Ditemukan 2438 data
RIKI GUSWANDRI
Terdakwa:
Ir.M. Supriatno, ST,MP Bin H. Sargono
287 — 0
Sargono tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primeir dan Dakwaan Subsidair;
- Membebaskan Terdakwa Ir.M. Supriatno, ST,MP Bin H. Sargono oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum (Vrijspraak);
- Memulihkan hak-hak Terdakwa Ir.M. Supriatno, ST,MP Bin H.
55 — 18
Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukanperbuatan ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaan Primeir selainmencantumkan Pasal 2 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah denganUU No.20 Tahun 2001 yang juga mencantumkan Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPtersebut ;Putusan No.32/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn.
96 — 20
Dakwaan Batal Demi HukumBahwa Sdr Jaksa Penuntut Umum menerapkan juncto pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP baikdalam dakwaan primeir maupun dalam dakwaan subsidairnya dalam surat dakwaannyaterhadap terdakwa Sintong Gultom selaku yang menyuruh melakukan/donepleger sementaraKao Harefa selaku yang disuruh/medepleger dalam perkara yang sama yang perkaranyadisplit yakni Perkara Pidana No. 387/Pid B/2006/PNSbg atas nama terdakwa SintongGultom dan Perkara Pidana No. 2094/Pid.B/2006/PNSbg atas nama terdakwa Kao
ARIF RONALDI, SH
Terdakwa:
NUGROHO BUDI SATRIO Bin SUKARDI Alm
169 — 11
M E N G A D I L I : - Menyatakan terdakwa NUGROHO BUDI SATRIO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan Primeir.
ARIF RONALDI, SH
Terdakwa:
MOCHAMMAD ZANUAR Bin H. NURDIANSYAH
163 — 11
NURDIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan Primeir.
107 — 43
12 huruf g UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa bentuk dan susunan surat Dakwaan Penuntut Umumdalam dakwaan Kesatu tersebut adalah subsidairitas, maka oleh karena itu,dalam praktek peradilan pidana, khususnya terkait dengan pembuktian terhadapbentuk dakwaan subsidaritas, ada kewajiban untuk terlebin dahulu membuktikandakwaan Primair, apabila dakwaan Primeir
74 — 77
Pidana Korupsitidak meliputi atas diri Terdakwa namun apakah Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan dibuktikandengan unsureunsur selanjutnya;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsure dari pasal 2 tidakterpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanprimer sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primeir
286 — 26
diajukan kepadanya sehingga dianggap sebagai subjek hukum yangmemiliki sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat dipertanggung jawabkanperbuatannya secara hukum;Menimbang, bahwa di dalam pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa(4mengatakan unsur setiap orang tidak terpenuhi dengan pertimbangan unsur setiap orangmerupakan suatu elemen delict yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkansebagai unsur pertama atas perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penuntut umumdalam dakwaan Primeir
dan untuk menentukan setiap orang dalam dakwaan primeir yangditujukkan kepada Terdakwa sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana(tindak pidana korupsi) tidak secara otomatis terbukti, hanya dengan mengajukan terdakwadalam persidangan ini melainkan harus dibuktikan terlebih dahulu unsur dari dakwaanprimeir tersebut yang merupakan delict inti atau Besttanddeel Delict, yaitu : perbuatan207melawan hukum, untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi denganmerugikan keuangan
110 — 47
menghukum Tergugat yang menguasai objek pembagian hartabersama tersebut atau siapa saja yang menguasainya, sebagaimanadimaksud pada point (9) diatas, untuk menyerahkan bagian Penggugatkepada Penggugat, sesuai bagian yang sama antara Penggugat denganTergugat, atau menurut Hukum Islam;Berdasarkan segala apa yang terurai dalam gugatan Penggugattersebut, maka Penggugat memohon Kepada Ketua/Majelis Hakim PengadilanAgama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenanmemutuskan dengan menyatakan :Primeir
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ANDI KURNIA, SH, MH.
79 — 33
NUR tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut sertamelakukan Korupsi sebagaimana dakwaan Primeir ;Kami penasihat hukum pembanding tidak sependapat dan menolakpertimbangan hukum Judex Facti sebagaimana yang diuraikan dalam putusanNomor 89/Pid.Sus.TPK/2019/PM/Mks yang pada pokoknya MenyatakanTerdawa MUSLIMIN, S.Pd. Bin MUH.
84 — 9
yang diajukan kepadanya sehingga dianggap sebagai subjek hukum yangmemiliki sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat dipertanggung jawabkanperbuatannya secara hukum;Menimbang, bahwa di dalam pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwamengatakan unsur setiap orang tidak terpenuhi dengan pertimbangan unsur setiap orangmerupakan suatu elemen delict yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkansebagai unsur pertama atas perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penuntut umumdalam dakwaan Primeir
dan untuk menentukan setiap orang dalam dakwaan primeir yangditujukan kepada Terdakwa sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana(tindak pidana korupsi) tidak secara otomatis terbukti, hanya dengan mengajukan terdakwadalam persidangan ini melainkan harus dibuktikan terlebih dahulu unsur dari dakwaanprimeir tersebut yang merupakan delict inti atau Besttanddeel Delict, yaitu : perbuatanmelawan hukum, untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasidengan merugikan keuangan
NOVI YANTHY ADELINA SIMATUPANG, SH.
Terdakwa:
ASEP ALY SYAHPUTRA
46 — 25
MENGADILI:
Menyatakan Terdakwa ASEP ALY SYAHPUTRA tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primeir Penuntut Umum;
Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsideir;
43 — 17
Menyatakan terdakwa Abdurani Bin Birhansyah tidak terbukti secra sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaaimana yangdidakwakan dalam dakwaan primeir, subsideir, lebih subsideir lagi JaksaPenuntut Umum;2. Membebaskan Terdakwa Abdurani Bin Birhansyah dari dakwaan maupuntuntutan hukum;3. Memerintahkan kepada Saudara Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkanterdakwa Abdurani Bin Birhansyah dari tahanaan dengan segera;4.
NOVI YANTHY ADELINA SIMATUPANG, SH.
Terdakwa:
ENDRY IRWANTO, ST
40 — 23
tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara Bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primeir Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
- Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsideir;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa
83 — 180
dipertimbangkan lagi;Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwaan dalamdakwaan primeir
MOCH. RIZA WISNU WARDHANA, SH., MH
Terdakwa:
KHOIRUR RIJAL A. RAHMAN
171 — 52
RAHMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didalam dakwaan alternatif pertama primeir.
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif pertama primeir tersebut.
- Menyatakan Terdakwa KHOIRUR RIJAL A.
Terbanding/Tergugat II : JOHNNY TANDIARY
Terbanding/Tergugat III : AHMAD YANI
Terbanding/Tergugat V : AMIRUDDIN
Terbanding/Tergugat VI : ANTHAR SYADAD AL DAMARY
Terbanding/Tergugat VII : MENTERI NEGARA AGRARIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Cq. KA KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULTRA, Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI
152 — 245
MajelisHakim Pengadilan Negeri Kendari yang mulia yang memeriksa, mengadili,memutus dan menyelesaikan perkara ini berkenan menjatuhkan putusandengan amar sebagai berikut;PRIMEIR :1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan hukum bahwa tanah seluas + 42.066 m2 yang terletakdahulu di Desa WuaWua, Kecamatan Mandonga, sekarang KelurahanBende Kecamatan Kadia Kota Kendari, dengan batasbatas : Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik H.Denggang/DgBaso/Dg Musa/ Kamaruddin dan H.
74 — 24
Memerintahkan untuk diletakan SITA JAMINAN (CONSERVATOIRBESLAG) masingmasing terhadap:e TANAH DAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL MILIK TERGUGATIIyang terletak di Jln.Pribadi IV No.78, RT.04 RW.01 Kelurahan PasarBaru Kota Tangerang;e Tanah sengketa seluas 45.960 M2, yang berada dibawahpenguasaan TERGUGATII;DALAM POKOK PERKARA: PRIMEIR:1,. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
53 — 16
Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaansubsideritas maka sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku,Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primeir, jika terbuktimaka dakwaan subsider tidak perlu diperlumbangkan lagi, dan sebaliknya jikadakwaan primer tidak teroukti maka Majelis Hakim wajib mempertimbangkandakwaan subsider;83Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalamDakwaan Primair yaitu melanggar
86 — 71
3UndangUndang Republik Indonesia Nomor Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;Menimbang, bahwa bentuk dan susunan surat Dakwaan Penuntut Umumtersebut adalah subsidairitas, maka oleh karena itu, dalam praktek peradilanpidana, khususnya terkait dengan pembuktian terhadap bentuk dakwaansubsidaritas, ada kewajiban untuk terlebih dahulu membuktikan dakwaanPrimair, apabila dakwaan Primeir