuan/masyarakatadatnya dan bukan untuk kepentingan nasional ataupunpembangunan daerah yang disebutkan pada Pasal 16 ayat(1) tanpa ada penjelasan terkait kepentingan nasionalataupun pembangunan

Ulayat di Provinsi yang termasuk dalam KawasanHutan;Bahwa terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, terbukti tidakmencerminkan asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan,karena senyatanya: Bahwa pada Pasal 2 ayat (4) Peraturan DaerahNomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannyamenyebutkan:Asas kepemilikan bersama yaitu kepemilikan, pengelolaan danpemanfaatan tanah ulayat adalah untuk kepentingan bersamapersukuan/masyarakat adatnya

;Pasal di atas menggambarkan bahwa kepemilikan, pengelolaan danpemanfaatan tanah ulayat dilakukan demi dan untuk kepentinganbersama persukuan/masyarakat adatnya dan bukan ~~ untukkepentingan nasional ataupun pembangunan daerah yang disebutkanpada Pasal 16 ayat (1) terdapat pertentangan yang tidakmencerminkan Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasanantara Pasal 2 ayat (4) dengan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 10 ayat(1) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentangTanah Ulayat dan

Sehingga secara sosiologis Majelis mengemukakan pertimbanganbahwa para Pemohon hidup di tengah masyarakat yang agamis, terkenaldengan postulat adatnya, adat bersendikan syara, syara bersendikankitabullah, artinya adat yang berlaku di tengah masyarakat adalah adat yangHal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2020/PA.Pdnsesuai dengan syariah Islam dan berdasarkan ajaran yang terdapat di dalamAlQuran.

Sehingga secara sosiologis Majelis mengemukakan pertimbanganbahwa Pemohon dan Pemohon II hidup di tengah masyarakat yang agamis,terkenal dengan postulat adatnya, adat bersendikan syara, syarabersendikan kitabullah, artinya adat yang berlaku di tengah masyarakatadalah adat yang sesuai dengan syariah Islam dan berdasarkan ajaran yangterdapat di dalam AlQuran.

bahwa pada Peraturan Menteri Agraria dan Tataruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata caraPenatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan masyarakat Hukum adat menguraikanlebih lanjut mengenai hak Ulayat kesatuan masyarakat hukum adat yang serupaitu dengan menyatakan bahwa Hak Ulayat kesatuan masyarakat hukum adatatau yang serupa dengan itu adalah hak kesatuan masyarakat hukum adat yangbersifat komunal untuk menguasai, mengelola dan/atau memanfaatkan, sertamelestarikan wilayah adatnya

dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam peta dasarpendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi dan,apabila =memungkinkan menggambarkan batasbatasnya sertamencatatnya dalam daftar tanah;Selanjutnya pasal 67 ayat (1) Undangundang Kehutanan menyatakan;Menimbang, bahwa suatau = masyarakat hukum = adat diakuikeberadaannya jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain:Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (rechtgemeenschap);Adanya kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasaan adatnya

majelistidak menemukan bukti yang menyatakan bahwa tanah terperkara adalah tanahulayat dari masyarakat hukum adat Kampirina Kondawa, kecualai bukti P2berupa Surat Keterangan Tanah Adat Kampirina Kondowa yang dikeluarkan olehKepala Desa Kondowa atas pengajuan secara lisan para tokoh adat diantaranyaParabella dan perangkatnya tanggal 9 April 1973 dan disahkan oleh Camat.Bahwa bukti surat P 2 tersebut yang merupakan produk dari Para TokohAdat tanpa melakukan identifikasi berkaitan dengan wilayah hukum adatnya

Sehingga secara sosiologis Majelis mengemukakan pertimbanganbahwa Pemohon dan Pemohon II hidup di tengah masyarakat yang agamis,terkenal dengan postulat adatnya, adat bersendikansyara, syarabersendikankitabullah, artinya adat yang berlaku di tengah masyarakatadalah adat yang sesuai dengan syariah Islam dan berdasarkan ajaran yangterdapat di dalam AlQuran.

Sehingga secara sosiologis Majelis mengemukakanpertimbangan bahwa para Pemohon hidup di tengah masyarakat yang agamis,terkenal dengan postulat adatnya, adat bersendikan syara, syara bersendikankitabullah, artinya adat yang berlaku di tengah masyarakat adalah adat yangsesuai dengan syariah Islam dan berdasarkan ajaran yang terdapat di dalamAlQuran.

Secara sosiologis, Hakim mengemukakanpertimbangan bahwa Para Pemohon hidup di tengah masyarakat yang agamis,terkenal dengan postulat adatnya adat bersendikan syara, syara bersendikankitabullah, artinya adat yang berlaku di tengah masyarakat adalah adat yangsesuai dengan syariah Islam dan berdasarkan ajaran yang terdapat di dalamAlQuran.

menganut agama Hindu karena masihbanyak dalam masyarakat Hindu di Bali dijumpai perkawinan mereka hanyadilaksanakan menurut hukum agama tanpa dicatat di Kantor Catatan Sipil;Menimbang, bahwa dampak sosial yang akan timbul akibat dari perkawinanyang dilakukan menurut hukum agama yang dianggap tidak sah jika tidakdicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil adalah menyangkutanak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan juga status dari si wanita akantidak pasti di dalam lingkungan hukum adatnya

Sehingga secara sosiologis Majelis mengemukakan pertimbanganbahwa Pemohon dan Pemohon II hidup di tengah masyarakat yang agamis,terkenal dengan postulat adatnya, adat bersendikansyara, syarabersendikankitabullah, artinya adat yang berlaku di tengah masyarakatadalah adat yang sesuai dengan syariah Islam dan berdasarkan ajaran yangterdapat di dalam AlQuran.

Tkyang agamis, terkenal dengan postulat adatnya, adat bersendikan syara,syara bersendikan kitabullah, artinya adat yang berlaku di tengahmasyarakat adalah adat yang sesuai dengan syariah Islam dan berdasarkanajaran yang terdapat di dalam AlQuran.

Sehingga secara sosiologis Majelis mengemukakan pertimbanganbahwa Pemohon dan Pemohon II hidup di tengah masyarakat yang agamis,terkenal dengan postulat adatnya, adat bersendikan syara, syara bersendikankitabullah, artinya adat yang berlaku di tengah masyarakat adalah adat yangsesuai dengan syariah Islam dan berdasarkan ajaran yang terdapat di dalamAlQuran.