Ditemukan 3404 data
158 — 150 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini membuatpara calon pembeli menjadi sangsi atas perjanjian kesepakatan sewajual tersebut, termasuk juga terhadap kuasa jual yang dimilikiPenggugat dimana para calon pembeli selalu menanyakan keberadaansurat asli girik atas tanah tersebut apakah sudah ada di tanganPenggugat sebagai bukti pelaksanaan kuasa penjualan dari H.
Yufrizal
Termohon:
KEPALA DINAS TENAGA KERJA, TERANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN
169 — 1116
.> Sangsi pidana penjara paling singkat 1 (Satu) bulan dan paling lama4(empat) tahun dan/atau Denda paling sedikit Rp. 10.000.000,(Sepuluhjuta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,(Empat ratus juta rupiah),Tindak Pidana dimaksud merupakan Tindak Pidana Pelanggara.> Diminta untuk melaksanakan paling lambat 14 hari kerja.10.
70 — 8
Akibat pemukulan dan ancaman dari PENGGUGAT menyebabkan IlhamNur Fathoni tidak melaporkan ke bagian penindakan, sehingga membuatkelakuan PENGGUGAT semakin menjadijadi yaitu menceritakan kepada rekan17kerjanya bahwasannya atas tindakannya merokok pada jam dan tempat yangdilarang tidak mendapatkan sangsi dari TERGUGAT.Atas tindakan PENGGUGAT yang mengatakan kepada rekanrekan dimanaPENGGUGAT merokok pada saat jam kerja dan tidak mendapatkan berupa SuratPeringatan dari TERGUGAT, Namun Ilham Nur Fathoni
53 — 32
Unsurdengansengajadanmelawanhukummenghancurkan,merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatuyang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;Menimbang, bahwaYang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur iniadalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum sedangkan yang di maksud dengan malawan hukum* adalahbahwa unsur melawan hukum (wederrechtelijk) adalah maksud perbuatan itu tidakmenindahkan normanorma hukum yang berlaku dan melanggar peraturan hukumyang ada sangsi
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : MAULIJAR, S.Hi, S.H., M.H.
Terbanding/Penuntut Umum II : LILI SUPARLI, S.H., M.H.
Terbanding/Penuntut Umum III : MUHADIR, S.H.
98 — 58
bukti ialan apa yang saksi nyatakan di sidangpengadilan merupakan salah satu alat bukti yang sah, maka oleh karena ituMajelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili dan memutusperkara atas nama terdakwa Muhammad Anwar alias Wan bin Adam telahtepat dalam mengambil keputusan atau pertimbangan hukum yang benardengan menggunakan alat bukti Keterangan Saksi sebagai dasarpertimbangan dalam menjatuhkan putusan.Pemidanaan didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau prosesuntuk menjatuhkan sangsi
Pembanding/Tergugat II : MARKUS LEHA HAMA PATI
Terbanding/Penggugat I : NELCE KAHI ANADJAWA
Terbanding/Penggugat II : KONGA WAI
Terbanding/Penggugat III : OBET TARAPANJANG
Terbanding/Penggugat IV : ARIS NDILU MEHANG PARATU
Terbanding/Penggugat V : SOLEMAN HINA RADJA
69 — 33
KarenaTergugat I, bersungguhsungguh ingin mengambil Penggugat sebagaiistri dan siap bertanggung jawab sesuai dengan hukum adat yang berlaku.Halaman 11 dari 33, Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT KPG10.Gugatan yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalahpelanggaran berat dalam hukum adat yang berlaku di masyrakat sumbaTimur dan harus dikenakan sangsi adat, yang dikenal dengan istilahPALOHU yaitu dalam bentuk Pembayaran/pemberian sejumlah hewanyaitu Sepuluh ekor kerbau dan 1 ekor kuda jantan, 1 ekor kuda
30 — 18
Bahwa perbuatan seperti ini Sangat tercela dan agar tidak ditiru olehprajurit lain, Majelis perlu memberikan sangsi yang tegas dengantujuan memberikan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegahterhadap prajurit TNI lainnya.4.
93 — 40
saksi adalah juga sebagai Caleg dari Partai Golkar yang tidak lolos,meski pun saksi tidak lolos, saksi tidak pernah mengerahkan massa untukmelakukan pengerusakan Kantor Partai Golkar namun saksi hanya mengirimsurat ke DPD Il dan DPD serta di tembuskan ke pusat 5Bahwa setahu saksi yang dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan seleksiCaleg adalah Keputusan DPP, JUKLAK JUKNIS dan AD ART Partai ;Bahwa setahu saksi kalau ada penyimpangan terhadap ketentuan tersebutdalam proses seleksi Caleg, tidak ada sangsi
391 — 41
Bahwa jika terbukti bahwa hasil kayu yang diangkut berasal darikawasan hutan dan atau hutan Negara yang tidak didukungdengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, maka perbuatantersebut dapat dikenakan sangsi sesuai UU RI No.18 Tahun 2013Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat(1) huruf b setiap orang dilarang mengangkut, menguasai ataumemiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil
55 — 26
Surat Pernyataan yang dibuat oleh Saudara XXX yang menyatakansiap menerima sangsi hukum apabila perkara diputus olehPengadilan, bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.5. Fotocopy Surat Perjanjian Kredit dari Bank Pembangunan DaerahJawa Tengah Cabang Pembantu Gemolong Nomor:17/PK/BPD/063/VII/2013, tanpa materai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan saksisaksi sebagai berikut:1.
95 — 59
tahun;b penundaan kenaikan pangkat selama (satu) tahun; danc penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum yang menunjukan bahwa Penggugatdiberhentikan dari jabatan structural eselon IV/a (bukti P1) dan diangkat dalam jabatanfungsional Satpol PP, menurut Majelis Hakim adalah tidak tepat, karena untuk Hukumandisiplin sedang hanya dapat dikenakan hukuman sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3tersebut diatas ;Menimbang, bahwa selain tidak tepatnya sangsi
I KETUT WENTEN
Tergugat:
I WAYAN METRA
158 — 90
Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditorberupa akta kepada debitur, supaya debitur harus berprestasi dandisertai dengan sangsi atau denda atau hukuman yang akandijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur wanprestasi atau lalai;Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatasapabila antara Penggugat dengan Tergugat terdapat kesepakatan pinjammeminjam uang, dimana Tergugat telah meminjam uang kepadaPenggugat total sebesar Rp. 600.000.000, (enam ratus juta rupiah)ditambah bunga
68 — 18
Dalam hal ini sekolah swastapengambilan keputusan tersebut harus melibatkanpenyelenggara sekolah.7) Berkomunikasi untuk menciptakan dukungan intensif dariorangtua, peserta didik dan masyarakat.8) Menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dantenaga kependidikan dengan menggunakan sistempemberian penghargaan atas prestasi dan sangsi ataspelanggaran peraturan dan kode etik.9) Menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagipeserta didik.10) Bertanggungjawab atas perencanaan partisipatif
Dalam hal ini sekolah swasta pengambilan keputusan tersebutharus melibatkan penyelenggara sekolah.e Berkomunikasi untuk menciptakan dukungan intensif dari orangtua, pesertadidik dan masyarakat.eMenjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenagakependidikan dengan menggunakan sistem pemberian penghargaan atasprestasi dan sangsi atas pelanggaran peraturan dan kode etik.e Menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik.e Bertanggungjawab atas perencanaan partisipatif mengenai
Menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenagakependidikan dengan menggunakan sistem pemberian penghargaanatas prestasi dan sangsi atas pelanggaran peraturan dan kode etik.2.
Dalam hal ini sekolah swasta pengambilan keputusan tersebutharus melibatkan penyelenggara sekolah.e Berkomunikasi untuk menciptakan dukungan intensif dari orangtua, pesertadidik dan masyarakat.Halaman 129 dari 148 putusan Nomor 117/Pid.susTPK/2015/PN.Smge Menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenagakependidikan dengan menggunakan sistem pemberian penghargaan atasprestasi dan sangsi atas pelanggaran peraturan dan kode etik.e Menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi peserta
114 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
(Tergugat XV);Bahwa sampai saat ini (Baca Sejak gugatan ini didaftarkan melalui PengadilanNegeri Jakarta Pusat) Penggugat belum mendengar ataupun melihat bahwaTergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VU, Tergugat VII, Tergugat IX,Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, TergugatXVI dan Tergugat XVII diberikan teguran" apalagi sangsi tegas oleh pimpinan/direksi badan pengelola;Bahwa selanjutnya Penggugat melihat bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat IIyang Tidak melakukan
HENGKI NELDO,SH
Terdakwa:
ANDESY JEKSON Pgl.ANDES
115 — 11
Susilo (1985:13) kejahatan dalam pengertiansosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau di tentukandalam undang undang, karena pada hakekatnya warga masyarakat dapatmerasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikanmasyarakat sehingga secara sosiologis selalu di ikuti oleh sangsi tergantung darijenis kejahatan yang dilakukannya, sedangkan Pengertian Keadilan menurut AlQuran ataupun Alkitab ataupun Kitab Suci lainnya sendiri ada beberapa pengertianPutusan
71 — 29
Secaratanpahakataumelawanhukummenawarkanuntuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukarataumenyerahkan Narkotika Golongan dalambentuktanaman;Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsurini adalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kKewenangan yangdapat di benarkan oleh hukum sedangkan yang di maksud dengan malawanhukum adalah bahwa unsur melawan hukum (wederrechtelijk) adalahmaksud perbuatan itu tidak menindahkan normanorma hukum yang berlakudan melanggar peraturan hukum yang ada sangsi
I Ketut Sumerta
Tergugat:
Love F Hotel By Fashiontv
49 — 37
Bahwa Tergugat sangat sangsi (ragu) atas tagihan yangdiajukan oleh Penggugat karena selama Tergugat mengoperasikanLOVE F HOTEL BY FASHION tidak pernah ada tagihan yang diajukanoleh Penggugat kepada Tergugat, namun setelah LOVE F HOTEL BYFASHION pengoperasiannya dilakukan oleh PT Para Bali Propertindo,baru Penggugat mengajukan tagihannnya kepada Tergugat ;4.5.
185 — 68
Dengan jeratan sangsi pidana penjarapaling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 Milyar rupiah,sebagai mana dimaksud dalam pasal 62 UU No. 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen.Bahwa juga di dalam UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris jugadisebutkan bahwa didalam proses pembuatan satu akta harus dihadin olehpara penghadap, dihadiri oleh paling sedikit dua saksi, dibacakan saat itu jugaoleh notaris di depan para penghadap dan saksi, di tanda tangani saat itu jugaoleh notaris dan
124 — 47
yang mengakibatkankorban meninggal dunia tidak adanya hukuman tambahan berupapemecatan.Bahwa suatu putusan atau pemidanaan dikatakan adil harusmemperhatikan menimal 4 pertimbangan : Suatu putusan tersebutsudah memperhatikan korban, Terdakwa , masyarakat dan satuan .Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa :Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa , denganhukuman pidana penjara selama 9 bulan saja sudah merupakanhukuman yang sangat berat dan itu sudah merupakan efek jera bagiTerdakwa , karena selain dari sangsi
217 — 1245 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bukankah ketentuan a quo menjadi diskriminatif.Kenapa pasal a quo hanya diperuntukkan pidana seumur hidup,bukankah pidana seumur hidup adalah sangsi yang berat akibatkesalahan terpidana? Kenapa Termohon hanya kasihan padaterpidana yang dihukum seumur hidup, kenapa tidak juga kasihanpada terpidana yang dihukum di bawah 20 (dua puluh) tahun?bukankah ini merugikan bagi terpidana yang terkena hukuman dibawah 20 (dua puluh) tahun?