No. 125/Pdt/2013/PT.Smg.namun dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pembayaran tandajadi tersebut, pelunasan tidak pernah dilakukan oleh Penggugat /Terbanding ; 2 222 n nen nn nen nn nonee Bahwa dari buktiobukti tersebut diatas tidak satupun yangmembuktikan adanya Penyerahan (Levering) dari Tergugat /Pembanding kepada Penggugat / Terbanding, sehinggapenguasaan dan tindakan mendirikan bangunan dan usaha olehPenggugat / Terbanding diatas tanah milik Tergugat /Pembanding adalah merupakan perbuatan melawan

Bahwa oleh karena tanah sengketa terbukti diperoleh secara sah melaluipengoperan hak secara tunai dan kontan disertai penyerahanlangsung/Levering lokasi tana sengketa kepada Tergugat Il sejak tanggal 8September 1975, ketika masih berstatus tana negara dibawa pengelolaan/Proyek HOME BASE KODAM XIV/HASANUDDIN dari pemiliknya yang sah(pembagian W.LUBIS) sebagaimana telah diuraikan dalam Eksepsi di atas,yang kemudian dengan itikad baik langsung dikelola dengan memanggilMARTHA LAPU bersama keluarganya

Pembelian tanah sengketa ternyata dilakukan secara tidak cermat, tidak telitidan tidak hatihati, karena itu Penggugat selaku Pembeli dalam hal iniHal. 10 dari 48 halaman, No. 21/Pdt.G/2013/PN.Mrs.masuk kategori pembeli yang beritikad buruk yang tidak dilindungi hukum.Dengan demikian maka secara yuridis Akta jual beli yang lahir dari prosesyang ceroboh seperti itu dan tidak disertai levering obyek sengketa adalahakta jual beli yang cacad yuridis karenanya tidak sah/ batal atau tidakmemiliki kekuatan

., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Medan, telah puladilakukan cek bersih atas Sertifikat Hak Milik No. 931 Cinta Damai, padakantor Badan Pertanahan Kota Medan ;Bahwa penyerahan secara jurdis (juridis levering) yang dituangkandalam Akta Jual Beli No. 175/2004 tertanggal 02 Juni 2004, yang dibuatdihadapan Sopar Siburian, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Medan,Hal. 17 dari 35 hal. Put.

No. 3290 K/Pdt/2010pada hari dan tang gal yang sama telah diikuti dan disertai penyerahansecara nyata (feitelijke levering), atas tanah dan rumah terperkara dariTergugat Il dr/Tergugat dk, kepada Penggugat dr/Tergugat Il dk, dengancara menyerahkan kuncikunci rumah terperkara di tanah dan rumahterperkara ;Bahwa oleh karena jual beli atas tanah dan bangunan rumah yangdituangkan dalam Akta Jual Beli No. 175/2004 tertanggal 02 Juni 2004,yang dibuat dihadapan Sopar Siburian, S.H., Pejabat Pembuat Akta

terperkarasebagaimana dituangkan dalam Akta Jual Beli No. 175 / 2004 tertanggal02 Juni 2004, telah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum adanya, makapatut dan beralasan pula kiranya apabila Penggugat dr/Tergugat Il dk,dinyatakan sebagai satusatunya pemegang alas hak yang sah atas tanahdan bangunan rumah terperkara sebagaimana termaktub dalam SertifikatHak Milik (pengganti) No. 931 Cinta Damai ;Bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, setelah dilakukanpenyerahan baik penyerahan secara juridis (juridis levering

) sekaliguspenyerahan secara nyata (feitelijke levering) atas tanah dan bangunanrumah terperkara pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2004 yang lalu, tanah danbangunan rumah terperkara langsung diusahai dan ditempati olehPenggugat dr/Tergugat Il dk ;Bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, pengalihan alashak atas tanah dan bangunan rumah terperkara dalam bentuk jual bellikepada Penggugat dr/Tergugat Il dk, telah dilaksanakan di hadapan SoparSiburian, S.H., selaku PPAT, di Medan, maka apabila terdapat

Bahwa Proses jual beli yang terlaksana antara Penggugat dan Tergugatbertentangan dengan Asas Hukum Jual Beli yaitu : Terang, Tunai (Kontan)dan Levering (Penyerahan), hal ini terbukti bahwa Penggugat belum pernahmenyerahkan uang pembelian seharga Rp. 350.000.000; (tiga ratus limapuluh juta rupiah) kepada pak Hasan ataupun melalui Mochamad Fahmi(Tergugat), oleh karena itu jual beli yang demikian adalah bertentanganHalaman 11 dari 28, Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT BDG10.menurut hukum dan haruslah dinyatakan

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bogor yangmenyebutkan Akta Peralihan Hak sudah benar, termasukProses Pengikatan Jual Beli (PPJB), hal ini bertentangandengan asas hukum, khususnya Proses Pengikatan Jual Bell(PPJB) antara Penggugat / Terbanding Dan Tergugat /Pembanding baha pertimbangan tersebut adalah bertentangandengan Asas Hukum Terang, Tunai Dan Levering..

Bahwa pengertian Terang, Tunai Dan Levering tidak memenuhidalam proses PPJB, bukti yang terungkap dalam persidangan dimana Penggugat/ Terbanding tidak pernah menyerahkan uangatas Pengikatan Jual Beli terhadap Tergugat / Pembanding,serta berdasarkan Pengakuan dari Penggugat/Terbanding tidakpernah memberikan uang kepada Tergugat / Pembanding,karena sebagai pemberian orang tua yaitu Pak Hasan ataudisebut orang tua Penggugat Dan Tergugat, menurut hukumproses PPJB adalah bersifat purapura dan bertentangandengan

SUPOYO RAHARJO, maka alm dan almh SUPOYORAHARJO, juga langsung MENYERAHKAN Tanah Sengketa (LEVERING)kepada Penggugat, guna dikuasai oleh Penggugat secara Sah, sampai sekarang(Gugatan ini diajukan) ;Bahwa Perbuatan Hukum JualBeli secara Lesan yang dilakukan oleh Alm danAlmh SUPOYO RAHARJO, sebagaimana tersebut dalam Surat Berharga atasTanah Sengketa dalam Perkara Perdata ini, adalah Perbuatan Hukum yang Sahdan harus dilanjutkan sesuai dan berdasar Hukum Peralihan Hak Atas Tanahyang berlaku, yaitu

SUPOYORAHARJO, telah menyerahkan Sertifikat Hak Miulik No.153 atas TanahSengketa dan sekalgus menyerahkan Penguasaan Tanah Sengketa (LEVERING)kepada Penggugat;Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN Bnr12 Menyatakan secara Hukum, Penggugat telah menguasai Sertifikat Hak MilikNo.153 atas Tanah Sengketa termasuk Obyek Hukum yang berupa TanahSengketa, secara Sah, Benar dan Berdasar Hukum;13 Menyatakan secara Hukum, SURAT BERHARGA dalam Perkara Perdata inimempunyai Kekuatan Pembuktian

Notaris KotaMedan, telah berakhir dan berlalu sejak hari Selasa, tanggal 20, (dua puluh)Mei 2003 (dua ribu tiga) yaitu pada saat PEMBANDING menerimapenyerahan (levering) fisik bidang tanah terperkara, dikarenakanTERBANDING telah nyata dan terang benderang melakukan perbuataningkar janji (wanprestasi), dan konsekwensi yuridisnya, fisik bidang tanahterperkara berikut dengan alas hak kepemilikannya, yang merupakan jaminanumum (borg) dari perikatan atau perjanjian peminjaman uang atau hutangantara TERBANDING

TERBANDING telah melakukan penyerahan (levering) dengan sukarela terhadap bidang tanah terperkara berikut dengan alas hakkepemilikannya sebagai konsekwensi yuridis dari isi perjanjian pinjammeminjam uang tersebut ;Bahwa akan tetapi in casu a quo Majelis Hakim ex officio, padaPengadilan Negeri Kelas II Balige atau pada peradilan tingkat pertamaHalaman 37 dari 75 halaman Putusan Nomor 572/Pdt/2019/PT MDNtelah memberi sebuah pertimbangan hukum yang sangat keliru dan tidakcukup mempertimbangkan nilai

dengan tidak dibayarnya uang pinjaman tersebut, makaperbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yangmerugikan Penggugat ;Bahwa sekali lagi ditegaskan perbuatan melawan hukum (onrechtmatig)yang dilakukan oleh TERBANDING bukanlah dikarenakanTERBANDING tidak menepati perjanjian tersebut dengan tidak samasekali mengembalikan uang yang dipinjamkan oleh pihak PEMBANDING,sebab hal ini TERBUKTI telah berakhir dan berlalu dengan adanyaperbuatan dari TERBANDING berupa penyerahan secara suka rela(levering

Terletak di Jalan RayaBalige ke Porsea, Desa Parparean , Kecamatan Porsea, Kabupaten TobaSamosir, Provinsi Sumatera Utara kepada PEMBANDING ;Bahwa dengan demikian PEMBANDING menerima penyerahan (levering) fisikbidang tanah terperkara berikut dengan alas hak kepemilikan TERBANDINGI,yang merupakan jaminan umum (borg) dari perikatan atau perjanjianpeminjaman uang atau hutang antara TERBANDING kepada PEMBANDINGadalah pada hari Selasa, tanggal 20 (dua puluh) Mei 2003 (dua ribu tiga) ;Bahwa sehingga secara

TERBANDINGI telah melakukan penyerahan (levering) dengan sukarela terhadap bidang tanah terperkara berikut dengan alas hakkepemilikannya sebagai konsekwensi yuridis dari isi perjanjian pinjammeminjam uang tersebut, pada hari Selasa, tanggal 20, (dua puluh) Mei2003 (dua ribu tiga) ;2 PERBUATAN MELAWAN HUKUMa.

Oleh karenanya sebenarnyajualbeli tersebut tidak pernah terjadi (hanya fiktif belaka), dimana selaintidak ada pembayaran harga pembelian obyek sengketa, juga tidak terjadipenyerahan/levering atas tanah obyek sengketa;Bahwa Akta Jual Beli Nomor 672/Grogol/2011, tanggal 15 Juli 2011 yangdibuat oleh Yulistika Setyadewi, S.H., yaitu dengan tanpa dihadirinya semuapihak, knususnya oleh anak Penggugat yaitu Lintang Khariz Lutfi yang masihdibawah umur dan Penggugat Juga tidak pernah merasa mencari suratpengampuan

gugatan Para Pemohon Kasasi dinyatakan ditolak,bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 672/Grogol/2011, tanggal 15 Juli2011 yang dibuat oleh Yulistika Setyadewi, selaku PPAT KabupatenSukoharjo tanpa dilampiri/dibuatkan surat perwalian sehingga telahmenghilangkan legitime portie atas anak masih dibawah umur dengan buktiyang dilampirkan berupa asli surat Akta Kelahiran Bukti P2, serta perjanjianjual beli sementara antara Penggugat dengan Tergugat Bukti P1, tersebutdilakukan tanpa adanya penyerahan/levering

jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya dan HakimWajib menggali, mengikuti dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yanghidup dalam masyarakat.Menimbang, bahwa praktis setelah terjadi kesepakatan antara Pemohon denganABA BAKIR tas mobil tersebut, maka yang mengangsur seluruh sisa pembayaranadalah Pemohon dan yang menguasai dan menggunakan seharihari mobil tersebutadalah juga Pemohon, maka menurut Pengadilan benar telah terjadi Penyerahan /Pengoperan kekuasaan benda bergerak / levering

Semar Abadi;Bahwa tidak ada penyerahan/levering uang kredit seperti disebutkan point7, d, adalah tidak ada kewajiban menanggung kredit Haji MohammadRasyad sebagai pemilik UD.

Sumber Makmur Abadi, dan menurut hukumdijelaskan penerima uang sebagai yang berutang dan berkewajibanmernbayar, kecuali ada perjanjian penanggungan utang (borgtocht) secarasah;Bahwa sebelum ada penyerahan/levering harta kekayaan para perseromakaPenggugat untuk kasasi tidak dapat mengikatkan diri sebagai penanggunghutang karena CV.

Pendaftaran akta PPAT dalam pasal tersebutbukan syarat sah terjadinya pemindahan hak, karena pemindahan hak melaluijual beli tanah beserta penyerahan yuridisnya (juridisch levering) sah danselesai setelah adanya akta PPAT yang melakukan balik nama dari pemiliklama kepada pemilik baru;Menimbang, bahwa dalam perkara aquo diajukan bukti surat bertandaP1 berupa Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Sunarsih dengan Hartonoyang dibuat tanggal 23 Februari 2011 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yangbernama

juta rupiah) yangpembayarannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap, bahwa Penggugat mendalilkanTergugat menerima lagi uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh JutaRupiah) dari Penggugat untuk mempercepat proses pemecahan sertifikat tetapitidak ada alat bukti yang mendukung dalil Penggugat tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka faktahukumnya bukan saja Tergugat sebagai penjual yang belum melaksanakan isiperjanjian jual belinya berupa pengurusan pemecahan sertifikat danmenyerahkan (levering

Karanganyar Kabupaten Karanganyar seluasa1809 m2(seribu delapan ratus sembilan meter persegi)dengan sertifikit asal Hak milik Nomor 3541 dengan batasbatas :Sebelah utara dengan tanah sawah Hendro/Sutar ;Sebelah timur dengan tanah sawah Subagyo ;Sebelah Selatan dengan Jalan ;Sebelah Barat dengan tanah sawah Nur DwiPrasetyaningsih ;Selanjutnya di sebutOBYEK SENGKETA;Dari Penjual yang bernama Widodo Widyo Sutarto dan telahterjadi kesepakatan, terjadi pembayaran dan telah terjadiserah terima obyek (Levering

beli berdasarkan Akta Jual beli PPAT EkaBudiyanta SH,Nomor 34/2012 tanggal 22/03/2012 ;Bahwa sudah sewajarnya Tergugat mengetahui sejak awalbahwa obyek sengketa tersebut telah digarap oleh orangtua Para Penggugat karena telah dibeli sebelumnya dantelah dilakukan Penguasaan ,pengelolaan dan penggarapankarena sepatutnya seorang Pembeli yang beritikat baikselalu dan pasti melihat obyek yang diperjualbelikanterlebin dahulusebelum mengikatkan diri dalam perjanjianjualbeli dan dan serah terima obyek (levering

oleh Tergugat danTergugat Il dengan cara ditransfer yaitu sejumlah Rp.150.000.000,00(seratus lima puluh juta rupiah) dikirim ke rekening atas nama HARTONOkemudian oleh Hartono diserahterimakan kepada Tergugat danTergugat Il, sedangkan yang sejumlah Rp. 800.000.000.000,00 delapanratus juta rupiah) ditransfer ke rekening atas nama Tergugat I, selanjutnyadibuatkan kwitansi bermaterai cukup;Bahwa pelaksanaan jual beli antara Para Pengugat dengan Tergugat dan Tergugat II disertai dengan penyerahan (/levering

Perkara Nomor 830/PDT/2020/PT SBYtanah sengketa tersebut belum diterima oleh Para Penggugat, olehkarena itu maka secara yuridis Tergugat dan Tergugat II sudahkehilangan hak istimewa mengenai kepemilikannya dan tidak dibenarkanuntuk menandatangani Akta Jual Beli Nomor 62 dan Akta Kuasa JualNomor 63 serta Akta Jual Beli Nomor 129/2016, sehingga sejak tanggal19 Januari 2016 sampai diajukan gugatan ini obyek sengketa sudahdalam penguasaan Para Penggugat atas dasar penyerahan (Levering)dari Tergugat dan

Perkara Nomor 830/PDT/2020/PT SBYketerangan yang tidak cocok dengan fakta yang sebenarnya(keterangan palsu) yaitu secara meteriil tidak pernah dilaksanakanjual beli, terbukti dengan fakta yang sebenarnya yaitu tidak adapembayaran harga tanah antara dari Tergugat III kepada Tergugat ,Il, tidak ada penyerahan (levering) dari Tergugat , II kepada Tergugatlll atas obyek rumah dan tanah tersebut, karena obyek sengketatersebut sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai sekarang dalampenguasaan Para Penggugat

melakukankemitraan kepada yang lainnya maka tidak sah apabila tidak melibatkanAlimin, Ali Sabar, Azirman dan Nurin dalam kapasitasnya selaku NinikMamak Desa Danau Lancang sehingga dapat dipahami, penyerahan tanahbukan untuk dimiliki secara pribadi tetapi dimaksudkan sebagai hak untukmengelola tanah dan menghimpun masyarakat yang memerlukan tanahsecara bertanggung jawab yang bertujuan guna peningkatan perekonomiankhususnya di Desa Danau Lancang;Bahwa ketika dilakukan penyerahan secara fisik (feitelijk levering

) terbuktitiada seorang pun yang menguasai tanah tersebut kecuali Herman Fitra danZaini sehingga penyerahan tanah adalah sah secara hukum karenadilakukan oleh orang yang berhak atas kebendaan tersebut;Bahwa keberadaan tanah tersebut tidak dikuasai oleh orang lain adalahbenar adanya sebagaimana ternyata tiada seorang pun yang berkeberatandengan penyerahan tanah tersebut sehingga setelah dilakukan penyerahanfisik (feitelijk levering) dan penyerahan yuridis (yuridish levering), makatanah tersebut langsung

Bdg.Halaman 22Uun Hadjar (Tergugat II) dengan tanggal cetak 21/05/2019 di Bank BJB CabangSuCi;Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli No: 416/2019 tertanggal 23 Mei 2019, makapada tanggal 28 Mei 2019 telah dilakukan proses balik nama (yuridische levering)Sertifikat Hak Milik No. 3644/Kel.Sukamiskin dari semula milik Tergugat menjadimilik Tergugat II;Bahwa atas objek aquo telah pula dilakukan peralihan secara fisik (feitelijkelevering) dari semula dalam penguasaan Tergugat menjadi dalam penguasaanTergugat

Il, yang artinya peralihan hak atas objek aquo dari Tergugat kepadaTergugat Il telah dilaksanakan dengan sempurna dan sesuai peraturanperundangundangan yang berlaku;Bahwa dari uraian diatas sangatlah jelas bahwa proses jual belli objek agquo antaraTergugat dengan Tergugat II tersebut telah dilaksanakan sesuai denganperaturan perundang undangan yang berlaku, dimana jual beli tersebutdilakukan dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, telah dilakukanpenyerahan secara yuridis (yuridische levering

) yaitu berupa proses pembaliknamaan dari semula milik Tergugat menjadi milik Tergugat II sebagaimana yangtertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 3644/Kel.Sukamiskin, serta telah dilakukanpenyerahan secara fisik (feitelijike levering) objek aquo dari semula dalampenguasaan Tergugat menjadi dalam penguasaan Tergugat II, sebagaimanatelah tersyaratkan dalam Pasal 616 KUHPerdata dan Pasal 620 KUHPerdata,dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat II merupakanPembeli yang beritikad baik serta

(Tergugat III), telah dilakukan penyerahansecara yuridis (yuridische levering) yaitu berupa proses pembalik namaan darisemula milik Tergugat menjadi milik Tergugat Il sebagaimana yang tertuangdalam Sertifikat Hak Milik No. 3644/Kel.Sukamiskin, serta telah dilakukanpenyerahan secara fisik (feitelijkke levering) objek aquo dari semula dalampenguasaan Tergugat menjadi dalam penguasaan Tergugat Il, sebagaimanatelah tersyaratkan dalam Pasal 616 KUHPerdata dan Pasal 620 KUHPerdata,dengan demikian hal tersebut

Bdg.Halaman 47Tergugat Il tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, dimana jual beli tersebut dilakukan dihadapanNotaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, telah dilakukan penyerahan secarayuridis (yuridische levering) yaitu berupa proses pembalik namaan darisemula milik Tergugat menjadi milik Tergugat Il sebagaimana yang tertuangdalam Sertifikat Hak Milik No. 3644/Kel.Sukamiskin, serta telah dilakukanpenyerahan secara fisik (feitelijke levering) objek aquo dari

Bahwa secara hukum Penggugat adalah Pemegang Hak Preferensi atasbarang yang dijaminkan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 1 dan ayat2 Surat Perjanjian Utang Piutang Nomor : 00994.08.06/KBI. tertanggal28 Agustus 2006 dan disertai pula Surat Levering Jaminan dari ParaTergugat dan Tergugat Il, maka Penggugat berhak untuk menjual lelangbarang jaminan pada posita 3 gugatan di muka umum dengan dengan hargaHal. 2 dari 7 hal. Put.

Nyoman Desa Mas, Reg.No.146/IV/84; tertanggal 17 April 1984pada saat tersebut dilakukan pula penyerahan (levering) tanah obyeksengketa dan sertifikat asli kepada Ketut Segara untuk dikerjakan dandikuasai sampai sekarang. Berarti proses jual beli tanah obyek sengketatelah dilakukan secara terang tunai ; 4).

terhitung Wanprestasi pada saat menyampaikan surattersebut ;e Bahwa berdasarkan Yurisprudensi mengenai Uang Muka yang tidak dapat ditarikkembali memiliki akibat lain yaitu juga harus membayar kerugian yang diderita akibatWanprestasi ;e Bahwa bila terjadi pembatalan maka selain Uang Muka yang tidak dikembalikan jugaharus membayar kerugian lain akibat wanprestasi tersebut dan untuk itu tidak ada ukuran untukmenentukannya ; Bahwa sifat obligatoir dari suatu perjanjian tidak langsung harus melakukan Levering

(penyerahan hak kepemilikan), bahwa untuk Levering harus ada ketentuan yang lain lagi;e Bahwa Pasal 1459 KUH Perdata menentukan pembelian tidak mengalihkan hak milik ; Bahwa pada Pasal 5 surat perjanjian jual beli tersebut seharusnya kalimat itukesepakatan untuk menyerahkan, akan tetapi dalam perjanjian sifat obligatoir hanya mengaturhak dan kewajiban saja, mengenai penyerahan barang tersebut tergantung levering ;e Bahwa apabila pihak yang dalam perjanjian tidak melaksanakan kewajiban atauprestasinya

Dan di dalam perjanjian bukandiutamakan pemenuhan kepada pihak pertama ;e Bahwa dalam perjanjian jual beli ada diikuti levering dan aspek pertamanya adalahobligatoir yaitu menimbulkan masingmasing hak dan kewajiban para pihak. Levering itu adalahperalihan hak kepemilikan, dan hal tersebut memang bisa dilakukan apabila ada pelunasanpembayaran.

Dalam sebuah perjanjian tidak harus ada levering, harus dilihat bagaimanaperjanjiannya;e Bahwa jika ada pembubaran perjanjian maka harus dikembalikan kepada keadaansemula ; Bahwa yang dimaksud dengan uang panjar dalam Pasal 1464 BW adalah panjar tersebutdilakukan sebelum terikat perjanjian ;e Bahwa untuk pembatalan perjanjian harus ada kesepakatan dari pars pihak yangmembuat perjanjian, jika tidak sepakat maka dilakukan melalui pengadilan ;e Bahwa apabila pihak penjual yang batal maka terkait uang

Eksepsi bahwa Gugatan sudah lewatwaktu ;Bahwa oleh karena tanah SHM Nomor 27/Desa Airmadidi Atas sudahdijual oleh Usman Katili (Penggugat 1) kepada saya Joseph PhilipKambey (Tergugat II Intervensi) pada tanggal 14 Juli 2014, makasecara hukum sudah terjadi levering hak atas tanah. Dan Leveringhak atas tanah tersebut diikuti dengan Pencatatan PeralihanSertifikat Hak Milik. Dan Pencatatan Peralihan Hak tersebutdilaksanakan oleh Tergugat sejak tanggal 21 Juli 2014.

Eksepsi Gugatan Sudah LewatBahwa oleh karena tanah SHM Nomor 27 / Desa Airmadidi Atas sudahdijual oleh Penggugat kepada Tergugat II Intervensi, maka secarahukum sudah terjadi levering hak atas tanah.

Dan levering hak atastanah tersebut diikuti dengan Pencatatan Peralihan Sertifikat HakMilik yang dilaksanakan oleh Tergugat sejak tanggal 21 Juli 2014.Sedangkan gugatan nanti didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara pada tanggal 1 Desember 2014, sudah melampaui 4bulan lebih, tepatnya 133 hari. Sehingga sudah melampaui 90 harisebagaimana diatur dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;3.

./2016terjadi fakta feite lijke levering Penyerahan Secara Nyata; sehingga buktiP5 terhadap gugatan ini Pemohon Kasasi semula Tergugat bermohonkepada/oleh Mahkamah Agung dinyatakan berlaku San Projudice;Bahwa pertimbangan Judex Facti pada pokoknya menyatakan: Berdasarkan rangakaian pertimbangan Majelis Pengadilan Negeriberpendapat bahwa bukti Pemohon Kasasi semula Tergugat T1 (SuratIzin IMB) tanggal 13 september 1994 Nomor 648/6679/1994404 danbukti P2 surat tanda terima Pembayaran Perda IMB Nomor

adalah :1Bahwa pertimbangan Judex Facti gugatan Perdata yang telah diperbuatoleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan tinggi dengan salah menterapkanhukum khususnya : Pihak Penggugat tidak mempunyai bukti dan saksifakta bahwa rumah ini dibangun oleh Pihak Penggugat pada tahun 1994,namun Pihak Penggugat secara semenamena mensomasi, menggugatPemohon kasasi secara corpus delicti dalam posisi sebagai ahli warisalmarhum Bapak Roosman yang telah menyerahkan Sertifikat SHMpenyerahan secara nyata (feite lijke levering

, penyerahan nyatatersebut adalah penyerahan yuridis (juridische levering) ;Bahwa ketentuan undangundang tersebut terhadap benda berupakerukan/kupasan tanah (stripping) yang menurut dakwaan Jaksa PenuntutUmum Sdr.

Bima Sakti belum melakukan pengerukan/pengupasantanah sehingga benda hibah berupa tanah kerukan/kupasan tanah(stripping) belum dikeruk atau dikupas dari tanahnya, sehingga obyek hibahbelum ada secara riil dan konkrit/nyata, ini jelas bertentangan sebagaimanasahnya hibah menurut penyerahan benda bergerak, yaitu dilakukan denganpenyerahan nyata (feiteliike levering) (Pasal 612 KUHPerdata), penyerahannyata tersebut adalah penyerahan yuridis (juridische levering) ;Bahwa fakta peristiwa tersebut saat

BimaSakti belum mengerjakan pengerukan/pengupasan tanah (stripping),terhadap fakta tersebut secara yuridis tidak ada hibah karena tidak adapenyerahan nyata (feitelijike levering) karena penyerahan nyata tersebutadalah penyerahan yuridis (juridische levering) ;Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap secara jelas tidak ada hibah,terhadap fakta tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Semarangnampak jelas salah menerapkan hukum tentang hibah ;.

adalah penyerahan yuridis (juridische levering) ;Bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum membuktikan faktaperistiwa pada saat acara selamatan hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 secarayuridis tidak ada hibah yang dilakukan CV.

Putusan No. 06 PK/PID.SUS/2015penyerahan nyata tersebut adalah sekaligus penyerahan yuridis (juridischelevering) ;Bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum membuktikan faktaperistiwa pada saat acara selamatan hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 secarayuridis tidak terjadi adanya hibah secara cumacuma yang dilakukan CV.Bima Sakti kepada Terdakwa/Terpidana karena tidak ada penyerahan nyata(feitelijkke levering) sekaligus penyerahan yuridis (juridische levering)terhadap bendanya ;.