Bahwa pelelangan yang diusulkan oleh Tergugat dan dilakukan olehTergugat Il serta dimenangkan Tergugat Ill telah kami laporkan kepadaPenyidik Kepolisian Polres Parigi Moutong, karena telah merugikan secaramateril dan moril untuk Penggugat dan telah terjadi suap menyuap;Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Perkara Nomor 44/PDT/2016/PT PAL17.Bahwa setelah diusut atau diperiksa oleh pihak Penyidik Kepolisian (Polres)Parigi Moutong, Tergugat Ill telah mengakui bahwa dirinya pernahmemberikan uang sejumlah

Parigi, dan juga melaporkannya ke pihak PenyidikPolres Parigi Moutong beserta waktu Penggugat telah tersita untummepertanyakan, oleh sebab itu Penggugat mengalami kerugian sebesaryaitu sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah);19.Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat secara moril adalah denganditentukannya pemenang lelang yaitu Tergugat Ill Penggugat menjadi sokdan selalu berpikir karena dasar hukum perjanjian hutang baru atau PKAdendum baru belum ditandatangani oleh Penggugat, serta suap

yangdilakukan Tergugat Ill tersebut yaitu sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluhjuta rupiah) kepada Tergugat serta nama baik Penggugat diperbankanmenjadi cacat begitu pula terhadap masyarakat menjadi bahanperbincangan, oleh sebab itu Penggugat mengalami kerugian minimalRp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah);20.Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum,serta Tergugat Ill yang melakukan suap, maka secara otomatis lelang yangdilakukan Tergugat Il tidak syah atau cacat

status tersebut saksi EDDY GUNAWANmerasa keberatan dan kemudian megadukan hal tersebut ke PolresSumbawa Barat;Bahwa Atas posting/ upload status yang dibuat oleh Terdakwa tersebut,kemudian dapat diakses dan dilihat oleh khalayak umum dan kemudiansaat itu saksi EDDY GUNAWAN yang saat itu menyatakan diri sebagaijurnalis senior menjadi tersinggung karena Terdakwa telah menghinadan mendiskreditkan profesinya sebagai wartawan karena atas haltersebut saksi EDDY GUNAWA seakan akan difitnah gampangmenerima suap

dan menghina wartawan yang tergabung di JurnalisOnline Indonesia (JOIN) seakan akan wartawan yang tergabung diJurnalis Online Indonesia (JOIN) ialah wartawan wartawan yangmudah menerima suap;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahanatas Undangundang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksiektronik;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum

Di pihak lain Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum padaputusanya tersebut menyatakan bahwa terjadinya tindak pidana suap dalampasal 5 ayat (2) ini bergantung pada terjadinya pidana korupsi pada pasal 5ayat (1) huruf a dan b UndangUndang No. 31 Tahun 1999 Jo UndangUndang No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana KorupsiPertimbangan Hakim lainnya bahwa untuk membuktikan telah terjadinyaPasal 5 ayat (1) a dan b yaitu Terdakwa Dedy Sumarsono telahdiproses/diperiksa oleh pengadilan Tindak

Pidana Korupsi dengan perkaraNo. 21/Pid.B/TPK/2008/PN.Jkt.Pusat dan perkara a quo telah di putustanggal 1 Desember 2008 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi Jakarta tanggal 27 Februari 2009 dan putusan mana telah terbuktibahwa Dedy Suwarsono telah memberi suap kepada H. BULYAN ROYANdan kepada pejabat Direktorat Jenderal Perhubungan laut sebagaimanadiatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UndangUndang No. 31 Tahun 1999 JoHal. 69 dari 78 hal. Put.

Menyatakan DJONI ANWIR ALGAMAR telahterbukti menerima uang suap dari rekanan proyek pengadaan kapalpatroli Kelas IIl KPLP sebesar Rp 27.500.000, dan dari TanseanParlindungan Malau sebesar Rp 10.000.000, dan karenanya DJONIANWIR ALGAMAR dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun sertapidana denda sebesar Rp 100.000.000, (Seratus juta rupiah). Putusanterhadap Djoni Anwir AlGamar tersebut tidak mencerminkan rasakeadilan hukum dalam masyarakat.

, tidak melakukan menerima suap, keterangan rekananproyek pengadaan kapal patroli kelas III KPLP tidak dapat membuktikanHal. 73 dari 78 hal.

Tansean ParlindunganMalau Kasi Sarana dan Prsarana pada DirJen Hubla Dep Hub RIsebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dirjen Hubla DepPerhubungan RI, sebagai Bukti Baru dan pelaku penyimpangan/penerima suap dan telah dibuktikan dalam sidang pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memintadan menerima uang suap yang jumlahnya Rp 272.500.000, dan$.10,000, dan $ 5.000, baik dari para rekanan maupun dari H.

hingga pada dikeluarkannya SuratPemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat, masa kerja Penggugat di PT.Soci Mas adalah lebih kurang selama + 26 Tahun;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pengakhiran Hubungan Kerja No.01/HRMDN/SKPHK/I/2020, tertanggal 10 Januari 2020, adapun alasanpemutusan hubungan kerja sebagaimana yang termaktub didalam point 1(satu) tersebut adalah karena dikualifikasikan melakukan kesalahan beratyakni menyalagunakan wewenang dan kepercayaan yang diberikan olehperusahaan dengan menerima suap

SOCI MAS denganPeriode 20192021, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 78 ayat (2)point 10 yang menyatakan menyalahgunakan wewenang dan kepercayaanyang diberikan oleh perusahaan dengan menerima suap dalam bentukuang, barang dan keuntungan lainnya;Bahwa, oleh karena dalil gugatan penggugat tidak jelas dan telah kelirudalam perkara a quo, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang Muliauntuk menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk

SOCI MASmelakukan pekerjaan dengan baik dan dengan penuh rasa tanggungjawab dan bertindak sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku; Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pengakhiran Hubungan Kerja No.01/HRMDN/SKPHK/I/2020, tertanggal 10 Januari 2020, adapun alasanPHK tersebut karena Penggugat dikualifikasikan melakukan kesalahanberat yakni meyalahgunakan wewenang dan kepercayaan yang diberikanoleh perusahaan dengan menerima suap dalam bentuk uang dan barangdan keuntungan lainnya dan atau membujuk

Bahwa benar melalui surat Keputusan Pengakhiran Hubungan kerjaterhadap Penggugat pada tanggal 10 Januari 2020 yang ditanda tanganioleh Hutti D Agustina selaku HRHead PT.Soci Mas, disebabkan karenaPenggugat dikualifikasikan telan melakukan kesalahan berat denganmenerima suap dalam bentuk uang, barang dan keuntungan lainnya danatau membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatanyang bertentangan dengan paraturan perundangundangan yang berlakuvide bukti P2;3.

sebagaimana diterangkan di dalam dalil gugatannya,Penggugat menyebutkan Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerjasepihak terhadap Penggugat berdasarkan surat pemutusan hubungan kerjatertanggal 10 Januari 2020 berdasarkan Surat Keputusan PengakhiranHubungan Kerja No. 01/HRMDN/SKPHK/I/2020, tertanggal 10 Januari 2020,adapun alasan PHK tersebut karena Penggugat dikualifikasikan melakukankesalahan berat yakni meyalahgunakan wewenang dan kepercayaan yangdiberikan oleh perusahaan dengan menerima suap

TipikorKalimantan Timur;Menimbang, bahwa Terdkwa / Penasihat Hukumnya dalam memoribandingnya pada pokoknya berpendapat sebagai berikut: ;Tentang di luar Kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, adalahalasan yang tidak berdasar hukum, karena konteksnya adalah penyuapanterhadap penyelenggara negara bidang kepabeanan, sehingga pendapatHalaman 20 dari 23 Putusan No.24/PID.TIPIKOR/2014/PT.SMRtersebut harus dikesampingkan; sedangkan keberatan mengenai unsurunsurdan kesalahan terdakwa sebagai pelaku suap

aktif (aktif omkooping) telahcukup dipertimbangkan secara seksama oleh Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Tingkat Pertama, sehingga dalil kebohongan saksi/terdakwa ArmanSihombing SH selaku peneyelenggara negara bidang kepabeanan selakupenerima suap(passif omkooping), bukan alibi hukum yang dapatmembebaskan/melepaskan Terdakwa dari dakwaan, karenanya menuruthukum keberatankeberatan terdakwa in cassu harus dikesampingkan.Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum senyatanya (feittelijk) tidakmenyatakan dan

Majelis Hakim Tinggi Tipikor dapat menyetujuipertimbangan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama, tentang terbuktinya secarasah dan meyakinkan Terdakwa Noer Zainurie Bin Moekadzi telah memenuhiunsur perbuatan sebagaimana Dakwaan Primair Kesatu (eks Psl.5 ayat 1 a),karenanya pertimbangan tersebut diambil alin dan menjadi pertimbanganMajelis Hakim Tinggi Tipikor sebagai pertimbangannya, dengan tambahanpertimbangan, bahwasanya perbuatan terdakwa dilakukan secara sengajadan melawan hukum sebagai pelaku suap

aktif (aktif omtkooping).Halaman 21 dari 23 Putusan No.24/PID.TIPIKOR/2014/PT.SMRSedangkan mengenai strafmaat (tinggi /rendahnya pemidanaan) yangmenurut Majelis Hakim Tinggi Tipikor pemidanaan yang dijatuhkan telah tepatdengan pertimbangan sebagai berikut : Perbuatan suap terdakwa relatif kecil ; Bahwa Terdakwa telah cukup lama bekerja;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Samarinda Nomor: 46/Pid.Tipikor

JASA SWADAYA UTAMA (TERGUGAT) di Jakarta pernahdatang ke Jambi tempat bekerja PARA PENGGUGAT di Mall TransmartJambi dan mendatangi PARA PENGGUGAT, disuruh membuat suratpernyataan agar diberi kesempatan kembali bekerja karena telah memberikanuang suap kepada Bapak ROBERT MANIK selaku Supervisor PT.

Whatshapp dari Manajemen pusat (TERGUGAT), denganpesan berita bahwa PARA PENGGUGAT tidak diperbolehkan lagi bekerjasebagai security di Transmart Jambi dengan alasan PARA PENGGUGATPutusan Nomor 11/Pdt.SusPHI/2020/Pn Jmb, halaman 2 dari 2310.dianggap mangkir bekerja dan melalui via telepon disampaikan melaluiSupervisor bahwa PARA PENGGUGAT tidak diperkerjakan lagi dan atau telahdiputus hubungan kerjanya.Bahwa PARA PENGGUGAT baru mengetahui alasan diberhentikan bekerjakarena telah memberikan uang suap

Jasa Swadaya Utama adalahuntuk uang biaya adminitrasi, biaya pakaian dan biaya Pendidikan DasarSatpam adalah uang suap untuk Bpk Robert Manik tersebut.Bahwa PARA PENGGUGAT tidak bisa menerima pemberhentian kerja (PHK)tersebut secara sepihak oleh TERGUGAT, tanpa terlebih dahulu menjelaskanpermasalahannya dan tidak diselesaikan secara musyawarah, dan tidak puladiberi peringatan (SP) terlebin dahulu, kareena PARA PENGGUGAT secaratibatiba saja mendapat berita dari TERGUGAT yang berkedudukan di KantorPusat

Jasa Swadaya Utama dari kantor pusat di Jakarta (tergugat) atas namaibu Eva datang ketempat lokasi Para Penggugat bekerja yaitu di Transmart Jambi,ibu Eva menyatakan kepada Para Penggugat, bahwa Para Penggugat telahmelakukan suap kepada Supervisor PT.

Identik penerima suap adalah Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara, yang dalam hal ini adalah Terdakwa. Pemberian itulahyang disebut suap, yang dilakukan oleh setiap orang adalah orang peroranganatau bahkan Korporatie. Sesuai dengan fakta hukum pemberi suap adalah saksiAmiruddin selaku Direktur Utama PT.

Apabila mengacu kepada penjelasan dari pasal 12 B yaitupemberian dalam arti luas adalah meliputi pemberian uang, barang,rabat/discount, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitaspenginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma Cuma, dan fasilitaslainnya.Menimbang, bahwa pemberi dengan penerima bisa dikatakan suatuperbuatan suap yaitu adanya pertemuan kehendak (meeting of mind) antaraPemberi suap dengan penerima suap yang dilakukan secara tertutup.

Makapenerimaan pemberiaan telah terjadi adanya mens rea atau niat jahat, tatkalaPemberi suap telah memberikan suatu barang kepada Penerima suap. ArtinyaHalaman 80 dari 96 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2018/PN.

Tpgserah terima telah terjadi, yaitu baik secara langsung atau tidak langsung,secara langsung dilakukan ditempat tertutup yang dihadiri langsung baik olehpenerima suap dan pemberi suap, secara tidak langsung, jika dilakukan secaraelektronika lewat internet banking, telah terjadi serah terima apabila barangberupa uang telah berpindah dari rekening pemberi Suap kepada penerimasuap.Menimbang, bahwa sifat pemberian tidak terjadi secara sukarela,karena itulah yang membedakan dengan gratifikasi yang niat

Telaga Biru Semesta,yaitu pada tanggal 13 Oktober 2017 dan pada tanggal 18 Oktober 2017,Terdakwa ada menanyakan tentang saksi Amiruddin belum menghadap dirinya,sehingga konkretnya adalah terjadi pertemuan secara tertutup di rumahTerdakwa antara Pemberi Suap dan penerima suap tanggal 23 Oktober 2017.Menimbang, bahwa saksi Amiruddin pukul 13.45 WIB keluar dari KantorPT.

: Foto Copy ljazah D IIl Keperawatan, FotoCopy Transkrip Nilai, Foto Copy KTP, Foto Copy Kartu Keluarga,Foto Copy Akte Kelahiran, Foto Copy Surat Izin Perawat (SIP), KartuKuning dan SKCK dari Kepolisian agar diserahkan kepada terdakwa;Bahwa terdakwa mengatakan jika dahulu Terdakwa berhasildiangkat menjadi PNS di lingkungan Dinas Kesehatan KabupatenBanyumas juga dengan cara membayar uang pelicin karenamenurut terdakwa untuk saat ini jika ingin diangkat menjadi PNS jikatidak membayar uang pelicin/suap

: Foto Copy ljazah D IIl Keperawatan, FotoCopy Transkrip Nilai, Foto Copy KTP, Foto Copy Kartu Keluarga,Foto Copy Akte Kelahiran, Foto Copy Surat Izin Perawat (SIP), KartuKuning dan SKCK dari Kepolisian agar diserahkan kepada terdakwa;Bahwaterdakwa mengatakan jika dahulu Terdakwa berhasildiangkat menjadi PNS di lingkungan Dinas Kesehatan KabupatenBanyumas juga dengan cara membayar uang pelicin karenamenurut terdakwa untuk saat ini jika ingin diangkat menjadi PNS jikatidak membayar uang pelicin/suap

Keperawatan, FotoCopy Transkrip Nilai, Foto Copy KTP, Foto Copy Kartu Keluarga,Foto Copy Akte Kelahiran, Foto Copy Surat Izin Perawat (SIP), KartuKuning dan SKCK dari Kepolisian agar diserahkan kepada terdakwa;Bahwa menurut saksi Suyoto bin Madtohid terdakwa mengatakanjika saksi berhasil diangkat menjadi PNS di lingkungan DinasKesehatan Kabupaten Banyumas juga dengan cara membayar uangpelicin Karena menurut terdakwa untuk saat ini jika ingin diangkatmenjadi PNS jika tidak membayar uang pelicin/suap

(enam puluh juta Rupiah) tersebut adalah terdakwa sendiri;Bahwa untuk meyakinkan saksi Suyoto bin Madtohid makaterdakwa mengatakan jika ia berhasil diangkat menjadi PNS dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas juga dengancara membayar uang pelicin karena saat ini jika ingin diangkatmenjadi PNS jika tidak membayar uang pelicin/suap maka akanmustahil bisa diangkat;Bahwa saat itu saksi Suyoto Bin Madtohid belum memberikanjawaban, beberapa hari kemudian terdakwa datang ke rumahsaksi Suyoto Bin

JASA SWADAYA UTAMA (TERGUGAT) di Jakarta pernahdatang ke Jambi tempat bekerja PARA PENGGUGAT di Mall TransmartJambi dan mendatangi PARA PENGGUGAT, disuruh membuat suratpernyataan agar diberi kesempatan kembali bekerja karena telah memberikanuang suap kepada Bapak ROBERT MANIK selaku Supervisor PT.

Whatshapp dari Manajemen pusat (TERGUGAT), denganpesan berita bahwa PARA PENGGUGAT tidak diperbolehkan lagi bekerjaPutusan Nomor: 12/Pdt.SusPHI/2020/Pn Jmb,halaman 2 dari 2210.sebagai security di Transmart Jambi dengan alasan PARA PENGGUGATdianggap mangkir bekerja dan melalui via telepon disampaikan melaluiSupervisor bahwa PARA PENGGUGAT tidak diperkerjakan lagi dan atau telahdiputus hubungan kerjanya.Bahwa PARA PENGGUGAT baru mengetahui alasan diberhentikan bekerjakarena telah memberikan uang suap

Jasa Swadaya Utama adalahuntuk uang biaya adminitrasi, biaya pakaian dan biaya Pendidikan DasarSatpam adalah uang suap untuk Bpk Robert Manik tersebut.Bahwa PARA PENGGUGAT tidak bisa menerima pemberhentian kerja (PHK)tersebut secara sepihak oleh TERGUGAT, tanpa terlebih dahulu menjelaskanpermasalahannya dan tidak diselesaikan secara musyawarah, dan tidak puladiberi peringatan (SP) terlebih dahulu, kareena PARA PENGGUGAT secaratibatiba saja mendapat berita dari TERGUGAT yangberkedudukan di Kantor

Jasa Swadaya Utama dari kantor pusat di Jakarta (tergugat)atas nama ibu Eva datang ketempat lokasi Para Penggugat bekerja yaitu diTransmart Jambi, ibu Eva menyatakan kepada Para Penggugat, bahwa ParaPenggugat telah melakukan suap kepada Supervisor PT.

Tibatiba ia ditawari oleh oknumKepolisian tidak akan ditahan (insiatif untuk menerima suap adalahdatangnya dari anggota Kepolisian) tentunya Terdakwa berusahauntuk menyanggupinya, namun keuangan Terdakwa terbatas hanyamempunyai uang kontan Rp.5.000.000. (lima juta rupiah) namundisuruh tambah lagi sehingga Terdakwa berusaha meminjam uangkepada saudara Terdakwa.

Bahwa ketika ada penyuapan tahappertama tersebut sama sekali Terdakwa tidak langsung ditahan,namun mereka anggota Polisi masih menunggu setoran tambahantersebut hal ini menunjukan adanya upaya untuk menyelesaikanperkara dengan cara terima suap dari anggota Kepolisian. Apakahuang kontan 5 (lima) juta rupiah belum cukup bukti sebagai Ssuap ?mengapa harus menunggu lagi tahap kedua setoran tersebut.

ZARNUBIMUN, KAPTENCAMARF PRUANTOdanLETTU SUSARSL ALWIL pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan PRIMAR di atas,telah menerima Gratifikasi yang dianggap sebagai pemberian suap karena berhuoungan denganjabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, perouatan manadilakukan oleh Terdakwa dengan caracara sebagai berikut:Bahwa Terdakwa KI MANSYUR AK GADI GAYA, SH bin ABDUL KARM API GADIselaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaPangkalpinang periode 19992004 yang

KEBERATAN KEEMPAT :Tidak dibuktikannya unsur suap pasal 12 B Undangundang Nomor : 20 Tahun2001.Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Yudex Facti Pengadilan NegeriPangkalpinang maupun dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapatmembuktikan bahwa pemberian uang sejumlah Rp.40.000.000, (empat puluhjuta rupiah) oleh Sdr.Umar HS kepada terdakwa adalah merupakan suap;Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum terdakwa tidak dapatdibenarkan karena unsur pasal 12 huruf B bukanlah unsur suap sebagaimanayang

ketiga;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah meneliti danmencermati dengan seksama Putusan Judex Facti Pengadilan NegeriPangkalpinang ternyata berisikan sebanyak 90 halaman dengan demikianPenasihat Hukum terdakwa keliru menyatakan keberatan terhadap halaman 103sampai dengan 106 oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum terdakwatersebut tidak dapat dipertimbangkan ;Menimbang, bahwa demikian juga keberatan kedelapan dan kesepuluhdari Penasihat Hukum terdakwa yang mempermasalahkan unsur suap

Tergugat pernah menerima uang suap dari kantor tergugat tanpasepengetahuan penggugat dan pada akhirnya mencemarkan namabaik Penggugat.e. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat burukdalam urusan rumah tangga.f. Penggugat sudah tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi berumahtangga dengan Tergugat.

Tergugat pernah menerima uang suap dari kantor tergugat tanpasepengetahuan penggugat dan pada akhirnya mencemarkan nama baikPenggugat.e. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat buruk dalamurusan rumah tangga.f.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Yuzal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi menerima suap bersama-sama - secara berlanjut sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan

Adami Chazawi mengatakan bahwa suap menerima hadiah pada Pasal 12huruf a sudah dapat terjadi manakala pegawai negeri si pembuat telahmenerima hadiah tersebut dan dia tidak perlu benarbenar berbuat atau tidakberbuat yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya.

Pada perbuatan menerima suap Pasal 12 huruf a,sebelum perbuatan menerima hadiah diwujudkan, si pembuat telahmemiliki suatu kesadaran atau patut menduga bahwa pemberian hadiahitu dimaksudkan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukansesuatu dalam sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya;2). R.

Amat jauh dari kegiatan atau caracarayang tidak terhormat, seperti suap menyuap, sogok menyogok, sertapemberian gratifikasi. Juga jauh dari kegiatan atau caracara yang tidakterhormat lainnya, seperti menjatuhkan lawan dengan cara memfitnah, tidakjujur, melakukan kebohongan, dan caracara tercela lainnya.

Sebagaimana ketika menjadi anggotaDPR, saya terpilih menjadi anggota BPK tanpa melakukan sogok menyogokatau suap menyuap. Karena itulah saya menjalankan ideide saya dilembaga ini sepanjang periode masa tugas 20042009. Saya ikutmembimbing dan mengarahkan para auditor untuk tidak melakukanpraktekpraktek curang, seperti menerima suap atau gratifikasi. Untuk itu,kami mulai dengan melakukan reorganisasi dan manajemen barupengelolaan lembaga negara, khususnya BPK.

Sepanjang menjadi anggota DPR/MPR saya senantiasamenjalankan tugas tanpa melibatkan diri dalam praktek curang, baik berupasogok menyogok, suap menyuap atau gratifikasi. Sikap dan sifat seperti inipulalah yang membuat saya berani menerima tanggungjawab sebagaianggota BPK. Justru dalam pemikiran saya, lembaga BPK inilah yang amatdiandalkan di dalam penyelenggaraan negara yang baik dan bersih. KarenaBPK menjadi lembaga negara, yang dirumuskan dalam Bab tersendiri diUUD 1945.

Bahkan saya (PEMOHON PK)mengatakan tidak pernah menerima suap atau gratifikasi itu. Apakah untukmenggenapkan nilainya hingga lebih dari Rp.1 milyar. Bukankah inisebuah rekayasa?;Dengan tidak adanya rapat, maka tidak ada kesepakatan,tidak ada penerimaan bersama, maka dengan sendirinya unsurbersamasama tidak dapat dibuktikan. Tapi faktafaktapersidangan ini semua ditutupi oleh Judex Facti.

Dalampembelaan saya mengutip ucapan Demi Allah, saya tidak pernahmenerima cek seperti yang dituduhkan oleh Hamka Yandhu berapapunjumlahnya sebagai bagian dari suap menyuap atau penerimaangratifikasi pada pemilihan Miranda S. Goeltom sebagai DeputiGubernur Senior Bank Indonesia pada tahun 2004.

Tegal tersebutdilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 dimulai pukul08:00 WIB sampai dengan pukul 14:00 WIB;Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana suap pada waktu pemilihanKepala Desa Bersole Kec. Adiwerna Kab.

Tegal; Bahwa saksi menerima informasi dugaan suap tersebut pada hari Rabutanggal 20 November 2019 sekitar pukul 05:30 WIB dari saudara RASMIwarga Desa Bersole Rt.012 Rw.003 Kec. Adiwerna Kab. Tegal yang mana iatelah menerima amplop warna putih berisi uang sebesar Rp.25.000,00 (duapuluh lima ribu rupiah) dari saudara AHMAD TOPIK pada hari Rabu tanggal20 November 2019 sekitar pukul 05:30 WIB di rumahnya yang berada diDesa Bersole Rt.012 Rw.003 Kec. Adiwerna Kab.

Tegal nomor urut 04 atas namasaudara SUTARMAN;Bahwa ada orang lain yang mengetahui informasi dugaan suap tersebutyaitu Saudara SURURI yang merupakan orang tua saksi dan ia merupakanBakal Calon Kepala Desa Bersole Kec. Adiwerna Kab. Tegal, yang jugamengetahui informasi tersebut ketika saksi melakukan klarifikasi terhadapsaudara AHMAD TOPIK. Saudara TANURI juga mengetahui informasidugaan suap tersebut karena saat saksi pulang ke rumah, ia membawasaudara AHMAD TOPIK ke Balai Desa Bersole Kec.

Tegaluntuk dilakukan klarifikasi oleh Panitia Pemilihan terkait dengan adanyadugaan suap tersebut;Bahwa setelah pulang ke rumah, sesaat kemudian saksi datang ke BalaiDesa Bersole Kec. Adiwerna Kab. Tegal.

MUHAMAD TANURI Bin SUTONO, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan kerjamaupun hubungan keluarga dengan para terdakwa;Bahwa yang saksi ketahui yaitu adanya dugaan suap dalam prosespemilinan Calon Kepala Desa Kec. Adiwerna Kab.

Bahwa disisi lain saat ini Kemajuan teknologi elektronik sudah sangat canggihdan modern, maka untuk mengatasi hal tersebut dan dalam rangkapeningkatan pelayanan kepada masyarakat oleh Tergugat I, dengan maksuddan tujuan supaya pelayanan cepat, akurat, tidak terganggu olehperkembangan situasi Kamtibmas/sosial, untuk menghindari pungli/Suap,kontak sesame manusia, mengurangi biaya dan menghemat waktu jugauntuk melaksanakan instruksi Presiden yaitu Supaya pelayanan yang cepatdan biaya murah maka sudah

, dan buangbuangwaktu serta tidak ada kepastian kapan jadinya suratsurat yang diurusdikantornya Tergugat , tetapi kalau yang mengurus pejabat atau ada lobidengan petugas, maka suratsuratnya segera jadi, bahkan mereka yangsedang menunggu/mengantri ketika mengurus surat ranmor dikantorTergugat ada guyonan : kalau bisa dipersulit kKenapa dipermudah, kalaubisa diperlambat kenapa dipercepat, kalau bisa bayar kenapa harus gratis.Bahkan ada rasanan bahwa semua itu terjadi karena adanya kejahatanpungli/suap

selakupelaksana pelayanan administrasi maka Tergugat II wajib segera membuatperaturan sebagai pengganti dari surat keputusan bersama Kapolri, DirjenPemerintahan Umum, dan Otda, dan Direktur Jasa Raharja denganNomor:SKEP/06/X/1999, Nomor:9731228, Nomor:SKEP/02/X/1999 tanggal15 Oktober 1999, yang mengatur tentang tugas, mekanisme kerja, danprasarana yang digunakan dalam pelayanan kepada masyarakat di Samsatdengan menggunakan cara online untuk kecepatan pelayanan 1 hariselesai, keakuratan data, mencegah pungli/suap

penularan virus Corona maka pelayanan yang dilaksanakan olehTergugat menjadi terganggu dan tidak lancar, juga karena adanya pembatasanwaktu pelayanan kepada masyarakat ;Bahwa disisi lain saat ini kemajuan teknologi elektronik sudah sangatcanggih dan modern, maka untuk mengatasi hal tersebut dan dalam rangkapeningkatan pelayanan kepada masyarakat oleh Tergugat I, denganmaksud dan tujuan supaya pelayanan cepat, akurat, tidak terganggu olehperkembangan situasi Kamtibmas/sosial, untuk menghindari pungli/suap

Bahkan ada rasanan bahwa semua itu terjadi karena adanyakejahatan pungli/suap yang sudah teroganisir, terstruktur, dan masif, hal itubisa dilinhat dari mereka yang boleh mengurus suratsurat di kantor Tergugat hanya dari dealer ranmor sedang pembeli ranmor tidak boleh dan jumlah uangyang harus dibayar ada yang tidak sesuai dengan peruntukannya serta tidaksesuainya tanda terima bukti pembayaran dan keterangan yang ada/tertera.Adapun salah satu caranya adalah dealer mengumpulkan uang pungli daripemberi

Bahwa karena Tergugat II juga sebagai kepala pemerintahan selakuHalaman 8 dari 26 halaman Putusan Perkara Nomor 679/PDT/2021/PT SBY10.11.pelaksana pelayanan administrasi maka Tergugat Il wajib segera membuatperaturan, yang mengatur tentang tugas, mekanisme kerja, dan prasarana yangdigunakan dalam pelayanan kepada masyarakat di Samsat denganmenggunakan cara online untuk kecepatan pelayanan 1 hari selesai,keakuratan data, mencegah pungli/suap, karena semua Samsat diIndonesia cara kerjanya dan pelayanannya

kepada si penerima suap, baru dapatdisimpulkan telah terjadi penyuapan; akan tetapi cukup dengan telah terjadinyakesepakatan antara pemberi suap dengan penerima suap, delik tersebut dianggap sudahselesai (voeltoid).42Bahwa dari pertimbangan hukum putusan Judex facti Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, khususnya dalampembahasan yuridis += pembuktian unsur memberi atau menjanjikansesuatu, sangat tergambar dengan jelas bahwa telah terjadi kesepakatan atau deal antaraTerpidana

Adami Chazawi, SH., dalam bukunya tersebut diatas halaman8384, mengatakan:Perbuatan memberi sesuatu atau. menjanjikan sesuatu. pada Hakimterkandung maksud si pembuat agar hakim yang disuapkannyaterpengaruh oleh sesuatu yang diberikan atau oleh sesuatu yang dijanjikansi pembuat suap. Dalam hal ini tidak dipentingkan apakah dengan sesuatuyang diberikan atau apa yang dijanjikan si pembuat itu, hakim benarbenartelah terpengaruh.

DL Sitorus dalam perkara tindak pidana suap padahakim.Bahwa dari uraianuraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwaperbuatanperbuatan Terdakwa I(Terpidana Adner Sirait yang menemuisaksi H.

Sitorus dalamperkara tindak ppidana suap pada Hekim, namunsesungguhnya Terdakwa II Bpk. DL Sitorus tidak pernah menghendakihalhal seperti itu. sehingga ketika aaa permintaan uang dalam perkaraBanding Pengadilan Tata Usaha NegaralTerdakwa II Bpk.

;Bahwa perbuatan memberi atau menjanjikan telah cukup terpenuhi padadiri terpidana, sehingga menurut hukum tidak mengharuskan adanya suatuperpindahan suatu pemberian dari si pemberi suap kepada si penerima suap,cukup dengan telah terjadinya kesepakatan, maka perbuatan pidanatersebuttelah selesai (voeltoid).Bahwa tidak ada pertentangan dalam putusan tersebut, baik pertentangandalam pertimbangan hukum dan pertentangan antara pertimbangan hukum dan amarputusan perkara a quo;Bahwa tidak terdapat kekhilafan

&Partners tempat ia bekerja yang diduga berisi suap kepada oknumpenegak hukum;1.Bahwa selama pacaran 4 tahun, Saudari Safersa yang bekerja dibagian keuangan sebagai orang kepercayaan/tangan kananPengacara Lucas S.H., sering mengeluh bahkan ingin mati (Sesuairekaman video 10 Februari 2012 (vide Bukti P.8) tentang tugas beratdan mengandung resiko tinggi yang diberikan oleh atasannya yaituHalaman 5 dari 171 hal.Put.

Tergugat tidak menindaklanjuti adanya dugaan tindak pidana korupsiberupa dugaan mafia hukum, suap kepada penegak hukum,penggelapan pajak dan pencucian uang;1.Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan, Penggugatmenyerahkan barang bukti berupa 31 lembar fotocopy bukucatatan keuangan Kantor Lucas, S.H. & Partners yang berisidugaan gratifikasi/suap kepada penegak hukum.

Tergugat tidak penuhipetunjuk P.19 dari Jaksa Penuntut Umum, yang merupakansebuah keharusan yang harus dipatuhi;B31 Tergugat tidak menindaklanjuti adanya dugaan tindak pidana korupsiberupa dugaan mafia hukum, suap kepada penegak hukum,penggelapan pajak dan pencucian uang.1.Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penggugat tanggal 6November 2012, Penggugat menyerahkan barang bukti berupa32 lembar fotocopy buku catatatan keuangan kantor Lucas, S.H.,& Partners yang berisi dugaan gratifikasi / suap kepada

,memberikan uang sebagai gratifikasi/suap kepada oknumPenegak Hukum;Bahwa terhadap laporan dugaan tindak pidana korupsi (mafiahukum) yang diduga dilakukan oleh pengacara Lucas, S.H.,Oscar Sagita, S.H., dkk sama sekali tidak ditindak lanjuti olehTergugat;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka TindakanTergugat yang tidak menanggapi laporan dugaan tindak pidanaHalaman 120 dari 171 hal.Put.

Nomor 389 K/Pdt/20169 B), berisi dugaan suap kepada oknum penegak hukum yangbiasa dibawa pulang oleh Saudari Safersa Yusana Sertana.Namun AKBP Audie S. Latuheru menuduh Penggugat yangmerekayasa buku catatan yang terlihat ditulis tangan olehseorang wanita dan sangat percaya pengakuan bohong SaudariSafersa yang menyangkal pernah melihat buku catatan ini;Bahwa seandainya AKBP Audie S.

Terkait dugaan praktek suap kepada aparatur/pejabat negaradalam melaksanakan tugas yang melanggar Pasal 5 undangundang Nomor 31 tahun 1999 Jo.

Paraktek suap kepada pejabat/aparatur negara dalam melaksanakantugas;Bahwa berdasarkan pertimbangan Judex Facti tersebut, sudah nyatanyataJudex Facti salah menerapkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) PeraturanHalaman 45 dari 60 halaman.

Malakukan praktek suap kepada aparatur/pejabat negara dalammelaksanakan tugas yang melanggar Pasal 5 undangundang Nomor 31Halaman 50 dari 60 halaman. Putusan Nomor 39 K/TUN/2017tahun 1999 Jo.

Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentangpemberantasan tindak pidana korupsi;Terkait dugaan melakukan Malakukan praktek suap ini, di dalampersidangan tidak alat bukti surat dan saksi yang dihadirkan oleh TermohonKasasi/Tergugat/ Terbanding untuk membuktikan bahwa Pemohon Kasasitelah melakukan Malakukan praktek suap;Disamping itu sampai dengan perkara ini diajukan, pengurus perusahanPemohon Kasasi tidak pernah diadili dan dinyatakan bersalah melanggarPasal 5 undangundang Nomor 31 tahun 1999 Jo.

Undangundang Nomor20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa TIDAK BENAR Pemohon Kasasimelakukan pelanggaran berupa Malakukan praktek suap kepadaaparatur/pejabat negara dalam melaksanakan tugas sebagaimana yangdituduhkan oleh Terbanding/T ergugat;.