Ditemukan 3383 data
29 — 3
Penggugat tidak sembarangan bercerita mengenai hal pribadinya namunsejak 3 (tiga) tahun yang lalu Penggugat menyatakan mau berpisahdengan Tergugat dengan alasan Penggugat tidak cocok lagi denganTergugat namun tidak diketahui dalam hal apa, sehingga baik saksimaupun keluarga Penggugat berupaya mempertahankan dengan caramemberikan masukan saran dan nasehat untuk Penggugat agarrumahtangga tetap bertahan.b.
AMMYKA CLAUDIA TJHIE
Tergugat:
1.LINA
2.dr. LAMBOK SIAHAAN
93 — 49
Bahwa pada faktanyaTERGUGAT selalu berbohong dan terus menerus hanya memberikanalasanalasan yang tidak jelas dan mengadaada kepada PENGGUGAT.Bahwa pada tanggal 24 November 2016, TERGUGAT menarik Rp50.000.000, (Lima puluh juta rupiah) dari rekening BCA atas namaTERGUGAT (LINA) dengan alasan TERGUGAT baru saja dirampokdan butuh uang, padahal sesuai dengan poin 10, dana di dalam rekeningtersebut adalah dana yang tidak boleh dipakai sembarangan atau untukkepentingan pribadi TERGUGAT I.
28 — 2
., hal 7 dari 4910.11.yang dengan sembarangan menuduh Termohon ialai akankewajibannya sebagai istri mengurus rumah tangga.Bahwa dalil Pemohon yang demikian tidak hanya asalasalan akantetapi juga sangat menyesatkan dan karenanya Termohonmensommeer Pemohon untuk membuktikan dalilnya tersebut.Bahwa, ditolak dengan tegas dalil Pemohon butir 3.5. pada halaman 2yang pada pokoknya mendalilkan seolaholah pihak Termohon yangmenginginkan adanya perceraian.
Pembanding/Tergugat II : ALBERT PINANGKAAN Diwakili Oleh : JANTJE RUMIMPUNU, SH
Pembanding/Tergugat III : STEFI TH. PINANGKAAN Diwakili Oleh : JANTJE RUMIMPUNU, SH
Pembanding/Tergugat IV : MARTHEN PINANGKAAN Diwakili Oleh : JANTJE RUMIMPUNU, SH
Terbanding/Penggugat I : REFLY M. RORINGPANDEY
Terbanding/Penggugat II : KENEDY E. RORIMPANDEY
Terbanding/Penggugat III : ORBY RORINGPANDEY
Turut Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA UTARA
Turut Terbanding/Tergugat VI : Kepala kantor ATR BPN Kabupaten Minahasa
Turut Terbanding/Tergugat VII : Pemerintah Republik Indonesia Cq Gubernur Propinsi Sulawesi utara Cq bupati Minahasa Utara cq hukum tua Desa Mapanget Kabupaten Minahasa Utara
168 — 104
Bahwa disamping itu) pula Tergugat VII secara sepihak tanpasepengetahuan para Penggugat telah melakukan pengukuran atas tanah milikpara Penggugat pada hal sebagai Pemerintah Desa harus Netral serta harusmengetahui asalusul tanah dan tidak sembarangan melakukan pengukuranapalagi tanah tersebut sudah memiliki sertifikat sehingga dengan perbuatanyang dilakukan oleh Tergugat VII menimbulkan kerugian bagi para Penggugatsebagai pemilik atas tanah tersebut, bahkan dalam proses pengukuran tanah,Tergugat
38 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
melakukan perjanjian hutangpiutang dengan jaminan benda tetap adalah untuk memenuhi ketentuanhukum perjanjian yang dibuat oleh mereka yang telah terikat perkawinandan harta gonogini dalam perkawinan tersebut sehingga dibutuhkanpersetujuan tersebut;Kedudukan hukum Penggugat II tersebut juga secara jelas, terbuka daneksplisit diakui dalam surat gugatan khususnya pada posita angka 1(satu) dan angka 2 (dua);Penempatan posisi sebagai Penggugat dalam suatu surat gugatan tidakbisa dipergunakan secara sembarangan
67 — 27
Permata berbicara dengan Saksi Yudi dan jugamendengar salah seorang dari kelompok massa tersebut berteriak mengatakanKalau melepaskan tembakan nanti Kami bakar Kantor Bea dan Cukai ini;Bahwa tidak sembarangan orang dapat masuk ke dalam Kantor Bea dan Cukai;Bahwa untuk dapat masuk ke dalam Kantor Bea dan Cukai Tanjung BalaiKarimun harus melapor terlebih dahulu di Pos jaga;Bahwa massa yang berjumlah + 200 orang termasuk Terdakwa didalamnya,tidak melapor terlebin dulu ke petugas jaga dan tidak mempunyai
61 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Orang tidak bisa sembarangan (dengan mudah)mengunjungi, dan sebagainya;Para tahanan dalam penjara dibagi atas kelaskelas menurut kualitas dankuantitas kejahatan mereka, dari yang tergolong terberat (kelas I) sampai padayang teringan (kelas IV) dengan ketentuan bahwa yang berkelakuan baik dapatdinaikkan kelasnya (Pasal 13 KUHP); Merupakan jenis hukuman penahananmaksimal terhadap para pelaku delik kejahatan; Tidak dapat menjadi penggantihukuman denda;Hukuman KurunganSelain di penjara negara, dalam
204 — 357
pihak TNIAD,padahal secara jabatan dan etika profesi, seharusnya seorang pejabat Notaris ELIROHAELI yang notabene juga sebagai ahli hukum tidak mungkin membuat suatu aktatanpa menanyakan terlebih dahulu mengenai buktibukti formal dan materil sebagaisarana pendukungnya sebagai syarat latar belakang lahirnya suatu akta / dokumen,terlebin akta tersebut nyatanyata berhubungan dengan pelaksanaan ruislag suatuinstansi penting seperti halnya TNIAD dengan instansi lainnya yang tidak mungkindilakukan dengan sembarangan
256 — 64
tidak dapat diterapbkan dalam suatu putusan yangmengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang, jadi denganadanya tuntutan sejumalah uang serta tuntutan dwangsom maka gugatanPenggugat tersebut juga tidak berdasar alias tidak sesuai dengan hukumyang berlaku;18.Bahwa terhadap sita penjagaan dan sita jaminan yang dimahankan olehPenggugat dalam gugatannya haruslah dikesampingkan mengingaiMahkamah Agung dalam letak birunya telah menjamin kepastian hukumbagi segala pihak dalam berperkara dan tidak sembarangan
84 — 52
Bahwa benar = dari kesimpulan pada point 12tersebut di atas bahwa Narkotika dalam daftarGolongan tersebut tidak seharusnya boleh dikonsumsiatau digunakan sembarangan dan terlarang dan tidakada hak serta ijin yang membolehkan bagi Terdakwauntuk menggunakannya, karena penggunaan obatterlarang jenis Narkotika dalam Golongan tersebutdapat mengakibatkan ketergantungan, dapat menyebabkanpenurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri.Bahwa oleh karena Terdakwa
70 — 30
Permata berbicara dengan Saksi Yudi dan jugamendengar salah seorang dari kelompok massa tersebut berteriak mengatakanKalau melepaskan tembakan nanti Kami bakar Kantor Bea dan Cukai ini;Bahwa tidak sembarangan orang dapat masuk ke dalam Kantor Bea dan Cukai;Bahwa untuk dapat masuk ke dalam Kantor Bea dan Cukai Tanjung BalaiKarimun harus melapor terlebih dahulu di Pos jaga;Bahwa massa yang berjumlah + 200 orang termasuk Terdakwa didalamnya,tidak melapor terlebin dulu ke petugas jaga dan tidak mempunyai
58 — 136
No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btmberlangsung hp Pemohon tidak pernah lagi terletak sembarangan danselalu di bawa bawa kemanapun Pemohon pergi, sampai sampai kekamar mandi pun Pemohon membawa hp nya dan hp selalu pakai PIN.Tidur pun selalu meletakkan hp di bawah bantal nya, Termohonmerasakan sendiri perubahan Pemohon ini, biasanya Pemohonmembawa Termohon dan anak anak menemani praktek di awal bros initidak pernah lagi membawa kami, biasa nya kalau pulang praktek dari awalbros selalu membelikan anak anak jajanan
73 — 49
apakah termasuk Keputusan TUN atautidak, bagaimana di Prancis dalam hal ini kita mempunyaihukum dan sebagai pertimbangan Majelis, menunjuk kepadaLembaga Permasyarakatan dalam mengambi tindakantindakan hukum yang merupakan keputusan administrativeyang merubah status hukum, Remisi merubah status hukumselain itu) ada izin keluar, izin sakit inilah tindakanhukum, perubahan status hukum tidak hanya putusan biasamasih merupakan putusan administrative bukan pengadilan,oleh karenanya memutus tidak boleh sembarangan
42 — 12
baikalasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagiPara Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Para Terdakwadinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannyayang telah dinyatakan terbukti tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena fungsi suatu penghukuman sematamatabukan sebagai sarana balas dendam, melainkan lebih diutamakan sebagai saranaintrospeksi diri agar dikemudian hari Para Terdakwa lebih bersabar dan dapatmenahan emosi tidak sembarangan
15 — 12
selanjutnyadiambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa:ADC ab CaNid Owia wEEia JdPCOi AadCaOzl aEUOY Yi MaCbaC lea ACOEEaUbzea weAa CaOzlE OiOiEaC EDaR& EAOzYCbPE ICO aabCOi Aa iiRa aac UaiA@Abac EIOE icaa wiNiE EUOYA EEUeiOaCiEieO AaEAU AYPE EaCE OaeeCEaAaECaaC Yzeeb aYPE CaUIE cweaabCOi AaHal. 34 dari 41 Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.BjrUa YU aDC CaEUziO laaE AzOaNicCEOEE abEOi CaiCaArtinya: Apabila seorang suami mentalak isterinya, dan telah jelas bagi hakimbahwa si suami berbuat sembarangan
14 — 3
hanya menyebutkan sebagaiTERMOHON tapi tanpa menyebutkan secara jelas TERMOHON yang25mana, sehingga Gugatan PEMOHON Rekonpensi patut untuk die Bahwa Obyek Gugatan PEMOHON Rekonpensi mengenai Barang Jadiyang ada di toko, juga tidak disebutkan dan menguraikan secara jelas dankomplit mengenai Jenisjenis barangnya apa saja dan jumlah masingmasing barang berapa, merk pakaiannya apa saja, bentuknya apa saja,baju, hem, celana ataukah apa, sehingga tidak bisa begitu sajamenyebutkan Obyek Gugatan secara sembarangan
189 — 102
Bahwa disamping itu pula Tergugat VIl secara sepihak tanpa sepengetahuanpara Penggugat telah melakukan pengukuran atas tanah milik para Penggugatpada hal sebagai Pemerintah Desa harus Netral serta harus mengetahui asalusul tanah dan tidak sembarangan melakukan pengukuran apalagi tanahtersebut sudah memiliki sertifikat sehingga dengan perbuatan yang dilakukanHalaman 5 dari Halaman 32 Putusan Nomor 195/PDT/2020/PT MNDoleh Tergugat VII menimbulkan kerugian bagi para Penggugat sebagai pemilikatas tanah
ASFARUDIN EDI WIBOWO
Tergugat:
1.Kepala BRI Cabang Soekarno Hatta Malang
2.Setyo Rachmad Wibowo
127 — 31
Bahwa dalam dalil Penggugat nomor 12 yang menyatakanTergugat Il membeli agunan yang berasal dari perjanjianyang tidak jelas, adalah dalil yang SANGAT NGAWUR;Dasar argumentasi dari Penggugat sendirilah yang sebenarnya TIDAK JELAS, karena tanpa didasari analogiyang logis dan punya bukti sahin secara hukum namundengan sembarangan mengatakan perjanjian yang tidakjelas, padahal Tergugat II jelasjelas telah melalui proseslelang yang bisa dipertanggungjawabkan dan sah secarahukum di KPKNL;3.
791 — 939
Teoriteori yang sudah ada, bahwa yang namanyaatribusi dimanapun dia melekat tetap tidak bisa sembarangan didelegasi.Contoh ketika DPR itu mendapatkan atribusi untuk membuat undangundang, boleh tidak DPR mendelegasikan wewenang tersebut? Tentu tidak.Bahwa mengacu pada UndangUndang No. 5 tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara. Pasal 122 disebutkan bahwa pejabat negara sebagaimanayang dimaksud dalam pasal 121, yaitu ada klasifikasi dasar huruf a sampain. Cukup menarik, saya bacakan huruf e saja.
152 — 131
suami dan bapak yang baik, dan sampaisekarang tergugat masih sering menenggak minuman beralkohol sehingga ketikapulang ke rumah dalam keadaan tidak sadar sepenuhnya, dan puncaknya pada bulanOktober 2013 antara penggugat dan tergugat tidak lagi hidup serumah ; wn Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugatmenyatakan percekcokan dan perselisihan yang terjadi merupakan suatu33permasalahan kecil yang hampir terjadi di setiap keluarga, justru penggugat yangsering berperilaku hidup sembarangan