Ditemukan 3404 data
Urut Berdasarkan
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 920 — 516
- Tentang : Peraturan Dasar Pokok Agraria
Hubungan pula dengan ketentuan dalam pasal 5 dan pasal 14ayat 1 hurub b.Pasal 50 dan 51.Sebagai konsekwensi, bahwa dalam undangundang ini hanya dimuat pokokpokoknyasaja dari hukum agraria yang baru.Pasal 52.Untuk menj amin pelaksanaan yang sebaikbaiknya daripada peraturanperaturan sertatindakantindakan yang merupakan pelaksanaan dari Undangundang Pokok Agrariamaka diperlukan adanya sangsi pidana sebagai yang ditentukan dalam pasal ini.PRESIDENREPUBLIK INDONESIA33 =Pasal 53.Sudah dijelaskan dalam
Register : 06-02-2018 — Putus : 07-05-2018 — Upload : 14-05-2018
Putusan PN KISARAN Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Kis Tanggal 7 Mei 2018 — Penuntut Umum:
Kartika Sari Dewi, SH
Terdakwa:
1.Tahan Bardansyah
2.Makmur Hasibuan
3.Joko Suprianto
4.Yudha Timur Tiono
34 — 21
Kartika Sari Dewi, SH
Terdakwa:
1.Tahan Bardansyah
2.Makmur Hasibuan
3.Joko Suprianto
4.Yudha Timur Tiono
34 — 21
relatif sedikit, sehingga hal tersebut akandipertimbangkan nantinya dalam penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Putus : 20-04-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2606 K/Pid.Sus/2010 Tanggal 20 April 2011 — MARCELINUS KAUT ;
45 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.2606 K/Pid.Sus/2010Nasional Nomor : 4 Tahun 2007 tentang Dana Alokasi Khusus BidangPendidikan Tahun Anggaran 2007 ;*Bahwa peraturanperaturan yang berkaitan dengan pelaksanaan DanaAlokasi Khusus (DAK) tahun 2007 tersebut tidak satupun memuat sangsiancaman pidana, dan hanya berupa sangsi administrasi bagi pihakpenerima Dana Alokasi Khusus (DAK) meliputi pemerintah daerah dan pihaksekolah, apabila di dalam pelaksanaannya terdapat penyimpanganpenyimpangan, maka akan dipertimbangan pada tahun berikutnya
Putus : 04-09-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1722 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 4 September 2015 — Drs. BUDIONO IKSAN, DK
78 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
78 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Majelis Hakim TingkatPertama tidak menjatuhkan hukuman pidana uang pengganti denganpertimbangan bahwa sangsi pengembalian kerugian kepada negaramenjadi tidak relevan lagi dibebankan kepada Para Terdakwa karenasecara riil kerugian negara sudah dikembalikan oleh masingmasing PNSyang bersangkutan atau yang memperoleh kenaikan jabatan, golongandan gaji yang dinyatakan illegal ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi Penuntut Umumtersebut Mahkamah Agung berpendapat :Hal. 24 dari 31 hal.
Putus : 18-11-2013 — Upload : 05-03-2014
Putusan PN NUNUKAN Nomor 122/Pid.B/2013/PN. Nnk Tanggal 18 Nopember 2013 — MUHAMMAD YUSUF Bin H. IBRAHIM
134 — 99
134 — 99
Bumi Simanggaris Indah(PT.BSI) merencanakan melakukan negoisasi dengan kelompokterdakwa akan tetapi mengenai kelanjutannya apakah negoisasitersebut dilaksanakan atau tidak saksi tidak mengetahuinya karenasaksi sudah tidak bekerja lagi ;Bahwa saksi juga mendengar bahwa pihak perusahaan kemudian jugamerasa sangsi atas Photo Copy Surat Keterangan PerawatanPerladangan tersebut dan meminta kepada Polres Nunukan untukmenguji keabsahan Surat Keterangan Perawatan Perladangantersebut ;Bahwa saksi mendengar
Putus : 20-11-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 850 K/Pdt/2013 Tanggal 20 Nopember 2013 — HENDRI PRASTOWO VS SENDI BINGEI PURBA SIBORO
105 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
105 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karena eksepsi tersebut,yaitu keberatan para pihak dimaksud terkait dengan upaya mendapatkan kebenaransubtansial dan menghindari pembatalan putusan yang tidak berorientasi padakeadilan karena pihak yang dihukum tidak ditarik dalam perkara ini untukmemberikan penjelasannya, lagi pula putusan Pengadilan tidak akan dapatmenjangkau atau membebani atau rnelepaskan sangsi kepada pihak yang tidakmenjadi bagian dari perkara ini; Selanjutnya pula, meskipun eksepsi Pelawanmerupakan upaya Pelawan untuk mencoba
Register : 19-11-2013 — Putus : 20-01-2014 — Upload : 21-11-2014
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 229-K/PM.II-09/AD/XI/2013 Tanggal 20 Januari 2014 — Terdakwa K
108 — 80
108 — 80
Bahwa perbuatan poligamy banyak ditiru dan dilakukanoleh prajurit TNI di wilayah Jawa Barat, dan akibat perbuatan inibanyak berpengaruh pada harmoni kehidupan prajurit TNI sertamempengaruhi tatanan disiplin prajurit, oleh karena itu agarmemberikan efek jera bagi Terdakwa dan efek cegah bagi prajuritTNI lainnya, Majelis perlu memberikan sangsi yang tegas bagiperbuatan Terdakwa.Menimbang Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah sematamata hanyamemidana orang yang bersalahmelakukan tindak pidana tetapi juga
Register : 12-12-2012 — Putus : 07-01-2013 — Upload : 03-03-2014
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 263-K/PM.II-09/AU/XII/2012 Tanggal 7 Januari 2013 — TERDAKWA T.T. Nrp. 31970431060875
135 — 106
135 — 106
Bahwa agar peristiwa seperti ini tidak terulang lagi dantidak ditiru oleh prajurit TNI yang lain, maka MajelisHakim akan memberikan sangsi yang tegas dan kerasterhadap pelanggaran yang demikian, yaitu dengan caramemecatnya dari dinas TNIAU.Bahwa oleh karena perbuatan ini pada asasnya dilakukanoleh orangorang/pelaku yang suka sama suka sehinggatidak adil jika semua dilimpahkan kepada diri Terdakwasendiri oleh karena itulah Majelis Hakim perlu menimbangadanya keringanan terhadap lamanya pidana yangdijatuhkan
Register : 24-09-2018 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 06-12-2018
Putusan PN KLATEN Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN Kln Tanggal 4 Desember 2018 — Pemohon:
Tn. NIKODEMUS SUKIRNO
Termohon:
PEMERINTAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Cq. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
170 — 31
Tn. NIKODEMUS SUKIRNO
Termohon:
PEMERINTAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Cq. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
170 — 31
peraturan dasarnya karena ini bukantermasuk ranah Pidana tapi setidaktidaknya dalam logika hukum menurutsaya sekiranya orang tersebut sebagai organ dalam suatu perkumpulansudah tidak lagi menjabat sebagai pengurus tentu saja tidak adakewenangan untuk mewakili baik didalam maupun diluar Pengadilan namunsemuanya itu kembali pada bagaimana dalam ketentuan yang ada di aktapendirian Perkumpulan atau LSM itu sendiri.Halaman 29 dari 42 halaman Putusan Nomor : 5/Pid.Pra/2018/PN Kin Bahwa pendapat ahli tentang sangsi
Register : 13-09-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 17-12-2018
Putusan PN TAHUNA Nomor 124/Pid.B/2018/PN Thn Tanggal 29 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
GITA ARJA PRATAMA, SH.
Terdakwa:
PINELUASE MAKAEMPING alias PINE
80 — 7
GITA ARJA PRATAMA, SH.
Terdakwa:
PINELUASE MAKAEMPING alias PINE
80 — 7
nomor : 124 / Pid.B /2018 / PN.THNMAKAEMPING alias PINE tidak mengetahui jika korban yang saat ituhendak membuka pintu, dan juga terdakwa PINELUASE MAKAEMPINGalias PINE merasa bersalah dimana selama ini terdakwa PINELUASEMAKAEMPING alias PINE tinggal dirumahnya sudah kurang lebihsetahun dan terhadap perkara ini terdakwa PINELUASE MAKAEMPINGalias PINE bersedia diproses sesuai dengan perbuatan terdakwaPINELUASE MAKAEMPING alias PINE serta terdakwa PINELUASEMAKAEMPING alias PINE bersedia menerima sangsi
Register : 20-07-2020 — Putus : 22-09-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PN JEPARA Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Jpa Tanggal 22 September 2020 — Penuntut Umum:
I WAYAN AGUS WILAYANA, SH. MH.
Terdakwa:
ANTON SULISTIYO Bin SUJONO Alm.
296 — 13
I WAYAN AGUS WILAYANA, SH. MH.
Terdakwa:
ANTON SULISTIYO Bin SUJONO Alm.
296 — 13
., BinSOLECHAN, bahwa menurut Ahli perbuatan Terdakwa telah melakukanpenambangan tersebut tidak ada ijin karena usaha penambangan di daerah tersebuttidak ada data nama Terdakwa, Terdakwa telah melakukan penambangan denganmengambil batu andesit yang berada didalam tanah milk KASMONAH, dilakukanoleh Terdakwa sebagai pemilik usaha penambangan dan usaha penambangantersebut, Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat jjin penambangan, makapelakunya dapat dikenakan sangsi pidana sebagaimana diatur dalam pasal
Putus : 19-11-2012 — Upload : 04-06-2013
Putusan PN PONTIANAK Nomor 04/Pid.Prkn/2012/PN.PTK Tanggal 19 Nopember 2012 — Mr. NGUYEN LE HUNG
86 — 15
86 — 15
Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) bahwa KM.DINARBAHARI 03 diperbolehkan beroperasi menangkap ikan pada WPP RI ZEEI Laut CinaSelatan, 03 LU keatas dan dilarang beroperasi di perairan indonesia, Bahwa saksi menjelaskan KM DINAR BAHARI 03 dapat disangka telah mekukanpelanggaran sesuai dengan pasal 7 ayat 2 huruf c yang berbunyi Setiap orang yangmelakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhiketentuan, huruf c daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan dandapat dikenakan sangsi
Putus : 07-01-2015 — Upload : 16-02-2015
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 65/Pid.Sus/2014/PN Pwt Tanggal 7 Januari 2015 — Ongky Setyo Wibowo Bin Sumbodo Bowo Asono(Terdakwa)
45 — 42
45 — 42
Kalau ternyata nasabah tidak membelibarang maka akad dapat dibatalkan;Bahwa setiap produk syariah maka harus menggunakan fatwaDewan Syariah Nasional, jika tidak bisa dibatalkan.Dalam halterjadinya sengketa dengan nasabah kewenangan ada padaPengadilan Agama untuk menangani sengketa ekonomi syariah;Bahwa terkait dengan akta yang telah disepakati, semua yangtercantum dalam akad semua sudah disepakati seperti marginkeuntungan, sudah tawar menawar, termasuk sangsi sudah adakesepakatan sejak awal mengenai
Register : 29-06-2016 — Putus : 11-10-2016 — Upload : 29-11-2016
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 89-K/PM I-02/AD/VI/2016 Tanggal 11 Oktober 2016 — Muhammad Nazir Syahputra Saragih, Pratu NRP 31060835081184
93 — 39
93 — 39
Agustus 2015 yang menyatakan jika urine Terdakwa positifmengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan no.urut61 dalam lampiran Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentangnarkotika, selain itu juga dikuatkan dengan keterangan para saksi yangmerupakan petunjuk yang mendukung pembuktian.Keberatan terhadap penjatuhan pidana tambahan bagi Terdakwa.Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 26 KUHPM dan PrintahPanglima TNI antara lain menyatakan terhadap pelaku penyalahgunaannarkotika agar diberikan sangsi
Register : 19-10-2009 — Putus : 30-12-2009 — Upload : 12-10-2011
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 176-K/PM.III-19/AD/X/2009 Tanggal 30 Desember 2009 — SERDA TERDAKWA.
138 — 64
138 — 64
.: Bahwa setelah memperhatikan pertimbanganpertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai atasperbuatannya yang mengkonsumsi bahkan menyalurkanPsikotropika jenis Shabushabu tersebut tidak dapatditolerir lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapatterdapat cukup alasan yang kuat bahwa Terdakwadipandang sudah tidak layak lagi untukdipertahankan dalam Dinas Militer, oleh karenanyaMajelis Hakim akan memberikan sangsi yang tegas dankeras terhadap Terdakwa melalui pemisahan diriTerdakwa dari lingkungan Keprajuritan
Register : 17-03-2016 — Putus : 15-08-2016 — Upload : 21-09-2016
Putusan PA PURWODADI Nomor 0777/Pdt.G/2016/PA.Pwd Tanggal 15 Agustus 2016 — penggugat vs tergugat
47 — 42
47 — 42
UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT :Pasal 49 menyebutkan bahwa dalam hal Suami telah dengansengaja melakukan penelantaran orang lain dalam lingkuprumah tangga, maka dapat dikenakan sangsi pidana penjarapaling lama 3 Tahun dan denda maksimal 15 juta.Dasar Hukum Pengajuan Gugatan:1. UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 :Pasal 39 ayat (2) disebutkan untuk melakukan perceraian harusada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapatrukun sebagai suami istri.2.
Register : 23-06-2008 — Putus : 09-04-2008 — Upload : 04-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 88 /G/2008 /PHI.BDG Tanggal 9 April 2008 — RACHMANTO; S A E M I N; KRISWANTORO; MUJTABAH; MAMAN SURYAMAN; L A W A N; WAKIL PENGUSAHA / MANAGEMENT PT. COCA COLA BOTTLING INDONESIA, CIBITUNG PLANT BEKASI;
92 — 19
92 — 19
)UU.No.13/2003 jo Pasal 15 nomor (2)Kepmenaker.No.100/MEN/VI/2004 maka secaraotomatisberubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu(PKWTT) ;Bahwa, karena perubahan secara otomatis tersebut diatas,maka sesuai Pasal 63 ayat (1) UU.No.13/2003 maka TERGUGATwajib menerbitkan Surat Pengangkatan bagi PENGGUGATtersebut diatas ;Bahwa, bila mana TERGUGAT tidak menerbitkan SuratPengangkatan sebagai pekerja tetap terhadap PENGGUGAT,maka sesuai Pasal 188 ayat (1) UU.No.13/2003 TERGUGATdapat dikenakan sangsi
Putus : 24-01-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3298 K/Pdt/2016 Tanggal 24 Januari 2017 — LAILI ANITA, S.Pd. VS 1. PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PUSAT/YPLP PGRI PUSAT, dkk.
86 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
86 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
Padahalsaksi tersebut berhubungan famili dengan keluarga Ali Susanto;Sebagaimana pertimbangan Para Majelis Hakim Tingkat halaman 48 AliniaKe 2:Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat V telahmenyangkal dengan menyatakan tidak ada perbuatan melanggar hukumyang dilakukan Para Tergugat yang mengakibatkan kerugian bagiPenggugat, karena tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat sudah tepatdan benar karena tindakan Para Tergugat sudah sesuai dengan prosedurdidalam memberikan sangsi
Register : 31-07-2017 — Putus : 02-10-2017 — Upload : 27-10-2017
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN Sdw Tanggal 2 Oktober 2017 — AWANG SURIANSYAH Bin AWANG HADARUDIN
85 — 43
85 — 43
menyarankansupaya roknya tersebut diganti saja di rumah akan tetapi NurFadilah tidak mau dan mengatakan kalau dirinya harus lapordulu kepada kepala sekolah hingga akhirnya pagi hari itu NurFadilah mengenakan rok warna abuabu yang robek sambilmembawa rok warna hitam ;Bahwa rok seragam di sekolah Nur Fadilah ada warna abuabudan warna hitam, yang mana untuk hari senin harus memakairok warna abuabu dan saat itu Nur Fadilah tidak mau langsungmemakai rok warna hitam dari rumah karena Nur Fadilah takutkalau dapat sangsi
Register : 11-04-2019 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan PN SRAGEN Nomor 50/Pid.B/2019/PN Sgn Tanggal 25 Juni 2019 — Penuntut Umum:
TRI SUMARSIH, SH
Terdakwa:
1.NANANG PRASETYO alias TOMPEL bin HENDRIYANTO
2.AGIL SAPUTRO bin ASMUNI
88 — 50
TRI SUMARSIH, SH
Terdakwa:
1.NANANG PRASETYO alias TOMPEL bin HENDRIYANTO
2.AGIL SAPUTRO bin ASMUNI
88 — 50
NANANG Terdakwa tahu melihat dari HP milikistrinya NANANG yang telah dibawa sdr.NANANG saat di TKP ; Bahwa Terdakwa mengetahui apa yang diderita olen Sdr.SAKSI akibat dariperbuatan sdr. bersama dengan temanteman saudara tersebut ; Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa tindakan Terdakwa ini salah danada sangsi hukumnya ; Bahwa Terdakwa hanya ikutikutan saja, sebenarnya awalnyaTerdakwa tidak ikut karena disuruh oleh sdr.NANANG dan katanya kalau adaapaapa yang tanggung jawab adalah sdr.NANANG tersebut ; Bahwa