yang berdiri diatas tanah milik Orang Tidak Hadir (Afwezig) yang terletak di Jalan Pandegiling No. 113 Surabaya ;Sehubungan dengan halhal tersebut di atas, bersama ini kami mengajukanpermohoan penetapan ijin menjual, sekaligus mengusulkan penunjukkan Kantor JasaPenilai Publik ( KJPP ) Asmawi & Rekan yang berbadan hukum untuk melakukanpenilaian (Apraisal) atas boedel afwezig dimaksud kepada Bapak Ketua PengadilanNegeri Surabaya, dengan menetapakan sebagai berikut :1.2.

dan bangunansemi permanen pondasi dari paving dan beratap asbes yang terletak di Jl.Sidosermo ll, RT/RW : 04/04, Kelurahan Sidosermo, Kecamatan Wonocolo,Kota Surabaya, dalam keadaan tidak hadir (afwezig) Mengangkat / menunjukKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Asmawi dan Rekan yang berbadan hukumsebagai penilai ( Apraisal ) terhadap boedel afwezig SIE DJENG HAN, yang terletak di Jl.

Pandegiling No. 113 Surabaya secaradibawah tangan, sesuai dengan harga penilaian (Apraisal) yang telah ditentukanoleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Asmawi dan Rekan ; Membebankan biaya permohonan kepada boedel afwezig yang bersangkutan ;Hal.3 Penetapan No.583/Pdt.P/2017/PN.Sby.Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telahdatang menghadap kuasanya seperti tersebut diatas dan atas pertanyaan Hakim,Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; Menimbang, bahwa untuk menguatkan

Pandegiling No. 113 Surabaya ;Hal.5 Penetapan No.583/Pdt.P/2017/PN.Sby.16.Bukti P14 : Fotocopy Surat jin Kepala Rumah No. 181.2/502/402.5.03/1995,tanggal 17 Pebruari 1995 dari Dinas Perumahan DaerahPemerintah Kotamadya Tingkat Il Surabaya ; 17.BuktiP15 : Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) /PBB Tahun2017; 18.BuktiP16 : Fotocopy Surat Keterangan badan hukum KJPP Asmawi & Rekan ;19.BuktiP17 : Fotocopy Surat Nomor : 593/49/436.9.5.2/2017 tanggal 21Februari 2017 dari Kelurahan Dr.

Bahwa proses penilaian oleh pelaksana pengadaan tanah pembangunanJalan Tol ManadoBitung melalui KJPP SIH Wiryadi dan Rekan merupakanpenilai resmi berdasarkan lIzin Usaha Perusahaan Jasa Penilai No.595/KM.1/2009 tanggal 16 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh MenteriKeuangan RI, lin Penilai Publik No.101/KM.1/2009 tanggal 29 Juni 2009yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan RI dan lisensi dari Kepala BadanPertanahan Nasional RI No.63 Tahun 2012 6 Februari 2013.5.

yangmemberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:1.Saksi Ahli FOURIER: Bahwa ahli dihadirkan mengenai permasalahan pengadaan tanah untukkepentingan umum; Bahwa ahli adalah penilai sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang danahli mendapatkan lisensi dari Badan Pertanahan Nasional; Bahwa ahli dalam memberikan penilaianpenilaian terhadap proyekkepentingan umum pernah melakukan penilaian pengadaan tanah untukkantor kantor Pemda yang ada di Wonogiri, Kabupaten Salatiga; Bahwa ahli bergabung di KJPP

Nomor 3/Pdt.G/2017/PN ArmBahwa data Nominative berisi identitas dari tanah tersebut;Bahwa saksi di lapangan melakukan inspeksi mencari data dengan caramelakukan wawancara dengan warga yang tanahnya tidak terdaftar dalampembebasan lahan yang mana wawancara pertanyaan seputar kisaranharga pasar diluar daftar tanah yang masuk pembebasan jalan tol ;Bahwa setelah melakukan pemeriksaan di lapangan saksi memberikan datatersebut ke tim penilai dalam hal ini Pak Singgih yang merupakan tim penilaimadya di KJPP

proses secara sah sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan yangberlaku;Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Termohon telahmengajukan bukti T.11 berupa Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara selaku Ketua Pelaksana Pengadaantanah Nomor: 114/KEP71.300/XV2015 tentang penetapan Penilai pertanahanpada pelaksanaan Pengadaan Jalan Tol ManadoBitung, telah menetapkan Penilaidalam pelaksanaan pengadaan tanah pembangunan Jalan Tol ManadoBitungadalah : KJPP

SIH WIRYADI & REKAN (bukti Tl1) danterdapat Laporan Penilaian Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol ManadoBitung yang dilakukan KJPP SIH WIRYADI & REKAN salah satunya adalahtermasuk tanah Pemohon yaitu Glenn Albert Roringpandey sebagaimana SHMNo.124/Airmadidi bawah untuk tanah seluas 6.442 m?

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum penetapan penilaian GantiKerugian oleh Tergugat berdasarkan hasil penilaian jasa penilai KantorJasa Penilai Publik (KJPP) SIH WIRYADI & REKAN yang beralamat diWisma Penilai JI. Ki Mangun Sarkoro No. 55 Solo.3.

Fotokopi Laporan Opini Penilaian Properti Pengadaan TanahUntuk Kepentingan Umum Peningkatan Ruas Jalan SugihanPaluhombo Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) SIH WIRYADI & REKAN No.

Saksi FOURIER, S.T., di bawah sumpah di persidanganmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi sebagai rekan pada KJPP Sih Wiryadi danRekan, sebagai penilai publik di KJPP Sih Wiryadi dan Rekanmemiliki Ijin Penilai Publik dari Menteri Keuangan RI untuk melakukanpenilaian terhadap tanah; Bahwa saksi juga memiliki lisensi dari BPN RI kemudian dalamproyek pelebaran ruas jalan SugihanPaluombo saksi berkedudukansebagai reviewer.

Pasal 66 ayat (4) PeraturanPresiden Nomor 71 tahun 2012 tersebut di atas Termohon Keberatan telahmenyampaikan besarnya ganti kerugian hasil penilaian ganti kerugian olehKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) SIH WIRYADI & REKAN kepada ParaPemohon Keberatan dan telah diterima oleh Para Pemohon Keberatan.Bahwa gugatan tidak berdasar hukum karena telah disampaikan nilai gantkerugian berdasarkan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) SIHWIRYADI & REKAN yang telah mendapat lisensi dai Menteri Keuangan

) Sih Wiryadi & Rekan (bukti T.13).Bahwa berdasarkan keterangan saksi Fourier, S.T., menyatakan bahwaKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Sih Wiryadi & Rekan telah memiliki ijinpraktek penilaian dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dan untukmenghitung nilai/narga objek pengadaan tanah, Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP) Sih Wiryadi & Rekan telah mendapat lisensi dari Badan PertanahanNasional (BPN);Menimbang, bahwa penilaian yang dilakukan oleh Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Sih Wiryadi & Rekan sudah

Cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHANNASIONAL PROVINSI JAWA BARAT Cq KEPALA KANTOR PERTANAHANKABUPATEN BANDUNG Cq KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAHPEMBANGUNAN JALAN TOL CILEUNYISUMEDANGDAWUAN, yangberdasarkan perhitungan KJPP Aditya Iskandar & Rekan;3. Membebankan biaya perkara kepada PENGGUGAT;Jawaban Tergugat II :Dalam EKSEPSIHalaman 16 dari 48 halaman, Putusan Nomor 123/PDT/2020/PT.BDG1.

,(Bukti PB04)danKEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADANHalaman 31 dari 48 halaman, Putusan Nomor 123/PDT/2020/PT.BDG11.12.13.14.15.PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 81/KEP600.15/III/2015 tentangPEMBERIAN LISENSI PENILAl PERTANAHAN KANTOR JASA PENILAIPUBLIK (KJPP) ADITYA ISKANDAR DAN REKAN. (Bukti PB05)PPK Pengadaan tanah Jalan Tol Cisumdawu tidak dapat mengakui putusanperkara nomor 238/Pdt.G/2018/PN.Blb karena kami bukan pihak dalamperkara tersebut.

Dan putusan perkara nomor 167/Pdt.G/2019/PN.Blb tidakbiss serta merta menarik PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol untukmelaksanakan pembayaran senilai apa yang diputuskan perkara nomor238/Pdt.G/2018/PN.Blb.Sampai saat ini harga UGK terhadap bidang tanah no kavling 37 dan 38yang kami akui adalah nilai hasil perhitungan KJPP Aditya Iskandar danrekan.Nilai bidang tanah no kavling 37 sebesar Rp. Rp. 7.668.619.000 dan nokavling 38 sebesar Rp. 681.063.000.

Menyatakan bahwa ganti rugi yang harus diterima oleh Termohon Banding(d/h Pemohon Keberatan) adalah sesuai dengan yang ditetapkan olehKEMENTERIAN PUPR, cq Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan,cq PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol CileunyiSumedangDawuan danSoreangPasir Koja yang berdasarkan perhitungan KJPP Aditya Iskandar danRekan..

Karena KJPP yang bersangkutan dalam melakukan penilaianterbukti tidak independen dan tidak professional.

; Bahwa pengukuran dilakukan oleh KJPP dan hasilnya penilaianKJPP nilai bangunan sekitar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh jutarupiah); Bahwa Saksi pernah mendengar, tapi Saksi tidak tahu kepadaSiapa ditawarkan ; Bahwa yang menawarkan tanah tersebut adalah anak tiri Jamhur ; Bahwa ditawarkan pada tahun 2019 harganya Rp400.000.000,00(empat ratus juta rupiah); Bahwa tanah tersebut ditawarkan kepada Saksi, Saksi tawarRp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) urusan denganpemilik bangunan

Yuliati meninggal,sampai sekarang tidak ada dibayar ; Bahwa Saksi tidak tahu kenapa tidak dibayar oleh para Tergugat; Bahwa yang Saksi dengar KJPP melakukan penilaian tersebutsetelah mediasi di Polres, atas perintah Polisi ; Bahwa saat KJPP datang ke lokasi Yufni tidak hadir ; Bahwa Saksi tidak tahu apakah KJPP melakukan penilaiantersebut atas persetujuan pemilik tanah dan pemilik rumah, tapi yangSaksi dengar di kantor polisi kKedua belah pihak sepakat menunjuk teampenilai yang independen dan menurut

pemilik bangunan pemilik tanahsudah setuju; Bahwa menurut Yufni, Jamhur dan Dahnil sudah setuju tinggalpengurusan turun waris saja; Bahwa jaminan persetujuan secara tertulis dari Jamhur dan Dahniltidak ada ; Bahwa Saksi tidak jadi membeli tanah tersebut, karena Saksi tidakmau bermasalah ; Bahwa Saksi tahu hasil penilaian KJPP Rp67.000.000,00 (enampuluh tujuh juta rupiah) dari Arizal Fahmi, dokumennya Saksi tidak adamelihat ; Bahwa saat Hj.Yuliati masih hidup para tergugat lancar membayarsewanya

Yuliati masih hidup, yang kedua setelah ia meninggal ; Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti pada saat di Mediasi diPolres apakah poin 5 dalam Surat Perjanjian Kontrak disetujui oleh keduabelah pihak, yang Saksi dengar KJPP melakukan penilaian bangunanhasil kKesepakatan dari Polres;2.

, tapiSaksi tidak hadir ; Bahwa secara langsung Saksi tidak tahu, tapi Saksi dengar nilaibangunan tersebut Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah); Bahwa Saksi tahu dari Pak Lurah, Saksi diberitahu lewat telponteam KJPP turun menilai bangunan rumah para Tergugat ; Bahwa penilai tersebut jadi dilaksanakan oleh KJPP, Saksi tahudari Arizal Fahmi ; Bahwa Saksi tidak ada menanyakan hal itu, karena Mediasi hanyamembicarakan tentang nilai bangunan ; Bahwa Saksi tidak tahu, karena itu disampaikan

USWATUN HASANAH, Msi, selaku Ketua Tim Appraisal dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) MBPRU Yogyakarta, beralamat di Graha MuliaLt. 2A, Jin Selokan Mataram, Sombomerten, Desa Maguwoharjo,Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta,dalam perkara ini memberi kuasa kepada Rio Jaka Tama, SE, M.Ec.Dev,Yos Hendra, SE, MM, M.Ec.Dev, Ak, CA, MAPPI (Cert), Angger FahrulFebrianto, S.Pd, Edi Hartoyo, ST, Muhammad Saefullah, SE, Rifki khoirudin,SE, M.Ec.Dev, MAPPI (Cert), Rahman Hakim, A.Md

Uswatun Hasanah, Msi; selaku Ketua Tim Appraisal dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) MBPRU Yogyakarta.Yang benar adalah :Dra. Uswatun Hasanah, Msi; selaku Ketua Tim Appraisal dari Kantor Jasapenilai Publik (KJPP) Mutaqgin Bambang Purwanto Rozak uswatunKhasanah (MBPRU) Yogyakarta.Il. DALAM POSITA GUGATAN 1. Posita No. 03, halaman 2 tertulis :Tergugat Ill (Dra.

Uswatun Hasanah, Msi) selaku Ketua Tim Appraisaldari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MBPRU Yogyakarta.Halaman 15 dari 60 Putusan Gugatan Nomor 151/Pat.G/2016/PN WatYang benar adalah :Tergugat Ill (Dra. Uswatun Hasanah, Msi) selaku Ketua Tim Appraisaldari Kantor Jasa penilai Publik (KJPP) Mutaqgin Bambang PurwantoRozak uswatun Khasanah (MBPRU) Yogyakarta.2.

Bahwa penilaian terhadap aset yang dicantumkan pada gugatan yangdilayangkan tersebut dilakukan oleh instansi KJPP MBPRU & Rekan.Halaman 50 dari 60 Putusan Gugatan Nomor 151/Pat.G/2016/PN Wat. Bahwa gugatan yang dilayangkan oleh penggugat kepada Dra. UswatunKhasanah, Msi adalah Error in persona karena menunjuk kepadaperseorangan bukan terhadap instansi KJPP MBPRU & Rekan.. Bahwa Dra.

Uswatun Khasanah, Msi selaku Tergugat Ill adalahpimpinan cabang KJPP MBPRU & Rekan yang kantornya berkedudukandi Yogyakarta.. Bahwa pada Surat Perintah Kerja (SPK) tertulis bahwa kesepakatanmengenai penilaian aset tersebut terjadi antara Angkasa Pura 1 (AP 1)dengan KJPP MBPRU & Rekan Pusat yang kantornya berkedudukan diJakarta.. Bahwa gugatan yang dilayangkan oleh penggugat terhadap Tergugat Illmengenai ganti rugi tambak adalah sepenuhnya salah..

., notaris di Jakarta Bukti T16;Bahwa sebagai persyaratan untuk memperoleh fasilitas, atas JaminanHak Tanggungan, PENGGUGAT menyerahkan hasil penilaian dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Kampanius Roman yang menurutpenilaiannya harga pasar atas objek Jaminan Hak Tanggungan adalahRp 45.000.000.000 (empat puluh lima miliar rupiah) berdasarkan BuktiHalaman 12 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 648/Pdt.G/2018.

Kedua Bukti T19;Namun PENGGUGAT tetap tidak memenuhi kewajiban pembayarannyakepada TERGUGAT.Bahwa TERGUGAT melakukan penilaian ulang atas Jaminan Kebendaandan mengetahui nilai pasar terkini dan diketahui bahwa JaminanKebendaan mengalami penurunan nilai menjadi Rp 36.391.000.000 (tigapuluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta Rupiah) dengan nilailikuidasi Rp 25.473.700.000 (dua puluh lima miliar empat ratus tujuhpuluh tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah), sebagaimana ternyata dalamSurat KJPP

yangditunjuk yang oleh PENGGUGAT dengan laporan penilaian KJPP yangditunjuk oleh TERGUGAT.Bahwa menjadi pertanyaan besar bagi TERGUGAT bagaimana mungkinnilai sebuah aset tidak bergerak dalam bentuk tanah dapat mengalamipenurunan nilai sebesar 60% jika tidak terdapat faktorfaktor riil eksternalyang mempengaruhi penurunan nilai tersebut?

) Kampanus Roman, S.E., No. 127/KJJPPKR/LPLEIBC/VI/2014, tanggal 20 Juni 2014, perihal LaporanPenilaian 3 (tiga) Unit Ruko.Fotocopy Surat Tergugat No. 0245/Srt.FARD/MSI/03201 7,tanggal 20 Maret 2017, perihal Surat Peringatan Pertama.Fotocopy Surat Tergugat No. 0273/Srt.FARD/MSI/032017,tanggal 30 Maret 2017, Prinal Surat Peringatan KeduaFotocopy Laporan KJPP Iskandar dan Rekan No.068.1/DR/DP.1/AL/IV/2017, tanggal 18 April 2017, perihalHalaman 26 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 648/Pdt.G/2018

Bukti T 23: Fotocopy Laporan Penilaian KJPP Areyanti Junita No.4677/Lap.Pen/AJBMSI.EIB/IV/2018, tanggal 19 April 2018,Perihal Laporan Penilaia Aset Tanah, Bangunan, Sarana danPerasarana.24. Bukti T 24: Fotocopy Surat Tergugat, tanggal 11 Mei 2018, perihalTergugat Keras/Somasi.25. BuktiT 25: Fotocopy Surat Tergugat, tanggal 30 Mei 2018, perihalTergugat Somasi ke2.26. Bukti T 26: Fotocopy Surat Pengguat No. 886/EIBC/V/w2018, tanggal 24Mei 2018, Perinal Rencana Penualan Asset Jaminan.27.

3.KJPP TOTO SUHARTO & REKAN (Tangerang)
4.Slamet Musianto, SH
5.Fardian, SH
6.KPKNL Jakarta III
7.PT. Mitra Makmur Sejati
8.Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
9.Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara
10.KJPP TOTO SUHARTO dan REKAN

No. 208 PK/Pid.Sus/2016BUKAN DILAKUKAN OLEH SATU ORANG dalam hal ini PemohonKasasi selaku AO, MELAINKAN BEBERAPA ORANG yang sifatnyaberjenjang;Bahwa di dalam fakta persidangan, telah terbukti bahwa PARAAPRESIAL JAMINAN YANG DITUNJUK OLEH BCA yaitu :a) Kantor KJPP TOTO SUHARTO Dan Rekanb) Kantor KJPP M.ARIF Dan Rekanc) KJPP SIH WITYADI Dan RekanFAKTA persidangan, TERDAPAT 4 orang saksi UTAMA dari BCAyaitu :1.

BCA,Tbk dalam menilai jaminan terhadap pengajuan KPR dilakukanoleh KJPP yang ada kerja sama dengan PT. BCA, Tbk, PT.

No. 208 PK/Pid.Sus/2016D16.17.SELAKU TERDAKWA TELAH MELAKUKAN MUFAKAT JAHATDENGAN APRESIAL INDEPENDEN UNTUK MEMPENGARUHI/MENGATUR APRESIAL YANG DILAKUKAN KJPP INDEPENDENREKANAN BCA TERSEBUT di persidangan ;Bahwa para saksi KJPP APRESIAL INDEPENDEN BCA YANGMELAKUKAN APRESIAL DI PERSIDANGAN TINGKAT PERTAMA.SAMA SEKALI TIDAK MENERANGKAN ATAU MENUNJUK ADANYAAO (PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI) melakukan kerja samauntuk mengatur apresial atas obyek jaminan tersebut ;Keterangan KJPP Independen Saksi DANNY PURWANTOROdi

persidangan di bawah sumpah, menerangkan :"Saksi bekerja pada KJPP ARIEF dan REKAN adalah REKANANBCA, Saksi melakukan apresial bagi Debitur WILLIEM ARYOGUNAWAN, AGUNG WIJAYA, dan RETNO SAPUTRA ;Saksi Tidak Pernah hubungi AO (Terdakwa/Pemohon Peninjauan);Bahwa setelah dengan adanya kredit macet, kemudian ada KJPPPembanding, dari KJPP saksi tetap pada penilaian semula;Bahwa selama saksi bekerja di KJPP yang merupakan rekananBCA selama ini dari BCA tidak pernah menolak(mohon periksa keterangan saksi

KJPP saksi tetap pada penilaian semula ;Bahwa selama saksi bekerja di KJPP yang merupakan rekananBCA selama ini dari BCA tidak pernah menolak.

Kerugian atas Sertipikat HakMilik Nomor: 1130/Limusnunggal, Nomor Bidang 2l,dengan luas tanah yang terkena 778 M2 senilai Rp.512.100.000, yang dikeluarkan oleh KJPP Immanuel,Johnny dan Rekan tertanggal 16 Februari 2017 (foto darifotocopy) ;Surat Revisi atas Bidang 21 Nomor: O0064BF/S/IMMVII/2018, Perihal: Surat Pengantar ResumePembangunan Jalan Tol CimanggisCibitung milikMasyarakat yang berlokasi di Desa Limusnunggal,Kecamatan Cileungsih, Kabupaten Bogor, Jawa Barat,yang dikeluarkan oleh KJPP Immanuel

SinarHoperindo sebagai Penggugat melawan Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Immanuel Johhny dan Rekan D/HPT. Sucofindo Advisory Utama (dahulu bernama PT.Sucofindo Apraisal Utama sebagai Tergugat I, KantorPertanahan Kabupaten Bogor sebagai Tergugat II, danKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatRI Cq. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan TanahJalan Tol Cimanggis Cibitung sebagai Tergugat Ill.

SinarHoperindo sebagai Pembanding semula Penggugatmelawan Kantor asa Penilai Publik (KJPP) ImmanuelJohhny dan Rekan D/H PT. Sucofindo Advisory Utama(dahulu bernama PT. Sucofindo Apraisal Utama sebagaiTerbanding semula Tergugat I, Kantor PertanahanHalaman 50 dari 71 Halaman, Putusan Nomor 25/G/2021/PTUN.BDG19 Bukti P I1920 Bukti P I2021 Bukti P I21Kabupaten Bogor sebagai Terbanding II semula TergugatTI, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat RI Cq.

BuktiPll6 : Rekapitulasi Uang Ganti Kerugian atas Sertipikat HakMilik Nomor: 1040/Limusnunggal, Nomor Bidang 2A,dengan luas tanah yang terkena 1.877 M2 senilai Rp.1.235.400.000, yang dikeluarkan oleh KJPP Immanuel,Johnny dan Rekan tertanggal 16 Februari 2017(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;7. BuktiPll7 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 1169/Limusnunggal atasnama Linda Chandradinata seluas 8.595 M2 (fotocopysesuai dengan aslinya) ;8.

SinarHoperindo sebagai Penggugat melawan Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Immanuel Johhny dan Rekan D/HHalaman 54 dari 71 Halaman, Putusan Nomor 25/G/2021/PTUN.BDG24 Bukti P Il2425 Bukti P Il2526 Bukti P II26PT. Sucofindo Advisory Utama (dahulu bemama PT.Sucofindo Apraisal Utama sebagai Tergugat I, KantorPertanahan Kabupaten Bogor sebagai Tergugat II, danKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatRI Cq.

KANTOR JASA PENILAIAN PUBLIK (KJPP) GUNAWAN, beralamat diTaman Pinang Indah Blok C2 No. 9. Sidoarjo, semula sebagaiTergugat III, sekarang sebagai Terbanding III;4.

Oleh karena Tergugat /Terbanding dan Tergugat II/Terbanding Il, cedera janji/wanprestasi dan tidak memiliki itikad baikmenyelesaikan kewajibannya maka Agunan/Jaminan SHM No. 1467/Batangsaren milik Tergugat /Terbanding dan Tergugat Il/Terbanding Il,dilakukan pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL/Turut Tergugat Il), namun sebelum lelang dilaksanakan dan akanditetapkan harga limit maka KJPP (Tergugat Ill) melakukan penilaian ulangJaminan, ternyata Tergugat I/Terbanding

Terbanding II yang telah dikuasai pemenang lelang (Sudarto)bahkan telah dilakukan balik nama harus pula kembali menjadi obyek dalamgugatan dengan melibatkan pemenang lelang (Sudarto) sebagai pihak dalamsengketa, dengan demikian gugatan Penggugat/Pembanding telah tampaktidak melibatkan pemenang lelang (Sudarto) sebagai pihak dalam sengketamaka gugatan a quo harus dianggap cacat formil karena kurang pihak (litisconsortium plurium);Menimbang bahwa, mengenai gugatan Penggugat/Pembanding yangmelibatkan KJPP

membayar ganti kerugian materil dan immateril tidak beralasankarena keterlibatan Tergugat Ill/Terbanding Ill dalam perkara adalah ataspermintaan Penggugat/Pembanding sesuai tupoksi Tergugat III/Terbanding Illdan hasil pelaksanaan tugasnya hanya menjadi salah satu dasar pertimbanganPenggugat/Pembanding menetapkan harga limit lelang, disamping ituPenggugat/Pembanding tidak menguraikan unsurunsur perbuatan Tergugat III/Terbanding III yang dianggap merugikan, oleh karena itu mengajukan gugatankepada KJPP

dengan mendudukkan sebagai Tergugat IIl/Terbanding III patutdianggap gugatan tidak jelas atau kabur (obscuur libel);Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan Perbuatan MelawanHukum (PMH) dengan alasan Tergugat I/Terbanding dan Tergugat Il/Terbanding Il menunjuk lokasi Agunan yang tidak benar pada saat prosespengajuan pembiayaan musyarakah No. 26 tanggal 10 April 2008 danselanjutnya terulang lagi pada saat Agunan dinilai oleh KJPP dalam rangkapenetapan harga limit lelang jaminan, meskipun perbuatan

Riau;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya SHAEFUL RADIAN.N jabatansebagai Appraisal pada Kantor KJPP TnR dan TUBAGUS HAMIDjabatan sebagai Penilai pada Kantor KJPP TnR, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 22 Maret 2019 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 25 Maret 2019 No.Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 37/PDT/2020/PT.PBR82/SKK/III/2019/PN.Bls untuk selanjutnya disebut sebagai TerbandingV semula Terbanding V ;Pengadilan Tinggi

Menyatakan Tergugat V selaku KJPP telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum, karena Tidak Mematuhi dan MelaksanakanKetentuan Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat(3), dan ayat (4) PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIKINDONESIA Nomor : 3 Tahun 2016 dan Tidak melakukan PenafsiranTanah dan atau Besaran Ganti Rugi Lahan dan Penggantian sesuaiHarga Layak (Harga Pasar);3.

Pembanding/Penggugat : Thomas Situmorang
Terbanding/Tergugat I : PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan
Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)

-MEDAN RIBKA BR SURBAKTI, DKKLAWAN-KJPP ABDULLAH FITRIANTORO DAN REKAN-KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIAK-KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT cq DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA cq SATUAN KERJA WILAYAH II

Bahwa TERGUGAT sebagai Kantor Jasa Penilai Publik adalah PenilaiResmi berdasarkan Surat Izin Usaha (SIU) KJPP dari Departemen KeuanganRepublik Indonesia Nomor : 674/KM.1/2009 tanggal 13 Juli 2009 dengan IzinKJPP Nomor : 2.09.0051 dan telah berlisensi sebagai Penilai PertanahanKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dari Kementerian Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional Nomor: 125/KEP.600/IV/2016 tanggal 11April 2016.

memeriksa dan mengadiliPerkara ini berpendapatlain mohon Putusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan Jawaban tertanggal1 Maret 2019, sebagai berikut :e Bahwa Perihal Gugatan Penggugat adalah : Perbuatan Melawan Hukumsangatlah keliru dan tidak beralasan yang mana dalil Para Penggugatmenyebutkan bahwa Kepala Kantor Badan Pertanahan selaku ketuapengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol di dalam musyawarahmenyampaikan besaran ganti kerugian di tetapkan oleh Appraisal/KJPP

Bahwa sangat jelas dari tahapantahapan diatas yang sudah kami jelaskanterobuka ruang dan waktu untuk para Pemohon melakukan Keberatan kepadaKetua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan jalan Tol apabila adayang tidak sesuai dengan Peraturan dan Perundangundangan yang berlaku.Bahwa uraian dan jawaban kami sangatlah jelas bahwa Kepala KantorBadan Pertanahan selaku ketua pengadaan tanah untuk pembangunan jalantol di dalam musyawarah menyampaikan besaran ganti kerugian yang ditetapkan oleh Appraisal/KJPP

Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Bentuk Usaha Lainnya (BUL) yangdikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, Badan Pelayanan TerpaduDan Penanaman Modal atas nama Perusahaan KJPP Abdullah Fitriantoro &Rekan, tanggal 31 Desember 2014, diberiTAN AL... cececesece cece ceneeceaeeeaeeseeaeseeaeeeeaeeceseeseeseeseseeseseeeseseestesessssatasssessseareeees D1978. Fotocopy Keputusan Menteri Keuangan Nomor 702/KM.1/2012 tentang IzinPenilai Publik Dibidang Jasa Penilaian Properti (P) Ir.

Fotocopy dari Fotocopy hasil Penilaian KJPP atas Nama Medan Ribka Br.Surbakti dan Jonatan Ginting, diberiTOGA cccnccncaiancs Scere GR ER OE SE OO TS RRR RENO ea ao oo LAN LGMenimbang, bahwa foto copy bukti T1 sampai dengan bukti T11 tersebutbermeterai cukup, dan telah dicocokan sesuai dengan aslinya di persidanganternyata sesuai dengan aslinya (Sda) kecuali bukti T11, T12, T13, T14, T15,T19, T110 dan T111 berupa foto copy dari foto copy yang tidak dapatditunjukkan aslinya di persidangan (Tda),Menimbang

, S.Si, dan Eko WahanaRizqi, SH, M.Ec.Dev, kesemuanya adalah Pegawai pada Kantor JasaHalaman 2 dari 62 Putusan Gugatan Nomor 159/PDT.G/2016/PN WatPenilai Publik Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswatun (KJPP MBPRU)dan Rekan Cabang Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8November 2016 selanjutnya disebut sebagai ...............:.: ee Tergugat III;Untuk selanjutnya Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat Ill secarabersamasama disebut sebagai .................

Uswatun Hasanah, Msi; selaku Ketua Tim Appraisal dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) MBPRU Yogyakarta.Yang benar adalah :Dra. Uswatun Hasanah, Msi; selaku Ketua Tim Appraisal dari Kantor Jasapenilai Publik (KJPP) Mutagqgin Bambang Purwanto Rozak uswatunKhasanah (MBPRU) Yogyakarta.DALAM POSITA GUGATAN 1.Posita No. 03, halaman 2 tertulis :Tergugat Ill (Dra.

Uswatun Hasanah, Msi) selaku Ketua Tim Appraisaldari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MBPRU Yogyakarta.Yang benar adalah :Tergugat Ill (Dra.

UswatunKhasanah, Msi adalah Error in persona karena menunjuk kepadaperseorangan bukan terhadap instansi KJPP MBPRU & Rekan.Bahwa Dra.

Uswatun Khasanah, Msi selaku Tergugat Ill adalahpimpinan cabang KJPP MBPRU & Rekan yang kantornya berkedudukandi Yogyakarta.Bahwa pada Surat Perintah Kerja (SPK) tertulis bahwa kesepakatanmengenai penilaian aset tersebut terjadi antara Angkasa Pura 1 (AP 1)dengan KJPP MBPRU & Rekan Pusat yang kantornya berkedudukan diJakarta.Bahwa gugatan yang dilayangkan oleh penggugat terhadap Tergugat IIImengenai ganti rugi tambak adalah sepenuhnya salah.Bahwa pemerintah telah dengan khusus mengeluarkan regulasi

Koto Tangah Kota Padang) oleh KJPP Abdullah Fitriantoro&Rekan ADD Consulting, tanggal 06 Desember 2010, yang telah dilegalisir.

17.

1 (satu) bundel fotocopy Permohonan Pertama Berkas H. Adrian Tahun 2010.

18.

1 (satu) bidang tanah seluas 28.791 M2 yang terletak di Sungai Bangek Kel. Balai Gadang Kec.

ABDULLAH FITRIANTORO, MSc selaku Pimpinan KJPP AbdullahFitriantoro & Rekan Add Consulting. Sedangkan untuk pengurusanpelepasan hak dan pengurusan sertifikat maka Panitia Pengadaan Tanahtelah menunjuk saksi Hj.

ELI SATRIAPILO, SH selaku Notaristersebut adalah tidak didasarkan atas hasilpenilaian dari Tim Appraisal dari Appraisal KJPP Abdullah Fitriantoro &Rekan Add Consulting. Sehingga dengan demikian perbuatan terdakwaH.

Atas permintaan tersebut KJPP hanya menyanggupimenyampaikan Indikasi Nilai Pasar dan tetap menyampaikan nilai perpersil sebagai bahan acuan. Bahwa benar berdasarkan data berupa Rekapitulasi Luas, Namadan Legalitas Tanah yang diserahkan oleh pihak Panitia PengadaanTanah IAIN IB Padangkepada VENY RINALNY selaku PimpinanPerwakilan KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan di Pekanbaru, adalahsebagai berikut:1. An. H.

Pdgtelan saksi kuasakan kepada Buk VENY RINALNY selaku PimpinanPerwakilan KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan di Pekanbaru.

Bahwa benar Pembayaran hasil pekerjaan yang telah dilakukanoleh Tim Appraisal KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan Add Consultingdilakukan pada tanggal 20 Desember 2010 setelah dipotong pajak adalahsebesar Rp.86.798.600, (Delapan Puluh Enam Juta Tujuh RatusSembilan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah) dengan cara transferlangsung ke rekening KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan AddConsulting di Bank Mandiri Cab.

SUCOFINDO APRAISAL UTAMA / KJPP Immanuel Johny dan rekanbaru memiliki ijin lisensi yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia berdasarkanKeputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11/LSSPT/63SK.BPN/II/2013 tanggal 11 Februari 2013 tentang pemberian LisensiLembaga Penilai Harga Tanah KJPP Immanuel Johny dan rekan dengan wilayahkerja seluruh wilayah Indonesia.Putusan 02/PidsusTPK/2015/PN.Bjm Hal.12 dari 350 halSehingga perbuatan terdakwa DR. H.

SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA / KJPP ImmanuelJohny dan rekan tidak memiliki izin LISENSI kerja untuk Wilayah KalimantanSelatan melainkan berdasarkan :1. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 2/KEP13.1/ 1/2010 TANGGAL 11 Januari 2010 tentang pemberianLisensi Lembaga Penilai Harga Tanah KJPP Immanuel Johny dan rekandiberikan Lisensi daerah kerja Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, JawaTengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Papua.2.

SUCOFINDOAPPRAISAL UTAMA / KJPP Immanuel Johny danRekan memiliki ijin lisensi yang berlaku di seluruh Indonesia berdasarkanSurat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 11/LSSPT/63SK.BPN/II/2013 tanggal 11 Februari 2013 tentangpemberian Lisensi Lembaga Penilai Harga Tanah KJPP Immanuel Johny danrekan dengan wilayah kerja seluruh wilayah Indonesia.Bahwa Perbuatan terdakwa yang telah menyetujui PT.

KJPP ISKANDAR ASMAWI & REKAN3. KJPP IMMANUEL JOHNNY & REKAN4. KJPP RN ADNAN5. KJPP SAMSUL HADI & REKAN6. KJPP DWI HARYANTO AGUSTINUS & REKANe Bahwa setelah rekanan mengambil dokumen penawaran, selanjutnyadilakukan oleh Panitia Pelelangan Pengadaan Barang dan atau Jjasa.e Bahwa pada saat Aanwizing/penjelasan yang memimpin adalah KetuaPanitia Akhmad Zaenari S.Sos dilakukan di ruang rapat Kayuh BaimabaiBandara Syamsudin Noor Banjarbaru.e Bahwa jumlah rekanan yang memasukkan penawaran :1.

KJPP Iskandar Asmawi & rekan2. KJPP Samsul Hadi & RekanoO. KJPP Dwi Haryanto Agustinus & Rekan4. KJPP Immanuel Johny & RekanPutusan 02/PidsusTPK/2015/PN.Bjm: Rp.191.400.000,: Rp.195.030.000,: Rp.196.900.000,: Rp.180.730.000,Hal.233 dari 350 halBahwa cara menentukan pemenang sehingga Scofindo KJPP ImmanuelJohny sebagai pemenang adalah Pemenuhan persyaratan kelengkapandokumen penawaran yang dipersyaratkan :1. Dokumen Penawaran Administrasi2. Dokumen Penawaran Teknis3.

bersama teman lainnya entah kemana, dan berselangbeberapa saat kemudian Okta tersebut datang lagi yang dikawal oleh beberapaorang Polisi bersenjata lengkap, seolaholah para Penggugat adalah Terorisyang kejam melukai atau mempergunakan bom bunuh diri, pada hal paraPenggugat hanyalah perempuan atau kaum ibuibu yang patuh dan taat denganhukum dan sangat mendukung program pemerintah, guna mempertanyakanagar pihak Tergugat untuk melengkapi atau menyesuaikan perkataannyatersebut (tentang suratmenyurat dari KJPP

PLN menyebutkan itu adalah ditentukan oleh KJPP, dalamwaktu itu juga PT PLN menyebutkan dia tidak mengetahui kantor KJPP danSiapa tim KJPP tersebut, atas pembicaraan yang diwakili oleh OKTA, nomorhandphone 082288531803.Bahwa dari hal tesebut diatas PT. PLN tidak transparan untukmenentukan kompensasi terhadap para Penggugat, yang artinya PT. PLNberbuat seenaknya dengan tidak memakai dasar hukum yang jelas.Bahwa jelas dari perbuatan yang dilakukan oleh PT.

Foto copy Redaksi Mandailing Online di Penyabungan tanggal 29Desember 2016 tentang PLN dan KJPP gagal menghitung Resikokerugian pemilik lahan, yang telah diberi meterai secukupnya setelahditeliti sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda dengan P. 1,218 ;19.

Bahwa mengetahui besarnya konpensasi atau ganti rugi ditentukan olehKantor Jasa Penilai Publik (KJPP), setelah didata terlebih dahulu berapa tanahdan luasnya, kemudian baru KJPP menetapkan harga dan harga yangditetapbkam oleh KJPP bersifat final. Seluruh tanah dibawah jalur harus dihitungoleh KJPP. Jika ada masyarakat yang keberatan atas besaran ganti rugitersebut dapat mengajukan keberatan nya dengan datang atau melalui suratyang ditujukan ke PLN.

kerugian tersebut adalah pihak Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) yang telah melakukan penilaian terhadap besaran kompensasitersebut yang mana keputusan KJPP tersebut adalah bersifat final;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan peraturan mentri Energidan Sumber daya Mineral Nomor 38 Tahun 2013 tentang Kompensasi atastanah, bangunan dan tanaman yang berada dibawah ruang bebas saluranudara tegangan tinggi dan saluran udara tegangan eksira tinggi, didalam pasal2 ayat 3 disebutkan bahwadalam hal pihak

saksi tidak tahu namun untuk melakukan penunjukan,penetapan dan pemilinan KJPP tentunya pimpinan Manager BidangHukum Komunikasi dan Pertanahan mengusulkan ke Bidang PengadaanBarang dan Jasa Internal PT.

minta saksi serahkan ke KJPP melalui emaildengan peta yang ada nomor bidang 02208 tertanggal 16 Juni 2016.Setelah data saksi serahkan dan KJPP turun ke lokasi dengan didampingoleh Tim PLN dalam hal ini CHAIRUL FAJAR sekitar bulan Juni Tahun2016 dan kami menunggu hasil penilaian ganti rugi dari KJPP.

KemudianKJPP mengeluarkan Laporan Penilaian Ganti Rugi PLTMG Namleatanggal 25 Juli 2016.Bahwa pada saat itu KJPP hanya meminta peta yang ada nomor bidangyang dikeluarkan BPN dan daftar nominative.

Hargatersebut termasuk tanaman dan tegakannya, pajak, nilai PPAT, dan Bunga(masa tunggu).Bahwa Penilaian harga tanah dilakukan oleh Kantor KJPP Tri Kurniawanyang beralamat di JI.

PLN (Persero) Unit IndukPembangunan Maluku.Bahwa KJPP TRI KURNIAWAN yang beralamat di Jalan Raya Serpong KM8, Ruko BSM Blok A2 No. 10 Tangerang yang ditunjuk oleh Tim PengadaanUIP Maluku.Bahwa harga penilaian terhadap tanah tersebut berdasarkan dokumenadalah Rp6.406.000.000,00 (enam miliar empat ratus enam juta rupiah).Bahwa tentang penilaian harga tanah tersebut apakah dilakukan denganmempertimbangkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) setempat saksi tidak tahu,seharusnya KJPP TRI KURNIAWAN sebagai KJPP

PIMPINAN KJPP AKRI (ANAS KARIM RIVAI dan REKAN)(TIM APRAISAL PEMBEBASAN LAHAN KA TRANSSULAWESI MAKASSAR, PARE PARE), beralamat diPermata Kebayoran Plaza Blok All, Jalan Kebayoran Lama,Nomor 225, Jakarta Selatan 122220, Indonesia;Termohon Kasasi II dan III dahulu Tergugat dan III;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat, telah menggugat sekarangPemohon Kasasi dahulu Tergugat

P) sampai denganharga permeter Rp1.553.971,00 (satu juta lima ratus lima puluh tiga ribusembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) (hasil penilaian rumahHafsah/Beddolo);Bahwa berdasarkan daftar nominatif yang dikeluarkan oleh Tergugat (Ketua Panitia Pembebasan Lahan Kereta Api Trans sulawesi Pare Pare)yang kemudian menjadi dasar Tergugat III (KJPP AKRI) untuk memberikanpenilaian terhadap aset yang terkena jalur Kereta Api Trans Sulawesi ParePare, ternyata Tergugat (Ketua Panitia Pengadaan Lahan Jalur

peninjaun, tanpa melibatkan tenaga ahiyang berkompoten untuk menghitung kondisi fisik bangunan/objeksengketa, sehingga Tergugat II sangat berkeberatan akan hal tersebut;Dalam persidangan a quo, tidak ada satupun alat bukti maupun saksidengan kapasitas ilmu teknik bangunan yang dapat menjadisumber/referensi sehingga akhirnya Majelis Hakim = pertamamenyimpulkan/menilai bahwa kondisi bangunan/objek sengketa sebesar80%;Nilai/kondisi bangunan objek sengketa telah ditentukan oleh TergugatIII/Pimpinan KJPP