konstitusionalyang timbul karena berlakunya suatu UndangUndang harus memenuhi 5(lima) syarat (vide Putusan Nomor 006/PUUIII/2005 dan Nomor 011/PUUV/2007) yaitu sebagai berikut:a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yangdiberikan oleh UUD 1945;b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebutdianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu UndangUndang yangdiuji;c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yangdimaksud bersifat spesifik (kKnusus) dan aktual

bertanggal 20 September 2007, serta putusanputusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangankonstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harusmemenuhi lima syarat, yaitu:a.adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan olehUUD 1945;hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggapdirugikan oleh berlakunya UndangUndang yang dimohonkan pengujian;kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (knusus) dan aktual

Menurut Mahkamah, dalam perkara a quo terdapatkerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual yang dialamioleh Pemohon.

Biaya Aktual Tenaga Kerja dan Biaya Umum Proyek sebesar USD9,866,153.00 (sembilan juta delapan ratus enam puluh enam ribuseratus lima puluh empat Dolar Amerika);b. Biaya Umum Kantor Divisi/Pusat (offsite overhead) sebesar USD906,489.00 (sembilan ratus enam ribu empat ratus enam ribu empatratus delapan puluh sembilan Dolar Amerika);c. Pembayaran Biaya Penempatan Tim Commisioning sebesar USD130,800.00 (seratus tiga puluh ribu delapan ratus Dolar Amerika);d.

Ini menunjukkan bahwa pemberiandispensasi kawin dapat diterapkan apabila terdapat unsurunsur yang bisamendekatkan pada kriteria alasan mendesak, dan secara nyata baik faktualmaupun aktual telah menimbulkan suatu kemudharatan dan berdampakHal. 6 dari 9 Penetapan Nomor 0038/Padt.P/2018/PA.Pkjnegatif yang lebih besar baik secara fisik dan psikis bagi anak di bawah umuryang hendak menikah, maupun bagi lingkungan keluarga, karena itu MajelisHakim perlu mengetengahkan kaidah ushul figh yang senantiasa

Gugatan Nomor 436/Pdt.G/2011tersebut Penggugat selain menuntut hutang yang belum dibayar dan dendaketerlambatan, Penggugat juga mengajukan tuntutan kepada para Tergugat yaitukerugian immateriil sebagaimana dalam posita angka 16 dan petitum angka 5gugatan Nomor 436/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst;Berdasarkan ketentuan Pasal 1246 KUH Perdata ditegaskan bahwa apabila debiturtelah ingkar janji/wanprestasi, maka kreditur hanya dapat menuntut berupa tuntutanyang sifatnya aktual (materiil) saja yaitu:Kerugian nyata

Citra Aditya Bakti, halaman 134,menyatakan yaitu:Ganti rugi immateriil ini hanya dapat dibebankan terhadap kerugian karenaperbuatan melawan hukum dan tidak layak diterapkan atas kerugian yangdisebabkan oleh wanprestasi kontrak;ilDengan fakta hukum gugatan Penggugat Nomor 436/Pdt.G/2011/ PN.Jkt.Pst, adalahgugatan ingkar janji/wanprestasi, akan tetapi dalam gugatan tersebut mencampuradukan antara tuntutan ganti rugi yang nyata/aktual dengan tuntutan ganti rugiimmateriil yang hanya dapat dituntut dalam

puluh delapan juta rupiah) kepada orang lain/ Pihak Ketigabernama Mxxx dengan bagian pembayaran Pihak Pertama sebesar Rp73.500.000; (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan bagianpembayaran Pihak Kedua sebesar Rp 24.500.000; (dua puluh empat jutalima ratus ribu rupiah) dan peunasan hutang tersebut akan dibayar palinglama tanggal Juni 2019 ;Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan Perjanjian Perdamaian inimerupakan penyelesaian yang penuh dan akhir dari Gugatan sertasemua dan setiap tuntutan aktual

sangat besar, oleh karena tindakkanTergugat dan Tergugatll tanpa persetujuan Pembina/PengawasYKHTPKT telah melampaui Rencana Kerja Dan Anggaran YayasanTahun 2010 dimana proyeksi arus kas yang dianggarkan untukInvestasi Saham sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah)yang seharusnya anggaran ini menjadi pedoman Tergugat danTergugatIl dalam tindakannya menjalankan kepengurusan YKHT PKT;Bahwa akibat dari tindakkan khususnya yang dilakukan Tergugatdan Tergugatll YKHTPKT telah dirugikan secara aktual

dan Tergugatll telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum (On Rechtmatige Daad); Menghukum Tergugat dan Tergugatll secara tanggung rentenguntuk membayar dan atau mengembalikan kerugian yang dialamiPenggugat YKHTPKT secara aktual yaitu. sebesar Rp.43.866.103.396 (empat puluh tiga milyar delapan ratus enam puluhenamenam juta seratus tiga ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah)secara tunai dan sekaligus tanpa beban dan syarat apapun dalamwaktu 14 (empat belas) hari setelah putusan dalam perkara a quoberkekuatan

Dendamaks 5% x nilai borongan(4) Jaminan pemerliharaan : Rp580.000.000,00 (lima ratusdelapan puluh juta rupiah) Cat.Jaminan Pemeliharaan maks 5% xborongan ;(5) Jumlah Aktual Kewajiban : Rp9.280.000.000,00 (sembilan milyardua ratus delapan puluh juta rupiah)Cat. Poin (2) Poin (3) &poin (4) = Poin (5)7.

Nomor 2353 K/Pdt/2016(5) Jumlah Aktual Kewajiban : Rp9.280.000.000,00 (sembilan milyar duaratus delapan puluh juta rupiah);Cat. Poin (2) Poin (3) & poin (4) = Poin (5)Dan hutang tersebut tidak kepada Terbanding II tetapi kepada Turut Tergugatl/Turut Terbanding yaitu HutamaBinamaint Joint Operation yang merupakankerjasama patungan antara Terbanding II dan Turut Terbanding II;2.

dikehendaki oleh Tergugat melainkan surat tersebut dikeluarkan sebagai tindak lanjut temuan dan rekomendasi yang termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 41.C/LHP/XVIII.PDG/06/2020 tanggal24 Juni 2020 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun anggaran 2019, pada Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangundangan poin 6.A, ditemukan perhitungan volume fisik lebih bayar dari pekerjaan aktual

lanut dari temuan dan rekomendasi yang termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 41.C/LHP/XVIII.PDG/06/2020 tanggal 24 Juni2020, dimana dalam LHP BPK Nomor : 41.C/LHP/XVIII.PDG/06/2020 tanggal 24 Juni 2020 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun anggaran 2019, pada Kepatuhan TerhadapPeraturan Perundangundangan poin 6.A, ditemukan perhitungan volumefisik lebih bayar dari pekerjaan aktual

Pemeriksaan BPK RI, maka secara tegas Tergugat Sampaikan bahwa Tergugat mengeluarkan surat tersebut sebagai tindak lanjut pelaksanaan temuan dan rekomendasiyangtermuat dalamLHP BPK Nomor :41.C/LHP/XVIII.PDG/06/2020 tanggal 24 Juni 2020 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun anggaran 2019, padaKepatuhan Terhadap Peraturan Perundangundanganpoin 6.A,Halaman 45 dari 110 HalamanPutusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDGditemukan perhitungan volume fisik lebih bayar dari pekerjaan aktual

yang dikehendakioleh Tergugat melainkansurat tersebut dikeluarkan sebagai tindak lanjut dari temuan dan rekomendasi yang termuat Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia PerwakilanProvinsi Sumatera Barat Nomor : 41.C/LHP/XVIII.PDG/06/2020 tanggal 24 Juni 2020 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun anggaran 2019, pada Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangundangan poin 6.A, ditemukan perhitungan volume fisik lebih bayar dari pekerjaan aktual

tanggal 30 Juni 2020, Perihal Penyampaian Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI, maka secara tegas Tergugat Sampaikan bahwa Tergugat mengeluarkan surat tersebut sebagai tindak lanjut pelaksanaan temuan dan rekomendasiyangtermuat dalamLHP BPK Nomor : 41.C/LHP/XVIII.PDG/06/2020 tanggal 24 Juni 2020 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahunanggaran 2019, padaKepatuhan Terhadap Peraturan Perundangundanganpoin 6.A,ditemukan perhitungan volume fisik lebih bayar dari pekerjaan aktual

Adapun selisin jumlah persediaan tersebut dianggapoleh pihak Terbanding sebagai tambahan penjualan yang belum PemohonBanding laporkan di dalam SPT Masa PPN masa pajak Februari;Bahwa lebih lanjut, selisin antara jumlah persediaan di dalam laporanpersediaan dengan laporan pembelian persediaan aktual tersebut memilikipenjelasan sebagai berikut:a.

lainlain;Bahwa Terbanding menyimpulkan adanya penjualanyang tidak dilaporkan adalah berdasarkan DataInventory Cement Quantity 2008, namun tidakmelakukan uji arus kas atas penjualan yang dilaporkandi SPT, dan tidak menemukan bukti invoice/ fakturpajak/dokumen penjualan/bukti terima uang ataspenjualan yang tidak dilaporkan tersebut;Bahwa Pemohon Banding tidak setuju koreksiperedaran usaha karena Terbanding keliru dalammemahami laporan persediaan/inventory movementdengan laporan pembelian persediaan aktual

kepada pejabat bea dan cukai yangbertanggungjawab dibidang pengawasan untukdilakukan penyelidikan, sehingga Pemeriksa Pajak tidakHalaman 18 dari 37 halaman Putusan Nomor 1079 B/ PK/PJK/2016A. 3.A. 4.berwenang melakukan koreksi atas clearance dariPejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;Bahwa Majelis berkesimpulan Terbanding tidak dapatmembuktikan adanya tambahan pembelian danpenjualan yang tidak dilaporkan oleh PemohonBanding, selisih nilai persediaan merupakan selisihpembukuan dengan kondisi aktual

Putusan Nomor120/Pdt.G/2018/PA.Lbt.Hal. 23 dari 32 Putusan Nomor 120/Pdt.G/2018/PA.Lbt.Hal. 23 dari 32 PutusanNomor 120/Pdt.G/2018/PA.Lbt.Menimbang, bahwa segenap fakta yang relevan dan telah terbuktidalam perkara konvensi dan dalil pihak dalam Konvensi dan Rekonvensi, makaharus dinyatakan terbukti, sebagaimana termuat dalam fakta pada Konvensi.Menimbang, bahwa perihal kemampuan Tergugat untuk memenuhitanggung jawab memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, MajelisHakim membedakan antara kemampuan aktual

dan kemampuan potensial.Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai kemampuan aktualdalam hal ini adalah kemampuan Tergugat menurut keadaannya secara riil,yang berdasarkan fakta saat ini bekerja di Pengurus Mesjid Agung Limbotodengan gaji kurang lebih Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah) setiap bulannya,Karena itu, secara aktual Tergugat harus dinilai sebagai orang yang mempunyalpekerjaan.Menimbang, bahwa adapun yang dimaksudkan Majelis Hakim sebagaikemampuan potensial yaitu kKemampuan Tergugat menurut

Penerapannya dalam perkara ini adalah dengan menetapkannominal beban atau kewajiban Tergugat menafkahi Penggugat sesuai dengankemampuan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya.Menimbang, bahwa adapun dalam menetapkan beban bagi Tergugatuntuk memberikan nafkah lalai kepada Penggugat selama 7 (tujuh) tahun 6(enam) bulan, di mana Tergugat dikategorikan sebagai orang yang memilikikemampuan baik aktual maupun potensial, Majelis Hakim mengacu padastandar nafkah yang layak dari suami kepada

menerangkan bahwapekerjaan Tergugat Rekonvensi tidak menentu, Tergugat Rekonvensi biasamenanam jagung, atau membersihkan kebun orang lain, sehingga kadangkebutuhan Tergugat Rekonvensi dipenuhi oleh orang tua Tergugat Rekonvensi,saksi Ill menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan TergugatRekonvensi karena pekerjaan Tergugat Rekonvensi tidak menentu.Menimbang, bahwa meskipun tidak terbukti jumlah penghasilan TergugatRekonvensi, namun Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonvensi memilikikemampuan aktual

Putusan No.97Padt.G/2020/PA.PkyRekonvensi secara nyata lebih banyak bekerja sebagai buruh sawit, karena itu,secara aktual Tergugat Rekonvensi harus dinilai sebagai orang yang mampu,adapun dari sisi Kemampuan potensial, Tergugat Rekonvensi memiliki keadaanfisik sempurna atau tidak dalam keadaan cacat, usia yang masih produktif yaituberumur 26 tahun, dan lainlain yang menurut kelaziman mempengaruhi peluangseseorang untuk dapat bekerja dan berpenghasilan.Menimbang bahwa mengenai motor Yamaha MX yang

Bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai kemampuan secara aktual danpotensial.2. Bahwa Tergugat Rekonvensi pernan memberikan nafkah kepadaPenggugat Rekonvensi sebanyak dua kali masingmasing sejumlahRp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan Rp 300.000,00 (tigaratus ribu rupiah).3.

tiga bulan masa idah, Terggugat Rekonvensi hsrus memberikannafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah),sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan dalam jawaban bahwa PenggugatRekonvensi tidak berhak mendapat nafkah iddah karena Penggugat Rekonvensiterbukti nusyuz.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas bahwaPenggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah dan berdasarkan faktahukum dalam rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyal kKemampuansecara aktual

ditujukan dengan sikap dan perbuatan PenggugatRekonvensi yang sering mengeluarkan katakata kasar, mencaci maki dan bahkanmenghina Tergugat Rekonvensi, serta menyarankan agar Tergugat Rekonvensisegera menceraikan atau mengajukan permohonan talak, dan/atau kalaupunharus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi pemenuhannya sesuai dengankemampuan Tergugat Rekonvensi.Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menetapkan mutah untukPenggugat Rekonvensi dengan tetap memperhatikan kemampuan TergugatRekonvensi secara aktual

Bahwa selain keterangan saksisaksi tersebut, juga diperkuat olehketerangan keterangan tertulis dari anakanak Pembanding dan Terbandingyang mengetahui lebin dekat dan aktual atas kehidupan rumah tangga orangtuanya secara langsung sebagaimana tercatat dalam suratsurat yangmenjadi lampiran memori ini;4.

Berkas perkara dan suratSurat yang berhubungan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Juli2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSampang pada tanggal 23 Juli 2020 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2020/PNSpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:Adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah berdasarkan faktafakta aktual dan buktibukti otentik yang dapat Penggugat uraikan sebagaiberikut :1.

PUTUSANNomor 478/Pdt.G/2016/PA Plp..2DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara padatingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yangdiajukan oleh:PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan iburumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu,selanjutnya disebut Penggugat;melawanTERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaanKaryawan Koperasi Aktual Utama, bertempat tinggal

mengajukan keberatan kepadaMahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundangundangantingkat lebin rendah dari undangundang;Bahwa dengan demikian, Pemohon dalam permohonan keberatanhak uji materiil ini harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:a. adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturanperundangundangan;b. hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunyaperaturan perundangundangan yang dimohonkan pengujian;c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik dan aktual

Putusan Nomor 12 P/HUM/2018langsung diakibatkan oleh berlakunya objek hak uji materiil, Karena haltersebut seharusnya didasarkan pada adanya hubungan sebabakibat(causal verband) antara kerugian yang diderita dengan berlakunya ketentuanobjek hak uji materiil, sehingga terpenuhi asas point dinteret point daction.Dengan kata lain, tidak terdapat kerugian Pemohon yang bersifat spesifik,aktual, atau potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akanterjadi sebagai akibat diterbitkannya objek

menemukan banyak dalil dari PENGGUGAT yangtidak relevan dan tidak jelas atau kabur pengertiannya dalam penyusunanSurat Gugatan maupun dengan fakta yang ada, oleh karenanya,TERGUGAT mohon agar halhal yang telah disampaikan pada eksepsieksepsi sebelumnya di atas, secara mutatis mutandis dianggap termasukdan merupakan satukesatuan yang tidak terpisahkan dengan EksepsiObscuur Libel ini, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:PENGGUGAT TIDAK MENJELASKAN ALAMAT KANTOR DAN DOMISILIHUKUMNYA YANG TERBARU (AKTUAL

perseroan atau kedudukan hukum PENGGUGAT.Pentingnya pencantuman domisili perseroan atau kedudukan hukumPENGGUGAT telah selaras dengan ketentuan Undangundang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, karena perubahan tersebutmemiliki beberapa konsekuensi hukum, kaitannya dengan Gugatan a quoadalah apabila TERGUGAT ingin mengajukan gugatan balik (rekonpensi)atau ingin melakukan upaya hukum lain sebagai balasan atas Gugatan,maka diperlukan domisili hukum atau kedudukan perseroan yang akuratdan aktual

PENGGUGAT TIDAK MENJELASKAN ALAMAT KANTOR DANDOMISILI HUKUMNYA YANG TERBARU (AKTUAL); Bahwa sesuai dengan penjelasan sebelumnya, Tentang Gugatanpada penjelasan angka 5, PENGGUGAT tidak mencantumkan alamatterbarunya atau dalam Gugatan disebut dengan pokok istilahberkedudukan kantor, PENGGUGAT hanya mencantumkankedudukan kantornya yang dahulu, hal ini penting dalam formalitasGugatan untuk mengidentifikasi domisili perseroan atau kedudukanhukum PENGGUGAT.

domisili perseroanatau kedudukan hukum PENGGUGAT telah selaras denganketentuan Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, karena perubahan tersebut memiliki beberapa konsekuensihukum, kaitannya dengan Gugatan a quo adalah apabila TERGUGATingin mengajukan gugatan balik (rekonpensi) atau ingin melakukanHalaman 24 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Btmupaya hukum lain sebagai balasan atas Gugatan, maka diperlukandomisili hukum atau kedudukan perseroan yang akurat dan aktual

Sehingga dalam peralihannya kepadapihak ketiga harus dengan seizin dari Pemohon Kasasi Il/Terlawan IlPertimbangan hukum demikian menunjukkan jika Majlis Hakim TingkatPertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding benarbenar telah mengabaikanprinsip rasio decidendi, tidak ada pertimbangan hukum Majelis Hakim dalamsemua tingkatan yang dapat memberikan alasan yang rasional, aktual danmengandung nilainilai kemanusiaan dan kepatutan Tapi yang pasti dan yangpaling utama harus diperhatikan oleh Majelis (basic

Sehingga dalam peralihannya kepadapihak ketiga harus dengan seizin dari Termohon Kasasi/Terlawan lLPertimbangan hukum demikian menunjukkan jika Majlis Hakim TingkatPertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding benarbenar telah mengabaikanprinsip rasio decidendi, tidak ada pertimbangan hukum Majelis Hakim dalamsemua tingkatan yang dapat memberikan alasan yang rasional, aktual danmengandung nilainilai kemanusiaan dan kepatutan (basic reason).

Perhitungan Coal Haulage Fuel Supply hanya merupakanselisih antara harga standar dan harga aktual fuel;bahwa fuel (solar) dibutuhkan oleh Pemohon Banding untuk mengoperasikan peralatan berat(yang terdapat di schedule 5) misalnya excavator, drump truck, wheel loader, grader danperalatan berat lainnnya yang digunakan didalam melaksanakan jasa pertambangan kepadaKPC;bahwa Fuel Supply ini bisa disediakan oleh KPC ataupun Pemohon Banding penagihan CoalHaulage Fuel Supply ini dilakukan oleh Pemohon Banding

karena yang menyediakan FuelSupply adalah Pemohon Banding;bahwa Price Escalation adalah penyesuaian atas biaya pertambangan karena kenaikan biaya.Biaya dalam mengoperasikan jasa pertambangan dimana tertulis sebagai berikut: Escalasi(perbedaan antara harga standard dan harga aktual) atas tarif 1 s/d 3, berfluktuasi tergantungharga pasar dari biaya variable formula= Eskalasi harga X poin 1 s/d 3.

Nomor120/Pdt.G/2018/PA.Lbt.Hal. 23 dari 32 Putusan Nomor 120/Pdt.G/2018/PA.Lbt.Hal. 23 dari 32 PutusanNomor 120/Pdt.G/2018/PA.Lbt.Menimbang, bahwa segenap fakta yang relevan dan telah terbuktidalam perkara konvensi dan dalil pihak dalam Konvensi dan Rekonvensi, makaharus dinyatakan terbukti, sebagaimana termuat dalam fakta pada Konvensi.Menimbang, bahwa perihal kKemampuan Tergugat untuk memenuhitanggung jawab memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, MajelisHakim membedakan antara kemampuan aktual

dan kemampuan potensial.Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai kemampuan aktualdalam hal ini adalah kemampuan Tergugat menurut keadaannya secara riil,yang berdasarkan fakta saat ini bekerja di Pengurus Mesjid Agung Limbotodengan gaji kurang lebin Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah) setiap bulannya,Karena itu, secara aktual Tergugat harus dinilai sebagai orang yang mempunyaipekerjaan.Menimbang, bahwa adapun yang dimaksudkan Majelis Hakim sebagaikemampuan potensial yaitu Kemampuan Tergugat menurut

Penerapannya dalam perkara ini adalah dengan menetapkannominal beban atau kewajiban Tergugat menafkahi Penggugat sesuai dengankemampuan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya.Menimbang, bahwa adapun dalam menetapkan beban bagi Tergugatuntuk memberikan nafkah lalai kepada Penggugat selama 7 (tujuh) tahun 6(enam) bulan, di mana Tergugat dikategorikan sebagai orang yang memilikikemampuan baik aktual maupun potensial, Majelis Hakim mengacu padastandar nafkah yang layak dari suami kepada

Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengannominal beban yang ditetapkan kepada Tergugat disesuaikan menurut kadarkemampuan Tergugat, yang oleh Majelis Hakim dipandang telah mampusecara aktual dan potensial untuk bekerja dan berpenghasilan.Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai kemampuan aktual dalamhal ini adalah Kemampuan Tergugat menurut keadaannya secara riil, yangsaat ini bekerja sebagai petani.

Karena itu, secara aktual Tergugat dapatdinilai sebagai orang yang mampu berpenghasilan.Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud Majelis Hakim sebagaikemampuan potensial yaitu kemampuan Tergugat menurut kadar potensinyauntuk bekerja, berpenghasilan, dan mendapatkan harta benda.