Ditemukan 2435 data
Urut Berdasarkan
Register : 14-03-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 28/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg Tanggal 29 Juli 2019 — Ir. Yudi Wahono, Dess Bin Alm Radi
88 — 39
88 — 39
Indriyanto Seno Adji (lihat, dalam Putusan MARI Nomor977K/PID/2004 tanggal 10 Juni 2005, him. 196197. Lihat juga, Putusan MARI Nomor979K/PID/2004, tanggal 10 Juni 2005, him. 8688), bahwa menyalahgunakankewenangan dalam hukum pidana, khususnya dalam Tipikor tidak memilikipengertian yang eksplisitas sifatnya.
Register : 05-06-2014 — Putus : 15-04-2015 — Upload : 07-07-2015
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pgp Tanggal 15 April 2015 — Drs. H. ZULKARNAIN KARIM, MM
139 — 47
139 — 47
Indriyanto Seno Adji, SH, MH.
Putus : 19-05-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 13/PID.SUS/TPK/2014/PN.KPG Tanggal 19 Mei 2014 — - UMBU NEKA PAJA
71 — 34
71 — 34
Indriyanto Seno Adji, SH.MH ; Korupsi Kebijakan AparaturNegara dan Hukum Pidana ; CV. Diadit Media ; hal 427)Menimbang, bahwa dari pendapat Para Ahli Hukum, (R. Wiyono danDrs.
Register : 14-03-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 09-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bdg Tanggal 29 Juli 2019 — Penuntut Umum:
ROHMAN
Terdakwa:
1.HM. SUYONO bin alm MASKANDI
2.DANIEL DEFRETES, SE Bin alm HENDRIK DEFRETES
3.KADILA bin alm KASARI
101 — 47
ROHMAN
Terdakwa:
1.HM. SUYONO bin alm MASKANDI
2.DANIEL DEFRETES, SE Bin alm HENDRIK DEFRETES
3.KADILA bin alm KASARI
101 — 47
Indriyanto Seno Adji (lihat, dalam Putusan MARI Nomor977K/PID/2004 tanggal 10 Juni 2005, him. 196197. Lihat juga, Putusan MARINomor 979K/PID/2004, tanggal 10 Juni 2005, him. 8688), bahwamenyalahngunakan kewenangan dalam hukum pidana, khususnya dalamTipikor tidak memiliki pengertian yang eksplisitas sifatnya.
Putus : 02-02-2015 — Upload : 06-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 90/Pid.Sus.K/2014/PN Mdn Tanggal 2 Februari 2015 — - Ir. Rusman Solin
64 — 16
64 — 16
Indriyanto Seno Adji memberikan pengertianpenyalahgunaan wewenang dengan mengutip pendapatnya Jean Rivero dan Walinedalam kaitannya detournement de pouvoir dengan /reis Ermessen, penyalahgunaanwewenang dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud yaitu:Halaman 143Putusan Nomor: 90/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn.1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakantindakan yangbertentangan dengan kepentingan umum untuk menguntungkan kepentinganpribadi, kelompok atau golongan;2.
Register : 17-01-2017 — Putus : 20-03-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM Tanggal 20 Maret 2017 — Drs. ASLI YAKIN M.Si Bin ARSI YUSMAN
201 — 140
201 — 140
AGUS NOVI INDRIYANTO yang ditandaHalaman 134 dari halaman 1210 Putusan Nomor : 1/PID.SUSTPK/2017/PT.BJMtangani oleh Drs.
AGUS NOVI INDRIYANTO yang ditanda tanganioleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si selaku Camat Murung Pudak,dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp 377.790 biayapemeriksaan sebesar Rp 19.000 dan biaya pengawasansebesar Rp 19.000, beserta 1 lembar denah bangunan.e 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung PudakNomor : 645 / 181 / IMB / 2010, tanggal 8 Nopember 2010tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan RumahPemasakan Aspal an. WAHYUDANI yang ditanda tangani olehDrs.
Yani Rt. 03 DesaMaburai (RUKO) senilai Rp 1.387.800, tanggal 26 November2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selakuBendahara Penerima.e 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 180 an.AGUS NOVI INDRIYANTO yang beralamat di Jin. FlamboyanA.3 No. 13 Rt. 09 Kel.
AGUS NOVI INDRIYANTO yang ditanda tanganioleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si selaku Camat Murung Pudak,dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp 377.790 biayapemeriksaan sebesar Rp 19.000 dan biaya pengawasansebesar Rp 19.000, beserta 1 lembar denah bangunan.3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung PudakNomor : 645 / 181 / IMB / 2010, tanggal 8 Nopember 2010tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan RumahPemasakan Aspal an. WAHYUDANI yang ditanda tangani olehDrs.
Yani Rt. 03 DesaMaburai (RUKO) senilai Rp 1.387.800, tanggal 26 NovemberHalaman 1023 dari halaman 1210 Putusan Nomor : 1/PID.SUSTPK/2017/PT.BJIM2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selakuBendahara Penerima.e 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 180 an.AGUS NOVI INDRIYANTO yang beralamat di Jin. FlamboyanA.3 No. 13 Rt. 09 Kel.
Register : 21-10-2020 — Putus : 01-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr Tanggal 1 Maret 2021 — Penuntut Umum:
ANDI YAPRIZAL, SH
Terdakwa:
A. JOHANSYAH Bin Alm MUHAMMAD HASAN
182 — 41
ANDI YAPRIZAL, SH
Terdakwa:
A. JOHANSYAH Bin Alm MUHAMMAD HASAN
182 — 41
pidanakorupsi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006, harus dipandang sebagai secara melawan hukumHalaman 151 dari 186 Putusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2020/PN Smrdalam pengertian formil, artinya bahwa perbuatan yang dapat dihukum menurutpasal ini hanyalah perbuatan yang bertentangan dengan perundangundanganatau hukum yang tertulis, dengan kata lain perbuatan melawan hukum formil inilebih dititik beratkan pada pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan (Vide: Indriyanto
Register : 27-04-2016 — Putus : 27-07-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 37/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg Tanggal 27 Juli 2016 — Drs. SYIFA YULIANTON ABADI, MM
71 — 18
71 — 18
Dengan kata lain, perbuatanmenyalahgunakan kewenangan terjadi, apabila seseorang yang memilikikewenangan berdasarkan ketentuan yang berlaku yang melekat pada suatukedudukan / jabatan yang dipangkunya, digunakannya secara salah ataumenyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kewenangan itu;Menimbang, bahwa Indriyanto Seno Adji berpendapat bahwamenyalahgunakan kewenangan diartikan sebagai: Memiliki kewenangan, tetapi menggunakan kewenangannya lain daripadaKewenangan yang ada; Tidak memiliki Kewenangan
Register : 13-03-2015 — Putus : 27-07-2015 — Upload : 23-11-2015
Putusan PN KUPANG Nomor 17./Pid.Sus.TPK/2015/PN.KPG Tanggal 27 Juli 2015 — BASONDEN PEING BASO dan MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH
88 — 34
88 — 34
Indriyanto Seno Aji, scientificEvidence dalam proses Pembuktian, 2007, hlm 14) Menimbang, bahwa menurut Indrianto Seno Aji , antara perbuatanmelawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan adalah berbedasatu. dengan lainnya, walau sebenarnya dalam penyalahgunaankewenangan, tersirat juga adanya perbuatan melawan hukum. ( Prof. Dr.Indrianto Seno Aji, S.H., M.H., Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara danHukum Pidana, Penerbit CV.. Aditya Media, Jakarta, 2007, hal. 441).
Putus : 26-01-2017 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn Tanggal 26 Januari 2017 — - Yuniar BateâÃÂÃÂe
71 — 18
71 — 18
Indriyanto Seno Adji memberikan pengertianpenyalahgunaan wewenang dengan mengutip pendapatnya Jean Rivero danWaline dalam kaitannya detournement de pouvoir dengan Freis Ermessen,penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam 3(tiga) wujud yaitu:1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakantindakan yangbertentangan dengan kepentingan umum untuk menguntungkan kepentinganpribadi, kelompok atau golongan;2.
Putus : 19-05-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 12/PID.SUS/TPK/2014/PN.KPG Tanggal 19 Mei 2014 — - PETRUS K.U. DEMU, ST.
52 — 43
52 — 43
Indriyanto Seno Adji, SH.MH ; Korupsi Kebijakan AparaturNegara dan Hukum Pidana ; CV. Diadit Media ; hal 427)Menimbang, bahwa dari pendapat Para Ahli Hukum, (R. Wiyono danDrs.
Register : 24-08-2016 — Putus : 12-01-2017 — Upload : 26-01-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk Tanggal 12 Januari 2017 — Hj. DARINI KURNIAWATI
54 — 17
54 — 17
., Advokad/Pengacara/Panasihat Hukum, yang berkantor pada Kantor Advokat &Pengacara INDRIYANTO,SH.,MH & PARTNERS beralamat JI.
Register : 29-07-2013 — Putus : 19-03-2015 — Upload : 11-01-2016
Putusan PN AMBON Nomor 17/Pid.Tipikor /2013/PN.AB Tanggal 19 Maret 2015 — DANIEL SOUHOKA
76 — 24
76 — 24
Indriyanto Seno Adji SH, MH, MARI telah melakukanpenghalusan hukum (Jirechtsvervijning ) pengertian yang luas dari pasal 1 ayat 1sub b UU No.3 tahun 1971 dengan cara mengambil alih pengertian menyalahgunakan kewenangan yang ada pada Pasal 52 ayat (2) huruf b UU No. 5 tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu telah menggunakanwewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebutatau yang dikenal dengan detournement de pouvoir ;Menimbang, bahwa dalam hukum Administrasi
Register : 18-04-2017 — Putus : 29-08-2017 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2017/PN SBY Tanggal 29 Agustus 2017 — Penuntut Umum:
EKO BAROTO, SH, MH
Terdakwa:
IMAM PUJI SANTOSO, BSc
180 — 33
EKO BAROTO, SH, MH
Terdakwa:
IMAM PUJI SANTOSO, BSc
180 — 33
Unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan"Halaman 155 Putusan Nomor : 68/Pid.Sus/Tpk/2017 PN.SbyMenimbang, bahwa Indriyanto Seno Adji menguraikan unsurunsur Pasal 3sebagai berikut "menyalahgunakan kewenangan sebagai "bestanddeel delict" dan"dengan tujuan menguntungkan " sebagai "element delict".
Register : 02-02-2017 — Putus : 06-06-2017 — Upload : 11-07-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 3/PID.SUS.TPK/2017/PN.Bgl Tanggal 6 Juni 2017 — Darmawansyah,SE. Als Pak Dar
96 — 49
96 — 49
menyertakan modal negaraatau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketigaberdasarkan perjanjian dengan Negara.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perekonomian Negaraadalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersamaberdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secaramandiri di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat,kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.Menimbang, bahwa ahli hukum Indriyanto
Register : 26-01-2021 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 29-04-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl Tanggal 27 April 2021 — Penuntut Umum:
RIKY MUSRIZA,SH.,MH
Terdakwa:
AGUS SUPRIYANTO bin SUNARYO
137 — 75
RIKY MUSRIZA,SH.,MH
Terdakwa:
AGUS SUPRIYANTO bin SUNARYO
137 — 75
Indriyanto Seno Adji, SH dalambukunya Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana hal 251, CVDiadit Media Jakarta 2009 );Menimbang, bahwa pengertian unsur melawan hukum dan doktrinhukum di atas, dikaitkan dengan faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa pada tanggal 02 September 2015 dilakukanpembahasan dokumen Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUAP) danPrioritas dan Plafond Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) untuk APBDPerubahan
Register : 19-08-2013 — Putus : 19-03-2015 — Upload : 11-01-2016
Putusan PN AMBON Nomor 18/Pid.Tipikor /2013/PN.AB Tanggal 19 Maret 2015 — MORITS ROBERT LANTU, SPd
66 — 35
66 — 35
Indriyanto Seno Adji SH, MH, MARI telah melakukanpenghalusan hukum (Jirechtsvervijning ) pengertian yang luas dari pasal 1 ayat 1sub b UU No.3 tahun 1971 dengan cara mengambil alih pengertian menyalahgunakan kewenangan yang ada pada Pasal 52 ayat (2) huruf b UU No. 5 tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu telah menggunakanwewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebutatau yang dikenal dengan detournement de pouvoir ;Menimbang, bahwa dalam hukum Administrasi
Putus : 20-08-2015 — Upload : 16-12-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn Tanggal 20 Agustus 2015 —
172 — 73
172 — 73
Indriyanto Seno Adji memberikan pengertian penyalahgunaanwewenang dengan mengutip pendapatnya Jean Rivero dan Waline dalam kaitannyadetournement de pouvoir dengan Freis Ermessen, penyalahgunaan wewenang dalamhukum administrasi dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud yaitu:1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakantindakan yang bertentangandengan kepentingan umum untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok ataugolongan;2.
Register : 26-10-2020 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk Tanggal 29 Maret 2021 — Penuntut Umum:
M. NURFAISAL WIJAYA, SH
Terdakwa:
Ir. NUR AHMAD HERIADI Bin ILYAS ABDUL HAMID
139 — 52
M. NURFAISAL WIJAYA, SH
Terdakwa:
Ir. NUR AHMAD HERIADI Bin ILYAS ABDUL HAMID
139 — 52
Menurut H.A.Demeersemen dalam doktrin ini apabila pengertian menyalahgunakankewenangan tidak ditemukan ekplisitasnya dalam hukum pidana, maka hukumpidana dapat menggunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atauberasal dari cabang hukum lainnya (Indriyanto Seno Adji, Korupsi KebijakanAparatur Negara dan Hukum Pidana, CV.
Putus : 16-02-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1743 K/Pid/2015 Tanggal 16 Februari 2016 —
26 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Indriyanto Seno Adji,dalam bukunya Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak PidanaKorupsi, Penerbit Prof. Oemar Seno Adji, SH & Rekan, Jakarta,Tahun 2001, halaman 3);d. Bahwa pelaku perbuatan yang dipandang koruptif itu tidak terjangk auoleh undangundang yang ada dan berlindung dibalik asas legalitas,karena umumnya dilakukan secara terorganisir dan oleh mereka yangmemiliki karakteristik high level educated and status dalamkehidupan masyarakat;Menurut Prof. Dr. Jur. A. Hamzah, S.H.