Bahwa sebagaimana yang dikatehui Pemohon dalam Perkara Pidanayang dipersangkakan Kepadanya, berdasarkan Laporan Polisi Nomor :LP/150/X/2018/Sultra/ResBauBau, Tanggal 10 Oktober 2018 dankemudian telah dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan bernomor :SP.Sidik / 101/XI/2018/Reskrim yang dikeluarkan pada Tanggal 8November 2018 yang mana kemudian penyidik melayangkan SuratPanggilan Ke1 kepada Pemohon dengan NomorS.Pgl/186/XII/2018/Reskrim tertanggal 5 Desember 2018, untuk Hadirpada Hari Sabtu Tanggal 8

laporan atau pengaduan tentangtejadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wayibsegera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan, dan senyatanyasetelah menerima laporan dari saudara RUDIANTO CHANDRA di atas,Termohon menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikanyang kemudian hasil dari penyelidikan dimaksud Termohon meyakini telahterjadi Suatu tindak pidana, sehingga pada tanggal 08 November 2018diterbitakanlah Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor: = Sp.Sidik

Fotokopi surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/101/X1/2018/Reskrimtanggal 8 November 2018 diberi tanda surat bukti T3 ;4.

Suratlaporan Polisi Nomor : LP/150/X/2018/SULTRA/RES.Baubau tanggal 10Oktober 2018 (bukti T1), berdasarkan laporan tersebut Termohon pada hari dantanggal itu. juga telah menerbitkan Surat Perintan PenyelidikanNomor:SP.Lidik/54/X/2018/Reskrim tanggal 10 Oktober 2018 (vide bukti T.2);Menimbang, bahwa setelah pihak Termohon menemukan ada peristiwapidana pada perkara tersebut, maka termohon telah meningkatkan statustersebut menjadi penyidikan yaitu dengan dikeluarkannya surat perintahpenyidikan No : SP.Sidik

laporan ataupengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakantindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan,dan senyatanya setelah menerima laporan dari saudara RUDIANTO CHANDRAdi atas, Termohon menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukanpenyelidikan yang kemudian hasil dari penyelidikan dimaksud Termohonmeyakini telah terjadi suatu tindak pidana, sehingga pada tanggal 08 November382018 diterbitakanlah Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor: Sp.Sidik

persyaratan;Termohon membuat Gelar perkara berdasarkan rekomendasi hasilpenyelidikan sehingga gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik satReskrim Polsek Loloda, memberikan rekomendasi bahwa telah ditemukantiga alat bukti berkaitan dengan kasus ini sehingga kasus ini dapatditingkatkan ke Proses penyidikan dimana laporan hasil gelar perkaradibuat pada tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 Wit bertempat diRuang Rapat Polsek Loloda maka Unit Reskrim Polsek Loloda membuatsurat perintah penyidikan nomor SP.Sidik

rekomendasihasilpenyelidikan sehingga gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik satReskrim Polsek Loloda, memberikan rekomendasi bahwa telah ditemukan Perkara Pidana Nomor 6/Pid.Pra/2017/PNTte Halaman 23 dari30 halamantiga alat bukti berkaitan dengan kasus ini sehingga kasus ini dapatditingkatkan ke Proses penyidikan dimana laporan hasil gelar perkaradibuat pada tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 Wit bertempat diRuang Rapat Polsek Loloda maka Unit Reskrim Polsek Loloda membuatsurat perintah penyidikan nomor SP.Sidik

pencarian dan pengumpulan bukti yangdengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan apabiladiperhatikan maksud dari pasal 1 angka 2 KUHAP yang menyatakan bahwaPenyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal menurut cara yangdiatur dalam UndangUndang untuk mencari serta mengumpulkan buktibukti yangdengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi gunamenemukan tersangkanya, maka jika dikaitkan dengan sebelum diterbitkannyaSurat Perintah Penyidikan No.Pol : SP.Sidik

Toni, Joas Tehe, Hans Simange (Vide T.7,T.8, T.9, dan T.10), kemudian melakukan penyitaan sebagaimana dalam SuratPerintah Penyitaan Nomor :SP.Sita/05/VIIV2017/Reskrim tanggal 08 Agustus 2017(Vide 1.15), kKemudian Berita Acara Penyitaan tertanggal 08 Agustus 2017 (Vide1.16);Menimbang, bahwa dari hal di atas jika dikaitkan dengan Cun Hans(Pemohon praperadilan), maka dasar Termohon menyatakan Cun Hans telahditetapbkan sebagai Tersangka adalah pada saat diterbitkan Surat PerintahPenyidikan No.Pol : SP.Sidik

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 240 ayat (1) UndangUndang Nomor37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban PembayaranUtang (PKPU) menyatakan:Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 04/Pid.Pra/2020/PN Mig4.Selama penundaan kewajiban pembayaran utang, Debitor tanpapersetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusanatau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya.Bahwa pada tanggal 4 Mei 2020 Termohon menerbitkan Surat PerintahPenyidikan Nomor: SP.Sidik/102/V/2020/Satreskrim,

Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan SuratPerintah Penyidikan Nomor: SP.SIDIK/120/V/2020/Satreskrim tanggal 4 Mei 2020sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;3. Menyatakan Surat Ketetapan Nomor: SP. Tap/19/VIII/Satreskrim tanggal 22Agustus 2020 sah dan mengikat;4.

Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/33/II/2020/Satreskrim, tanggal 4Februari 2020, diberi tanda T21;24. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/23/II/2020/Satreskrim, tanggal 5 Februari 2020, diberi tanda T22a;25. Tanda Terima Penyerahan Surat Pemberitahuan Dimulainya PenyidikanNomor: SPDP/23/II/2020/Satreskrim, tanggal 5 Februari 2020. KepadaKejaksaan Negeri Kota Malang tanggal 7 Februari 2020, diberi tanda T22b;26.

Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/102/V/2020/Satreskrim, tanggal4 Mei 2020. (pergantian kasat reskrim) , diberi tanda T24;29. Surat Panggilan Nomor: SP.Pgl/78/II/2020/Satreskrim, tanggal 4 Februari2020 kepada RIZKI ARDIANSYAH P.. , diberi tanda T25;30. Berita Acara Pemeriksaan Saksi NUNUNG BUDI ELLYWATI, tanggal 8Februari 2020, diberi tanda T26;31. Berita Acara Pemeriksaan Saksi RIZKI ARDIANSYAH P, tanggal 10Februari 2020, diberi tanda T27;32.

Bahwa pada tanggal 4 Mei 2020 Termohon menerbitkan Surat Perintah PenyidikanNomor: SP.Sidik/102/V/2020/Satreskrim, tgl. 4 Mei 2020, sedangkan saudara RizkyArdiansyah P sudah tidak mempunyai kapasitas/kewenangan sebagai Pelapor makapenerbitan Surat Perintah Penyidikan dimaksud tidak sah menurut Hukum,mengingat:7. Bahwa selanjutnya PT.

Surat Perintah Penyidikan Nomor :SP.Sidik / 117 / X / 2017 / Reskrimtanggal 25 oktober 2017 an.H.SUMATRA BIN LAJJU.g. Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor : SPDP/ 59 / XI /2017/ Reskrim tanggal 31 Oktober 2017 an.H.SUMATRA BIN LAJJU.

(satu) berkas asli Laporan Hasil Gelar Perkara Dugaan Tindak PidanaPerzinahan tanggal 25 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh PolresBulukumba dan ditandatangani oleh Penyidik Pembantu Rosmina, S.IP dandiketahui oleh Kasat Reskrim Polres Bulukumba, (diberi tanda T5);1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/117/X/2017/Reskrimtanggal 25 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan ReskrimPolres Buljukumba; (diberi tanda T6);.1 (satu) Jembar asli Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik

Yang artinya sampai dengan lewat masa 7(tujuh) hari dari terbitnya Sp.Sidik/41/V1/2019/Sek Tapung Hulu, tanggal 26Juni 2019, pihak Kejaksaan tidak menerima pemberitahuan mengenaipenanganan pelaporan atas PEMOHON.

Oleh karena itu maka penyidikanLaporan Polisi Nomor LP/80/IV/2019/RIAU/RES KPR/Sek Tapung Hulu,tertanggal 30 April 2019, tidak sesuai dengan Putusan MK No. 130/PUUX111/2015;Bahwa berdasarkan Putusan MK No. 130/PUUX111/2015 penyidikWAJIB paiing lambat 7 (tujuh) hari setelah Surat Perintah PenyidikanNomor Sp.Sidik/41/VI/2019/Sek Tapung Hulu, tanggal 26 Juni 2019,menyampaikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepadaKejaksaan Negeri Kampar, TERMOHON dan Saksi Korban/Pelapor.

Sp.Sidik/41/V1I/2019/SekTapung Hulu tanggal 26 Juni 2019 sebelum TERMOHON menetapkanPEMOHON sebagai tersangka seharusnya TERMOHON melakukan gelarperkara dan demi kepastian hukum dan transparannya suatu penyidikanlazimnya TERMOHON mengundang PEMOHON dalam gelar perkaratersebut, namun TERMOHON tidak pernah mengundang PEMOHONdalam proses gelar perkara tersebut dan tibatiba saja ditetapkannyaPEMOHON sebagai tersangka oleh TERMOHON sehingga PEMOHONsangat dirugikan karena hakhak PEMOHON sebagai Tersangka

Sp.Sidik/41/VI/2019/SekTapung Hulu tanggal 26 Juni 2019 atas nama PEMOHON yangditerbitkan TERMOHON adalah tidak sah, cacat hukum dan tidakberdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya penetapan tersangkaterhadap diri PEMOHON tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;Menyatakan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor:SPDP/18/V1/2019/Sek.

Putusan No.04/Pid.Pra/2019/PN Bkndimaksud dalam pasal 378 dan pasal 372 Kitab Undangundang HukumPidana yang berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/80/IV/2019/RIAU/RES KAMPAR/SEK TAPUNG HULU, tanggal 30 April 2019 adalah sahsecara hukum;Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.sidik/41/V1/2019/Sektapung hulu, tanggal 26 juni 2019 oleh penyidik reskrim Polsek TapungHulu adalah Sah secara Hukum;Menyatakan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor:SPDP/18/V1/2019/Sek.

Menyatakan permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

. ; LP/44/II/RES/2.5/2021/KAKLBAR/SPKTRes Sambas tanggal 18 Pebruari 2021 dan Surat Perintah PenyidikanNomor ;SP.SIDIK/44/II/2021/Reskrim 18 Pebruari 2021, dan SuratPemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor SPDP/21/II/Res2.5/2021/Reskrim tanggal 23 Pebruari 2021. yang kemudian menetapkanSdr.

S.Tap/44.b/ VI/2021 Reskrim tanggal 8 Juni 2021 yangdikeluaran oleh Termohon adalah sah dan mempunyai kekuatanhukum mengikat;Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor; SP.Sidik/44/II/RES.2.5/2021/ Reskrim tanggal 23 Pebruari 2021 adalah sah danmempunyai kekuatan hukum mengikat;Menyatakan segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebihlanjut oleh Termohon berkaitan dengan laporan polisi sebagaimanaLaporan Polisi: LP/44/II/RES.2.5/2021/KALBAR/ISPKT Res Sambastanggal 18 Februari 2021 yang dikeluarkan

,M.T. tanggal 6 Februari2021, selanjutnya diberi tanda (T8);Fotocopy Laporan Hasil Perkembangan Penyelidikan tanggal 17 Februari2021, selanjutnya diberi tanda (T9);Fotocopy Gelar Perkara dan dokumentasi tanggal 17 Februari 2021,selanjutnya diberi tanda (T10);Fotocopy Laporan Polisi Nomor : LP/44/II/RES.2.5/2021/KALBAR/SPKTRES SAMBAS tanggal 18 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda (T11);Fotocopy Surat Perintah Peyidikan Nomor : Sp.Sidik / 44 / Il / 2021 /Reskrim tanggal 18 Februari 2021, selanjutnya

tindakan penyidik dalam hal dan menurutcara yang diatur dalam undangundang ini untuk mencari sertamengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakpidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*.Bahwa atas keyakinan penyidik dan rekomendasi gelar perkara maka prosespenanganan perkara a quo kemudian ditingkatkan ke penyidikan,selanjutnya TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/349/X1I/2017/Ditreskrimum, tanggal 22 Desember 2017, Surat PerintahPenyidikan Nomor: SP.Sidik

Pelapor ELLY NINGSIH dan dari hasil gelar perkaratersebut didapatkan rekomendasi: agar penyidik menghentikan perkara inidengan alasan tidak cukup bukti;Bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap Pelapor, makaTERMOHON berdasarkan Surat Perintah Penghentikan PenyidikanNomor: SP.Sidik/349a/II/2019/ Ditreskrimum, tanggal 22 Februari 2019dan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/335a/II/2019/Ditreskrimum, tanggal22 Februari 2019 telah menghentikan proses penyidikan perkara a quodikarenakan dugaan peristiwa

,M.Si., (vide buktisurat T24); Bahwa kemudian telah dilaksanakan gelar perkara pada hari Rabu tanggal 31Januari 2019 terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/380/VII/2017/DIY/SPKTtanggal 27 Juli 2017 (vide bukti surat T26); Bahwa dari hasil gelar perkara telah dikeluarkan rekomendasi agar penyidikmenghentikan perkara ini dengan alasan tidak cukup bukti; Bahwa berdasarkan rekomendasi tersebut telah dikeluarkan Surat PerintahPenghentikan Penyidikan Nomor: SP.Sidik/349a/II/2019/ Ditreskrimum, tanggal22 Februari

TERMOHON telah membuat Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 24November 2019.TERMOHON telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan denganNomor : Sp.Sidik/ 312/X1I/2017/ Reskim tanggal 10 November 2017 (T3).3. Bahwa TERMOHON telah memberitahukan kepada Kejaksaan NegeriPalembang mengenai Dimulainya Penyidikan terhadap PEMOHONRIDWAN AZ dengan Nomor: SPDP / 152 / XI / 2017 / Reskrim tanggal14 November 2017 (T4) kKemudian TERMOHON mengirimkan SPDPtersebut kepada PELAPOR dan TERLAPOR.4.

Fotokopi dari aslinya Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor : Sp.Sidik/312 / XI / 2017 / Reskim tanggal 10 November 2017., diberi tanda T3;4. Fotokopi dari aslinya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan terhadapPEMOHON RIDWAN AZ Kejaksaan Negeri Palembang dengan Nomor :SPDP / 152 / XI / 2017 / Reskrim tanggal 14 November 2017 diberitahukankepada PELAPOR dan TERLAPOR, diberi tanda T4 ;5.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Praperadilan untuk sebagian;
2. Menyatakan Penetapan Tersangka Para Pemohon oleh Para Termohon berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/87/V/RES.1.24/2023, tanggal 23 Mei 2023 atas nama Masten Damanik dan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/87/V/RES.1.24/2023, tanggal 23 Mei 2023 atas nama Alinson Damanik, Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/26/II/2023/Reskrim, tanggal 04 Februari 2023, dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: K/28/II

Putusan Nomor 108/Pid.Pra/201 7/PN.Jkt.Selsesuai dan bertentangan dengan peraturan perundangundangan, sehinggapenangkapan terhadap diri PEMOHON tidak sah dan tidak berdasar hukumBahwa oleh karena itu, penahanan yang dilakukan oleh TERMOHONterhadap diri PEMOHON mutatis mutandis haruslah dinyatakan tidaksah dan tidak berdasar hukum.Bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/2255/IX/2017/Ditreskrimum, tanggal 6 September 2017 dijadikan dasar untukmelakukan tindakan sewenangwenang oleh TERMOHON

Bahwa berdasarkan dalildalil tersebut diatas, Surat Perintah PenyidikanNomor SP.Sidik/2255/1X/2017/Ditreskrimum, tanggal 6 September 2017telah disalahgunakan oleh TERMOHON dengan melakukantindakantindakan sewenangwenang terhadap PEMOHON, oleh karena itu sudahsepatutnya Surat Perintah Penyidikan NomorSP.Sidik/2255/1X/201 7/Ditreskrimum, tanggal 6 September 2017 dibatalkan;IV. PETITUMBerdasarkan alasanalasan di atas, dengan ini PEMOHON mohon kepadaKetua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq.

pidana Penggelapan dalamjabatan subsider Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374KUHP subsider 372 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum, olehkarenanya penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;Menyatakan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprint.Kap/923/IX/2017/Ditreskrimum tanggal 8 September 2017 tidak sah dan tidak berdasarhukum ;Menyatakan penangkapan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadapPEMOHON adalah tidak sah ;Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik

Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.sidik/2255/X/2017/Ditreskrimum tanggal 6 September 2017 tidak sah dan tidak berdasarhukum ;6. Menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/589/IX/2017/Ditreskrimum tanggal 14 September 2017 adalah tidak sah dan tidakberdasar hukum ;7. Menyatakan Penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohonadalah tidak sah ;8. Memerintahkan TERMOHON untuk mengeluarkan Pemohon dari tahanan ;9.

Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/2255/IX/2017/Dit.Reskrimum, tanggal 6 September 2017 (Bukti T4a) ;b. Surat Perintah Tugas Nomor : SpGas/6388/IX/201 7/Dit.Reskrimum,tanggal 6 September 2017 (Bukti T4b) ;5. Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAPmenyebutkan bahwa dalam hal penyidik telah mulai melakukanPenyidikan suatu peristiwa yang merupakan Tindak Pidana, Penyidikmemberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum.

perkara yang kesimpulannyameningkatkan penanganan perkara dari penyelidikan menjadipenyidikan, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 106 KUHAPyang berbunyi Penyidik yang mengetahui, menerima laporan ataupengaduan tentang terjadinya suatu peristiva yang patut didugamerupakan tindak pidana WAJIB segera melakukan tindakanpenyidikan yang diperlukan maka TERMOHON melakukan tindakanantara lain :a) Menerbitkan surat perintah penyidikan nomorHalaman 6 dari 24 Putusan No. 10/Pid.Pra/2021/PN Pbr9)h))k)SP.Sidik

No. 10/Pid.Pra/2021/PN Pbr10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.2d:22.23.24.25.26.27.28.29.30.Fotocopy Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) tanggal 10 Oktober 2019 yangdidalamnya memuat tentang rangkuman tindakan penyelidikan yang telahdilakukan oleh TERMOHON, selanjutnya diberi tanda T6;Fotocopy Notulen gelar perkara tanggal 15 Oktober 2019 yang rekomendasinyameningkatkan proses penanganan perkara dari penyelidikan menjadipenyidikan, selanjutnya diberi tanda T7;Fotocopy Surat Perintah Penyidikan nomor : SP.Sidik

pendalaman penyidikan terhadap dugaan tindak pidana penggelapanyang diduga dilakukan oleh Terlapor, selanjutnya diberi tanda T59;Fotocopy Notulen gelar perkara tanggal 14 Juli 2020 yang kesimpulannyadiperlukan pendalaman penyidikan terhadap dugaan tindak pidana penggelapanyang diduga dilakukan oleh Terlapor, selanjutnya diberi tanda T60;Fotocopy Surat Perintah Tugas nomor : Sprin.Gas/565.a/VII/2020/ Reskrimumtanggal 30 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda T61;Fotocopy Surat Perintan Penyidikan nomor : SP.Sidik

Bahwa Termohon menindaklanjuti proses penyidikan dengan menerbitkanSurat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/195/X/2019/ Reskrimum tanggal28 Oktober 2019; Surat Perintah Tugas, dan dalam rangka memenuhi amanatPasal 109 ayat (1) KUHAP, maka Termohon menerbitkan SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang ditujukan kepada KepalaKejaksaan Tinggi Riau sehingga apa yang dilakukan Termohon sudah sesuaidengan ketentuan dalam KUHAP.2.

dalamHalaman 21 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN Pbr10.11.penetapan Tersangkanya terhadap diri Pemohon yang melanggar Pasal 98ayat (1) jo Pasal 99 ayat (1) jo pasal 116 jo pasal 118 UU RI No.32 tahun 2009tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, jo Pasal 109 UU RINo.39 tahun 2014 tentang Perkebunan adalah tidak sah dan karenanyapenyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan oleh karenaitu diperintahkan untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Surat PerintahPenyidikan No,SP.Sidik

Tanggal 19 September 2015.Bahwa berdasarkan laporan Polisi tersebut diatas Polres Siak melakukanCek TKP dan membuat Sket TKP dan selanjutnya perkara tersebutdilimpahkan penanganannya ke Ditreskrimsus Polda Riau, kemudianpenyidik Dit Reskrimsus Polda Riau menindak lanjutinya denganmenerbitkan surat Perintah tugas dan surat perintah Penyidikan Nomor :SP.Sidik/50/X/2016/Reskrimsus, tanggal 24 Januari 2016 dan Nomor :SP.

WSSI Dusun Lingkar Naga Kampung Buatan IIKec.Koto Gasib Kab Siak tanggal 1 Oktober 2015, telah diberi materai yangcukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti diberi tanda T 2.Fotokopi surat Pelimpahan Perkara dari Polres Siak ke Polda Riau Nomor:B/2457/X1/2015/Reskrim tanggal 2 Nopember 2015 telah diberi materai yangcukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti diberi tanda T 3.Fotokopi Surat Perintah penyidikan dengan Nomor : Sp.Sidik/ 50 / / 2016/Reskrimsus, tanggal

29 Januari 2016 telah diberi materai yang cukup dan telahdisesuaikan dengan aslinya selanjut bukti diberi tanda T 4.Fotokopi Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor : SP.Sidik / 393 /1X/2016/Reskrimsus, tanggal 15 September 2016 telah diberi materai yangcukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti diberi tanda T 5.Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepadaKejaksaan Tinggi Riau Nomor Surat : SPDP/35/IX/2016/Reskrimsus tanggal 15September 2016 telah diberi materai

Tanggal 19 September 2015, Polres Siak melakukanCek TKP dan membuat Sket TKP ( bukti T2) dan selanjutnya perkara tersebutdilimpahkan penanganannya ke Ditreskrimsus Polda Riau (bukti T3), kemudianpenyidik Dit Reskrimsus Polda Riau menindak lanjutinya dengan menerbitkan suratsurat perintah penyidikan Nomor : SP.Sidik/50/X/2016/Reskrimsus, tanggal 29Januari 2016 (T4) dan Nomor: SP.

Menyatakan demi hukum tidak sah segala keputusan atau penetapan yangdikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON, berkenan dengan Penyidikan,Nomor : Sp.Sidik/280/VII/2020/LL tanggal 06 Juli 2020 jo Laporan PolisiNomor : LP.15.03/304/VII/2020/LL tanggal 06 Juli 2020 atas diri PEMOHONCIMA ASSIA

menerbitkan baik SuratPerintah Penyelidikan (SPRINLIDIK), Surat Perintah Penyidikan(SPRINDIK) maupun Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) selama menangani perkara a quo, melainkan langsungmelakukan Penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon halmana diketahui berdasarkan halhal sebagai berikut:1.Bahwa dalam SURAT PENANGKAPAN NOMOR: Sp.Kap/264.a/V/2018/Reskrim, tertangal O04 Mei 2018, TIDAKDIKETEMUKAN ADANYA SURAT PERINTAH PENYELIDIKAN(SPRINLIDIK) DAN SURAT PERINTAH PENYIDIKAN(SPRINDIK/Sp.Sidik

Begitu juga dalam SURAT PENAHANAN NOMOR: Sp.Han/33/V/2018, tertanggal 05 Mei 2018, TIDAK DIKETEMUKANADANYA SURAT PERINTAH PENYELIDIKAN (SPRINLIDIK)DAN SURAT PERINTAH PENYIDIKAN (SPRINDIK/Sp.Sidik)YANG MENJADI RUJUKAN atau DASAR PENAHANAN.3. Hingga saat ini PEMOHON JUGA TIDAK PERNAH DIBERIKANatau MEMPEROLEH SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYAPENYIDIKAN (SPDP) sebagaimana diwajibkan dalam PutusanMahkamah Konstitusi RI Nomor 130/PUUXIII/2015.11.1.3.

Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik.13/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/9/2023, Tanggal 15 September adalah Sah Secara Hukum;

4. Menyatakan Penyitaan yang yang dilakukan oleh TERMOHON adalah sah secara hukum;

5.

Menyatakan Penetapan para Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana Surat Ketetapan Termohon Nomor : S.Tap.24/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/11/2023 tentang Penetapan Tersangka, tanggal 3 November 2023 dan Surat Ketetapan Termohon Nomor : S.Tap.25/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/11/2023 tentang Penetapan Tersangka, tanggal 3 November 2023, yang didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik.13/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/9/2023, tanggal 15 September 2023, terkait dugaan Tindak Pidana Perlindungan dan Pengelolaan

Bahwa, kemudian dilakukan penyidikan berdasarkan suratperintah penyidikan Nomor: Sp.Sidik/55/IX/2020/Reskrim, tanggal 14September 2020;5. Bahwa, terjadinya pencurian pada hari Selasa tanggal 28 Januari2020, sekira pukul 10 : 36 WIB di Bank BTPN Kantor Cabang PembantuSragen;6.

Bahwa selanjutnya Termohon melakukan tindakantindakan sebagaiberikut :1) Membuat Laporan Polisi Nomor:LP/B/85/IX/2020/JATENG/RES.SRG tanggal 14 September 2020;2) Menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/55/ 1IX/2020/Reskrim tanggal 14 September 2020 dan SuratPerintah Tugas Nomor: Sp.

Pol : Sp.Sidik/152.a/VIII/2009/DitReskrim masing masing tertanggal 3 Agustus 2009 penyidikannyatelah dihentikan dengan alasan karena :"PELAPOR SUDAH MENINGGAL DUNIA DANUNSUR PASAL YANGDIPERSANGKAKAN TIDAK MEMENUHI UNSUR?

Pol :Sp.Sidik/152.a/VIII/2009/ DitReskrim masing masing tertanggal 3Agustus 2009 ; Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 100/G/2003/PTUNBDGtertanggal 21 Januari 2004 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara No. 68/B/2004/PT.TUN.JKT tertanggal 5 Mei 2004 Jo.Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 408 K/TUN/2004 tertanggal22 Desember 2005 Jo.

Surat Perintah Penyidikan nomor ; SP.Sidik/150/II/2015/Ditreskrimum,tanggal 10 Februari 2015, selanjutnya diberi tanda T6;7. Surat Perintah Penyidikan nomor ; SP.Sidik/1784/XI/2017Ditreskrimum,tanggal 21 November 2017, selanjutnya diberi tanda T7;8. Surat Perintah Penyidikan tambahan nomor :SP.Sidik/1784.a/VIII/2018/Ditreskrimum, tanggal 2 Agustus 2018,selanjutnya diberi tanda T8;9.

Surat Perintah Penyidikan tambahan nomor ;SP.Sidik/1784.b/I/2019/Ditreskrimum, tanggal 30 Januari 2019,selanjutnya diberi tanda T9;10. Surat Perintah Penyidikan tambahan nomor ;SP.Sidik/1784.cV1/2019/Ditreskrimum, tanggal 13 Juni 2019,selanjutnya diberi tanda T10;11.

Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan sesuaiSurat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/325/IV/2019/Ditreskrimum,tertanggal 10 April 2019. kepada Para Pemohon dengan menerbitkan SP3(Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan);7. Memulihkan hak Para Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkatserta martabatnya;8.

terhadap lLaporan Polisi NomorLP/104/1I/2019/Bali/SPKT tanggal 27 Februari 2019 dengan membuatSurat Perintah Penyidikan dan surat pemberitahuan dimulainyapenyidikan kepada Kajari Bali dengan tembusan pelapor dan terlaporpaling lambat 7 hari setelah terbit Surat Perintah Penyidikan;b. mengumpulkan alat bukti dan barang bukti yang terkait dengan tindakpidana yang terjadi;Cc. memberitahukan perkembangan perkara kepada pelapor melalui SP2HP;selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor;SP.Sidik

Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/325/IV/2019/Ditreskrimumtanggal 10 April 2019, di beri tanda bukti T5;6. Fotocopy Surat Pemberitahuan dimulainya Penyelidikan Nomor:/B/71/IV/2019/Ditrekrimum kepada Kejaksaan Tinggi Bali tanggal 10 April 2019,di beri tanda bukti T6;7. Fotocopy Berita Acara Saksi an BHUPINDER KAUR tanggal 11 April 2019, diberi tanda bukti T7;8. Fotocopy Berita Acara Saksi a.n SIMRANJIT SINGH Als ROHAN tanggal 11April 2019, di beri tanda bukti T8;9.

sebagaimana diatur dalam Pasal 279 Kitab UndangUndangHukum Pidana yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak syah; tidak syah Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor : SPPT/ 142/ VII/ 2019/Ditreskrimum, tertanggal 22 Juli 2019 oleh Termohon; tidak syah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut olehTermohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri ParaPemohon oleh Termohon; Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan sesuai SuratPerintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik