Ditemukan 2855 data
10 — 1
KompilasiHukum Islam, sekurangkurangnya 90 hari yang dalam hitungan bulan dapat dianggapekuivalen dengan 3 bulan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam,besarnya nafkah yang harus ditanggung oleh suami disesuaikan dengan penghasilannya,dan Tergugat Rekonvensi dulu sebagai kernet truk dengan penghasilan sebesarRp.130.000, setiap tiga hari, namun sekarang Tergugat Rekonvensai sudah tidakMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan kewenanganyang dimiliki Majelis Makim
16 — 6
Membebankan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk membayarbiaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas riburupiah);Demikian penetapan ini dijatunkan dalam rapat permusyawaratanMajelis Makim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Selasa tanggal 28 Juli2020 Masehi bertepatan dengan tanggal O7 Zulhijjah 1441 Hijriyyah, olehkami Naharuddin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan manapada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengandibantu oleh Rajabuddin, S.H., sebagai
14 — 11
Penetapan No.271/Padt.P/2020/PA.Prgatas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974.Menimbang, bahwa Majelis Makim perlu mengemukakan dalildalilsebagai berikut:1.
10 — 0
Oleh karenanya Majelis Makim berpendapat Tergugat telah mengakui kebenarandalildalil gugatan Penggugat, sehingga demikian putusan ini dapat dijatuhkan dengantanpa hadirnya Tergugat;Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telahmengakui dalildalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini khusus mengenaiperkawinan dalam hal perceraian, maka Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukanbuktibuktinya di depan persidangan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya
16 — 3
Oleh karenanya Majelis Makim berpendapat Tergugat telah mengakui kebenarandalildalil gugatan Penggugat, sehingga demikian putusan ini dapat dijatuhkan dengantanpa hadirnya Tergugat;Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telahmengakui dalildalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini khusus mengenaiperkawinan dalam hal perceraian, maka Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukanbuktibuktinya di depan persidangan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya
41 — 16
Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp176.000, (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);Demikian penetapan ini dijatuhnkan dalam rapat permusyawaratanMajelis Makim Mahkamah Syariyah Bireuen pada hari Kamis tanggal 27Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawwal 1440 H, olehkami Haris Luthfi, S.H.I.,M.A., sebagai Ketua Majelis serta MuhammadNawawi, S.H.I.,M.H., dan Zulfikri, S.H.I.
17 — 11
Penetapan No.258/Pat.P/2020/PA.Prgsuaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974.Menimbang, bahwa Majelis Makim perlu mengemukakan dalildalilsebagai berikut:1.
32 — 16
Putusan No.86/Pdt.P/2021/PA.PkyMenimbang, bahwa Majelis Makim perlu mengemukakan dalildalilsebagai berikut:1.
11 — 7
sudah dewasa dengan telah memiliki pekerjaan tetap, keduaorang tua calon mempelai telah sepakat untuk menikahkan keduanya, danadanya komitmen masingmasing orang tua untuk ikut bertanggungjawabterhadap masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, makaHakim perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohontersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut diatas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974.Menimbang, bahwa Majelis Makim
14 — 7
Kemudian Majelis Makim berusahamendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumahtangganya namun tidak berhasil;Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasidengan menunjuk saudara Drs.
44 — 21
sudah dipertimbangkan, sifat hakekatdan akibat dari perbuatan Terdakwa serta telah pula mempertimbangkansecara objektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatandan keseimbangan kepentingan hukum, kepentingan umum dankepentingan militerBahwa Putusan Pengadilan Militer O7 Balikpapan Nomor Put/60K/PM.I07/AD/IX/2016 tanggal 19 Januari 2017 tidak ada kelalaiandalam penerapan hukum acara atau tidak ada kekeliruan atau tidak adayang kurang lengkap karena penerapan hukum acara pidana olehMajelis Makim
pemeriksa perkara di Pengadilan Militer 07 Balikpapansudah menerapkan hukum acaraBahwa perbuatan Terdakwa "Tanoa hak atau melawan hukummenjual, membeli, menerima, menyalahgunakan Narkotika GolonganDan "Penyalahgunaan Narkotika Golongan bagi diri sendiri "sehingga putusan Pengadilan Mi liter tingkat Pertama, ternyata tidakada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau tidak ada kekeliruanatau tidak ada yang kurang lengkap, Majelis Makim pemeriksa perkaradi Pengadilan Militer tingkat pertamasudah
12 — 9
perbulan dan juga bekerja sebagai Kepalatukang batu dengan penghasilan Rp130.000, (Seratus tiga puluh ribu rupiah)perhari, dan adanya komitmen masingmasing orang tua untuk ikutbertanggungjawab terhadap masalah ekonomi, sosial, kesehatan, danpendidikan anak, maka Hakim perlu memberikan dispensasi kawin kepadaanak para Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calonsuaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974.Menimbang, bahwa Majelis Makim
45 — 3
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratanMajelis Makim Pengadilan Agama Martapura pada hari Selasa tanggal 10Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441Hijriyan oleh kami Drs. H.Sugian Noor,SH sebagai Hakim Ketua MajelisHal. 22 dari 23 halaman Putusan.
RIDZKY SEPTRIANANDA, SH
Terdakwa:
ERWIN HEUVELMAN Alias ERWIN Alias SALAS
125 — 56
Anmat Isan pihak kepolisian ketikaitu pada hari minggu tanggal 12 Mei 2019, kami dari anggota Kepolisianditugaskan untuk mencari salah seorang anggota masyarakat Pulau Morotai yangmerupakan target operasi karena ada iformasi dari masyarakat bahwa akandiadakan pesta narkoba dan ketika kami sementara mencari tibatiba kami melihatterdakwa sementara pulang kerumahnya dengan menggunakan sepeda motorkemudian saksi menghampirinya dengan tujuan menanyakan orang yang menjaditerget ketika itu, namun terdakwa makim
43 — 4
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratanMajelis Makim Pengadilan Agama Martapura pada hari Selasa tanggal 10Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441Hijriyan oleh kami Drs.
43 — 8
bahwa ..... dstMenimbang, bahwa ....Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalildalilpermohonannya tersebut telah mengajukan alatalat bukti tertulissebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang UndangNomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon:Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN0065 Demikian penetapan ini dijatunkan dalam rapat permusyawaratanMajelis Makim
17 — 1
Oleh karenanya Majelis Makim berpendapatTergugat telan mengakui kebenaran dalildalil gugatan Penggugat, sehinggademikian putusan ini dapat dijatunkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat dianggaptelah mengakui dalildalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini khususmengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka Penggugat tetapdibebankan untuk mengajukan buktibuktinya di depan persidangan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya
17 — 8
telah memiliki pekerjaan sebagai petanimengolah sawah seluas 1 hektar 30 are dan bekerja sebagai pengangkutgabah pakai motor, dan adanya komitmen masingmasing orang tua untuk ikutbertanggungjawab terhadap masalah ekonomi, sosial, kesehatan, danpendidikan anak, maka Hakim perlu memberikan dispensasi kawin kepadaanak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calonsuaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974.Menimbang, bahwa Majelis Makim
185 — 72
didukung denganalat bukti yang kuat menurut hukum dan untuk mencegah berlarutlarutnyaPara Tergugat menguasai dan menikmamti obyek sengketa, sehinggaHalaman 4 dari 17Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Sdrsangat patut dan berdasar hukum jika putusan dalam perkara ini dijalankanlebih dahulu meskipun terhadapnya diajukan verzet, banding, kasasi danupaya hukum lainnya ;Berdasarkan halhal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut, makaPenggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang c.q.Majelis Makim
16 — 17
Kemudian Majelis Makim berusahamendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumahtangganya namun tidak berhasil;Hal. 3 dari 21 hal., Put.